Guru Besar Emeritus Fakultas Ekonomi UI, Anwar Nasution dalam Opini-nya di Kompas mengatakan Wabah virus korona yang tengah berlangsung telah memorak porandakan sisi penawaran dan sisi permintaan perekonomian dan sekaligus mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi Indonesia sehingga merangsang pelarian modal

Ia menambahkan, dalam keadaan seperti ini, fundamental ekonomi terasa lemah, sistem pajak, penghasilan devisa, dan kelemahan pokok dalam industri keuangan nasional. Pemerintah tak punya surplus anggaran dan surplus neraca pembayaran luar negeri untuk membelanjai keperluan pengeluaran yang meningkat. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB (tax ratio) sangat rendah, hanya separuh dari rata-rata negara-negara berkembang yang sepantar dengan Indonesia. Selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru, 1966-1998, seluruh defisit APBN hanya dibelanjai dari sedekah atau hibah dan pinjaman lunak dari konsorsium negara-negara donor Barat (IGGI). Setelah IGGI dibubarkan mulai awal Orde Reformasi, pembelanjaan defisit APBN beralih ke pinjaman dari non IGGI, termasuk China yang syarat-syaratnya lebih mahal

Sementara itu, lanjutnya, ekspor Indonesia tetap bergantung pada bahan mentah, terutama minyak kelapa sawit dan batubara. Walaupun negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia belum mampu membuat Arab Saudi menjadi pasar untuk melayani Jemaah umrah dan haji yang ramai sepanjang tahun. Satu-satunya pilihan bagi pemerintah dan dunia usaha untuk memobilisasi modal adalah dengan menjual surat utang atau saham ke luar negeri. Sekitar dua pertiga dari SUN di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah milik investor asing yang sangat rawan pada pelarian modal, bergantung pada gejolak kurs rupiah dan perbedaan tingkat suku bunga antara di dalam dengan di luar negeri. Praktik ini dianggap tidak tepat karena dapat memicu inflasi, seperti pada 1965 dan 1966 yang mengakibatkan inflasi 650 persen hanya dalam setahun. Tingkat laju inflasi baru dapat diturunkan oleh Orde Baru setelah konsorsium negara-negara donor Barat mendirikan IGGI dan menyediakan hibah serta bantuan untuk menutup defisit APBN.

Sebagai solusi pembenahan ekonomi, ia berpendapat, pilihan yang tersedia adalah meningkatkan penerimaan, menggalakkan ekspor industri manufaktur, dan membangun industri keuangan. Penerimaan pajak dapat ditingkatkan melalui peningkatan audit pajak Metode menghitung pajak sendiri (self assessment) juga memerlukan audit agar tidak terjadi penggelapan pajak. Orientasi perekonomian perlu diubah menjadi berorientasi pada ekspor. Kementerian Agama perlu ikut membantu membuka restoran, hotel, penginapan, dan pertokoan Indonesia di Tanah Suci. Industri tabungan dana pensiun, asuransi, dan bank tabungan pos perlu dikembangkan

Untuk menampung industri padat karya yang terganggu di China akibat virus korona, pantai timur Sumatera, Pulau Jawa, serta Kalimantan Barat dan Timur dapat dikembangkan sebagai alternatif lokasi penampungan bagi industri padat karya yang tutup di China. Industri itu mencakup industri tekstil dan pakaian jadi, komponen dan suku cadang, serta perakitan industri elektronik dan otomotif. Sumatera dan Kalimantan sangat kaya akan tenaga listrik sumber daya air dan Batubara.

Mantan Menteri Keuangan Indonesia, Muhammad Chatib Basri, yang saat ini Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dalam tulisan opini-nya baru – baru ini menyatakan dampak wabah mungkin akan panjang. Sehingga kita perlu menyiapkan persediaan yang baik dan cukup serta menjaga ritme agar tak kehabisan stamina. Perlu bijak dan berani memilih pilihan sulit.

Pertumbuhan ekonomi turun tajam dari 4,97 persen triwulan IV-2019 menjadi 2,97 persen triwulan I- 2020. Padahal, menurutnya periode Januari-Februari belum ada pengaruh signifikan dari Covid-19 terhadap ekonomi. Volume penjualan untuk jasa kesehatan online, farmasi, atau supermarket meningkat dibandingkan periode pra-Covid-19. Konsumsi makanan dan minuman juga masih stabil. Tapi ia menduga kontraksi ekonomi akan berlanjut di triwulan kedua 2020. Majalah The Economist beberapa minggu lalu menurunkan artikel soal perbandingan antara Denmark, yang menerapkan kebijakan lockdown secara ketat, dengan Swedia, yang tak menerapkan lockdown. Menariknya ada pola yang sama: penduduk di kedua negara itu cenderung tinggal di rumah dan menurunkan belanjanya.

