Ekonomi
( 40460 )Investasi Dana Pensiun Tertarik pada SRBI
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) semakin populer di kalangan dana pensiun dan lembaga keuangan non-perbankan sebagai pilihan investasi jangka pendek yang menawarkan bunga tinggi. Data per Juni 2024 menunjukkan bahwa outstanding SRBI meningkat signifikan menjadi Rp721,06 triliun, naik 29,16% dari bulan sebelumnya. Khusus untuk dana pensiun, terdapat lonjakan aset yang disimpan di SRBI sebesar 221% dari Rp1,9 triliun menjadi Rp6,1 triliun dalam periode yang sama, terutama berasal dari DPLK.
Bedie Roesnadi, Direktur Investasi Dapen BNI, menjelaskan bahwa meningkatnya minat dana pensiun terhadap SRBI disebabkan oleh ekspektasi yield yang menarik serta risiko yang relatif kecil dan fleksibilitas dalam pengelolaan cash flow. Hal ini kontras dengan Surat Berharga Negara (SBN) yang hanya mengalami kenaikan 1,8% dalam periode yang sama.
Budi Sutrisno, Direktur Utama Dapen BCA, menambahkan bahwa SRBI adalah pilihan investasi jangka pendek dengan suku bunga yang lebih kompetitif dibandingkan deposito, sementara SBN tetap menjadi pilihan untuk investasi jangka panjang. Tondy Suradiredja, Ketua Umum Asosiasi DPLK, mencatat bahwa SRBI banyak diborong oleh DPLK dari perusahaan BUMN, dan Syarif Yunus, Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK, menekankan pentingnya edukasi dan kehati-hatian dalam strategi penempatan investasi agar sesuai dengan profil risiko dan regulasi yang berlaku.
DMO Minyak Goreng Sawit: Penurunan yang Tepat
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyambut positif penurunan volume domestic market obligation (DMO) minyak goreng dari 300.000 ton per bulan menjadi 250.000 ton per bulan. Eddy Martono, Ketua Umum Gapki, menilai bahwa volume DMO yang baru sudah ideal dan menganggap bahwa penurunan ini adalah langkah yang tepat.
Perubahan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 18/2024 yang mengubah kebijakan sebelumnya, termasuk memberikan insentif tambahan seperti faktor pengali hak ekspor untuk wilayah distribusi tertentu. Eddy juga mengapresiasi insentif tambahan yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan, terutama untuk daerah-daerah pelosok yang memerlukan biaya transportasi lebih tinggi. Dengan tambahan insentif ini, diharapkan produsen akan lebih termotivasi dalam menjalankan DMO dan menyalurkan MinyaKita ke wilayah yang lebih luas.
Persaingan Dana Memanas, Biaya Utang Kian Meningkat
Menjelang suksesi kepemimpinan nasional pada Oktober mendatang, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih cawe-cawe mencari utang untuk pemerintahan baru Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu terlihat membengkaknya nilai penerbitan surat berharga negara (SBN) yang dipatok pemerintah pada tahun 2025. Dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah berencana menerbitkan utang baru melalui SBN sebesar Rp 642,56 triliun. Nilai penerbitan SBN tersebut naik 42,2% jika dibanding dengan APBN tahun 2024 sebesar Rp 451,85 triliun. Tak tanggung-tanggung, untuk menarik minat investor, pemerintah mematok yield atau imbal hasil SBN tinggi. Contoh, SBN dengan tenor 10 tahun, besaran yield dipatok 7,1% dalam RAPBN 2025. Target yield ini lebih tinggi dari outlook di APBN 2024 yang hanya 6,7%. Head of Economic Research Division Pefindo, Suhindarto menilai, besaran target yield SBN tersebut lebih dipengaruhi oleh prediksi bahwa pemerintah akan melakukan penerbitan surat utang yang cukup tinggi pada tahun depan. Selain itu, ada sekitar Rp 722,5 triliun surat utang pemerintah yang akan jatuh tempo.
Jika ditotal, pemerintah perlu untuk menggalang pembiayaan dengan nilai mencapai sekitar Rp 1.338,7 triliun untuk refinancing surat utang yang jatuh tempo maupun membiayai defisit anggaran baru.
