Penerimaan perpajakan pada paruh pertama tahun 2021 tumbuh positif. Kementerian Keuangan mencatat: setoran pajak pada semester I-2021 mencapai Rp 557,8 triliun, naik 4,89% dibanding periode sama 2020 sebesar Rp 531,77 triliun. Hanya, saat penerimaan pajak naik tipis, klaim pengembalian pajak atau restitusi sebaliknya, melesat tinggi. Realisasi restitusi pajak pada semester I-2021 mencapai Rp 110,79 triliun. Angka ini naik 18,86% ketimbang periode sama tahun lalu yang hanya Rp 93,21 triliun. Restitusi pajak terbesar berasal dari; Pertama, pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri sebesar Rp 74,1 triliun, naik 8,65% year on year (yoy). Kedua, restitusi pajak penghasilan (PPh) Pasal 25/29 badan sebesar Rp 31,3 triliun, melonjak 31,28% yoy. Sisanya berasal dari jenis pajak lainnya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemkeu Neilmaldrin Noor menjelaskan naiknya restitusi PPN dalam negeri lantaran banyak barang yang dijual pengusaha, tapi tidak laku. Walhasil pajak konsumen berupa PPN yang telah dibayar pengusaha harus dikembalikan. Sementara, restitusi PPh badan naik karena wajib pajak banyak yang lebih bayar pada 2020 lalu. Neilmaldrin menyebut, kondisi ini mengindikasikan banyak wajib pajak yang merugi pada 2020 lalu. "Pertumbuhan restitusi PPh badan didominasi oleh pertumbuhan restitusi normal tahun pajak 2020 yang jatuh tempo pada bulan Mei 2021," tandas Neilmaldrin kepada KONTAN, Kamis (22/7).

Di saat banyak bisnis akibat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, transaksi  e-commerce dan uang elektronik malahan melejit. Bank Indonesia (BI) mencatat, nilai transaksi e-commerce pada semester satu 2021 meningkat sebesar 63,36% yoy menjadi Rp 186,75 triliun. BI juga memproyeksikan, sampai akhir tahun transaksi tersebut meningkat 48,4% yoy mencapai Rp 395 triliun.

Pertumbuhan ini seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking, ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers virtual, Kamis (22/7). Lalu untuk nilai transaksi uang elektronik di periode yang sama juga melonjak 41,01% yoy atau senilai Rp 132,03 triliun dan diproyeksikan tumbuh 35,7% yoy mencapai Rp 278 triliun untuk keseluruhan tahun 2021. BI terus mempercepat implementasi kebijakan sistem pembayaran sesuai BSPI 2025 dalam rangka mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien, ujarnya.

Sudah lebih dari setahun wabah korona melanda Indonesia, dunia usaha masih terkena pukulan ganda. Selain efek pandemi Covid-19, kebijakan PPKM turut menekan kinerja para pebisnis, terutama di sektor ritel. Semakin lama Covid-19 mereda, kerugian kerugian para pengusaha kian membengkak. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Modern Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menjelaskan, saat ini daya tahan para peritel mulai goyah. Pasalnya, mereka tahun ini sudah tidak memiliki dana cadangan lagi. Kalau tahun 2020, kami bisa survive karena masih ada dana cadangan, ungkap dia dalam konferensi pers virtual, Kamis (22/7).

Aprindo memproyeksikan, pada tahun 2020 terdapat 1.300 gerai ritel yang tutup, dengan asumsi kerugian mencapai Rp 5 miliar per gerai dalam sebulan. "Bila dihitung per gerai, kerugian kira-kira sekitar Rp 5 miliar per bulan, itu belum termasuk biaya gedung, pajak, listrik, dan lain-lain," ungkap Roy. Namun dia tak merinci ihwal penutupan gerai ritel, apakah tutup sementara atau permanen. Celakanya, jumlah gerai yang tutup pada tahun ini terus bertambah. Menurut Roy, ada sekitar 200-an gerai ritel yang kembali tutup di 2021, sehingga totalnya mencapai 1.500 gerai, yang mencakup ritel swalayan, minimarket dan lainnya. Untuk menekan kerugian, Aprindo meminta kelonggaran kepada pemerintah, yakni membuka kembali gerai ritel seperti halnya pasar tradisional, toko kelontong, warung makan, dan sejenisnya yang boleh beroperasi hingga pukul 21:00 WIB.

