Regulasi sistem pengelolaan tuna di Indonesia telah cukup lengkap dan memadai dengan mengadopsi sistem yang bersifat regional dan internasional. Dalam mengelola sumber daya ikan tuna, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi dan mengadopsi aturan internasional ke dalam hukum nasional terkait pemanfaatan tuna dan sejenisnya sehingga pengelolaan ikan tuna di Tanah Air berjalan lancar. Contoh, aturan dasar dalam United Nations Convention on The Law of The Sea (Unclos) 1982 pasal 64 telah diratifikasi Pemerintah RI melalui UU No 17 Tahun 1985 yang salah satu isinya adalah pemanfaatan dan konservasi tuna di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan laut lepas harus dilakukan melalui kerja sama internasional. Indonesia hingga saat ini juga tercatat sebagai anggota Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), ini membuktikan bahwa potensi tuna yang ada di Indonesia sangat menjanjikan. 

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Trian Yunanda mengatakan, pemerintah juga sudah membuat beberapa payung hukum pengelolaan tuna melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP). “Regulasi internasional sudah banyak yang diratifikasi. Apabila pemerintah tidak meratifikasi peraturan internasional tentang tuna ke dalam peraturan nasional maka risikonya ikan tuna asal Indonesia tidak bisa diekspor dan ditolak oleh pasar dunia, padahal tuna termasuk produk unggulan,” kata dia saat diskusi daring bertema Menuju Pengelolaan dan Keberlanjutan Produksi Ikan Tuna Indonesia, kemarin.

(Oleh - HR1)

Peta jalan kendaraan listrik di Indonesia sudah meluncur, berikut dengan target operasional pabrik baterai listrik. Bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja dan saham emiten produsen nikel?. Penjualan mobil listrik di dalam negeri pada semester I/2021, memang mengalami perbaikan angka ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Namun, bisnis segmen kendaraan ini bukannya tanpa kendala.Meski meningkat, angka penjualan yang berkisar 1.900 unit pada paruh pertama tahun ini, masih jauh dari kata memuaskan. Apalagi, jika ditarik ke target pemerintah.Atas situasi tersebut, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyebut harga sebagai faktor kunci.“Kalau ingin berkembang di Indonesia, kita perlu menekan harga mobil listrik di bawah Rp300 juta agar daya beli masyarakat dapat menjangkau,” kata Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nagoi dalam seminar daring, Rabu (14/7).

Seperti diutarakan Kementerian BUMN usai pembentukan Indonesia Battery Company (IBC) pada Maret 2021, kemitraan dari berbagai produsen kelas dunia untuk memproduksi kendaraan di Indonesia diharapkan bakal menekan harga. Begitu pula pembentukan holding baterai listrik yang bertugas menyiapkan infrastruktur pengisian daya berikut ketersediaan baterai.Khusus untuk perkara terakhir, bukan cuma Erick Thohir dan Kementerian BUMN yang memberi penegasan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmitra juga yakin dengan makin agresifnya produksi baterai listrik, maka secara otomatis harga mobil listrik juga bakal lebih terjangkau. Dalam roadmap yang disebut Agus, secara spesifik Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan penjualan mobil tahunan di Indonesia bisa menembus 2,1 juta unit dan ekspor 900.000 unit, atau total 3 juta unit pada 2030. Dari angka tersebut, sebanyak 20% atau 600.000 unit di antaranya ditargetkan berjenis mobil listrik.

Di sisi lain, produsen nikel seperti enggan terlambat menangkap sinyal yang dimaksud pemerintah. Seperti diketahui, komoditas tambang ini merupakan salah satu bahan baku utama dalam produksi baterai kendaraan listrik.PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) alias Antam misal, menargetkan produksi biji nikel sebanyak 8,44 juta metrik ton sepanjang tahun ini. Jumlah tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan realisasi produksi nikel perseroan yang berkisar 4,67 juta metrik ton pada 2020.Sementara itu, penjualan feronikel Antam juga ditargetkan bisa mencapai 26.000 ton nikel dalam feronikel (TNi), naik dari produksi 25.970 TNi pada tahun lalu.Dari sisi penjualan, Antam mematok target bijih nikelnya terjual 6,71 juta metrik ton pada tahun ini, meningkat 104% dari realisasi penjualan 3,3 juta metrik ton sepanjang tahun lalu. Untuk penjualan feronikel, perusahaan masih mematok target 26.000 TNi atau tak beda jauh dari tahun lalu.

(Oleh - HR1)

Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga akhir Juli 2021 berpotensi menjadi sentimen positif bagi emiten jasa logistik, terutama jika transaksi e-commerce makin meningkat.Pembatasan aktivitas masyarakat yang dipicu oleh pandemi memang menyebabkan banyak gerai ritel offline mengalami tekanan penjualan. Namun, hal itu tidak berarti masyarakat telah mengurangi belanja secara signifikan.

