;
Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Penurunan Utilitas, Industri Tekstil Butuh Penyelematan

23 Jul 2019

Pertumbuhan impor tekstil  dan produk tekstil (TPT) selalu di atas ekspornya dalam 10 tahun terakhir. Utilisasi tertekan, hanya sektor garmen yang bertahan. Laju penjualan domestik di bawah pertumbuhan konsumsi, serta pertumbuhan konsumsi diisi barang impor. Banjir impor tekstil menyebabkan utilisasi menurun dan pengurangan jumlah karyawan pabrik. Kasus gagal bayar Duniatex menjadi cerminan awal kondisi industri TPT saat ini. Selain itu, beberapa perusahaan tekstil telah mengakhiri kontrak tenaga kerja tidak tetap. Sekitar 35.000 tenaga kerja kontrak di industri TPT tidak diperpanjang. Sektor tekstil dan produk tekstil dinilai berpotensi defisit neraca perdagangan dalam 3 tahun mendatang. Presiden pun didesak turun tangan untuk menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil.

Solusi Pembayaran, SOCash Segera Masuk Pasar Indonesia

23 Jul 2019

SoCash, perusahaan rintisan di bidang teknologi finansial yang berbasis di Singapura, berencana memasuki pasar Indonesia pada kuartal III/2019. SOCash sudah mengantongi restu dari BI untuk meluncurkan produk bekerja sama dengan bank asal Indonesia. Alasan ekspansi SOCash ke Indonesia adalah tingginya biaya layanan perbankan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan per kapita Indonesia. SoCash fokus dalam membantu nasabah bank untuk menikmati layanan perbankan seperti penarikan tunai dan pengajuan pinjaman di kios-kios terdekat melalui aplikasi seluler.

Persoalan Utama di Segmen Menengah

23 Jul 2019

Persoalan utama terkait properti adalah kesulitan segmen konsumen kelas menengah untuk memiliki properti dengan harga terjangkau. Segmen ini merupakan kelompok konsumen terbesar dengan harga hunian yang disasar Rp 500 juta sd Rp 2 miliar per unit.

Menurut Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia Ferry Salanto, dampak dari insentif fiskal tidak luas. Konsumen properti mewah tidak banyak dan suplai hunian juga tidak banyak. Kebijakan itu sulit berdampak luas untuk sektor properti. Insentif fiskal diharapkan mambangkitkan pasar hunian.

Head of Research JLL James Taylor menyampaikan aktivitas proyek pembangunan properti mewah tetap tumbuh meskipun pasarnya sangat terbatas. Pihaknya berpendapat revisi aturan pajak bagi properti mewah dan sangat mewah yang diterbitkan pemerintah. Akan tetapi kebijakan itu belum berdampak luas terhadap seluruh pasar properti. Pasar apartemen mewah yang dipasarkan saat ini terdiri dari apartemen primer atau masih dalam tahap konstruksi serta apartemen yang sudah tersedia. PPnBM dan PPh pasal 22 hanya berlaku untuk apartemen primer. Adapun apartemen yang sudah tersedia masuk dalam hunian sekunder.


Insentif Fiskal Gerakan Pasar Rumah Mewah

22 Jul 2019

Insentif fiskal dari pemerintah untuk sektor properti hunian mewah disambut positif. Insentif ini diharapkan bisa menggerakan pasar properti segmen atas yang cenderung stagnan dalam 3 tahun terakhir. Namun, insentif perpajakan ini belum cukup optimal menyelesaikan permasalahan sektor properti. 

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Realestat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata mengatakan, insentif fiskal itu akan membangkitkan pasar hunian mewah yang beberapa tahun terakhir nyaris terhenti. Salah satu kendala menumbuhkan pasar properti hunian mewah selama ini dikenai tambahan PPnBM 20% hingga total pajak yang ditanggung 40% dari harga rumah. 

Disisi lain, revisi aturan perpajakan dapat meningkatkan pendapatan negara. Sebelumnya saat total pajak yang ditanggung 40%, proyek baru sangat terbatas. Keberadaan insentif pajak ini bisa mendorong pertumbuhan proyek hunian mewah sehingga mendatangkan pemasukan pajak. Salah satu proyek apartemen mewah yang siap dipasarkan dalam waktu dekat adalah Rafles Residences di kawasan superblok Ciputra World I Jakarta.

