Modus penipuan terkait layanan keuangan digital terus berkembang. Belakangan, marak praktik penipuan dengan mencatut nama-nama perusahaan teknologi finansial ternama atau menggunakan surat izin palsu. Masyarakat diminta lebih berhati-hati saat menerima tawaran investasi dengan imbal hasil yang menggiurkan. Ini sangat mengganggu integritas dan kredibilitas perusahaan yang dicatut namanya.

Wakil Ketua Umum I Aftech Karaniya Dharmasaputra menambahkan, pelaku menjerat korban dengan membuat akun media sosial dan grup aplikasi percakapan dengan memasang logo perusahaan ternama atau mencantumkan surat izin palsu seakan-akan merupakan perusahaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ia menjelaskan, penipuan ini terjadi di berbagai jenis aplikasi teknologi finansial (tekfin), mulai dari tekfin pinjaman antar pihak atau pinjaman online (pinjol), investasi pasar modal, dan koperasi. Korban yang terjerat biasanya mengalami kerugian mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 5.000.000.

Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam Lumban Tobing menjelaskan, baru-baru ini pihaknya telah menghentikan 11 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin serta melakukan duplikasi atau mengatasnamakan entitas yang berizin sehingga berpotensi merugikan masyarakat.

Sebanyak 11 entitas itu terdiri dari 5 perusahaan aset kripto tanpa izin, 2 kegiatan money game, 2 perusahaan forex dan robot forex, dan 2 kegiatan lainnya. Selama Januari-14 Juli 2021, OJK sudah memblokir 172 entitas pinjol ilegal. Adapun akumulasi sejak 2018, terdapat 3.365 pinjol ilegal yang telah diblokir. OJK mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai Rp 114,9 triliun yang terhitung sejak 2011 hingga 2020.

Pemerintah sedang menggodok peraturan yang isinya meminta pengusaha untuk membatasi jam kerja karyawan secara bergiliran selama penerapan PPKM darurat. Pengaturan itu diharapkan bisa menekan risiko penularan Covid-19 di tempat kerja sembari tetap mempertahankan produksi sekaligus melindungi pemasukan pekerja.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, Kamis (15/7/2021), mengatakan, di tengah lonjakan kasus Covid-19 dan potensi perpanjangan PPKM darurat, pemerintah harus menyeimbangkan antara pemasukan dan perlindungan pekerja serta upaya menjaga produktivitas dan daya tahan dunia usaha.

Harapannya, jika napas dunia usaha terjaga, pemutusan hubungan kerja (PHK) di lingkungan industri isa dihindari. Namun, efektivitas PPKM darurat juga harus dijaga dengan pembatasan lebih ketat agar kemunculan kluster pabrik atau perkantoran tidak kian banyak.

Setelah lebih dari satu dekade diskusi, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang tergabung dalam forum G20 menyepakati sistem perpajakan internasional dengan ditetapkannya Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the Digitalisation and Globalization of the Economy. Kesepakatan ini mencakup dua pilar yang bertujuan untuk memberikan hak pemajakan yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum dalam mengatasi Base Erosion Profit Shifting (BEPS), akibat adanya globalisasi dan digitalisasi ekonomi tersebut.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Kacaribu bilang, dengan kesepakatan Pilar 1, Indonesia sebagai salah satu negara pasar dari perusahaan multinasional, berhak memajaki penghasilan global yang diterima perusahaan multinasional. Syaratnya, perusahaan multinasional ini memiliki omzet 20 miliar dengan keuntungan yang tinggi, minimum 10% dari omzet, sebelum pajak. "Indonesia berkesempatan untuk memperoleh tambahan pemajakan atas penghasilan dari setidaknya 100 perusahaan multinasional yang menjual produknya di Indonesia," kata Febrio Kamis (15/7).

Sementara kesepakatan Pilar II, ditujukan untuk mengatasi isu BEPS lainnya. Perusahaan multinasional dengan minimum omzet konsolidasi sebesar 750 juta, harus membayar pajak penghasilan dengan tarif minimum 15% kepada negara domisili. Pilar II ini menghilangkan adanya persaingan tarif pajak yang tidak sehat atau yang dikenal dengan race to the bottom, sehingga bisa menghadirkan sistem perpajakan internasional yang adil dan inklusif. "Indonesia berpeluang mendapatkan tambahan pajak dari perusahaan multinasional domisili Indonesia yang memiliki tarif PPh efektif di bawah 15%," ujar Febrio. Namun, Indonesia tidak lagi dapat menerapkan insentif pajak dengan tarif yang lebih rendah dari 15% untuk tujuan menarik investasi. Sehingga, keputusan investasi diharapkan tidak lagi berdasarkan tarif pajak, tapi fundamental. Persetujuan global ini disampaikan oleh 132 dari 139 negara atau yurisdiksi anggota OECD atau G20 Inclusive Framework on BEPS. Selanjutnya kesepakatan teknis ini akan dilaporkan dan difinalisasi pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 Oktober 2021.