Di Malaysia, proses re-opening juga tak mudah dan membutuhkan waktu. Mereka berkilah, jika sebuah usaha misalnya melayani 50 orang, kemudian satu orang saja terkena Covid-19, maka semua orang akan dipanggil dan dikarantina kembali. Lalu usaha akan ditutup. Di China, data menunjukkan pengguna kereta bawah tanah (subway) kembali ramai pada hari kerja, tapi bukan akhir pekan. Artinya, orang memang keluar rumah, tapi untuk bekerja, bukan untuk pelesir. Yang terjadi di China setelah re-opening: produksi meningkat, tetapi permintaan masih sangat lemah.

Studi dari Lin dan Meissner (2020) di National Bureau of Economic Research (NBER) juga menunjukkan bahwa pengangguran tetap tinggi di beberapa negara bagian Amerika Serikat (AS) yang tak menerapkan lockdown hal ini dikarenakan pembukaan dan pemulihan ekonomi belum merata di semua tempat. Di Indonesia, Data menunjukkan bahwa rasio pinjaman terhadap tabungan (loan to deposit ratio) menurun akibat menurunnya permintaan kredit. Perhitungan Chatib Basri bersama Fitrania dan Zahro (2016) menunjukkan peningkatan konsumsi akan mendorong investasi satu triwulan kemudian. Namun sebaliknya, peningkatan investasi tak meningkatkan konsumsi secara signifikan. Jadi, jika ingin menggerakkan ekonomi dalam jangka pendek, tingkatkanlah konsumsi.

Berdasarkan tulisan bersama Rema Hanna dari Universitas Harvard dan Benjamin Olken dari MIT, ia menuturkan perlunya perluasan BLT bagi kelas menengah bawah, program padat karya tunai untuk mendorong terciptanya permintaan, kemudian Bank Indonesia mengikuti dengan ekspansi moneter.

Badan Pemeriksa Keuangan berperan penting dalam mengaudit dana pemulihan ekonomi nasional untuk BUMN. Dana itu tidak untuk membayar utang perusahaan. Tahun ini, 10 BUMN yang terkena dampak Covid-19 memperoleh dana tambahan Rp 42,07 triliun. Alokasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) itu belum termasuk pembayaran percepatan kompensasi kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) senilai Rp 76,08 triliun. Maka, total suntikan dana dari pemerintah kepada BUMN mencapai Rp 118,15 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Akhmad Akbar Susamto, berpendapat, sejumlah BUMN memang terkena dampak Covid-19 sehingga pemerintah menyuntikkan dana tambahan. Namun, kebutuhan setiap BUMN tergantung pada tingkat keparahan dampak Covid-19.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menuturkan, dana PEN hanya diberikan kepada BUMN yang kinerjanya merosot akibat Covid-19. Adapun dana kompensasi tidak termasuk PEN karena dihitung sebagai utang pemerintah. Ia mencontohkan, penyertaan modal negara melalui PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) akan disalurkan ke Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) untuk pemberian kredit modal kerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga pada Jumat (5/6/2020) menyampaikan, perusahaan BUMN tetap harus mencari dana dari pihak lain untuk membayar utang. Perusahaan BUMN tidak bisa memanfaatkan suntikan dana PEN untuk membayar utang. Pihak ketiga itu antara lain perbankan dan lembaga keuangan.

Berdasarkan data Kemenkeu, PMN akan diberikan kepada empat perusahaan, yaitu PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 7,5 triliun, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp 6 triliun, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebesar Rp 1,5 triliun, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Rp 500 miliar.

President Director PT.Morula Indonesia, dr.Ivan R.Sini , SpOG dalam jumpa pers bertema New Life Begin with Morula IVF yang digelar secara online dalam rangka perayaan 22 Tahun Morula Indonesia, mengatakan akibat pandemi Covid-19, banyak pasien Indonesia tak bisa berobat ke luar negeri. Hal ini antara lain disebabkan sejumlah negara, termasuk Singapura melarang pasien baru, datang berobat ke negeranya. Momentum ini menjadi kesempatan bagi industri rumah sakit Indonesia untuk merebut kembali pasar domestik yang selama ini lari ke luar negeri.

Di klinik pelayanan bayi tabung Morula IVF Indonesia yang dipimpinnya, kata dr.Ivan, terjadi peningkatan pasien sebanyak 20% untuk program Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB) atau bayi tabung yang berasal dari pasien yang sudah berobat ke luar negeri dan mengalihkan ke Klinik Morula karena terhalang pandemi.

