Harga komoditas andalan ekspor Indonesia yakni batu bara dan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) diperkirakan masih akan menikmati bulan madu pada tahun depan. Seperti diketahui, CPO dan batu bara masih menjadi salah satu kontributor terbesar ekspor Indonesia. Hal itu setidaknya tercermin dari kinerja perdagangan Indonesia pada Oktober lalu. Kinerja ekspor Indonesia melanjutkan tren kenaikan bulanan tertinggi sepanjang sejarah pada Oktober 2021. Peningkatan ekspor tersebut didorong oleh peningkatan harga komoditas seperti minyak kelapa sawit hingga batu bara. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total ekspor Oktober 2021 yang mencapai US$22,03 miliar, bahkan menjadi ekspor bulanan tertinggi sepanjang sejarah.

“Ini mengindikasikan peningkatan ekonomi, sedangkan produksi tidak seimbang sehingga terjadi krisis energi di beberapa wilayah seperti China, Asia Tengah, hingga Eropa,” kata Ibrahim kepada Bisnis, Selasa (30/11). Serangkaian sentimen tersebut pada akhirnya menjadi faktor pendorong harga komoditas seperti batu bara dan CPO untuk terus mengalami kenaikan. “Pada 2022 kemungkinan besar pada kuartal I, juga masih akan naik karena masih belum stabilnya pasar bahan bakar terutama minyak dunia, karena pada November hingga Februari tahun depan musim dingin ekstrim di beberapa negara. Kondisi ini membutuhkan energi batu bara dan gas alam,” katanya. Dengan demikian, dia memprediksi pada 2022 harga komoditas seperti CPO dan batu bara akan melambung tinggi setidaknya sepanjang semester pertama. Ibrahim memproyeksikan pada tahun depan harga CPO akan berada pada level 5.000 ringgit Malaysia sementara batu bara pada level US$150 per ton.

Tiongkok dan Laos resmi membuka jalur kereta api (KA) berkecepatan tinggi dengan nilai invesasi US$ 6 miliar pada Jumat (3/12). Jalur kereta api yang menghubungkan Negeri Tirai Bambu  dengan negara tetangganya di Asia  Tenggara itu merupakan tonggak bersejarah dalam perencanaan infrastruktur Tiongkok, yakni Belt and Road Initiative.

Upacara peresmian tersebut digelar secara virtual serta  dihadiri oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping dan presiden Laos Thongloun Sisoulith, guna menandai perjalanan perdana di jalur yang membentang dari kota Kunning  di barat daya Tiongkok hingga ibu kota Laos, Vientiane.

"Tiongkok bersedia memperkuat komunikasi  strategis dengan Laos, mempromosikan pengembangan Belt and Road Initiative yang berkualitas tinggi, dan terus membangun komunitas Tiongkok-Laos yang tidak dapat dipatahkan dalam masa depan bersama." katanya dalam komentar yang diterbitkan oleh  lembaga Penyiaran Tiongkok, CCTV yang dilansir Reutres. (Yetede)

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) berencana membeli kembali (buyback) saham maksimal Rp 3 triliun. Pembelian saham bakal dimulai pada 6 Desember. Adapun jumlah saham tidak akan melebihi 20% dari modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar sebesar 7,5% dari modal disetor.

Direktur dan Corporate Secretary Indocement Oey Marcos menyampaikan bahwa buyback saham ini akan memberikan tingkat pengembalian yang baik kepada pemegang saham  dan meningkatkan kepercayaan investor.  Dia menegaskan, pembelian saham tidak memberikan dampak terhadap pemberian perseroan. Karena itu, perseroan memiliki permodalan dan arus kas yang baik dan cukup.

Sementara itu, kalangan analis menilai bahwa Indocement kembali menghadapi tantangan berat menjelang akhir tahun ini akibat peningkatan beban produksi. Kenaikan terbesar beban produksi datang dari kenaikan harga batu bara. Sedangkan besarnya kas internal  dan posisi tanpa hutang  tetap menjadikan katalis tetapposisitf bagi perseroan. (Yetede) 