Pasar Digital RI Sumbang 50% Belanja Daring Asia Tenggara

22 Jul 2019

Pasar digital Indonesia diperkirakan menyumbang sekitar 50% dari total transasi belanja dalam jaringan (daring/online) di kawasan Asia Tenggara. Jika diasumsikan, Indonesia menyumbang US$ 1 untuk setiap transaksi senilai US$ 2 yang dibelanjakan secara daring di kawasan ini. Data Kemenkominfo, pada 2018, menyebutkan sebanyak 9,61 juta unit UMKM dari 60 juta unit usaha di Tanah Air sudah memanfaatkan platform online. Jumlah ini bisa terus dikembangkan dengan dukungan penetrasi pengguna internet di Indonesia yang telah mencapai 171,17 juta pengguna. Kontribusi UMKM diharapkan dapat terus digali mengingat berdasarkan data BPS, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai 61,41%.

Pemerintah Diminta Hentikan Penjualan Kartu Perdana Asal Arab Saudi di RI

22 Jul 2019

Pemerintah diminta segera menghentikan seluruh penjualan kartu perdana seluler asal Arab Saudi, Zain, kepada para jamaah haji di wilayah RI. Selain diduga melanggar UU tentang Perdagangan, penjualan kartu perdana tersebut mulai dikeluhkan oleh para jamaah haji karena tidak bisa diaktifkan ketika tiba di tanah suci. Zain telah memanfaatkan momen musim haji 2019 untuk menjual kartu perdana kepada calon jamaah haji di hampir seluruh embarkasi di Indonesia. Dengan membayar Rp 150.000, jamaah dan petugas haji Indonesia bisa mendapatkan kuota data 5 giga byte (GB), 50 menit bertelfon, dan unlimited terima telepon tanpa batas. Hal ini dinilai telah merugikan negara karena ada potensi pendapatan pajak yang hilang dan adanya pelanggaran UU Perdagangan.

Dua Pemasok Apple Bangun Pabrik di Indonesia

22 Jul 2019

Dua pemasok Apple Inc membangun pabrik di Indonesia adalah Compal Group dan Pegatron. Investasi dua perusahaan ini akan memperkuat struktur industri elektronik nasional. Selain dapat memacu kapasitas produksi dalam negeri diharapkan juga mampu untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor maupun menghasilkan produk substitusi impor. Menurut, Menteri Perindustrian, dengan adanya fasilitas tax holiday mereka sangat tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Compal melihat pasar Indonesia cukup menjanjikan. Kalau jadi masuk, Compal Group akan membangun satu klaster pabrik dengan vendornya yaitu Pegatron yang telah mendirikan pabrik di Kawasan Industri Batamindo.

Darmin : Insentif Pajak Pengembangan Vokasi Mulai 2020

22 Jul 2019

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, memastikan pemberian insentif pengurangan pajak penghasilan bruto di atas 100% atau super deductible tax untuk undustri yang dapat mendorong pengembangan pendidikan vokasi para pekerja, secara efektif mulai tahun 2020. Darmin mengatakan regulasi terkait insentif tersebut sudah terbit melalui Peraturan Pemerintah namun penyempurnaan kebijakan in terus dilakukan agar dapat efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor industri. Tujuan peraturan ini untuk meningkatkan daya saing SDM di Indonesia melaui program praktik kerja, pemagangan atau pembelajaran yang strategis untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi SDM, dan memenuhi struktur kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha atau industri.

Konten Membangun Kedekatan

22 Jul 2019

Instagram menghadirkan bebagai fitur yang memudahkan pemasaran bisnis. Pergerakan inovasi ini membuat instagram lebih dari sekedar aplikasi berbagi foto dan video antar komunitas. Sepertiga lebih dari 150 juta pesan yang masuk akun instagram bisnis pemilik merk terjadi setelah konsumen menonton konten stories. Contoh lain adalah fitur instagram shopping. Pemilik merk bisa menerapkan fitur ini saat mengunggah konten produk.

Kepala Bagian Bisnis Berkembang dan Usaha Kecil Menengah Facebook dan Instagram Ferdy Nandes menambahkan, ada lebih 25 juta pengguna akun instagram bisnis. Indonesia masuk dalam daftar lima negara pengguna terbanyak.


OJK: BPA Harus Membentuk Direksi Baru di Akhir Juli

22 Jul 2019

OJK meminta Badan Perwakilan Anggota (BPA) segera mengangkat manajemen baru yang nantinya akan melaksanakan fit and proper test dari regulator. Hal ini karena direksi AJB Bumiputera saat ini status Pelaksana Tugas (Plt), sehingga tidak bisa mengambil keputusan strategis terkait penyelamatan perusahaan asuransi tertua di Indonesia ini. Jika BPA tak kunjung menentukan direksi, OJK siap menjatuhkan sanksi selanjutnya. Banyak cara bisa dilakukan untuk menyelamatkan Bumiputera. Salah satunya dengan menjual aset, khususnya aset tidak produktif dan butuh biaya perawatan mahal.