Para nelayan di pesisir lumbung ikan Indonesia timur mengeluhkan tangkapan yang semakin berkurang. Saatnya pemerintah meninjau kebijakan. Harian Kompas edisi Senin (6/11) melaporkan hasil liputan khusus Jelajah Laut Papua dan Maluku. Jelajah dilakukan sepanjang Juni hingga September 2023. Kawasan yang ditelusuri adalah wilayah yang oleh pemerintah disebut sebagai wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Ketentuan tentang WPP tertuang dalam Kepmen Kelautan dan Perikanan No 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Ada 11 WPP di Indonesia, lima di antaranya didatangi tim peliput. Kelima WPP tersebut adalah WPP 714, 715, 716, 717, dan 718 yang berada di Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.

Temuan utamanya, gejala penangkapan ikan berlebih mencuat di sejumlah lumbung ikan di kawasan timur Indonesia. Akibatnya, nelayan kecil di pesisir lumbung ikan menjadi pihak yang paling terpukul, tergambar dari pengalaman Umar Waymese (45), nelayan di Desa Kawa, Kecamatan Seram Bagian Barat, Maluku, yang ditemui tim peliput pada Senin (4/9). Umar sudah melaut 15 jam sebelumnya di laut yang masuk dalam WPP 715, hanya mendapat puluhan ekor cakalang dan tuna kecil yang beratnya 3 kg per ekor. Padahal, lima tahun sebelumnya, ia dapat mengait dua hingga tiga tuna dengan berat puluhan kilogram sekali melaut beberapa jam. Semua berubah sejak kapal-kapal berukuran 90 gros ton (GT) dari luar Maluku hilir mudik di perairan Seram. Perahu Umar dengan bobot 0,5 GT jelas bukan tandingan kapal-kapal besar itu. (Yoga)

Kolaborasi lima unsur atau pentahelix  dalam acara wisata olahraga diharapkan dapat mendorong kemajuan kebudayaan. Kolaborasi itu, antara lain, terlihat dalam Indonesia Financial Group Labuan Bajo Marathon yang dirangkaikan dengan Seminar Budaya Manggarai di Manggarai Barat, NTT, 3-6 November 2023. Indonesia Financial Group (IFG) merupakan induk badan usaha milik negara (BUMN) asuransi, penjaminan, dan investasi sejak tahun 2020. Meski baru tiga tahun, IFG telah dua kali menyelenggarakan Labuan Bajo Marathon (LBM). Edisi pertama LBM pada 2022 diikuti oleh 1.200 peserta dengan melibatkan 250 warga setempat. Pada perhelatan tahun ini, Sabtu (4/11/2023), LBM diikuti oleh 2.000 peserta dengan melibatkan 500 warga. Sebanyak 300 peserta adalah pelajar SLTP-SLTA untuk kategori 5.000 meter (5K) untuk pembinaan atletik nomor lari jalan raya. LBM yang mencakup 5K, 10K, semi-maraton (21K), dan 42K diharapkan menjadi pilihan bagi pelancong, baik dari dalam maupun luar negeri, dalam wisata olahraga.

Bukan sekadar lomba, acara ini adalah kolaborasi antara olahraga dan hiburan, penjualan paket wisata, dan pentas seni budaya. Di LBM 2023, masyarakat juga memberi dukungan berupa tari-tarian, musik, dan lagu di cheering point atau petak penyemangat dalam rute lari. Ada pula pentas tradisi dalam Seminar Budaya Manggarai di Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, Senin (6/11). Robertus Billitea, mantan Direktur Utama IFG yang kini menjabat Deputi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kementerian BUMN, mengatakan, IFG juga bekerja sama dengan Institut Manggarai dalam penerbitan Ensiklopedia Manggarai. Ensiklopedia ini diharapkan menjadi sumber tiada habis untuk mendorong kemajuan budaya Manggarai melalui pariwisata sebagai motor ekonomi. Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengatakan, kolaborasi pentahelix ini mencakup akademisi (Institut Manggarai), bisnis (IFG/BUMN), komunitas (tokoh masyarakat Manggarai), pemerintah, dan media massa. Upaya ini diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, politik,tetapi tidak sampai menghilangkan kekayaan seni budaya. (Yoga)

