Harga batubara acuan (HBA) pada bulan April 2021 naik 2,6% menjadi USS 86,68 per ton dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan harga batubara tersulut sentimen memanasnya perang dagang Australia dan Tiongkok.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi menjelaskan, naiknya tensi dagang tersebut berpengaruh terhadap sejumlah harga komoditas global, termasuk batubara. Tensi dagang berimbas positif lantaran permintaan batubara Indonesia ke China justru meningkat.

Adapun faktor lain yang menjadi penyebab kenaikan HBA April adalah meningkatnya permintaan kebutuhan batubara dari Jepang, serta sentimen terkait menurunnya suplai dibandingkan permintaan batubara global.

Memang, HBA 2021 cukup fluktuatif. Pada Januari, HBA di level US$ 75,84 per ton, menyusul Februari naik ke level USS 87,79 per ton sebelum turun di bulan Maret ke posisi USS 84,47 per ton.

WASHINGTON – Dana Moneter Internasional atau IMF pada Selasa (6/4) memperkirakan pemulihan ekonomi global tahun ini menguat seiring meningkatnya program vaksinasi Covid-19. Walau tantangan ke depan tidak ringan lantaran timpangnya jumlah dosis vaksin yang sudah diberikan di seluruh dunia.

Dalam laporan kuartalan Prospek Ekonomi Global di Washington, Amerika Serikat (AS), IMF memperkirakan ekonomi dunia tumbuh 6% pada 2021. Naik dari estimasi 5,5% pada Januari 2021. Sedangkan untuk 2022 diperkirakan tumbuh 4,4% dibandingkan prediksi sebelumnya yang sebesar 4,2%. “Walaupun ketidakpastian tetap tinggi tentang arah pandemi ini, jalan keluar dari krisis ekonomi dan kesehatan ini semakin tampak,” ujar kepala ekonom IMF Gita Gopinath, seperti dikutip CNBC. IMF mencatat dua hal yang menyebabkan keyakinan akan ekonomi global tahun ini semakin besar. Yakni pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di seluruh dunia dan putaran baru stimulus fiskal di AS.

IMF memperkirakan pertumbuhan 5,1% tahun ini untuk negara-negara ekonomi maju. Sementara ekonomi AS diperkirakan ekspansi 6,4% pada 2021. Sementara itu, ekonomi pasar berkembang dan negara-negara berkembang diprediksi tumbuh 6,7% pada 2021. India diperkirakan memimpin laju pemulihan di kawasan tersebut dengan prediksi pertumbuhan hingga 12,5%.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan, keberadaan neraca komoditas bakal menghapus rekomendasi izin impor dari kementerian/lembaga teknis. Seluruh data yang tertuang dalam neraca komoditas nantinya harus mengakomodasi seluruh masukan, termasuk dari pelaku usaha.

Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Atong Soekirman menjelaskan, Lembaga National Single Window (LNSW) akan menjadi penanggung jawab neraca komoditas. “Masing-masing kementerian/lembaga akan memberikan rencana kebutuhan ekspor atau impor atas masukan dan usulan dari pelaku usaha. Verifikasi oleh kementerian sendiri lalu diajukan dalam rapat koordinasi terbatas di Kemenko Bidang Perekonomian berdasarkan neraca komoditas,” kata Atong di Jakarta, Selasa (6/4. Menurut dia, neraca komoditas akan menjadi pembeda yang signifikan dengan kondisi pemetaan kebutuhan bahan baku dan bahan penolong bagi industri. Nantinya, rapat koordinasi terbatas menentukan neraca komoditas, sehingga memberikan kepastian kepada pelaku usaha.

Atong menjelaskan, sebelum adanya neraca komoditas, izin ekspor-impor harus didasarkan kepada rekomendasi dari kementerian/lembaga teknis. Hal inilah yang membuat pelaku usaha tidak memiliki kepastian pasokan bahan baku dan bahan penolong untuk operasional bisnisnya. Rekomendasi yang ada juga tidak menggambarkan distribusi kebutuhan berdasarkan lokasi. Akibatnya, sebaran kebutuhan dan pasokan komoditas antardaerah di dalam negeri sulit dipetakan.

