Sosial, Budaya, dan Demografi
( 10118 )Bersiap Membuat Resolusi 2022
Momen pengujung tahun merupakan saat tepat merencanakan resolusi, baik resolusi baru maupun yang sempat gagal tahun sebelumnya. Tradisi ini merupakan tindakan perbaikan diri yang akan dimulai pada Tahun Baru. Sebagian besar orang menjadikan resolusi sebagai motivasi, tuntunan hidup, atau tujuan yang akan dicapai selama satu tahun ke depan. Banyak ragam janji perbaikan hidup yang dikenal dengan resolusi ini, mulai dari hal keuangan, kesehatan, hubungan sosial, pendidikan dan keahlian, hingga hubungan spiritual. Namun, kondisi pandemi Covid-19 selama 2 tahun terakhir membuat perbaikan dalam bidang keuangan dan kesehatan jadi hal yang paling diinginkan.
Tidak fokus dan kondisi yang tidak mendukung jadi alasan umum penyebab resolusi tidak terealisasi. Tidak mengevaluasi pencapaian merupakan kesalahan besar Melalui proses monitoring, target pencapaian dapat dievaluasi, jika hasil monitoring menyatakan pencapaian tidak sesuai waktu target, perlu dibuat penyesuaian perencanaan dan trik agar resolusi tetap dapat terealisasi Bila seseorang siap mengubah hidupnya jadi lebih berkualitas, maka fokus dan semangat mudah diraih. Selain itu, kesiapan diri ini jadi perisai antisipasi hambatan dan tantangan dimasa mendatang. Mewujudkan resolusi tidak semudah merencanakan. Perlu kerja keras, kepercayaan diri, dan konsistensi untuk mencapainya. (Yoga)
Korupsi di Pemerintah Masih Sistemik
Hasil Survei Penilaian Integritas atau SPI 2021 oleh KPK menunjukkan berbagai risiko, modus, dan celah korupsi di lingkungan instansi pemerintah, baik kementerian/lembaga maupun pemda, terus terjadi, mulai dari penyalah gunaan fasilitas kantor, penyimpangan pengadaan barang jasa, korupsi promosi atau mutasi SDM, suap/gratifikasi, hingga intervensi atasan. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (23/12) menyebutkan, SPI mengukur tingkat korupsi berbagai instansi pemerintah. Kepala BPS Margo Yuwono mengapresiasi SPI, namun perlu penyempurnaan dimasa mendatang, responden secara daring dipastikan perwakilan instansi pemerintah yang diukur integritasnya.
Ketua KPK Firli Bahuri mengapresiasi semua instansi dan pihak yang membantu survei tahunan ini. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BPPNl Suharso Monoarfa menyatakan, hasil SPI 2021 menunjukkan pemetaan potensi dan capaian pencegahan korupsi tiap kementerian/lembaga dan pemda. Adanya SPI 2021, menurut Mendagri Tito Karnavian, mendorong pencegahan korupsi lebih efektif. Acting Country Director World Bank Indonesia-Timor Leste Iwan Gunawan mengapresiasi SPI yang disebutnya sebagai salah satu kunci pencegahan korupsi. (Yoga)
Insentif Usaha pada Tahun 2022 Dibatasi
Pemerintah berencana batasi insentif pajak dunia usaha tahun 2022. Pertimbangannya, realisasi insentif yang besar sepanjang 2021. Prospek perekonomian diperkirakan membaik tahun depan. Pemberian insentif perlu dilakukan hati-hati agar tak jadi bumerang pemulihan ekonomi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio N Kacaribu mengungkap, pemerintah tengah menilai sektor usaha yang layak terima insentif fiskal tahun depan. Untuk jamin insentif yang disalurkan otoritas fiskal tepat sasaran Insentif terbanyak dimanfaatkan sepanjang tahun ini adalah PPh Pasal 25 yang per 17 Desember mencapai Rp 25,23 triliun dan dimanfaatkan 58.057 WP untuk membantu likuiditas dan kelangsungan dunia usaha.
Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede mengungkap, sejumlah sektor usaha alami perlambatan pemulihan akibat penerapan PPKM darurat level 3-4 pada triwulan III-2021, seperti sektor transportasi, pergudangan, akomodasi, dan restoran. Sektor usaha yang dianggap pulih adalah manufaktur dan konstruksi, namun belum mencapai kinerja sebelum pandemi. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai, keputusan pangkas atau hapus stimulus pada dunia usaha dapat dipahami,terkait upaya pemerintah mengembalikan defisit anggaran di bawah 3 % PDB pada 2023. Tapi performa pemulihan ekonomi masih rentan, tecermin dari pengangguran yang masih tinggi. (Yoga)
Satgas BLBI Sita 479,4 ha Tanah Texmaco
Satuan Tugas Penangan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) menyita aset jaminan Group Texmaco terkait BLBI berupa 587 bidang tanah dengan total luas 4.794.202 m2 atau sekitar 279,4 hektare. Ratusan bidang tanah tersebut tersebar di lima daerah, yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kota pekalongan, Kota Batu, dan Kota Padang. Menurut Sri Mulyani, Satgas BLNI pada Kamis (23/12/2021) melakukan upaya penagihan terhadap kewajiban Group Texmaco yang sebelumnya telah diupayakan penyelesaiannya dengan skema restrukturisasi oleh Kementerian Keuangan, namun tidak berhasil. Sri Mulyani menjelaskan, Group Texmaco merupakan perusahaan yang meminjam dana kepada sejumlah bank yakni BRI, BNI, Bank Mandiri dan Bank swasta sebelum terjadi krisis keuangan 1997-1998. Pada saat terjadi krisis, bank-bank tersebut kemudian di-bailout (oleh pemerintah) sebagai bagian dari upaya penyelamatan. (Yetede)
Pandemi dan Ekonomi, Sepertinya RI Baik-baik Saja
Sejak diumumkan pertama 15 Desember 2021, sudah 5 kasus Omicron di Indonesia. Kemenkes menyebut, dari pemeriksaan 250 orang kontak erat dengan pasien terpapar Omicron, 60 orang positif Covid-19. Pemerintah telah keluarkan kebijakan antisipasi lonjakan kasus Covid-19, dengan batalkan cuti bersama Natal 2021 dan larang ASN di area aglomerasi cuti. Tapi pemerintah pusat telanjur batalkan PPKM level 3, dan sejumlah pemda menerapkan PPKM level 1.
Tarik ulur pembatasan mobilitas masyarakat atau kebijakan ”rem dan gas” selalu terjadi jelang libur panjang, pemerintah tak ingin pertumbuhan ekonomi akhir tahun terhambat. Setelah tumbuh 7,07 % pada triwulan II-2021, pertumbuhan ekonomi turun jadi 3,51 % pada triwulan III-2021. Waktu itu, aktivitas ekonomi tersendat lantaran penerapan PPKM. Pada triwulan IV-2021, pemerintah perkirakan ekonomi tumbuh di atas 5 % dan sepanjang 2021 tumbuh 3,5-4 %. Tapi, pergerakan masyarakat juga berpotensi menaikan kasus. Pemerintah sepertinya beranggapan Indonesia akan baik-baik saja dan mampu mengendalikan Covid-19. (Yoga)
Menkominfo Ajak Milenial Turut Sukseskan G20
Menkominfo
Johnny G Plate mengajak kaum milenial berperan mensukseskan Presidensi
Indonesia di G20 mulai 1 Desember 2021 sampai 30-31 Oktober 2022 . Hal ini penting
dimana generasi milenial turut menginformasikan tujuan dan manfaat pertemuan
G20 pada masyarakat. Dengan dukungan literasi generasi milenial, diharapkan
masyarakat tahu suara negara-negara G20 yang merepresentasikan 65 % penduduk dunia,
79 % perdagangan global, dan 85 % perdagangan dunia. Menurut Menkominfo,
pemahaman masyarakat berperan dalam mencapai
target Presidensi Indonesia di G20, yakni kesuksesan di bidang penyelenggaraan
dan di bidang substansinya. (Dini)
Jasa Marga Prediksi Kenaikan Lalin Arus Mudik Nataru 34,5%