Pelonggaran pembatasan sosial sebelumnya memang sempat kembali menggairahkan transaksi offline, tetapi dengan berlakunya PPKM Darurat bulan ini, tren pergeseran ke belanja online bakal kembali berlanjut.Emiten pengantaran barang, PT Satria Antaran Prima Tbk. (SAPX) atau SAP Express mengami hal itu. Sebelumnya, pelonggaran aktivitas masyarakat turut mendongkrak permintaan jasa logistik, sebab banyak pelaku usaha offline yang kembali buka dan turut membutuhkan jasa logistik.Di sisi lain, kontribusi dari segmen e-commerce tetap kuat seperti biasa. Total volume pengiriman SAP Express mengalami kenaikan sekitar 15% hingga 20% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. “Dari sisi kinerja justru mengalami peningkatan, semasa PPKM transaksi digital naik hingga 32%. Industri kurir adalah turunan dari industri e-commerce. Jadi, secara langsung atau tidak langsung peningkatan transaksi digital ini memberikan kontibusi positif terhadap kinerja kami,” urainya, Minggu (18/7).

(Oleh - HR1)

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) nilai ekspor sektor pertanian pada Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar 33,04% (M-to-M) atau sebesar 15,19 persen secara (yoy). Kenaikan terjadi setelah komoditas tanaman obat, aromatik, rempah, kopi, dan sarang burung walet memberi sumbangsih besar dalam kinerja ekspor kita selama Juni 2021.

BPS mencatat nilai ekspor pertanian mencapai US$ 0,32 miliar, Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Pertanian RI Harvick Hasnul Qolbi menyampaikan bahwa capaian itu harus disyukuri dan terus optimistis untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia.

Harvick menambahkan, pemerintah juga menyiapkan dukungan untuk sektor pertanian. Presiden Jokowi mengharapkan sektor pertanian dapat menyerap 1/3 dari dana KUR yang tersedia. Menurut data hingga bulan ini sudah Rp 40 triliun yang sudah tersalurkan.

Kebijakan pemerintah yang mengimbau panitia kurban di Iduladha untuk tidak menggunakan kantong plastik, berimbas kepada pembelian dan pemesanan purun.

Dia mengaku orderan tas purun bertambah jelang Idul adha. Ada yang pesan seribu. Katanya mau dipakai untuk wadah daging kurban. Sehingga pesanan itu dibagi di kelompok kami. Dalam sehari ini, Hamsiah dengan keluarganya bisa membuat lima buah tas. Namun kalau orderan banyak, maka akan dibagi pergrup sehingga memudahkan penggarapan.

Terpisah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana menjelaskan bahwa pihaknya mendukung pemakaian kantung purun untuk dijadikan wadah daging kurban dimomen lebaran dan mengimbau kepada panitia kurban tidak menggunakan kantong kresek.

Safrizal mengimbau, para pemangku kepentingan baik Lembaga/pemerintah daerah/organisasi kemasyarakatan dan panitia, agar melakukan pengurangan penggunaan kemasan kantung, botol dan gelas berbahan plastik sekali pakai.

Teka-teki pelaksanaan proyek smelter PT Freeport Indonesia mulai terjawab. Pada Kamis (15/7) lalu, Freeport dan PT Chiyoda International Indonesia telah meneken kontrak kerjasama untuk kegiatan engineering, procurement and construction (EPC) proyek smelter Manyar, Gresik, Jawa Timur.

Vice President Corporate Communications PT Freeport Indonesia Riza Pratama mengungkapkan, saat ini pengerjaan smelter di Gresik telah mencapai 7%. "Hingga Juni 2021, pembangunan Smelter Manyar sudah 7%. Kemajuan ini termasuk menyelesaikan fase front-end engineering design, dimulainya detail engineering, serta kemajuan pada penguatan atau persiapan lahan," ungkap dia kepada KONTAN, Jumat (16/7). Adapun nilai investasi untuk proyek smelter tersebut masih berada di kisaran US$ 3 miliar.

Sempat menjadi salah satu aset kripto paling populer, kini nasib dogecoin (doge) justru tersungkur. Bahkan, kinerjanya diperkirakan sulit bangkit lagi. Merujuk coinmarketcap.com, harga doge Jumat (16/7) pada 17.15 WIB berada di level US$ 0,18 atau turun 7,09% dalam 24 jam terakhir. Sementara jika dihitung dalam sepekan, penurunannya sudah mencapai 18,33%.