Pandemi Covid-19 yang telah melanda lebih dari satu tahun, membuat angka kemiskinan melejit. Tak hanya itu, jurang penghasilan antara si kaya dengan si miskin juga semakin menganga. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Angka ini naik 1,12 juta orang dari Maret 2020. Sehingga, persentase penduduk miskin pada Maret 2021 ini sebesar 10,14%, naik 0,36% poin dari persentase penduduk miskin pada Maret 2020 yang sebesar 9,78%. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan September 2020 lalu, jumlah orang miskin terlihat menurun. "Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin turun 0,01 juta orang dan secara persentase, turun 0,05% poin dari September 2020," kata Kepala BPS Margo Yuwono, Kamis (15/7).

Kategori penduduk miskin ini masyarakat yang pengeluaran per kapitanya di bawah garis kemiskinan per kapita per bulan. Adapun bulan Maret lalu, garis kemiskinan Indonesia tercatat Rp 472.525 per kapita per bulan, naik dari Rp 454.652 per kapita per bulan pada Maret 2020. "Kenaikan garis kemiskinan dipengaruhi pola konsumsi masyarakat, juga dipengaruhi kenaikan harga-harga komoditas di garis kemiskinan yang ada, seperti beras, rokok, dan lain-lain. Selama ini harganya naik atau inflasinya tinggi, maka garis kemiskinan juga akan tinggi," tambahnya.

Sementara itu, BPS mengukur tingkat ketimpangan penduduk Indonesia yang diukur oleh rasio gini (gini ratio) juga meningkat. Catatan BPS, rasio gini per Maret 2021 sebesar 0,384 atau naik dari 0,381 pada Maret 2020. Semakin tinggi gini rasio atau semakin mendekati 1, maka akan semakin tinggi ketimpangan. Tingkat ketimpangan nampak lebih tinggi di perkotaan daripada di pedesaan. Rasio gini di perkotaan sebesar 0,401 sementara di pedesaan 0,315.

Ekspor dan impor Indonesia pada Juni 2021 terlihat membaik. Neraca perdagangan pun kembali surplus. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekspor Juni 2021 sebesar US$ 18,55 miliar, naik 9,52% dibanding dengan Mei atau naik 54,56% year on year (yoy). Bahkan, nilai ekspor ini paling tinggi sejak Agustus 2011. Pada saat itu, ekspor mencapai US$ 18,64 miliar. "Ekspor secara total maupun ekspor non migas ini meningkat selama 2021. Semoga tren ini terjadi di bulan-bulan berikutnya sehingga ekonomi menuju pemulihan," kata Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, Kamis (15/7).

Kenaikan ekspor sejalan dengan meningkatnya harga komoditas seperti minyak mentah Indonesia di pasar dunia atau Indonesian Crude Price (ICP) naik 7,24% month to month (mtm) atau naik 91,47% yoy. Beberapa komoditas non migas yang mengalami peningkatan harga seperti batubara naik 21,42% mtm dan secara tahunan meroket 148,94% yoy. Lalu nikel naik 2,29% mtm dan 41,27% yoy, dan timah naik 0,79% mom dan 93,03% yoy. Nilai impor Juni, tercatat sebesar US$ 17,23 miliar. Angka ini juga naik signifikan sebesar 21,03% mtm dan naik 60,12% yoy. Nilai impor ini merupakan yang tertinggi setelah Oktober 2018 yang pada saat itu mencetak nilai impor sebesar US$ 18,64 miliar. Peningkatan impor tersebut didorong oleh peningkatan berbagai impor Indonesia menurut penggunaan barangnya, termasuk impor bahan baku atau penolong yang naik signifikan 19,15% mom dan 72,09% yoy menjadi US$ 13,04 miliar.

Neraca perdagangan indonesia pada Juni 2021 USS 1,32 miliar. Surplus neraca perdagangan terjadi karena ekspor lebih tinggi daripada impor. Nilai ekspor indonesia pada Juni 2021 sebesar US$ 18,55 miliar. Angka ini naik 9,52% dan bulan sebelumnya dan naik 54,46% periode yang sama tahun lahu. Sedangkan nilai impor pada Juni 2021 sebesar USS 17,23 milliar. Angka ini naik 21.03% mtm dan naik 60,12% yoy.

Mengenai impor migasnya naik. Karena minyak mentah naik besar, hasil minyak turun 14,32%, sedangkan impor gas turun 23,57%. Sedangkan untuk impor non migasnya naik 22.66%. Jadi untuk empat migas naik 11,44% diantaranya minyak mentah.

Berikut data neraca perdagangan Indonesia 2021, Januari surplus US$ 2 millar, Februari surplus US$ 2,01 miliar, Maret surplus USS 1,57 miliar, April surplus US$ 2,19 miliar, Mei surplus USS 2,36 miliar dan Juni surplus US$ 1,23 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi membebaskan pajak impor untuk lima kelompok barang yang digunakan dalam keperluan penanganan pandemi Covid-19, Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan barang tersebut dan percepatan pelayanan atas impor barang.