Beban pemerintah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat bertambah berat hingga awal 2024. Harga empat komoditas pangan dan satu komoditas pakan yang naik hampir berbarengan beberapa bulan menjelang akhir tahun ini perlu segera dijinakkan. Jika tidak, daya beli masyarakat bisa semakin tergerus. Pada rapat pengendalian inflasi daerah yang digelar secara hibrida di Jakarta, Senin (6/11) disebutkan, empat komoditas pangan yang harganya masih tinggi adalah beras, cabai merah, cabai rawit, dan gula pasir. Adapun satu komoditas pakan yang harganya tinggi adalah jagung.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pada pekan pertama November 2023, harga  beras cenderung melandai. Meski begitu, harganya masih tinggi. Untuk cabai merah dan rawit, harganya justru terus meroket. Begitu pula dengan gula pasir yang harganya belum menunjukkan penurunan sama sekali sejak September 2023. BPS mencatat, pada pekan pertama November 2023, harga rata-rata nasional beras medium Rp 13.872 per kg. Harga beras itu telah melandai sejak Oktober 2023, tetapi masih jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah berdasarkan zonasi, yakni Rp 10.900-Rp 11.800 per kg. ”Percepatan impor beras, serta pengguliran pasar murah, operasi pasar, dan bantuan beras perlu terus dilakukan agar harga beras semakin turun,” kata Amalia.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, inflasi di Indonesa tidak hanya disebabkan faktor internal, tetapi juga eksternal. Volatilitas harga pangan dan minyak mentah dunia yang terjadi saat ini berpotensi memengaruhi harga pangan dan energi di dalam negeri. Menurut Sri Mulyani, inflasi itu sangat fundamental bagi perekonomian negara karena dapat menggerus daya beli masyarakat. Inflasi itu ibarat memajaki masyarakat tanpa perlu DJP. ”Daya beli masyarakat diambil langsung ke kantongnya tanpa berbagai prosedur apapun. Uang warga yang semula bisa untuk membeli 1 kg beras, karena inflasi, hanya bisa membeli 800 gram beras,” ujarnya. Untuk itu, lanjut Sri Mulyani, pemerintah tidak hanya mengeluarkan dana untuk mengendalikan inflasi, tetapi juga menjaga daya beli. Dalam rangka pengendalian inflasi, pemerintah mengalokasikan insentif fiskal kepada pemda senilai total Rp 1 triliun dari total pagu insentif fiskal pada 2023 yang sebesar Rp 8 triliun. (Yoga)

Laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus melambat sampai akhir tahun ini jika tidak ada kebijakan intervensi untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan konsumsi domestik. Pemerintah berharap paket kebijakan stimulus fiskal yang baru dikeluarkan bisa mengerek ekonomi tetap tumbuh sesuai target di atas 5 % di sisa tahun ini. Berdasarkan catatan BPS, sepanjang triwulan III-2023, ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,94 % secara tahunan. Capaian itu menandakan berakhirnya tren pertumbuhan ekonomi RI di atas 5 % selama tujuh triwulan berturut-turut sebelumnya. Tak hanya meleset di luar konsensus pasar, pertumbuhan itu juga di bawah ekspektasi pemerintah. Menurut Menkeu Sri Mulyani, pemerintah tidak menyangka konsumsi rumah tangga ditriwulan III-2023 tumbuh 5,06 %, lebih rendah dari triwulan II-2023 yang 5,23 %. Sebab, selama ini, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terhadap kondisi ekonomi masih menguat. Per September 2023, IKK terjaga di zona optimistis (di atas 100), yaitu level 121,7.

Atas dasar itu, pemerintah awalnya masih optimistis ekonomi Indonesia bisa melanjutkan tren pertumbuhan di kisaran 5 % untuk triwulan III-2023. ”Kita melihat keyakinan konsumen masih tinggi, tetapi ternyata transmisinya ke pertumbuhan konsumsi masyarakat tidak setinggi harapan. Ini yang perlu kita lihat apa pengaruhnya, apakah faktor psikologis karena kondisi El Nino dan harga beras yang naik, atau ada faktor lain,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/11). Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan stimulus fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan permintaan domestik. Setidaknya, ada tiga paket kebijakan yang dikerahkan sebagai bantalan ekonomi berupa penebalan bantuan social (bansos) dan insentif fiskal di sektor properti. Sri Mulyani mengatakan, paket stimulus fiskal itu diharapkan bisa menyumbangkan tambahan pertumbuhan ekonomi sebanyak 0,2 % sehingga ekonomi di triwulan IV-2023 bisa tetap tumbuh di 5,01 % dan sepanjang tahun 2023 bisa mencapai 5,04 %. (Yoga)

Bantuan Indonesia untuk warga di Jalur Gaza, Senin (6/11) tiba di Pangkalan Udara El Arish, Mesir. Diangkut tiga pesawat, bantuan itu wujud solidaritas bangsa Indonesia untuk Palestina. Wakil Menlu Pahala Mansury menyertai kedatangan bantuan tersebut. ”Terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang sudah menunjukkan solidaritasnya kepada masyarakat Palestina. Bantuan yang telah dikumpulkan baru saja tiba di Bandara El Arish. Bantuan ini akan diserahkan kepada Egyptian Red Crescent untuk dibawa ke pelintasan masuk ke wilayah Gaza,” kata Pahala.