Untuk menjemput bola, calon pasien program bayi tabung, kata Managing Director PT.Morula Indonesia, Ade Gustian Yuwono, bisa diarahkan ke beberapa pusat layanan Morula Indonesia. “Di bawah payung besar grup BMHS (Bundamedik Healthcare System), menaungi 5 Rumah Sakit Bunda, 10 klinik pelayanan bayi tabung Morula IVF Indonesia, 5 laboratorium klinik Diagnos di seluruh Indonesia yang tersebar di Jakarta, Depok, Tangerang, Padang, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Makassar dan Bali, yang siap melayani pasien dari seluruh Indonesia,” tandas Ade.

Pemerintah Kota Beijing pada Minggu (14/6) melaporkan 57 kasus positif baru infeksi virus corona Covid-19. Angka harian tertinggi sejak April 2020 ini seluruhnya terkait dengan sebuah pasar grosir pangan besar di ibukota Tiongkok tersebut. Klaster baru ini membuat langkah-langkah karantina kembali diberlakukan. Warga di 11 wilayah permukiman di sekitar pasar diperintahkan tinggal di rumah.

Pasar Xinfandi dilaporkan merupakan pemasok terbanyak produkproduk segar bagi warga Beijing. “Beijing memasuki masa yang sangat tidak biasa,” ujar Xu Hejian, juru bicara Pemkot Beijing, dalam konferensi pers. Dari 36 kasus positif baru itu, 12 di antaranya tinggal di permukiman bagi orang-orang yang bekerja di Xinfandi, pasar yang berlokasi di distrik Fengtai. Hampir semua orang di sana antara pernah bekerja atau berbelanja di pasarnya. Salah satu kasus baru yang terkonfirmasi pada Minggu adalah pria berusia 56 tahun yang bekerja sebagai sopir bus bandara. Sebelum jatuh sakit, seperti dilaporkan media negara People's Daily, ia datang ke pasar Xinfandi pada 3 Juni 2020. Beijing News, seperti dilansir Reuters, melaporkan bahwa pria tersebut sudah berbulan-bulan tidak bekerja dan tidak ada kontak dengan para penumpang perjalanan udara.

Gao Xiaojun, juru bicara otoritas kesehatan Beijing mengatakan, siapa saja yang menunjukkan gejala demam akan menjalani tes serologi dan asam nukleat, untuk memastikan positif tidaknya Covid-19. Selain itu, mereka harus tes darah dan pemindaian CT. Fasilitas-fasilitas kesehatan, tambah Gao, tidak diperbolehkan menolak pasien yang menunjukkan gejala-gejala demam.

Akhir November 2017, Presiden PT Hanson International Tbk., Benny Tjokrosaputro berdiri di atas podium ajang Fortune Times 13th Anniversary di Singapura. Benny Tjokro kala itu terpilih sebagai salah satu penerima penghargaan sebagai Asia Entrepreneur Awards for Affordable Housing Development. 

Bagi pelaku pasar modal, Hanson International dikenal sebagai perusahaan properti. Tapi, kiprah perusahaan dengan kode saham MYRX di bisnis properti itu baru dijalani kurang lebih 7 tahun terakhir.

Hanson dulunya bernama PT Mayer Textile Industri atau Mayertex Indonesia. Dikutip dari situs resmi Hanson International, bisnis properti dimulai pada 2013 setelah melakukan akuisisi 3.000 hektare lahan. 

Hal itu yang membawa Hanson sebagai salah satu perusahaan properti dengan cadangan lahan atau land bank terluas, khususnya di kawasan pinggir Jakarta.
Dalam catatan harian Bisnis, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) pernah menjatuhkan sanksi kepada dua perusahaan milik Benny Tjokro yakni PT Manly Unitama Tbk. dan PT Hanson Industri Utama Tbk. pada Desember 1990. Dalam jual beli saham Bank Pikko pada 1997, Bapepam juga menyimpulkan adanya praktik corner yang dilakukan oleh Benny Tjokro. 

Selepas denda yang dijatuhkan OJK pada tahun lalu, Benny Tjokro seperti tidak lepas dari badai perkara. Puncaknya, pada Januari 2020, ketika Kejaksaan Agung menetapkan Benny Tjokro sebagai tersangka dalam kasus korupsi penempatan dana investasi milik PT Asuransi Jiwasraya. Setidaknya, ada 12 sangkaan terhadap Benny Tjokro yang terkait dengan pencucian uang. 

Hukuman maksimal dari dua pasal yang didakwakan ke Benny Tjokro itu selama 20 tahun. Terdakwa lain yang dikenakan dakwaan sama dengan Benny Tjokro adalah Heru Hidayat, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk.

