Kementerian Sosial (Kemsos) melaporkan per 29 Desember 2021, realisasi bantuan sosial (bansos) program pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai 97,98% atau Rp 99,3 triliun dari pagu sebesar Rp 101 triliun. Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, angka realisasi tersebut terus bergerak dan perkembangan penyaluran dalam pantauan pemerintah. "Kami memantau di lapangan terus hingga kini tentunya akan berubah nanti pada akhir tahun," kata Risma, Rabu (29/12).

Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan berhasil menyertifikasi barang barang milik negara (BMN) sebanyak 27.109 bidang tanah atau 101,19% dari target tahun ini yang sebanyak 26.790 bidang tanah. Dalam melakukan sertifikasi ini, DJKN menggandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta seluruh kementerian/lembaga."Sampai saat ini capaian sertifikasi telah membukukan  total 27.109 NUP dengan 20,248 sertifikat hak pakai atas nama pemerintah RI cq kemeterian/lembaga berhasil diterbitkan atau 101,19% dari target tahun anggaran 2021," ujar Direktur Jendral Kekayaan Negara Rionald Silaban dalam acara Rapat Koordinasi Percepatan Persertifikatan BMN Berupa Tanah, baru-baru ini. Pada kesempatan yang sama, Direktur Barang Milik Negara DJKN Encep Sudarwan juga memberikan apresiasi kepada kementerian ATR/BPN dan seluruh K/L yang terlibat dalam penyertifikatan BMN. (Yetede)

Wakil Presiden (Wapres) Maaruf Amin mendorong dunia usaha untuk lebih proaktif dalam mengatasi perubahan iklim. Wapres menekankan agar pelaku industri turut berpartisipasi dalam rencana target Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk mengurangi dampak buruk dari perubahan iklim. "Saya mengharapkan peran aktif kalangan dunia usaha dalam mengatasai perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Indonesia berkomitmen tinggi terhadap pengurangan emisi rumah kaca dan mendukung target Indonesia mencapai net-zero  emission." kata Wapres Maaruf Amin. Wapres menyebutkan adanya peningkatan hasil pengelolaan lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan banyaknya perusahaan yang menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. (Yetede)

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Pemprov DKI Jakarta terkait terbitnya Keputusan Gubernur No.1517 tahun 2021, yang menetapkan upah minimun provinsi (UMP) DKI Jakarta naik 5,5% tahun 2022 menjadi Rp 4.641.854. Sebab, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.36 2021 tentang pengupahan. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Jakarta Solihin menerangkan, aturan tersebut juga tidak sejalan dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

Apindo DKI, kata dia, juga telah meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karniavan untuk memberikan pembinaan atau sanksi kepada kepala daerah yang telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan, terutama soal pengupahan. Seperti diketahui, Gubernur DKI Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Noor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022. Dengan begitu, UMP DKI 2022 resmi naik 5,1% menjadi 4.641.854 perbulan pada tahun depan. Ketentuan besaran upah tersebut berlaku mulai 1 Januari 2022.

Presiden Jokowi pada Hari Antikorupsi Sedunia desak pembentuk UU merampungkan pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Sejak 2008, RUU tersebut diinisiasi PPATK dan rampung disusun pada 2012. Namun, hampir satu dasawarsa RUU Perampasan Aset terkubur dalam limbah sistem politik yang korup. Tarik ulur pembahasan RUU Perampasan Aset mengindikasi otentisitas politik hukum pembentuk UU terdegradasi kehendak politik yang bersaing menyelamatkan kepentingannya melalui kompromi politik maupun dominasi kekuatan politik. Padahal penelusuran aset memungkinkan kerja sama Penyedia Jasa Keuangan, KPK, dan PPATK. Ketika aset hasil korupsi terlacak, penegak hukum bisa menyita sementara untuk cegah pengalihan hak kepemilikan hasil korupsi melalui putusan pengadilan.

Tak ada pilihan lain dalam pemulihan kerugian negara selain mempersempit lalu lintas aset koruptor. Karena itu penyelenggara negara harus mewujudkan konsep negara kesejahteraan (welfare state) bagi seluruh rakyat, bukan kesejahteraan koruptor, juga menghadirkan politik hukum otentik dengan memasukkan UU yang khusus mengatur perampasan aset hasil tindak pidana dalam sistem hukum nasional. Kemudian menyempurnakan pranata hukum terkait kerja sama timbal balik antar negara demi mempermudah pelacakan dan penyitaan aset hasil tindak pidana. (Yoga)

Pemerintah berharap peran aktif kalangan dunia usaha mengatasi perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Salah satunya berpartisipasi dalam rencana target Indonesia FoLU Net Sink 2030 atau penyerapan karbon bersih dari sektor lahan dan hutan. Kalangan dunia usaha dan pelaku industri diharap berkomitmen dukung target Indonesia net-zero emission tahun 2060,” kata Wapres Ma’ruf Amin pada Penyerahan Penghargaan Lingkungan Proper Tahun 2021 di Istana Wapres (28/12).

