Sosial, Budaya, dan Demografi
( 10113 )Ekspor Industri Kehutanan Tumbuh 25%
Kinerja usaha sektor kehutanan selama masa pandemi Covid-19 menunjukkan tren positif. Nilai ekspor produk industri kehutanan pada kuartal IV-2021 diprediksi tumbuh 25,39% jika dibandingkan periode sama 2020. Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kehutanan, pada kuartal III-2021 juga tumbuh sebesar 19,75% dan pada kuartal IV-2021 diprediksi meningkat 7,76%.
Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Agus Justianto mengatakan, dalam pengelolaan hutan lestari Ditjen PHI, berpegang pada konsep lima pilar pengelolaan hutan lestari yaitu kepastian kawasan, jaminan perusahaan produktivitas, difersivikasi produk, dan daya saing.
Produksi kayu bulat, kata dia, pada kuartal ketiga tahun 2021 tumbuh sebesar 5,98%, dan pada kuartal keempat tahun 2021 mencapai 51,81 juta meter kubik dan pada akhir periode kuartal keempat tahun 2021 diyakini akan tetap tumbuh terutama untuk produksi kayu bulat yang berasal dari hutan tanaman. (Yetede)
Airlangga: Ruang Fiskal Rp 52 Triliun Disiapkan untuk Antisipasi Dampak Omicron
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, pemerintah telah menyiapkan skenario dengan menyiapkan dana khusus atau ruang fiskal sebesar Rp 52 triliun untuk mengantisipasi dampak varian Omicron, guna meminimalisir dampaknya agar tidak serupa dengan gelombang varian delta yang terjadi pada pertengahan tahun ini. "Apabila ada efek yang mirip dengan delta, maka pemerintah siapkan ruang fiskal," ucap Arilangga dalam konferensi persnya secara daring, Senin (20/12). Selain itu pemerintah juga mengalokasikan sisa 10% dari alokasi dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 yang kemungkinan tidak terserap, untuk menjadi tambahan dalam penyaluran bansos tahun depan. Airlangga merinci anggran PEN hingga 20 Desember 2021 terealisasi untuk progam perlindungan sosial sebesar 86,4% atau setara Rp 152 triliun dari pagu Rp 186,6 triliun. Kemudian program prioritas realisasinya 74,2% atau 87,84 triliun dari pagu Rp117,9 triliun.
Memaksimalkan Jalan Tol
Hingga akhir 2024, Presiden Jokowi targetkan bangun 4.500 km jalan tol yang terbukti efisienkan logistik, pusat ekonomi baru terbangun, misal di Subang, Batang, Kendal, dan Gresik. Kawasan industri tumbuh seiring lelang ruas tol baru seperti Jabar selatan menuju Garut dan Tasikmalaya. Dampak jalan tol terhadap lahan pertanian diminimalkan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) secara konsisten. Terkoneksinya kota-kota dengan jalan tol juga dongkrak sektor ekonomi. Dengan waktu tempuh singkat hingga tak melelahkan, jalan tol dorong tumbuhnya pariwisata, bahkan di era pandemi Covid-19.
Dengan algoritma, tarif tol bisa berubah sesuai kepadatan lalu lintas. Dengan teknologi radio frequency identification (RFID), untuk membayar tarif tol, dapat diidentifikasi terinci kendaraan yang melintas. Kendaraan pembawa barang produk UMKM dapat dikenai tarif lebih murah. Pemda harus revisi RTRW begitu Kementrian PU tetapkan trase ruas tol yang akan dibangun. Jadi, saat ruas tol baru diresmikan, ekonomi daerah dapat melonjak. (Yoga)
Waspadai Omicron, Batasi Mobilitas
Omicron sudah terdeteksi di Indonesia, tiga kasus terkonfirmasi dan 14 masih terduga. Meski bergejala ringan, bahkan tak bergejala, belum terbukti Omicron tak berbahaya. WHO umumkan Omicron beredar di 89 negara, sangat cepat menular dan bisa tembus pertahanan vaksin. Laporan peneliti Universitas Hong Kong, vaksin Sinovac tak tunjukkan antibodi cukup pada serum darah untuk netralkan Omicron, vaksinasi Pfizer-BioNTech, hanya sebagian yang miliki antibodi cukup menetralkan galur tersebut.
Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan, Omicron menyebar sangat cepat, vaksin saja tak cukup, prokes dengan masker, jaga jarak, ventilasi baik, dan jaga kebersihan tangan wajib dilakukan. Kita perlu waspada, pandemi belum usai, Tes dan telusur kontak erat perlu digencarkan, penapisan pelaku perjalanan dari luar negeri diperkuat, Karantina pelaku perjalanan luar negeri harus dilakukan tanpa pandang bulu, supaya bisa melewati pandemi dengan selamat. (Yoga)
Pemulihan Pendidikan Jadi Prioritas Utama
Pemulihan pendidikan jadi fokus pemerintah, pemda, dan sekolah pada 2022, karena pembukaan sekolah terbatas tahun ini akibat pandemi Covid-19, mengungkapkan penurunan hasil. Mahasiswa program Kampus Mengajar menemukan kasus yang sama. Nicodemus Lolonlun (21), sukarelawan di SD YPK Efata Soop di Tanjung Lampu, Sorong, Papua Barat, mendapati siswa kelas III SD tak paham instruksi buka buku halaman 3, karena siswa itu belum bisa membaca. Selama pandemi, tak hanya kemampuan literasi dan numerasi terdampak, kondisi emosi siswa juga.
Mendikbudristek Nadiem Makarim, mulai 2022 fokuskan pemulihan pendidikan dengan penerapan kurikulum darurat yang membantu pemulihan, terutama memperkuat kemampuan literasi dan numerasi dasar di jenjang SD. Siswa juga didukung untuk bangun kemampuan berpikir tingkat tinggi, kreativitas, dan karakter, serta menghadirkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Tantangan pemulihan pendidikan juga tak lepas dari komitmen dan dukungan pemda mengawal pembukaan sekolah dan pastikan pemulihan pendidikan menjadi prioritas. (Yoga)
Wawasan Digital Jadi Bekal Rekrutmen Kerja
Lowongan kerja 2022 yang mensyaratkan keterampilan teknologi digital banyak dibuka, baik perusahaan tradisional maupun rintisan teknologi (start up). Fenomena perusahaan rintisan teknologi digital yang lakukan pencatatan di bursa saham tahun depan dorong pencarian tenaga kerja di bidang hukum yang paham lanskap industri digital. Country Manager Robert Walters Indonesia Eric Mary berkata, Firma hukum swasta terpicu latih stafnya agar kapabilitas teknologi, media, dan telekomunikasi meningkat. Sektor manufaktur juga mengarah ke otomasi, butuh tenaga kerja dengan hardskill kode pemrograman, software engineering, dan analisis mahadata
Menkominfo Johnny G Plate berkata, Forum Ekonomi Dunia (WEF) melalui laporan Pekerjaan Masa depan 2021 memperkirakan 10 pekerjaan yang permintaannya naik, antara lain analisis data, spesialis mahadata, spesialis transformasi digital, serta spesialis kecerdasan buatan dan mesin pembelajaran, yang berkelas internasional. Pemerintah mendorong percepatan penyediaan talenta digital untuk kebutuhan transformasi digital di Indonesia. Salah satunya dengan program Beasiswa Talenta Digital. (Yoga)
Revisi UMP DKI Menabuh Polemik
Revisi kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 dari 0,85 % jadi 5,1 % disambut baik buruh dan Serikat Pekerja, namun dikeluhkan pengusaha dalam Kadin DKI Jakarta. Ketum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi (19/12), menyatakan, Kadin DKI mendapat keluhan dari dunia usaha atas kenaikan UMP sepihak oleh Pemprov DKI. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (18/12) menjelaskan, revisi atas kenaikan UMP DKI 2022 didasarkan kajian BI bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 mencapai 4,7-5,5 persen, dan inflasi terkendali di posisi 3 % (2-4 %), serta proyeksi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 sebesar 4,3 persen.