Pemerintah meningkatkan dana Pemulihan Ekonomi (PEN) menjadi 677,2 Triliun dari sebelumnya Rp.641,17 Triliun yang akan dituangkan dalam Pepres 54/2020. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat terbatas virtual dipimpin Presiden Joko Widodo. Anggaran tersebut terdiri dari Rp. 87,55 Triliun, untuk bidang kesehatan, Rp. 203,9 Triliun untuk jaring Pengaman Sosial (JPS) antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos, Kartu Prakerja, Diskon tarif listrik enam bulan, bantuan sembako dan BLT Dana Desa. Rp. 123,46 Triliun, untuk dukungan kepada UMKM, Relaksasi Perpajakan Rp. 126,1 Triliun, Insentif untuk korporasi BUMN/swasta Rp. 44,57 Triliun. Dalam keterangan tersebut secara rinci dijelaskan alokasi dana PEN untuk keperluan apa saja.

Sementara itu defisit APBN 2020 diperkirakan akan meningkat menjadi Rp. 1.039,2 Triliun atau setara dengan 6,34% PDB. Hal tersebut disebabkan oleh belanja PEN, atas dasar tersebut Pemerintah akan mervisi Perpres 54/2020 terkait postur APBN. Dalam revisi itu akan termasuk peningkatan belanja negara menjadi Rp. 2.738,4 Triliun (sebelumnya Rp. 2.613,8 Triliun) dan penurun pendapatan negara menjadi Rp. 1.669,1 Triliun (dari sebelumnya 1.760,9 Triliun) karena penerimaan pajak turun menjadi Rp. 1.404,6 triliun (sebelumnya Rp. 1.462,6 Triliun)

Disaat yang sama Presiden meminta agar BI, OJK, Perbankan dan pelaku usaha sektor swasta berbagi beban secara proporsional, hal tersebut guna menghadapi tantangan pemulihan ekonomi yang tepat agar pertumbuhan tidak minus, industri beroperasi dan PHK secara masif dapat dicegah. Presiden berharap kebijaka tersebut dapat menimbulkan rebound kondisi ekonomi. Beliau juga menyampaikan bahwa KPK, Jaksa Agung, BPKP dan LKPP melakukan pendampingan dan pengawasan untuk mencegah bocornya uang negara.

Rencana pemerintah melonggarkan pembatasan sosial berskala besar tanpa persiapan matang bisa membawa dampak yang lebih buruk terhadap perang melawan Covid-19. Kebijakan itu juga belum tentu signifikan memulihkan ekonomi nasional yang banyak terpengaruh disrupsi sentimen pasar serta rantai pasokan global. Meski demikian, pemerintah tetap menyeriusi rencana relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menyiapkan dunia usaha dan dunia kerja menyambut transisi kehidupan normal baru.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyatakan, sebagian besar perusahaan siap mengikuti anjuran protokol namun tidak menjamin publik luas dapat memenuhi secara keseluruhan. Wakil Ketua Umum Apindo Sintha W Kamdani menambahkan, dampak pemulihan ekonomi dari relaksasi PSBB tidak akan instan karena tekanan juga dipengaruhi sentimen pasar global dan rantai pasok global yang terdisrupsi. Sementara Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance Enny Sri Hartati mengemukakan, penerapan relaksasi PSBB harus direncanakan dengan ekstra hati-hati terutama di ruang publik dan transportasi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Harya Setyaka Dillon mengatakan, ini dikembalikan pada respons masyarakat yang nanti memilih angkutan pribadi atau tidak punya pilihan selain naik angkutan umum. Menurut Harya, perlu ada survei tentang pola kerja dan pilihan sarana bertransportasi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kesehatan dan ekonomi adalah dua hal yang harus berjalan beriringan dan tidak ada trade-off di antara keduanya. Ia mengibaratkan kedua hal tersebut tak ubahnya seperti bayi kembar siam yang tidak terpisahkan. Langkah pertama pemerintah adalah mengunci terlebih dahulu dana Rp 75 triliun khusus untuk kesehatan atau penyelamatan masyarakat dari dampak virus corona baru tersebut.

Pengadilan Pajak mengeluarkan kebijakan terbaru terkait dengan persidangan yang digelar secara elektronik atau virtual. Dalam Keputusan Ketua Pengadilan Pajak No. Kep-016/ PP/2020, kebijakan ini ditempuh untuk menyelesaikan sengketa pajak yang adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. 

Ketua Pengadilan Pajak Tri Hidayat Wahyudi mengatakan, perlu dilakukan pembaruan proses persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan persidangan di pengadilan pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Beberapa poin yang ditekankan dalam edaran tersebut, yaitu sidang di luar tempat kedudukan (SDTK) secara elektronik berlaku untuk acara sidang pemeriksaan sesuai dengan rencana umum sidang, pelaksanaan SDTK secara elektronik tidak memerlukan persetujuan dari pemohon banding, dan pemohon banding atau penggugat diberikan pilihan untuk mengikuti sidang secara elektronik di Ruang SDTK Gedung Keuangan Negara dengan mengisi formulir pemilihan tempat pelaksanaan sidang secara elektronik.

Adapun pelaksanaan surat edaran tersebut akan dievaluasi secara berkala.