Total bantuan tahap pertama yang diangkut oleh ketiga pesawat itu 51,5 ton. Bantuan tersebut dihimpun dari sejumlah lembaga di Tanah Air. Bentuk bantuan, antara lain, ialah obat-obatan, vitamin, perlengkapan operasi darurat, bahan makanan, selimut, dan kebutuhan sanitasi, terutama untuk perempuan dan anak-anak. Dari El Arish, perjalanan ke Rafah paling lama dua jam. Rafah merupakan pintu perbatasan Mesir-Gaza. Direktur RS Indonesia di Gaza Atef al-Kahlout memohon kepada  pemerintah Indonesia menekan semua pihak agar mendesak Israel menghentikan serangan ke Gaza. Ia berharap Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan penuh kepada seluruh pekerja, pasien, dan para pengungsi di RS. Kini ada 5.000 orang yang berada di RS itu. (Yoga)

Pemerintahan Joko Widodo harus mengubur mimpi untuk mencetak rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7% per tahun. Fakta memperlihatkan, mengacu data Badan Pusat Statistik, rerata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama dipimpin Jokowi (2015-2023) hanya 4,13% per tahun (lihat tabel). Data teranyar BPS, ekonomi nasional pada kuartal III-2023 hanya tumbuh 4,94% dan secara kumulatif sejak Januari hingga September 2023 ekonomi tumbuh 5,05%. Angka ini melambat dibandingkan pertumbuhan di sepanjang 2022 yang sebesar 5,3%. Misalnya, di masa Presiden Soeharto berkuasa (data BPS periode 1974-1998), rerata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,68% per tahun. Pencapaian Jokowi juga masih di bawah realisasi pertumbuhan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) dengan rata-rata pertumbuhan 5,7% per tahun. Laju ekonomi di era pemerintahan Jokowi salah satunya disokong booming harga komoditas yang kemudian mendongkrak konsumsi rumah tangga hingga ekspor. Meski memang pada tahun 2020 ekonomi Indonesia dihantam krisis akibat pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satunya karena konsumsi rumah tangga lebih rendah dan tidak sesuai ekspektasi. Awalnya pemerintah melihat kepercayaan konsumen masih tetap tinggi, namun konsumsinya tidak setinggi harapan. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat, lembeknya pertumbuhan ekonomi pemerintahan Jokowi lantaran target pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) alias investasi meleset. Kalkulasi Yusuf, rerata pertumbuhan investasi 2015-2019 hanya 5,53% dari target 10%. Sementara pertumbuhan investasi periode 2020-2022 hanya 1,79% dari target 6,6%-7%. Tak hanya itu, target pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga meleset. Sementara. "Realisasi pertumbuhan industri pengolahan juga di bawah target 7,4%," kata Yusuf kepada KONTAN. Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, jika transformasi struktural terus dikerek, maka potensi ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5% per tahun bisa terwujud. Namun, transformasi struktural tak bisa dikebut dalam jangka pendek, karena harus menjadi fondasi agar ekonomi ke depan terangkat.

Kinerja PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) masih tumbuh sepanjang sembilan bulan pertama 2023. Anggota holding PT Mineral Industri Indonesia (Mind ID) ini membukukan laba periode berjalan sebesar Rp 2,85 triliun hingga kuartal III-2023. Angka ini tumbuh 8% dari laba periode berjalan pada sembilan bulan pertama tahun 2022 yang sebesar Rp 2,63 triliun. Namun, emiten pelat merah tersebut membukukan penurunan pendapatan 8,26% menjadi senilai Rp 30,8 triliun secara tahunan. Analis Indo Premier Sekuritas, Ryan Winipta mengatakan, volume penjualan bijih nikel tetap kuat secara kuartalan dengan tumbuh 12% dengan penjualan 3,1 juta wet metric ton (wmt) di kuartal III 2023. Namun, rata-rata harga jual (ASP) bijih nikel turun 14% menjadi US$ 39 per ton. Sementara volume penjualan feronikel (FeNi) turun signifikan menjadi 3,5 kt atau turun 44% secara kuartalan Hal ini disebabkan ketidakmampuan ANTM untuk menjual FeNi ke pasar, di tengah lemahnya permintaan dan situasi kelebihan pasokan. Di tengah pelemahan ASP, Indo Premier mencatat pertumbuhan marjin ANTM masih positif. Margin laba kotor meningkat sebesar 630 bps menjadi 20% di kuartal III. Operational expenditure (Opex) ANTM meningkat sebesar 14% secara kuartalan, didorong oleh penurunan beban umum dan administrasi. Alhasil, ANTM melaporkan laba bersih sebesar Rp 959 miliar di kuartal III. Secara kumulatif hingga September 2023, laba yang diperoleh ANTM mencerminkan 83% dari estimasi Indo Premier dan 78% dari konsensus. Analis Ciptadana Sekuritas Asia, Thomas Radityo melihat, ada potensi pelemahan lebih lanjut pada segmen pasar nikel kelas 2 dalam jangka menengah. Oleh karena itu ia merevisi turun rata-rata ASP FeNi 2023 sebesar 9,4% menjadi US$ 14.375 per ton. Berdasarkan operasional perseroan, Thomas merevisi kinerja ANTM. Pendapatan direvisi turun menjadi Rp 39,24 triliun dari Rp 44,76 triliun dan laba bersih diturunkan menjadi Rp 3,72 triliun dari Rp 3,81 triliun sepanjang tahun ini. Ciptadana Sekuritas Asia mempertahankan rating buy ANTM dengan target harga Rp 2.100, turun dari Rp 2.400. Indo Premier mempertahankan rating buy ANTM dengan target Rp 2.050 per saham. Sementara Analis Mirae Asset Sekuritas, Rizkia Darmawan meningkatkan ratingnya menjadi buy dengan target harga Rp 2.175 per saham. Rizkia bilang, kekhawatiran utama terhadap ANTM adalah volume penjualan FeNi yang berada di bawah ekspektasi pada kuartal III karena jadwal penjualan ditangguhkan hingga kuartal IV 2023. 