Menteri LH dan Kehutanan Siti Nurbaya berkata, pandemi Covid-19 pengaruhi aktivitas ekonomi dan produksi, terlihat dari efisiensi energi turun dari 430,24 juta gigajoule (GJ) pada 2020 jadi 392,76 juta GJ pada 2021. Menurut Siti, dunia usaha telah mendukung penurunan emisi gas rumah kaca, selaras komitmen dunia sebagaimana penegasan Presiden Jokowi di COP 6 Perubahan Iklim di Glasgow, peran penting dunia usaha dalam mitigasi perubahan iklim, pada konteks Proper, dilakukan melalui keterlibatan dalam pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau berbasis keanekaragaman hayati. (Yoga)

Selain mengubah posisi komisaris dan direksi, PT Indosat Tbk (ISAT) mendapatkan izin penggabungan (merger) bisnis dengan PT Hutchison 3 Indonesia (H3I). Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ISAT pada Selasa (28/12), menyepakati merger tersebut. Penggabungan usaha ini ditargetkan efektif pada 4 Januari 2022. Dalam merger ini, Indosat akan menjadi perusahaan penerima penggabungan usaha dan H3I akan bubar demi hukum, pada saat penggabungan selesai. Adapun pemegang saham Indosat akan memiliki 67,4% modal ditempatkan perusahaan penerima penggabungan. Sementara, pemegang saham H3I memegang 32,6% saham. ISAT berharap merger ini memberi manfaat strategis, antara lain penciptaan sinergi operasional, skala bisnis yang lebih besar dan struktur biaya yang lebih efisien.

KPK resmi menahan mantan Ketua Tim Pemeriksa Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP Alfred Simanjuntak, terkait perkara suap pemeriksaan pajak tahun 2016 dan 2017 di DJP. Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto mengatakan, Alfred yang saat itu menjabat Fungsional Kanwil DJP Jabar I  sudah menjadi terangka dari pengembangan kasus mafia pemeriksaan pajak yang telah menjerat Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani selaku atasannya. Dari pemeriksaan, diduga banyak arahan Angin dan Dadan pada Alfred dan tim agar dilakukan penghitungan pajak sesuai keinginan WP yang menyiapkan sejumlah uang untuk memperlancar prosesnya agar lebih rendah dari total kewjiban pajaknya. Alfred dan tim diduga menerima 625.000 Dolar Singapura.Alfred sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka bersama Wawan Ridwan, Supervisor Tim Pemeriksa Pajak DJP atau Kepala Pjak Bantaeng Sulsel sampai mei 2021. Wawan ditahan KPK 11 November 2021 sedang Alfred ditahan KPK 27 Desember 2021. Sebelumnya KPK telah menahan 6 tersangka lain, yaitu Angin Prayitno Aji (API), Kasubdit Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan DJP Dadan Ramdani (DR), Veronika Lindawati (VL) selaku kuasa WP serta 3 konsultan pajak, Ryan Ahmad Ronas (RAR), Aulia Imran Magrib (AIM) dan Agus Susetyo (AS). (Yoga)

Di awal 2022, terutama semester 2, tahun ajaran 2021/2022, Kemendikbudristek selayaknya memberi sekurangnya tiga resolusi pendidikan; pertama untuk orangtua, berupa pendampingan healing pada orangtua. Kedua, tentang arah ”kebudayaan digital”. Ketiga, tentang ”akar dan buah teknologi” yang menjelaskan sosok pohonnya. Selama pandemi, orangtua siswa paling pontang-panting, dalam kembalikan muruah asas utama pendidikan, untuk suksesnya pembelajaran anaknya, apa pun model pembelajaran anak saat ini. Tak mustahil daya tahan mental atau emosi sebagian orang tua tergerus, bahkan mengarah traumatis yang harus segera dicari jalan keluarnya. Pendampingan healing oleh sekolah adalah jalan keluar terbaik mengingat orang tua tak terpisah dari anak dan sekolahnya di mana mereka bergelut dengan model pembelajaran yang silih berganti berhubung kondisi pandemi. Resolusi 2022 harus tegas menyebut, betapa riset itu akar dari pendidikan, kebudayaan, dan teknologi; sedang buahnya dapatlah dilihat dari orangtua (siswa) yang merdeka karena tak lagi stres atau trauma serta kebudayaan digital yang membangun cipta, rasa, dan karsa secara modern. (Yoga)

Indonesia kehilangan potensi pendapatan Rp 97 triliun akibat banyak warga memilih berobat di luar negeri. Setiap tahun lebih 2 juta WNI pergi ke Singapura, Malaysia, Jepang, dan AS untuk mengakses layanan kesehatan. Atas dasar itu, pemerintah berharap Bali bisa menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) kesehatan. Terkait itu, Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama pembangunan RS Internasional Bali di Sanur (27/12), di area Grand Inna Bali Beach yang dikelola PT Hotel Indonesia Natour (Persero). RS Internasional itu bekerja sama dengan Mayo Clinic AS, kehadirannya diharap dorong Bali jadi tujuan wisata berstandar kesehatan dunia. Harapan Presiden Jokowi, WNI tak lagi berobat ke luar negeri.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, untuk petama kali Indonesia memiliki KEK kesehatan. RS Internasional Bali dibangun dari laba perusahaan BUMN bekerja sama dengan BNI di lahan seluas 41,5 hektar. Menurut Erick, rumah sakit internasional itu mempunyai dua fungsi, selain membantu Bali dengan membuka destinasi wisata kesehatan, RS itu juga diharap bisa dukung pelayanan kesehatan bagi investor dan pekerja atau profesional yang berada di Indonesia. Sebab, investasi juga berarti memastikan kesehatan investor terjamin, standar kesehatan internasional untuk pekerjanya atau para professional yang ada di Indonesia. (Yoga)