Fakta serupa disodorkan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) terkait perkiraan angka kerugian akibat wabah Covid-19. Ketua APPBI, Alphonzus Widjaja bilang, pemberlakukan PPKM Level-4 bisa menggerus pendapatan pusat perbelanjaan hingga total mencapai Rp 5 triliun per bulan. "Potensi kehilangan pendapatan berdasarkan laporan 350 pengelola pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia," kata dia, kemarin. Alphonzus mengklaim, khusus selama kebijakan PPKM Darurat, 250 pengelola pusat belanja melaporkan potensi kerugian Rp 3,5 triliun per bulan di Jawa-Bali.

Pelaku usaha terus berusaha mencari cara untuk bertahan. PT Kino Indonesia Tbk (KINO), misalnya, membidik pasar ekspor pada negara yang mulai melandai kasus Covid-19. "Kami evaluasi terhadap produk-produk yang dapat diterima dengan baik di luar negeri," sebut Direktur KINO Budi Muljono kepada KONTAN, belum lama ini. Adapun pengusaha bioskop terpaksa merumahkan karyawan menyusul penutupan pusat perbelanjaan demi menekan biaya operasional. "Mereka diberikan upah 50% dari yang biasa diterima, bahkan ada yang tidak diberikan upah selama bioskop tutup, mengingat beban operasional yang berat bagi pengusaha bioskop, kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), Djonny Syafruddin. Peritel sepeda Rodalink juga memacu penjualan digital setelah 48 outlet mereka harus tutup sementara selama PPKM Level 4. "Kami melayani digital melalui via WhatsApp," ujar Rina Mutia, Marketing Communication Rodalink Indonesia, dalam keterangan resmi, kemarin.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyetujui aksi korporasi berupa right issue atau penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD. Langkah ini merupakan bagian dari rencana pembentukan Holding Ultra Mikro yang menyatukan BRI, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM, dengan BRI sebagai induknya.

Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan, dalam right issue ini, pemerintah akan menyerap sebagian saham baru yang diterbitkan BRI secara inbreng dengan seluruh saham Seri B milik pemerintah di Pegadaian dan PNM.

Setelah transaksi, BRI akan memiliki 99,99 persen saham Pegadaian dan PNM. Adapun pemerintah akan tetap memiliki satu lembar saham Seri A Dwiwarna pada Pegadaian dan PNM. Di sisi lain, kepemilikan saham pemerintah di BRI akan meningkat.

Perseroan merencanakan penerbitan sebanyak-banyaknya 28.677.086.000 saham Seri B dengan nilai nominal sebesarRp 50 per lembar saham. Adapun jumlah lembar saham dan harga pelaksanaan akan disampaikan kemudian.

Sunarso menjelaskan, selain untuk pembentukan Holding Ultra Mikro yang dilakukan melalui penyertaan modal BRI di Pegadaian dan PNM, sebagai hasil dari inbreng pemerintah, sebagian dana right issue akan digunakan sebagai modal kerja BRI untuk pengembangan ekosistem ultramikro serta bisnis mikro dan kecil.

Produksi bibit ayam broiler di Tanah Air diperkirakan surplus 69,4 juta ekor selama Juli 2021. Hal itu dikhawatirkan bakal semakin menekan harga jual ayam di tingkat peternak hingga jauh di bawah ongkos produksinya pada bulan depan.

Kondisi ini bakal semakin menyusahkan peternak unggas rakyat. Sebab, harga jual ayam hidup berulang anjlok di bawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 19.000 hingga Rp 21.000 per kilogram (kg), seperti terjadi dalam satu bulan terakhir.

Rofii, Subkoordinator Produksi Unggas Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian, menyebutkan, produksi bibit ayam (day old chick final stock/DOC FS) pada Juli 2021 mencapai 294 juta ekor. Sementara kebutuhannya diperkirakan 224,64 juta ekor sehingga ada potensi surplus produksi DOC FS 69,4 juta ekor.

Dengan produksi DOC FS sebesar itu, potensi produksi daging ayam (karkas) bulan depan diperkirakan 324.241 ton atau setara 276,42 juta ekor. Padahal, kebutuhan daging ayam nasional diperkirakan 247.695 ton atau setara 211,16 juta ekor. Artinya, ada kelebihan produksi daging ayam sebanyak 76.546 ton.