Masalahnya, lanjut dia, korporasi akan terbebani jika yield SBN 10 tahun di level 7,1% pada tahun 2025. Sebab, kupon obligasi korporasi biasanya memakai obligasi pemerintah sebagai
benchmark. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede memperkirakan, sentimen di pasar obligasi akan mixed tahun depan. Sentimen positif datang dari pemangkasan suku bunga. Sedang sentimen negatif dari suplai di pasar obligasi yang akan meningkat.
Dengan adanya ekspektasi pemangkasan suku bunga, yield SBN akan kembali turun. Dus, kata Josua, yield yang ideal di bawah 7%. "Sekitar 6,3%-6,6%," sebutnya.
Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas, Ramdhan Ario Maruto menimpali, derasnya arus dana asing dan likuiditas yang masih baik, turut memberi efek terhadap pergerakan yield.
Rupiah Kuat, Menanti Langkah The Fed
Bank Indonesia (BI) kembali menahan suku bunga acuan BI Rate di level 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI bulan Agustus 2024. Di saat yang sama, nilai tukar rupiah bergerak dalam tren menurun. Rupiah kemarin di posisi Rp 15.456 per dolar AS, atau menguat 0,16% dibandingkan sehari sebelumnya. Dalam dua bulan terakhir, rupiah sudah menguat 6%. Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, keputusan menahan BI Rate dalam upaya memperkuat rupiah. "Kebijakan ini [menahan bunga acuan] untuk penguatan lebih lanjut rupiah," tutur dia dalam konferensi pers, Kamis (20/6). Perry mencatat, rupiah selama tiga pekan terakhir menguat menguat 5,34%. Kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan penguatan mata uang regional seperti baht Thailand, yen Jepang, peso Filipina dan won Korea, yang masing-masing sebesar 4,22%, 3,25%, 3,20% dan 3,04%.
Meski rupiah belakangan ini berotot, kondisi itu tak sejalan dengan target yang dipatok pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, yang sebesar Rp 16.100 per dolar AS. Angka ini lebih rendah daripada outlook 2024 yang senilai Rp 16.000.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, target nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2025 mencerminkan antisipasi pemerintah. Ia mengatakan pemerintah juga masih terus memantau kondisi global.
Ekonom Senior Bank Permata Faisal Rachman meramal, Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga dengan total 50 basis poin (bps) pada 2024 menjadi 5,75%, dan 75 bps pada 2025 menjadi 5%.
Tahun depan inflasi diharapkan terjaga meskipun ada potensi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% dan penerapan bea cukai untuk Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK). Sejalan dengan ekspektasi pasar saat ini terhadap penurunan suku bunga The Fed dan daya tarik negara berkembang, menurut Faisal, investor asing berpotensi mengalihkan aset mereka ke negara-negara tersebut, termasuk Indonesia.
Saham BUMN Masih Berpotensi Menguat
Sejumlah saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai menguat belakangan ini, sejalan kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Namun jika dilihat sejak awal tahun ini, indeks BUMN20 masih turun sebesar 1,87%, Rabu (21/8). Beberapa saham BUMN masih punya potensi upside dan valuasi yang menarik untuk dikoleksi pada tahun ini. Beberapa di antaranya adalah sektor perbankan, infrastruktur, dan energi. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy mengatakan, memilih saham BUMN harus lebih selektif. Saat ini, tercatat masih lebih banyak saham yang masih menurun dibandingkan yang naik harganya. Namun, Budi menilai, kinerja indeks BUMN20 akan lebih positif pada semester kedua ini. Beberapa emiten konstituen penghuni indeks ini masih punya kinerja fundamental dan performa saham yang bagus. Misalnya, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dan Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI).
Head of Investment Information
Mirae Asset Sekuritas, Martha Christina menilai, kinerja IDXBUMN20 sempat terhambat oleh koreksi saham Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) yang memiliki bobot besar di indeks ini. Namun, rencana penurunan suku bunga Federal Reserve, akan membuat kinerja saham BUMN lebih positif di sisa tahun ini.
Target setoran BUMN ke pemerintah yang lebih tinggi, juga bisa mempengaruhi gerak saham emiten BUMN. Kementerian BUMN menargetkan setoran dividen dari laba tahun buku 2024 bisa mencapai Rp 85,5 triliun. Target ini naik Rp 5 triliun dari target sebelumnya yang sebesar Rp 80,8 triliun.
Head Customer Literation and Education
Kiwoom Sekuritas Indonesia, Oktavianus Audi mengatakan, beberapa saham BUMN20 masih layak beli. Di antaranya, saham BBRI dengan target harga Rp 5.500, BMRI Rp 7.350, BBNI Rp 5.525, TLKM Rp 3.750, dan PGAS Rp 1.660 per saham.
Harga Nikel Tertekan, Prospek Emiten Menurun
Prospek emiten yang bergelut di bisnis komoditas nikel masih loyo. Sejumlah tantangan masih menghalangi emiten nikel dalam memacu kinerja di tahun ini. Riset terbaru RHB Sekuritas Indonesia menurunkan rekomendasi sektor ini dari overweight menjadi netral. Tingginya tingkat persediaan beberapa logam dasar telah menimbulkan kekhawatiran tentang prospek yang tidak stabil. Terlebih, harga komoditas masih menunjukkan sentimen ketidakpastian. Harga nikel sempat menembus level US$ 20.000 per ton pada periode April-Mei, sebelum kembali melandai ke level US$ 16.000-US$ 17.000 per ton. Penurunan estimasi harga rata-rata nikel ini mempertimbangkan isu surplus persediaan, antusiasme terhadap kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang turun, hingga potensi penurunan pangsa pasar baterai berbasis nikel terhadap alternatif lainnya.
Research Analyst Phintraco Sekuritas, Arsita Budi Rizqi mengamini, outlook komoditas nikel pada semester II-2024 masih oversupply dan cenderung minim sentimen. Namun harga nikel yang masih bertahan di atas level US$ 16.550 per ton pada Agustus.
Menjelang akhir tahun 2024, Arsita memprediksi, harga nikel akan menanjak di kisaran US$ 17.500 per ton. Sentimen terdekat yang dapat memengaruhi harga nikel adalah mulai masuk musim puncak produksi stainless steel pada September-Oktober 2024.
Fauzan dan Wafi memprediksi, emiten nikel khususnya pemain smelter, akan lebih fokus pada risiko penurunan margin dan akan mengejar pertumbuhan laba bersih. Dus, para pelaku di sektor ini bakal menggenjot efisiensi biaya, khususnya energi, sambil berusaha meningkatkan output untuk mempertahankan pendapatan utama.
Head of Research Mega Capital Sekuritas, Cheril Tanuwijaya melihat, permintaan EV bakal jadi katalis positif emiten nikel. Pendongkrak lain, datang dari tren kecerdasan buatan yang butuh lebih banyak produksi cip, serta efek pemangkasan suku bunga The Fed terhadap harga komoditas logam.
Tanda-Tanda Saham Potensial Untung
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang masa pada Selasa (20/8), yang memberikan sinyal kuat bagi investor untuk kembali berburu saham pilihan. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus, mengungkapkan bahwa IHSG mencapai level 7.533,98, meningkat 3,59% secara year-to-date (YtD). Pihaknya merevisi target IHSG ke level 7.640-7.720, dengan prediksi potensi bullish hingga akhir tahun 2024.
Nico menilai bahwa kenaikan IHSG didorong oleh ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve AS dan valuasi menarik di sektor keuangan serta consumer non-cyclical. Ia menyarankan investor untuk memperhatikan saham lapis kedua yang memiliki fundamental kuat. Pilarmas Investindo Sekuritas merekomendasikan saham-saham seperti BBCA, BMRI, BBRI, dan AMRT.
Fath Aliansyah Budiman, Senior Research Analyst Lotus Andalan Sekuritas, menambahkan bahwa IHSG berpotensi mencapai level 7.800—8.000 pada 2024, didorong oleh sentimen positif global dan domestik. Sementara itu, Ike Widiawati, Head of Retail Research Sinarmas Sekuritas, melihat peluang IHSG melanjutkan penguatan hingga 7.900, dengan dukungan dari penurunan suku bunga The Fed, stabilitas politik, dan inflow asing.
Saham lapis kedua yang tergabung dalam indeks SMC Likuid dinilai lebih atraktif karena peluang rebound yang tinggi, dengan potensi dividen interim dari saham-saham seperti BBCA, BBRI, dan UNTR.
Ketahanan Fiskal: Risiko Utang Besar Jatuh Tempo
Utang jatuh tempo pemerintah sebesar Rp800 triliun pada 2025 berpotensi menimbulkan risiko besar, baik terhadap ruang fiskal pemerintahan baru maupun stabilitas nilai tukar rupiah. Sekitar Rp600 triliun dari utang tersebut akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), yang berisiko meningkatkan imbal hasil obligasi pemerintah. Menurut Chatib Basri, ekonom Universitas Indonesia, hal ini dapat menyebabkan investor melepas SBN, sehingga menekan nilai tukar rupiah. Chatib juga menyoroti tingginya rasio debt-service to revenue, yang mempersempit ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyadari dampak suku bunga SBN yang tinggi terhadap APBN, tetapi menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan fiskal. Sementara itu, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran, Dradjad H. Wibowo, menyampaikan bahwa pemerintahan baru akan fokus meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi sistem perpajakan dan pengumpulan pajak yang lebih efektif.
PLTA Kayan: Izin Panjang Jadi Hambatan
Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan Cascade menghadapi tantangan besar terkait proses perizinan yang rumit dan memakan waktu hingga belasan tahun. PT Kayan Hydro Energy telah mendapatkan izin lokasi sejak 2012, namun hingga kini belum ada bendungan yang terbangun. Proses perizinan yang berlapis dan belum adanya preseden untuk proyek PLTA sebesar 9.000 MW di Indonesia maupun ASEAN menjadi salah satu faktor penghambat utama.
Steven Kho, Komite Eksekutif Kayan Hydro Energi, menyatakan bahwa lebih dari 60 izin diperlukan untuk proyek ini, membuat perizinannya sangat kompleks. Selain itu, kendala lain muncul dari perlunya memastikan megaproyek tersebut tetap berada di bawah kendali Indonesia, mengingat proyek ini merupakan bagian dari kerja sama strategis antara Indonesia dan Jepang. Hashim Djojohadikusumo, yang menunjukkan minat untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut.
Posisi Nyaman Rupiah Bagi Pelaku Usaha
Rupiah semakin berotot terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Faktor eksternal yang mendukung dan optimisme terhadap perekonomian Indonesia menjadi penopang penguatan rupiah. Menurut data Bloomberg, rupiah spot berada di Rp 15.436 per dolar AS. Mata uang garuda menguat 0,74% secara harian. Sudah sembilan hari terakhir rupiah konsisten di bawah Rp 16.000 per dolar AS. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, secara umum mata uang emerging market menguat terhadap dolar AS. Ini didorong dari rentetan data ekonomi AS yang menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Sejak awal tahun, rupiah masih turun tipis dibandingkan akhir tahun 2023. Namun, penguatan ini menyiratkan mendinginnya efek ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan memudarnya ketidakpastian suku bunga The Fed. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual juga melihat positif fundamental rupiah.
Tapi, untuk sektor riil stabilitas rupiah lebih penting. "Penguatan dan pelemahan yang terlalu signifikan mengganggu kepercayaan pelaku usaha," sebutnya. Senior Economist KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana mengatakan, sejatinya, secara fundamental bukan rupiah yang menguat. Apresiasi rupiah lebih disebabkan indeks dolar melemah.Fikri juga mengingatkan, hasil pemilu AS dan arah kebijakannya nanti, dapat membuat rupiah kembali fluktuatif. Jika pemulihan AS lebih baik pada saat suku bunga diturunkan, rupiah bisa terdepresiasi. Yang jelas, penguatan rupiah menguntungkan bagi emiten berorientasi impor. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi menilai, angin segar dari penguatan rupiah ini menguntungkan sektor konsumer primer, industri dan bank.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