Kondisi ini membuat beban pengusaha makin berat untuk bangkit pasca pengendalian pandemi. Ketum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang berkata, pengusaha belum terima salinan SK Gubernur yang merevisi UMP DKI Jakarta 2022 yang sebelumnya naik 0,85 % berdasar PP Nomor 36 Tahun 2021, yang ditolak serikat pekerja dengan demo di Balai Kota Jakarta. Gubernur DKI Jakarta menyurati pemerintah pusat, Menaker 22 November 2021, isinya penetapan UMP DKI 2022 tak cocok dengan kondisi Jakarta dan minta diubah. Pertanyaannya, apa Menaker sudah jawab surat gubernur hingga ada peluang merevisi UMP DKI 2022 yang telah ditetapkan. (Yoga)
Saham Murah Akan Picu Aksi Window Dressing
Aksi Window Dressing diprediksi terjadi pekan ini , menyusul banyaknya saham unggulan bervaluasi murah. Indikator ekonomi positif memasuki kuartal IV-2021, terlihat pada terkendalinya inflasi, tingginya surplus neraca perdagangan dan cadangan devisa, serta pemulihan produk domestik bruto (PDB). Window Dressing adalah aksi manager investasi dan emiten memoles portfolio saham. Investor bisa memanfaatkan moment window dressing untuk mengakumulasi saham blue chips bervaluasi menarik di sektor barang konsumsi.
"Sentimen yang cukup penting adalah berkembangnya Omicron dan potensi lonjakan kasus Covid pasca Nataru. Sementara itu tapering dan kenaikan suku bunga tidak akan memberikan tekanan yang berat bagi IHSG. Apalagi, pasar sudah mendapat kepastian mengenai pelaksanaan tapering dan kenaikan suku bunga," ujar Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan. Analisis Jasa Utama Capital Sekuritas Cheryl Tanuwijaya mengatakan, kasus positif Corona Omicron yang secara resmi masuk Indonesia Kamis (16/12) membuat IHSG yang awalnya sempat menguat akhirnya ditutup melemah pekan lalu. (Yetede)
Proyek Strategis Nasional Beri Manfaat Nyata
Pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang gencar dilakukan pemerintah Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin sejak 2016 silam dinyatakan telah mendatangkan banyak manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, percepatan penyelesaian berbagai Proyek Strategis terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang. Sebanyak 208 PSN tersebut meliputi 57 proyek jalan dan jembatan, 19 proyek bendungan dan irigasi, 56 proyek jembatan dan jalan, 19 proyek kawasan, 16 proyek pelabuhan, 16 proyek kereta, 15 proyek energi, 12 proyek sektor air bersih dan sanitasi, 8 proyek bandara udara, 5 proyek teknologi, dua proyek perumahan, dan satu proyek tanggul pantai, dan satu pendidikan. Kriteria strategis meliputi: memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejateraah sosial, pertahanan dan keamanan nasional, penyerapan tenaga kerja, efek sosial-ekonomi, dan efek sosial. (Yetede)
Menggugat Komitmen soal JKN
12 Desember diperingati sebagai hari Universal Health Coverage, upaya pemimpin dunia penuhi hak asasi tiap orang hidup sehat produktif dan sembuh dari penyakit, dirumuskan dalam Universal Health Coverage (UHC) pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), ditandatangani Wapres Jusuf Kalla pada 2015. Pemenuhan hak layanan kesehatan itu dirumuskan dalam JKN, diatur UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional(SJSN). Tapi pemimpin rumah sakit dan tenaga medis keluhkan rendahnya tarif JKN yang belum disesuaikan sejak 2014. Peserta JKN juga keluhkan layanan yang tak memuaskan akibat bayaran ke faskes yang tidak memadai. Data serial Susenas tunjukkan, jutaan peserta JKN terpaksa bayar biaya berobat yang memiskinkan (Lebih dari 10 % pendapatan rumah tangga).
Ketika BPJSK alami defisit dan minta pemerintah memenuhi kewajiban tutup defisit, sebagian pejabat pemerintah menyoroti belanja manfaat (biaya produksi) JKN dan curigai ada moral hazard/fraud oleh faskes, padahal pemerintah tidak menyesuaikan bayaran kapitasi dan case mix base group (CBG) lebih dari enam tahun. Tenaga kesehatan dipaksa produksi di bawah biaya pokok produksi. Akibatnya, kualitas layanan peserta JKN tak bagus, sehingga banyak pejabat tinggi negeri dan pejabat BPJSK tak gunakan JKN karena persepsi kualitas atau antrean yang lama. Padahal Pada 2021, pemerintah pungut cukai rokok Rp 172 triliun,tetapi subsidi iuran JKN pada 98 juta penduduk termiskin Rp 50 triliun. Sementara subsidi energi (BBM, gas, listrik) Rp 128 triliun. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









