Pembiayaan menjadi faktor kunci pengembangan energi terbarukan dalam rangka pemenuhan target dekarbonisasi menuju emisi nol bersih atau NZE 2060. Salah satu pendukung terbukanya akses pembiayaan ialah melalui kemitraan. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru di Tapsel, Sumut, berkapasitas total 510 megawatt (MW) menjadi contoh. Sempat terkendala pembiayaan, proyek PLTA tipe peaker atau dijalankan untuk memenuhi beban puncak kelistrikan itu berjalan kembali dan ditargetkan beroperasi komersial pada 31 Desember 2026. Nilai investasi proyek sebesar 1,67 miliar USD (Rp 25,9 triliun). PLTA berbasis run-of-river atau sesuai kondisi debit sungai dioperasikan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) sebagai special purpose company. Kepemilikan saham saat ini ialah State Development and Investment Corporation (SDIC) Powerm, badan usaha milik Pemerintah China, sebanyak 70 %; PT PLN Nusantara Renewables, anak usaha PT PLN Nusantara Power (25 %); dan ASIA Hydria (5 %).

Direktur Pengembangan Bisnis dan Komersial PT PLN Nusantara Power (NP) Muhamad Reza, Rabu (7/8) mengatakan, pembiayaan dibutuhkan karena masifnya target PLN mengembangkan energi terbarukan di Indonesia. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030, PLN NP mendapat penugasan membangun pembangkit energi terbarukan berkapasitas total 6.300 MW. ”Artinya, kami memerlukan pendanaan serta teknologi. Kemitraan diperlukan. Energi terbarukan bukan sesuatu yang telah kami miliki dengan pengalaman panjang. Kami juga membutuhkan pengalaman mereka (mitra) perihal sosial, lingkungan, tata kelola, dan lainnya,” kata Reza. PLTA Batang Toru adalah bagian dari proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang dicanangkan Presiden Jokowi pada Mei 2015. (Yoga)

 Pemangkasan suku bunga acuan Amerika Serikat , penguatan signifikan rupiah, dan terkendalinya inflasi membuka ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan BI-Rate mulai kuartal IV tahun ini. Berdasarkan bacaan BI, ada dua skenario penurunan FFR. Pertama bank sentral AS, The Fed, diprediksi menurunkan Fed Funds Rate (FFR) sebanyak dua kali, masing-masing sebesar 25 basis point (bps), hingga akhir 2024. Selanjutnya, pada 2025, FFR turun lagi tiga kali, masing-masing 25 bps. Artinya total penurunannya mencapai 125 bps. Skenario kedua, The Fed akan menurunkan suku bunga acuan dua kali pada 2024 dan dua kali pada 2025, dengan probabilitas 50-75%. Saat ini, FFR bertengger di level 5,25-5,5%. Dengan demikian, merujuk skenario pertama, pada 2025, FFR akan berkisar 4-4,25%. (Yetede)

Dalam tujuh bulan pertama tahun ini, industri perbankan kembali mencatatkan peningkatan pertumbuhan kredit sebesar 12,4% secara tahunan yoy. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 12,36% yoy. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjito mengungkapkan, bahwa perkembangan ini ditopang sisi penawaran, dimana minat penyaluran kredit tetap terjaga didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga  (DPK) Juli 2024 yang tumbuh 7,72% yoy, strategi  realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan, serta dukungan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) BI. Untuk memperkuat pendanaan, perbankan juga mengoptimalkan sumber pendanaan selain dari DPK, antara lain melalui penerbitan surat-surat berharga dan pinjaman. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) tetap mempertahankan suku bunga acuan di level 6,25%, tertinggi dalam 7 tahun terakhir, untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global dan penantian penurunan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed). Meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mulai menguat, BI memilih langkah hati-hati untuk mencegah volatilitas yang berlebihan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, mendukung keputusan BI karena dianggap lebih baik dibanding spekulasi penurunan suku bunga di tengah kondisi ekonomi AS yang masih tidak stabil. Chandra Wahjudi, Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), juga mengakui bahwa pelaku usaha menginginkan penurunan BI Rate, namun memahami alasan BI mempertahankannya untuk mengantisipasi ketidakpastian global.