Aturan itu tertuang dalarn Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.02/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 34/PMK.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Penanganan Covid-19.

Barang pertama yang pajak impornya dibebaskan terdiri dari test kit dan reagent laboratorium atau test Kedua, virus transter media. Ketiga, obat yang terdiri dari Tocilizumab, intravenous Imunoglobulin, Mesenchy mal Stem Cell, Low Molecular Weight Heparin, obat mengandung regdanwimab, Favipiravir, Oseltamivir, Remdesivir, Insulin serta Lopinavir dan Ritonavir.

Kemudian kelompok barang keempat yaitu peralatan medis dan kemasan oksigen yang terdiri dari oksigen, isotank, pressure regulator, humidifier, termometer, oksigen kansentrator, ventilator, thermal imaging hingga swab. Terakhir yaitu alat pelindung diri (APD) berupa masker N95.

Corporate Director of Marketing at Waringin Hospitality Metty S. Yan Harahap mengatakan pelaku usaha hotel harus mengubah model bisnis agar tetap bertahan di tengah wacana perpanjangan PPKM Darurat.

Metty menjelaskan jaringan hotel berfokus mengembangkan produk-produk catering untuk warga yang tengah menjalani isolasi mandiri Layanan catering ini juga membuka akses kepada masyarakat yang ingin mengirimkan bantuan berbentuk makanan kepada kolega atau keluarganya yang tengah terpapar Covid-19.

Selain berfokus menjajaki layanan catering hotel menawarkan promo yang memungkinkan masyarakat memesan paket untuk rapat atau pernikahan yang penyelenggaraannya bisa dilakukan dalam jangka panjang.

Dari sisi strategi pemasarannya, Metty pun mengungkapkan hotel lebih banyak memanfaatkan platform digital untuk menjangkau pelanggannya selama PPKM Darurat. Melalui media sosial maupun market place, hotel memaksimalkan penjualan dengan saluran daring.

Berencana untuk mengurangi emisi gas karbon, Uni Eropa telah mengumumkan bahwa mereka akan segera mengakhiri produksi dan penjualan kendaraan berbahan bakar bensin dan diesel, Rencana ini ditargetkan oleh Uni Eropa untuk dapat terealisasi pada tahun 2035 mendatang.

Komisi Eropa (badan eksekutif Uni Eropa) mengatakan bahwa mereka telah meminta kepada perusahaan-perusahaan di industri otomotif untuk memangkas emisi rata-rata mobil baru mereka sebesar 55% pada tahun 2030. Target 2030 yang baru akan menjadi lompatan signifikan dari target UE saat ini untuk mengurangi emisi dari mobil baru sebesar 37,5%.

Setelahnya, pada tahun 2035, setiap perusahaan otomotif di Eropa diminta untuk hanya memproduksi mobil/kendaraan yang tidak mengeluarkan emisi gas sama sekali. Dengan kata lain, pada 2035 mendatang, Uni Eropa hanya akan memproduksi mobil listrik.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan surplus neraca perdagangan periode Juni 2021 sebesar US$ 1,32 miliar. Angka itu lebih rendah dibanding surplus pada Mei 2021 yang sebesar US$ 2,7 miliar. BPS juga melaporkan nilai ekspor pada Juni 2021 sebesar US$ 18,55 miliar atau naik 9,52 persen dibanding pada Mei. Sementara itu, jika dibanding pada Juni 2020, nilai ekspor naik 54,46 persen.

Adapun nilai impor pada Juni naik 21,03 persen dari Mei lalu menjadi US$ 17,23 miliar. Sedangkan jika dibanding pada Juni 2020, nilai impor naik 60,12 persen. Berdasarkan penggunaan barang, semua kategori barang impor meningkat pada Juni, baik barang konsumsi, bahan baku/penolong, maupun barang modal.

Namun tidak semua komoditas berjaya. Harga minyak sawit mentah (CPO) pada Juni turun 11,98 persen secara bulanan dan merosot 54,99 persen secara tahunan. Penurunan itu diikuti oleh pelemahan harga minyak kernel sebesar 7,26 persen secara bulanan.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja Kamdani, berujar bahwa penyusutan surplus neraca perdagangan sangat wajar terjadi pada Juni. Sebab, selama ini surplus perdagangan terjadi karena industri nasional mengalami kontraksi produktivitas. Begitu produktivitas industri nasional mengalami normalisasi, Shinta mengungkapkan, impor juga akan mengalami normalisasi atau peningkatan, sehingga surplus perdagangan turun.

Menurut Shinta, peningkatan impor terjadi karena belum ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro ataupun darurat, sehingga pemulihan ekonomi nasional hingga pertengahan Juni sangat kuat dan stabil. Bahkan Shinta melihat ada normalisasi permintaan global terhadap produk manufaktur nasional yang didukung oleh pemulihan daya beli dan peningkatan aktivitas ekonomi di pasar-pasar besar, seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat.