Kabinet Jepang pada Jumat (26/11) menyetujui rekor 36,0 triliun yen (US$ 314 miliar) anggran tambahan untuk tahun fiskal 2021. Anggaran tersebut merupakan stimulus ekonomi terbaru pemerintah untuk menguatkan pemulihan ekonomi dari pandemi virus corona. Pemerintah juga berencana menggunakan  6,1 triliun yen yang diambil  dari anggran fiskal 2020.

Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida mengatakan pemerintahnya bertujuan untuk membuat anggaran tambahan  di sidang parlemen yang akan diadakan bulan depan. Melalui stimulus ini, Kishida memimpin pemulihan ekonomi dalam negeri ke tingkat pra-pandemi, sambil coba memenuhi tujuannya mendistribusikan kembali kekayaan dengan meningkatkan dukungan untuk rumah tangga dan perusahaan.

Untuk meningkatkan sektor pariwisata yang dilanda pandemi, dana sebanyak 268,5 miliar yen akan dialokasikan untuk memulai kembali program subsidi pariwisata domestik "Go To Travel" pemerintah. Sebelumnya, program tersebut ditangguhkan  pada Desember 2020 dengan adanya lonjakan jumlah kasus baru virus Covid-19. (Yetede)

Pertumbuhan yang makin inklusif mengandung makna bahwa pertumbuhan ekonomi kian banyak dihasilkan oleh pemangku kepentingan, serta semakin banyak dan kian berimbang dapat dinikmati oleh banyak pihak. Pertumbuhan yang inklusif berarti menjadi sebuah janji suci pembangunan yang bersifat universal.

Pertumbuhan yang inklusif berarti ada kesadaran bersama bahwa ketidakadilan global harus diatasi. Fakta yang berkembang hingga kini adalah berada pada wilayah pragmatisme. Fakta yang tampak adalah pertumbuhan yang bertumbuh. Pada ranah idealisme adalah berbicara tentang pertumbuhan dan pemerataan.

Indonesia pernah memunculkan gagasan tentang Ekonomi Pancasila. Beberapa tokohnya sebagian telah tiada, Seperti Prof DR Murbiyarto dari FE UGM. Mungkin masih banyak lagi  tokoh nasional atau daerah yang mempunyai pemikiran itu. Ginanjar Kartasasmita dapat pula termasuk tokoh yang memiliki concern serupa. (Yetede)

Maskapai Garuda Indonesia dan Singapore Airlines (SIA)  memperkuat kerja sama komersial sejalan dengan dibukanya  kembali perbatasan internasional. Kedua maskapai memperkuat hubungan baik yang telah terjalin selama  ini dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang memungkinkan keduanya untuk mengeksplorasi.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra berharap kerjasama komersial antara kedua maskapai akan menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan aman bagi penumpang ditengah peningkatnya lalu lintas udara antar negara. Menurut Irfan, kerjasama tersebut merupakan momentum penting  bagi upaya pemulihan kinerja perseroan yakin Garuda Indonesia berkesempatan menjadi maskapai penerbangan pertama di Indonesia yang dapat mendukung program perjalanan berbasis vaksinasi antara Indonesia dan Singapore Airlines. "Tentunya berbagai upaya peningkatan layanan ini senantiasa kami selaraskan dengan komitmen konsitensi penerapan protokol kesehatan pada seluruh lini operasional penerbangan yang selama ini menjadi fokus utama kami di Garuda Indonesia," jelas Irfan, (Yetede)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyusun rekomendasi kebijakan pengaturan mobilitas selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022 diantaranya kebijakan kendaraan ganjil genap dan tak ada pembatasan angkutan barang. Rekomendasi lainnya adalah tes acak antigen di sejumlah titik, seperti di rest area, terminal, hingga jembatan timbang untuk transportasi darat.

Direktur Jendral Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setyadi mengatakan, detail kebijakan mobilitas belum final. "Hari ini saya mendampingi Pak Menteri Perhubungan rapat di Kepolisian dengan Pak Kapolri. Sore saya juga mendampingi rapat antarmenteri di Menkopolhukam," kata Budi di Jakarta, Jumat (26/11)

Budi Setyadi memperkirakan pembahasan kebijakan pengaturan mobilitas selama Nataru akan semakin mengerucut. Pasalnya,pihaknya membutuhkan waktu sosialisasi kepada masyarakat sebelum kebijakan itu benar-benar diterapkan. "Tahun lalu kita lakukan pembatasan angkutan barang. Lalu, kapasitas mungkin akan kita lakukan tapi 50% atau 80% tergantung nanti," imbuhnya. (Yetede)

Analis Stephen Schork mengingatkan, harga minyak dunia masih mungkin naik lebih tinggi meskipun Amerika Serikat (AS) dan negara-negara konsumen lain melepaskan jutaan barel minyak dari cadangan stratregisnya guna meredam lonjakan harga saat ini. Cadangan minyak bumi strategis hanya ada untuk mengimbangi gangguan pasokan jangka pendek yang tak terduga.

Menurut laporan, harga minyak tahun ini telah melonjak lebih dari 50%, yang mana angka permintaannya sudah melebihi pasokan. Penyebabnya adalah, semakin banyak negara yang bangkit dari aturan karantina nasional atau lockdown. Disamping itu, lebih banyak negara yang membuka kembali perbatasannya maka ini berarti kembali dimulainya perjalanan internasional.

Sebagai informasi, acuan harga minyak global Brent pada Oktober telah melampaui ambang batas psikologi US$ 80 per barel dan bertahan didekat level itu. Sebelumnya Presiden Joe Biden mengumumkan pada selasa (23/11) bahwa AS akan melepaskan  50 juta barel dari cadangannya, Strategi ini sebagai bagian dari upaya global bersama negara-negara  konsumen energi untuk meredam kenaikan bahan bakar yang cepat. (Yetede)

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia minta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan anggaran tambahan Dana  Alokasi Khusus (DAK) untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di daerah agar bisa meningkatkan realisasi investasi.

"Kita harus berterima kasih pada Ibu Menkeu, kalau bisa ditambah lagi," ucap Bahlil pada Rapat  Koordinasi Nasional dan Anugrah Layanan Investasi 2021, Rabu (24/11). Menurutnya DAK non-fisik yang diterima (DPMPTSP) telah berdampak positif pada perbaikan kinerja investasi di daerah pada 2020, sebesar Rp227 triliun dan di 2021 besarnya meningkat menjadi Rp 260 triliun.

Kementerian Investasi menargetkan realisasi investasi pada 2022 dapat mencapai Rp 1.200 triliun. Target tersebut dijalankan  sebagai salah satu upaya  mencapai pertumbuhan ekonomi dikisaran 5,4% sampai 6% di 2020. "Kami punya strategi mengawal investasi end to end, jadi dari 34 provinsi kita bagi,  harus sekitar 600-700 perusahaan kemudian kita kawal. Karena itu kenaikannya kurang lebih sekitar  23% sampai 33%" ucap Bahlil. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) memperkirakan, kinerja ekonomi Indonesia pada 2022 bisa tumbuh di kisaran 4,7% hingga 5,5% atau lebih tinggi tahun ini yang diperkirakan mencapai 3,4% hingga 4%. Ini didorong berlanjutnya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor yang tetap kuat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan komsumsi dan investasi.

Hampir sama dengan BI, pemerintah lewat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi 2022 bisa mencapai 5,2%. Tingkat inflasipun akan terkendali pada 2022 dan terjaga pada kisaran 2% hingga 4%. Tingkat inflasi yang terjaga ini didukung oleh pasokan barang yang tetap memadai, respon kebijakan BI, serta koordinasi yang baik.

Terkait stabilitas nilai tukar rupiah, Perry Warjiyo menegaskan,  hal tersebut akan terjaga sesuai dengan komitmen kuat BI ditengah normalisasi kebijakan  moneter The Fed. Kemudian, defisit transaksi berjalan tahun depan juga diperkirakan stabil sebesar 1,5% terhadap PDB. (Yetede)

Perkebunan kelapa sawit seluas 300 hektar (ha) di desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, diduga beroperasi tanpa izin sehingga belasan tahun. Dugaan ini muncul karena izin usaha perkebunan, yang masih proses diupayakan. Kesulitan terbitnya izin usaha  perkebunan itu disebabkan karena kebun tersebut diduga hasil penyerobotan dari petani yang tergabung dalam Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa-M). Dalam keterangan pers Koalisi Masyarakat Sipil  untuk Keadilan Agrari-Setara Institute, PLTH dilaporkan dengan pasal 47 ayat (1) UU No.39 tahun 2014 disebutkan bahwa perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya  tanaman perkubanan dengan luasan skala tertentu  dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan, Ancaman ketidakpatuhan  terhadap pasal itu berupa ketentuan pidana yang terdapat dalam pasal 105 UU No,39 Tahun 2014 yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 10miliar.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meyakini ekspor minyak sawit nasional tahun ini akan menembus US$ 30 miliar, mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah sawit Indonesia. Hal ini didorong kenaikan harga minyak sawit mentah (rude palm oil/CPO) yang luar biasa di pasar global. Ketua Umum Gapki Joko Supriyono saat diskusi daring bertema 110 Tahun Kelapa Sawit kita sudah US$ 25.90 miliar. "Sampai September, devisa ekspor sawit kita sudah US$ 25,90 miliar, mungkin tahun ini around US$ 30 miliar, mencetak rekor tertinggi ekspor," Kata Ketua Umum Gapki Joko Supriyono. Bagi Indonesia, kontribusi kelapa sawit tak hanya sekedar dari devisa ekspor, tapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pengembangan wilayah. Yang menarik, sekitar 52% wilayah pemekaran terjadi karena sawit. 

Powell selama berbulan-bulan tetap bersikeras bahwa inflasi saat ini hanya bersifat sementara. The Fed bakal bersabar dalam memutuskan kapan harus menaikkan tingkat suku bunga  acuannya dari hampir nol. Bank Sentral AS pun telah memulai program pembelian obligasi senilai US$ 120 miliar per bulan pada November, dan berencana mengakhiri pembelian pada pertengahan 2022.

Namun beberapa investor percaya bahwa The Fed perlu melakukan pengurangan atau tapering lebih cepat dan menaikkan tingkat suku bunga. Pandangan mereka semakin diperkuat melalui debat publik baru-baru ini, antara beberapa pejabat Fed tentang apakah akan menarik  dukungan ekonomi lebih cepat demi membantu menjinakkan laju inflasi.

"Para investor menantang The Fed sampai batas tertentu, dan menjadi lebih khawatir bahwa The Fed tertinggal dari kurva inflasi." ujar Mike Sewel, manager portfolio di T. Rowe Price yang dikutip Reuters. Adanya perbedaan pandangan mengenai  seberapa agresif The Fed akan bergerak ikut membantu meneggerakkan volatilitas di pasar obligasi. (Yetede)