(Oleh - HR1)

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengikuti panen raya di Desa Bedingin Kabupaten Ponorogo, Selasa (6/4). Gubernur mengatakan bahwa produktivitas beras di Kabupaten Ponorogo ini merupakan peningkatan produktivitas tertinggi di Jawa Timur.

Lebih lanjut Khofifah mengatakan bahwa Ponorogo memiliki keunggulan dengan Inovasi padi Kreasi Insan Petani (KIP) menyebutkan bahwa ini menjadi harapan baru dimana petani lain di Jatim nantinya bisa mengakses bibit padi unggul tersebut.

la menyebut bahwa saat ini yang menjadi kebutuhan bagi petani adalah alat-alat pertanian. Mulai dari mesin pengering hingga mesin combi. Oleh sebab itu pemprov Jatim akan memetakan secara detail kebutuhan itu.

Wakil Bupati Sumenep, Dewi Khalifah menyebutkan jelang puasa Ramadan dan ari Raya Idul Fitri Sumenep mengalami Surplus (Kelebihan beras). Potensi pertanian di Kabupaten Sumenep sangatlah luar biasa. Karena lahan pertanian luasnya mencapai 168.673 hektare.

Stok atau ketersediaan vaksin di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dikabarkan habis. Hal juga dibenarkan Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Dinkes Sulsel, dr Nurul AR, ditemui wartawan di gudang penyimpanan vaksin Kantor Dinkes Sulsel, JI Perintis Kemerdekaan, Makassar, Selasa (6/4).

“Untuk stok vaksin di tingkat provinsi memang saat ini sudah tidak ada lagi. Karena, semuanya sudah kita tempatkan di kabupaten kota, kita sudah kirim, “ ujar dr Nurul AR.

Akibatnya, rencana vaksin tahap ke dua di sejumlah kabupaten/kota harus mengalami penundaan. Padahal, vaksin tahap kedua itu telah berlangsung selama delapan hari terakhir. Pihaknya pun, mengaku telah mengajukan permohonan kebutuhan vaksin ke Kementrian Kesehatan.

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif yang bisa dimanfaatkan para pelaku UMKM nasional.

Pemberian insentif kepada UMKM nasional juga sebagai strategi pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari dampak pandemi Covid-19. Berdasarkan catatannya, sekitar 82,9% UMKM merasakan dampak negatif pandemi ini. Hanya 5,9% yang mengalami pertumbuhan positif.

Berdasarkan program PEN 2021, klaster dukungan UMKM dan korporasi dialokasikan sebesar Rp 186,81 triliun. Anggaran tersebut tersebar untuk subsidi bunga UMKM Rp 31,95 triliun, BPUM Rp 17,34 triliun, subsidi IJP Rp 8,51 triliun, PMN BUMN, LPEI, dan LPI Rp 58,76 triliun, penempatan dana Rp 66,99 triliun, dukungan lainnya Rp 3,27 triliun.

Tahun lalu, pemerintah telah memberikan bantuan kepada UMKM berupa subsidi bunga KUR, penempatan dana untuk UMKM dan perbankan, dukungan pembiayaan terhadap LPBD, Banpres Produktif yang mencapai Rp 112 triliun dan tahun ini dilanjutkan sekitar Rp 122 triliun.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong pengembangan komoditas hortikultura berorientasi ekspor yang dilakukan melalui kerja sama kemitraan dengan beberapa pemerintah daerah.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan, “Terdapat lima negara tujuan utama ekspor utama produk buah-buahan Indonesia, yaitu China, Hong Kong, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Pakistan,” katanya di Jakarta, Sabtu (3/4).

BPS mencatat sektor pertanian memiliki kontribusi sebesar 13,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional atau terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan atau 19,88 persen.

Pada periode Januari-Februari 2021, ekspor sektor pertanian adalah sebesar 0,65 miliar dolar AS atau naik 10,17 persen dari periode Januari-Februari 2020 yang sebesar 0,59 miliar dolar AS.

Ekspor produk olahan nanas memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 70,30 persen dari total ekspor olahan pada 2020, sedangkan ekspor pisang memberikan kontribusi sebesar enam persen terhadap total ekspor buah-buahan segar.