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. prediksi lalu lintas (lalin) kendaraan naik saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), arus mudik akan terjadi 24 Desember 2021 dengan kenaikan 34,5 % dan puncak arus balik akan terjadi 2 Januari 2022, naik 26,5 % dari normalnya November lalu. Operation and Maintenance Manager (OMM) Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Dara Prahita berkata, kenaikan lalin sudah terlihat pada H-8 sampai H-5, lalin yang keluar dari jabotabek naik 8,1 % dari November, yaitu 648.000 kendaraan. GM Perencanaan dan Pengendalan Operasional PT Jasa Marga Relation Bussiness (JMRB) Meta Herlina berkata, pihaknya akan antisipasi kepadatan di rest area saat puncak arus mudik dan arus balik nataru, dengan koordinasi bersama kepolisian untuk pelaksanaan buka / tutup serta tetap menerapkan prokes dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di rest area. (Dini)
Nilai Transaksi di Pameran Lampaui Target
Total nilai transaksi Trade Expo Indonesia Digital Edition 6,06 miliar dollar AS atau Rp 86,95 triliun, melampaui target 1,5 miliar dollar AS. Komoditas paling diminati antara lain batubara, pertanian, produk kimia, dan CPO. Mendag Muhammad Lutfi (21/12), mengatakan, transaksi terbesar dari penjualan batubara 2,52 miliar dollar AS disusul produk pertanian 792 juta dollar AS, kimia 316,7 juta dollar AS, CPO 307,8 juta dollar AS. Produk herbal dan suplemen Indonesia juga diminati dengan nilai transaksi 300 juta dollar AS, mungkin dipengaruhi pandemi Covid-19 sehingga banyak peminatnya.
Komjen Paviliun Indonesia Didi Sumedi menuturkan, Paviliun Indonesia hadirkan pameran produk UKM unggul berbeda setiap minggunya, seperti makanan dan minuman, dekorasi rumah, kerajinan tangan, perhiasan, dan kain tradisional. Ikutnya Indonesia dalam Dubai World Expo 2020 untuk promosikan seluruh potensi perdagangan, investasi, dan pariwisata di kancah dunia. Di sektor investasi, Indonesia menampilkan realisasi dan peluang investasi Industri 4.0, proyek strategis nasional, serta kawasan ekonomi khusus berbasis industri dan pariwisata. (Yoga)
KLHK:Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia Membaik
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup Indonesia pada 2021 membaik. Hal itu tercermin dari peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia sebesar 1,16 poin menjadi 71,43 pada 2021 dari 70,27 pada 2020. IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup pada suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Udara (IKU). Nilai IKU 2021 (sementara) naik 0,12 poin dari 2020 menjadi 87,23. Dirjen pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Sigit Reliantoro mengatakan, IKLH adalah suatu gambaran mengenai kualitas lingkungan hidup Indonesia yang diukur dari mata air, udara, tutupan lahan, dan kualitas air laut. (Yetede)
Kemenaker: Pelaksanaan UMP Tetap Berdasarkan PP 36/2021
Pemerintah telah memberlakukan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sebagai landasan hukum penetapan upah minimum seluruh daerah di Indonesia. "Sikap kita adalah menetapkan upah minimal harus tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan," kata Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Chairul Fadhly Harahap. Ia menambahkan, penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan polemik di masyarakat seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Pihaknyapun telah memediasi pihak-pihak yang berselisih terkait penetapan UMP DKI Jakarta 2022. Kalangan pengusaha akan menggugat aturan revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika Gubernur DKI benar-benar mengimplementasikan regulasi perubahan tersebut. (Yetede)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