Ekonomi nasional butuh injeksi energi dosis tinggi untuk menjaga laju produk domestik bruto (PDB) tahun ini sesuai angka sasaran. Maklum, tantangan yang dihadapi pemangku kebijakan tak makin mudah. Perang berkepanjangan di Eropa Timur dan Timur Tengah melahirkan kecemasan soal kembali melesatnya inflasi terutama pangan dan energi. Belum lagi kebijakan suku bunga tinggi yang bertahan lama alias higher for longer di bank sentral negara maju, yang menciptakan tekanan pada rupiah dan menghambat ekspansi bisnis. Tak pelak, stimulus lanjutan pun wajib disediakan dalam rangka mewujudkan target pertumbuhan 5,3% tahun ini. Apalagi, realisasi laju PDB pada kuartal III/2023 terbilang amat lambat, yakni 4,94%, di bawah target pemerintah sebesar 5% dan merupakan capaian terendah dalam delapan kuartal terakhir. Hanya saja, sejumlah kalangan menilai stimulus yang digulirkan pemerintah kurang komprehensif karena lagi-lagi hanya menyentuh sisi permintaan atau konsumsi, dan terkesan mengabaikan aspek penawaran alias produksi. Padahal, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa komponen penopang PDB jelas membutuhkan pendampingan, baik dari sisi fiskal maupun moneter. Utamanya ekspor, yang pada kuartal III/2023 hancur lebur, yakni -4,26% (year-on-year/YoY), lebih dalam dibandingkan dengan kuartal II/2023 yakni -2,97% (YoY). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah masih mengkaji kemungkinan untuk memberikan insentif lain dengan memperhatikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "APBN kan tutup Desember, jadi kita memaksimalkan yang mungkin dieksekusi dua bulan terakhir," katanya, Senin (6/11). Di sisi lain, penjualan produk di dalam negeri terkendala oleh batasan regulasi serta terbatasnya daya beli masyarakat.

Perihal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan akan merevisi ketentuan soal produk manufaktur. Insentif yang terkonsentrasi pada konsumsi memang cukup rasional, mengingat porsinya terhadap PDB amat dominan. Meski demikian, kalangan pelaku usaha berharap pemerintah juga menyiapkan insentif untuk pebisnis agar terjadi keseimbangan antara penawaran dan permintaan sehingga inflasi terkendali, dan pertumbuhan ekonomi mendaki. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan pemerintah perlu becermin pada realisasi ekonomi kuartal III/2023 tatkala pertumbuhan konsumsi amat terbatas, sementara investasi dan ekspor dilingkupi ketidakpastian. Sementara itu, kalangan ekonom berharap pemerintah tak hanya menyiapkan insentif juga memacu belanja negara lebih akseleratif sehingga memberikan daya gedor ke PDB. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, mengatakan faktor yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2023 antara lain konsumsi masyarakat dan pemerintah. Apalagi, secara historis belanja negara acapkali melejit pada pengujung tahun. Selain itu, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 juga akan mendorong pertumbuhan konsumsi. Direktur Program Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, menambahkan insentif yang diberikan oleh pemerintah perlu dipertajam, utamanya menyasar langsung pelaku ekspor. "Insentif untuk mendukung ekspor barang jadi misalnya, akan sangat efektif," katanya.