Ryan Kiryanto, ekonom Associate Faculty LPPI, menyebut keputusan BI sebagai langkah tepat dan taktis dalam menjaga stabilitas moneter, khususnya dalam memperkuat nilai tukar rupiah. BI diperkirakan akan menurunkan suku bunga pada kuartal IV/2024, setelah The Fed menurunkan suku bunganya pada bulan September mendatang.

Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) semakin populer di kalangan dana pensiun dan lembaga keuangan non-perbankan sebagai pilihan investasi jangka pendek yang menawarkan bunga tinggi. Data per Juni 2024 menunjukkan bahwa outstanding SRBI meningkat signifikan menjadi Rp721,06 triliun, naik 29,16% dari bulan sebelumnya. Khusus untuk dana pensiun, terdapat lonjakan aset yang disimpan di SRBI sebesar 221% dari Rp1,9 triliun menjadi Rp6,1 triliun dalam periode yang sama, terutama berasal dari DPLK.

Bedie Roesnadi, Direktur Investasi Dapen BNI, menjelaskan bahwa meningkatnya minat dana pensiun terhadap SRBI disebabkan oleh ekspektasi yield yang menarik serta risiko yang relatif kecil dan fleksibilitas dalam pengelolaan cash flow. Hal ini kontras dengan Surat Berharga Negara (SBN) yang hanya mengalami kenaikan 1,8% dalam periode yang sama.

Budi Sutrisno, Direktur Utama Dapen BCA, menambahkan bahwa SRBI adalah pilihan investasi jangka pendek dengan suku bunga yang lebih kompetitif dibandingkan deposito, sementara SBN tetap menjadi pilihan untuk investasi jangka panjang. Tondy Suradiredja, Ketua Umum Asosiasi DPLK, mencatat bahwa SRBI banyak diborong oleh DPLK dari perusahaan BUMN, dan Syarif Yunus, Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK, menekankan pentingnya edukasi dan kehati-hatian dalam strategi penempatan investasi agar sesuai dengan profil risiko dan regulasi yang berlaku.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyambut positif penurunan volume domestic market obligation (DMO) minyak goreng dari 300.000 ton per bulan menjadi 250.000 ton per bulan. Eddy Martono, Ketua Umum Gapki, menilai bahwa volume DMO yang baru sudah ideal dan menganggap bahwa penurunan ini adalah langkah yang tepat.

Perubahan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 18/2024 yang mengubah kebijakan sebelumnya, termasuk memberikan insentif tambahan seperti faktor pengali hak ekspor untuk wilayah distribusi tertentu. Eddy juga mengapresiasi insentif tambahan yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan, terutama untuk daerah-daerah pelosok yang memerlukan biaya transportasi lebih tinggi. Dengan tambahan insentif ini, diharapkan produsen akan lebih termotivasi dalam menjalankan DMO dan menyalurkan MinyaKita ke wilayah yang lebih luas.

Menjelang suksesi kepemimpinan nasional pada Oktober mendatang, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih cawe-cawe mencari utang untuk pemerintahan baru Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu terlihat membengkaknya nilai penerbitan surat berharga negara (SBN) yang dipatok pemerintah pada tahun 2025. Dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah berencana menerbitkan utang baru melalui SBN sebesar Rp 642,56 triliun. Nilai penerbitan SBN tersebut naik 42,2% jika dibanding dengan APBN tahun 2024 sebesar Rp 451,85 triliun. Tak tanggung-tanggung, untuk menarik minat investor, pemerintah mematok yield atau imbal hasil SBN tinggi. Contoh, SBN dengan tenor 10 tahun, besaran yield dipatok 7,1% dalam RAPBN 2025. Target yield ini lebih tinggi dari outlook di APBN 2024 yang hanya 6,7%. Head of Economic Research Division Pefindo, Suhindarto menilai, besaran target yield SBN tersebut lebih dipengaruhi oleh prediksi bahwa pemerintah akan melakukan penerbitan surat utang yang cukup tinggi pada tahun depan. Selain itu, ada sekitar Rp 722,5 triliun surat utang pemerintah yang akan jatuh tempo. 

Jika ditotal, pemerintah perlu untuk menggalang pembiayaan dengan nilai mencapai sekitar Rp 1.338,7 triliun untuk refinancing surat utang yang jatuh tempo maupun membiayai defisit anggaran baru. Masalahnya, lanjut dia, korporasi akan terbebani jika yield SBN 10 tahun di level 7,1% pada tahun 2025. Sebab, kupon obligasi korporasi biasanya memakai obligasi pemerintah sebagai benchmark. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede memperkirakan, sentimen di pasar obligasi akan mixed tahun depan. Sentimen positif datang dari pemangkasan suku bunga. Sedang sentimen negatif dari suplai di pasar obligasi yang akan meningkat. Dengan adanya ekspektasi pemangkasan suku bunga, yield SBN akan kembali turun. Dus, kata Josua, yield yang ideal di bawah 7%. "Sekitar 6,3%-6,6%," sebutnya. Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas, Ramdhan Ario Maruto menimpali, derasnya arus dana asing dan likuiditas yang masih baik, turut memberi efek terhadap pergerakan yield.

Bank Indonesia (BI) kembali menahan suku bunga acuan BI Rate di level 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI bulan Agustus 2024. Di saat yang sama, nilai tukar rupiah bergerak dalam tren menurun. Rupiah kemarin di posisi Rp 15.456 per dolar AS, atau menguat 0,16% dibandingkan sehari sebelumnya. Dalam dua bulan terakhir, rupiah sudah menguat 6%. Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, keputusan menahan BI Rate dalam upaya memperkuat rupiah. "Kebijakan ini [menahan bunga acuan] untuk penguatan lebih lanjut rupiah," tutur dia dalam konferensi pers, Kamis (20/6). Perry mencatat, rupiah selama tiga pekan terakhir menguat menguat 5,34%. Kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan penguatan mata uang regional seperti baht Thailand, yen Jepang, peso Filipina dan won Korea, yang masing-masing sebesar 4,22%, 3,25%, 3,20% dan 3,04%. 

Meski rupiah belakangan ini berotot, kondisi itu tak sejalan dengan target yang dipatok pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, yang sebesar Rp 16.100 per dolar AS. Angka ini lebih rendah daripada outlook 2024 yang senilai Rp 16.000. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, target nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2025 mencerminkan antisipasi pemerintah. Ia mengatakan pemerintah juga masih terus memantau kondisi global. Ekonom Senior Bank Permata Faisal Rachman meramal, Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga dengan total 50 basis poin (bps) pada 2024 menjadi 5,75%, dan 75 bps pada 2025 menjadi 5%. Tahun depan inflasi diharapkan terjaga meskipun ada potensi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% dan penerapan bea cukai untuk Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK). Sejalan dengan ekspektasi pasar saat ini terhadap penurunan suku bunga The Fed dan daya tarik negara berkembang, menurut Faisal, investor asing berpotensi mengalihkan aset mereka ke negara-negara tersebut, termasuk Indonesia.

Sejumlah saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai menguat belakangan ini, sejalan kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Namun jika dilihat sejak awal tahun ini, indeks BUMN20 masih turun sebesar 1,87%, Rabu (21/8). Beberapa saham BUMN masih punya potensi upside dan valuasi yang menarik untuk dikoleksi pada tahun ini. Beberapa di antaranya adalah sektor perbankan, infrastruktur, dan energi. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy mengatakan, memilih saham BUMN harus lebih selektif. Saat ini, tercatat masih lebih banyak saham yang masih menurun dibandingkan yang naik harganya. Namun, Budi menilai, kinerja indeks BUMN20 akan lebih positif pada semester kedua ini. Beberapa emiten konstituen penghuni indeks ini masih punya kinerja fundamental dan performa saham yang bagus. Misalnya, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dan Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI). 

Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Martha Christina menilai, kinerja IDXBUMN20 sempat terhambat oleh koreksi saham Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) yang memiliki bobot besar di indeks ini. Namun, rencana penurunan suku bunga Federal Reserve, akan membuat kinerja saham BUMN lebih positif di sisa tahun ini. Target setoran BUMN ke pemerintah yang lebih tinggi, juga bisa mempengaruhi gerak saham emiten BUMN. Kementerian BUMN menargetkan setoran dividen dari laba tahun buku 2024 bisa mencapai Rp 85,5 triliun. Target ini naik Rp 5 triliun dari target sebelumnya yang sebesar Rp 80,8 triliun. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia, Oktavianus Audi mengatakan, beberapa saham BUMN20 masih layak beli. Di antaranya, saham BBRI dengan target harga Rp 5.500, BMRI Rp 7.350, BBNI Rp 5.525, TLKM Rp 3.750, dan PGAS Rp 1.660 per saham.