Co-founder Cryptowatch dan pengelola kanal Duit Pintar Christopher Tahir melihat, prospek doge ke depan masih belum jelas. Sedari awal, mata uang kripto ini memang dibuat tanpa dasar apapun. Bahkan pembuatnya sudah dengan jelas menyatakan, doge dibuat untuk eksperimen dan iseng belaka. "Memang cukup sulit untuk melihat potensi doge, karena penggunaannya hanya sebatas pada spekulasi," kata Christopher, Jumat (16/7). Christopher menilai, Jika masih ada yang mendengungkan doge bisa menuju US$ 1, dalam jangka pendek-menengah itu adalah hal yang hampir tidak mungkin. "Kecuali, Elon berkicau ataupun harga bitcoin menguat tajam, sehingga doge dan koin lainnya mengekor," kata dia.

Tren prospek pemulihan ekonomi dijaga pemerintah melalui instrumen APBN sebagai motor penggerak utama perekonomian di daerah. Beberapa komponen fiskal periode Semester I 2021 menunjukkan perbaikan dibandingkan Semester I 2020.

Dalam rilis kinerja APBN Sulsel, target pendapatan negara sebesar Rp13,32 triliun telah terealisasi Rp5,38 trillun atau sekitar 40,39 persen. Realiasi tersebut tumbuh 1,38 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi penerimaan perpajakan yang naik 6,04 persen dengan total penerimaan perpajakan sebesar Rp4,47 triliun.

Agregat realisasi Belanja Negara sebesar Rp23,54 triliun atau sekitar 46,25 persen dari pagu Rp50,89 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Dibandingkan dengan realisasi belanja Semester I 2020 yang sebesar Rp23,48 trillun, pada periode ini realisasi belanja naik tipis sekitar Rp53,71 miliar.

Kepala Kanwil DJPb Sulsel Syaiful mengatakan, dilihat lebih dalam, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp8,41 triliun dari pagu Rp20,36 trillun. Tingkat penyerapan pagu anggaran paling tinggi pada jenis Belanja Pegawai dan Belanja Bansos, masing-masing terserap 50,61 persen dan 41,63 persen. Dan pagu Belanja Modal yang sebesar Rp3,83 triliun telah terealisiasi Rp1,16 triliun atau setara 30,33 persen.

Sektor hulu migas memberikan sebesar US$ 6,67 miliar atau setara Rp 96.7 triliun (kurs Rp 14. 492) terhadap pendapatan negara pada Semester I tahun 2021. Capaian itu didukung harga minyak yang berangsur membaik setelah sempat jatuh di tahun 2020 lalu.

SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menghadapi pandemi ini dengan melakukan usaha-usaha yang kreatif. Syukur pada Semester - I tahun 2021 ini kami berhasil memberikan penerimaan negara yang optimal. Dwi menjelaskan harga minyak berangsur membaik setelah sempat jatuh di tahun 2020 lalu. Oleh sebab itu, pihaknya meyakini pendapatan negara dari sektor migas tahun ini bisa menyebut Rp 154 triliun.

Harga ICP (Indonesian Crude Price) menunjukkan kenaikan, bahkan per Juni 2021 mencapal US$ 70,23/barel. Momentum ini akan kami gunakan secara maksimal untuk mendorong KKKS agar lebih agresif dalam merealisasikan kegiatan operasi.

la menambahkan pendapatan yang dihasilkan juga tak terlepas dari upaya efisiensi dan kegiatan yang dilakukan SKK Migas di sektor hulu, Kegiatan yang dilakukan antara lain melalui pemilihan prioritas kegiatan work order, pemeliharaan rutin, dan efisiensi general administration khususnya akibat adanya pembatasan kegiatan. Upaya ini berhasil membuat biaya per barel pada Semester - I tahun 2021 sebesar US$12,17/BOE.

la menyebut lifting migas juga mencatatkan hasil yang baik pada Semester - 2021, yakni rata-rata 1,64 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD), Dari tersebut, lifting minyak sebesar 667 ribu barel minyak per hari (BOPD), atau 95% dari target APBN yang ditetapkan untuk tahun ini sebesar 705 ribu BOPD. Sementara itu, lifting gas sebesar 5,430 MMSCFD dari target APBN sebesar 5.638 MMSCFD atau tercapai 96%.

Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan wisata di Jawa Timur pasrah dengan kebijakan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal ini menanggapi wacana perpanjangan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang harusnya berakhir pada 20 Juli 2021.

Jika masa PPKM Darurat berakhir pada 20 Juli mendatang, pihaknya siap membuka kembali aktivitas wisatanya dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Namun jika masa PPKM Darurat diperpanjang, pihaknya tetap akan mengikuti aturan menutup aktivitas wisata.

Sujud mengakui bahwa PPKM Darurat ini makin memperburuk sektor pariwisata di Kota Batu. Akibatnya, pihaknya harus merumahkan karyawannya untuk sementara waktu. Tapi yang pasti kasihan adalah karyawan yang harus leave, sementara dirumahkan tanpa gaji. Perusahaan sudah menanggung kerugian dari awal pandemi tahun kemarin.