Peternak berulang menghadapi situasi sulit seiring naiknya biaya produksi karena kenaikan harga pakan, jagung, dan bibit.Pada saat yang sama, harga jual ayam turun karena suplai berlebih atau permintaan yang turun, seperti terjadi saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) saat ini.

Pemerintah berencana menghapus aturan pungutan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan diganti dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Para pengusaha otomotif dan barang elektronik masih wait and see. Namun mereka khawatir perubahan kebijakan pungutan pajak bisa menaikkan harga jual produk. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) masih menanti kebijakan terbaru PPnBM dan PPN. Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara menyebutkan, pihaknya memahami pemerintah ingin meningkatkan penerimaan pajak. "Namun di sisi lain, kami ingin industri dalam negeri bisa kembali bergerak," kata dia di acara virtual Industrial Automation, Kamis (22/7). 

Kelak, aturan pajak itu akan tertuang di Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Beleid ini tengah dibahas oleh Kementerian Keuangan bersama Komisi XI DPR RI. Pasal 7A RUU KUP menyebutkan pemerintah akan menerapkan multi tarif PPN yakni 5% atas barang yang dibutuhkan masyarakat dan 25% untuk barang mewah. Tarif PPN tertinggi itulah yang akan mengakomodasi pengenaan barang yang merupakan objek PPnBM yang berlaku saat ini.

Direktur Administrasi, Korporasi dan Hubungan Eksternal PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Bob Azzam berpendapat, aturan tersebut berpotensi mengerek harga jual mobil yang diproduksi di dalam negeri. "Di tengah utilitas pabrik yang rendah, pasar domestik yang masih lemah, kami melihat daya beli belum mendukung untuk penerapan berbagai pajak tambahan yang agresif," ucap dia, kemarin. Apabila pasar otomotif tumbuh stagnan, maka tujuan industrialisasi kendaraan bermotor tidak akan tercapai. Dampaknya bahkan akan terasa hingga ke mata rantai seperti industri komponen otomotif, sektor jasa keuangan, asuransi dan masih banyak lagi. "Jangan sampai membebani konsumen. Kami menimbang bahwa saat ini kondisi perekonomian belum pulih," ucap Bob.

Pandemi covid 19 yang berlangsung sejak tahun 2020 lalu ternyata mampu mendorong peningkatan penjualan ekspor produk dari PT Sekar Bumi Tbk. Terbukti di kuartal I tahun 2021, perseroan yang melantai di pasar bursa dengan kode SKBM tersebut mampu mencatatkan peningkatan penjualan hingga 44,36 persen dibanding periode yang sama tahun 2020 lalu. Yaitu mencapai Rp 855,9 miliar dari periode yang sama tahun 2020 yang hanya Rp 592,8 miliar.

Presiden Direktur SKBM, Harry Lukmito mengatakan, hal ini didorong adanya peningkatan permintaan dari pasar ekspor yang lumayan tinggi. Terutama di Amerika Serikat (AS) Eropa dan negara-negara Asia. Peningkatan penjualan di kuartal 1/2021 ini akan berdampak pada prediksi penjualan hingga akhir tahun 2021 yang mencapai 15 persen dibanding tahun 2020.

Menurut Harry, perseroan lebih optimistis dengan proyeksi pertumbuhan penjualan tahun ini sebab adanya permintaan pasar luar negeri yang cukup tinggi bahkan di tengah pandemi. Rencana bisnis kami tahun ini masih terkonsentrasi untuk pasar ekspor, dan memang kami berusaha untuk meningkatkan kapasitas sesuai permintaan pasar yang masih terbuka, khususnya di AS. Hal itu mendorong perseroan juga melakukan peningkatan produksi.

Bisnis, Mataram - Realisasi investasi Kabupaten Sumbawa Barat, NTB pada semester I/2021 mencapai Rp 1,3 triliun atau 37,21% dari target tahun ini Rp 3,54 triliun. Realisasi investasi di Sumbawa Barat masih terkonsentrasi pada sektor tambang dan diikuti oleh sektor lainnya. Investasi di sektor pariwisata difokuskan di wilayah selatan dan bagian barat kabupaten Sumbawa Barat. Pada wilayah tersebut Sumbawa Barat memiliki potensi pantai dan pulau kecil yang ditawarkan kepada investor seperti pantai Sekongkang, pulau pulau kecil seperti Pulau Kenawa. 