Menurutnya, kondisi itu menunjukkan produk buah-buahan Indonesia diminati oleh pasar global sehingga perlu dikembangkan untuk meningkatkan daya saing produk serta meningkatkan kontribusi ekspor buah-buahan terhadap devisa negara.

Bisnis, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap buronan kasus suap kontrak tambang batu bara yang merupakan bos Borneo Lumbung Energi Samin Tan di sebuah kafe di kawasan Thamrin Jakarta Pusat. Samin Tan merupakan buronan KPK karena telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 17 April 2020. Selanjutnya KPK akan mengusut keterlibatan orang lain selama pelarian Tan. Diketahui, Nurhadi yang merupakan DPO akhirnya ditangkap KPK dan selama pelariannya ada keterlibatan pihak lain yaki Ferdy Yman yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan. 

Samin Tan kini resmi berompi oranye khas tahanan KPK setelah ditangkap. Dalam pencarian terhadap pria yang sempat masuk daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes ini, tim KPK berkoordinasi dengan Polri guna memburu tersangka. Penggeledahan dilakukan di berbagai tempat termasuk rumah Tan di wilayah Jakarta. 

Tim mendapat titik terang soal keberadaan Samin Tan. Informasi dari masyarakat jadi pembuka jalan untuk meringkus pria yang sudah jadi burin sejak 17 April 2020 itu. Tim bergerak dan memantau keberadaan Samin Tan yang sedang berdiam di sebuah kafe di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat. Samin Tan langsung ditangkap kemudian dibawa ke Gedung Dwiwarna, markas KPK untuk diperiksa. Sebelum mendekam di sel tahanannya, Samin Tan akan menjalani isolasi mandiri di Gedung KPK lama selama 14 hari untuk pencegahan penyebaran virus corona di lingkungan rutan KPK.

(Oleh - IDS)

Pembatasan ekspor vaksin Covid-19 oleh negara produsen terus meluas. Akibatnya, sejumlah negara kesulitan mendapatkan pasokan, termasuk Indonesia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, pada Maret-April 2021 direncanakan terdapat stok vaksin 15 juta dosis per bulan sehingga dapat memenuhi target penyuntikan 500.000 dosis perhari. Namun, stok 10 juta dosis vaksin yang seharusnya diterima Indonesia dari Dewan Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) gagal didatangkan karena embargo India.

Jika akhirnya ikut melarang ekspor, Korsel bergabung, antara lain, dengan Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, dan India yang terlebih dulu melarang ekspor vaksin. AS, Inggris, dan Uni Eropa paling duluan melarang ekspor vaksin.

Berbeda dengan Australia yang ingin memacu vaksinasi. Sayangnya, keinginan itu karena 3 juta dosis vaksin pesanan Canberra belum kunjung tiba. Dari target 4 juta, Australia hanya bisa menyuntik 670.000 orang gara-gara keterbatasan vaksin.

Distributor alat kesehatan PT Maju Bersama Alkindo mengklarifikasi bahwa produk masker KN95 yang mereka edarkan tidak termasuk alat kesehatan. Klarifikasi ini merespons liputan investigasi harian Kompas mengenai masker medis palsu, Sabtu (3/4).

Alkindo menjelaskan, masker KN95 yang mereka edarkan bukan ditujukan untuk medis. Terkait produk KN95 yang diedarkan Alkindo dan berlogo BNPB, Allen menulis bahwa produk tersebut produk lama yang didistribusikan sejak awal mereka mendapat izin mengedarkan masker nonmedis.

Namun, temuan tim peliput, dua produk masker dari perusahaan ini dijual sebagai masker medis. Hal ini terjadi di Toko ”Seta” di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, Senin (22/3). Pedagang di toko ini menjelaskan, masker KN95 Alkindo bisa untuk tenaga kesehatan.

Karena alasan itu, tim menguji kualitas produk tersebut ke Laboratorium Kualitas Udara Institut Teknologi Bandung (ITB). Tim juga menghubungi Sa’idah Syahlani, nama pihak Alkindo yang tertera di data Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, Minggu (28/3) dan Senin (29/3). Namun, upaya konfirmasi ke Sa’idah tersebut tidak berbuah jawaban.