Pengembangan investasi di sektor pariwisata juga didukung dengan pembangunan Bandara di wilayah Kecamatan Poto Tano untuk mendukung akses ke daerah pariwisata di  Sumbawa Barat. Data BPS Sumbawa Barat mencatat struktur ekonomi daerah tersebut masih bergantung pada sektor pertambangan. Nilai PDRB Sumbawa Barat pada 2020 sebesar Rp 22,76 triliun dan 82,04% di antaranya bersumber dari sektor pertambangan. 

(Oleh - IDS)

Bisnis - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Makassar, Sulawesi Selatan seperti buah simalakama bagi pelaku industri perhotelan dan restoran. Di satu sisi, industri harus bertahan di tengah gempuran pandemi Covid-19. Namun di sisi lain ada aturan yang harus ditaati sebagai upaya menekan penularan Covid-19. Pandemi yang terjadi lebih dari setahun ini membuat kinerja industri hotel dan restoran terus merosot termasuk di Makassar. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel mencatat sejak ditetapkannya kebijakan PPKM Mikro, okupansi perhotelan maupun restoran rerata hanya mencapai 18% bahkan ada yang hanya 8%. 

2021 menjadi tahun yang sulit bagi industri hotel dan restoran untuk bertahan lama karena kondisi yang makin tidak menentu. Dibandingkan denga setahun lalu, kondisi sekarang lebih berat. Pengusaha hotel dan restoran masih bisa bertahan dengan mengandalkan pencairan devisa. Diharapkan adanya uluran tangan dari pemerintah untuk memberikan insentif. Usulan tersebut juga sedang digodok oleh PHRI pusat di mana ada permintaan insentif 50% untuk karyawan, pembayaran listrik, dan lainnya. Meski tidak ada yang bisa memprediksi, diharapkan pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini bisa segera berakhir sehingga tidak ada lagi aturan atau kebijakan PPKM Mikro yang terus menghambat aktivitas perekonomian. 

(Oleh - IDS)

Bulan Juli barangkali adalah periode paling dinanti investor publik di pasar modal pada tahun ini. Tak kurang dari 21 emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengumumkan keputusannya untuk membagikan dividen cum date alias tanggal penentuan pada rentang 1-31 Juli 2021.Apabila dihitung-hitung, jumlah 21 emiten pada bulan ini naik 75% ketimbang Juli tahun lalu, yang hanya sebanyak 12 emiten.Dari ke-21 emiten tersebut, PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) menjadi perusahaan dengan nominal dividen per saham terbesar.Dengan total dividen dibagi Rp5 triliun, dividen yang bisa dinikmati para pemegang saham emiten rokok tersebut menyentuh Rp2.600 per saham.

“Pemegang saham akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan ke dalam rekening dana dan/atau bank kustodian. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada perusahaan efek dan/atau kustodian,” tulis manajemen GGRM usai RUPS Tahunan yang menyepakati pembagian dividen, Kamis (8/7).Khusus bagi pemegang saham GGRM yang loyal menggenggam kepemilikan di emiten tersebut sejak lama, pembagian dividen ini makin terasa melegakan. Pasalnya, tahun lalu, para investor GGRM terpaksa gigit jari lantaran perusahaan memutuskan menggunakan dana laba tahun buku 2019 untuk keperluan ekspansi.Dividen GGRM kali ini juga jumlahnya tak menurun dibandingkan dividen terakhir perusahaan pada masa prapandemi. Sejak tahun buku 2015-2018, perusahaan selalu membagikan dividen senilai Rp5 triliun atau 20%-40% dari laba bersih dengan nominal dividen per saham yang juga sama persis.

Kendati dividen per saham yang dikucurkan perusahaan hanya mentok di Rp500 per saham, secara proporsi total dividen yang dibagikan produsen semen merek Tiga Roda tersebut setara Rp1,8 triliun.Apabila ditambah dengan dividen interim Rp225 per saham atau total Rp800 miliar lebih yang dibukukan perseroan pada tahun lalu, maka total dividen yang dikucurkan dari tahun buku 2020 setara Rp2,66 triliun. Jumlah tersebut sama dengan 100% laba perusahaan pada 2020, ditambah saldo laba ditahan perusahaan dari periode sebelumnya.

(Oleh -- HR1)