Komisi Eropa mengenakan denda besar  sebesar  344 juta (US$ 390 juta) terhadap bank-bank besar yakni Barclays, RBS, HSBC, dan Credit Suisse karena terlihat dalam  kartel perdagangan valuta asing (Valas). Para pialang di UBS juga ditemukan terlibat dalam perdagangan tersebut. Tetapi Komisi Eropa Setuju mengurangi denda pada Bank Swiss menjadi nol. Karena lembaga keuangan tersebut secara sukarela bekerja sama dengan regulator. "Perilaku kolusi lima bank merusak integritas sektor  keuangan dengan mengorbankan ekonomi dan konsumen Eropa." ujar Wakil Presiden Komisi  Eropa, Margrethe Vestager, pada Kamis (2/12), yang dikutip AFP. Hasil penyelidikan mengungkapkan, para pialang yang bertanggung jawab  atas transaksi valas pada mata uang utama, bertindak atas nama bank Inggris dan Swiss. Mereka kemudian mengkoordinasikan strategi perdagangannya. "Keputusan kartel kami mengirim pesan yang jelas bahwa Komisi Eropa tetap berkomitmen untuk memastikan kesan dan sektor keuangan kompetitif, yang penting untu investasi dan pertumbuhan," kata Vestager. (Yetede)

Harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) meningkat sepanjang tahun 2021, bahkan mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Kondisi ini bisa menjadi momentum bagi perusahaan kelapa sawit melakukan ekspansi bisnis dengan menarik dana dari pasar saham melalui IPO.

Untuk tahun 2022, harga CPO diperkirakan masih akan mampu bertahan di kisaran RM 4.000an/ton, dengan kondisi supply relatif stabil dan demand masih cukup besar  dari Tiongkok dan India. Perkebunan sawit diperkirakan masih akan mampu menjadi salah satu sektor yang mencatatkan pertumbuhan signifikan tahun ini.

Di sisi lain, pembeli saham-saham IPO tentu memiliki resiko, termasukpada saham emiten perkebunan sawit. Salah satu resiko adalah data historis dari emiten tersebut masih tidak sebanyak emiten yang sudah lama melantai di lantai bursa. Data historis penting, sebab akan menjadi track record kemampuan emiten menghadapi krisis. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) mengusulkan kepada pemerintah agar kebijakan insetif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sektor properti ditanggung pemerintah diperpanjang hingga akhir 2022. Ini diperlukan guna mendukung keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Asisten Gubernur-Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Juda Agung mengatakan, langkah ini sejalan dengan kebijakan  pro-growth yang diusung bank sentral. "Kebijakan moneter kami masih pro-growth khususnya makroprudensial. Kami masih harus bersinergi dengan banyak pihak  seperti pemerintah. Kami berharap, pemerintah masih akan menanggung insentif uang muka 0% PPN properti, Mudah-mudahan masih ditanggung pemerintah," ujar dia dalam acara Bank Indonesia Bersama Msayarakat 2021. Seperti diketahui Bank Indonesia, melanjutkan kebijakan pelonggaran  ketentuan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor dan properti sampai tahun depan. (Yetede)

Tensi aktivitas industri manufaktur Indonesia mulai berkurang menjelang tutup tahun 2021. Penyebabnya: permintaan luar negeri mulai lesu serta ada kendala logistik global yang mengganggu distribusi. IHS Markit mencatat: Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia November 2021 di posisi 53,9, turun dari bulan Oktober sebesar 57,2. Meskipun turun, indeks manufaktur Indonesia masih masuk di level ekspansi yakni di atas 50 poin.

Laju inflasi pada Desember 2021 ini berpotensi kembali melambat, setelah ada tren menanjak sejak Oktober. Meredanya tekanan inflasi ini sejalan dengan kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19 pada libur Natal dan Tahun Baru. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, laju inflasi November 2021 sebesar 0,37%. Laju inflasi meningkat lebih tinggi setelah Oktober naik sebesar 0,12%, dibandingkan dengan deflasi pada September.

Tahun depan, pasar saham berpeluang bergerak bullish, seiring dengan peluang membaiknya perekonomian. Meski demikian, pelaku pasar tetap akan mencermati dampak varian baru Covid-19 yang berpeluang membuat lonjakan kasus infeksi korona secara global. Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan, peningkatan kasus Covid-19 global bisa menjadi pemberat laju IHSG tahun depan. Namun, pasar masih optimistis pertumbuhan ekonomi tahun depan akan lebih baik dari tahun ini. 

Bank Indonesia (BI) menyebut pemulihan ekonomi Indonesia masih menghadapi sejumlah risiko pada tahun depan. Risiko tak hanya dari dalam negeri tapi juga datang dari global. Sebab itu, BI menyatakan, Indonesia perlu menyiapkan kuda-kuda untuk menangkalnya. "Kami melihat adanya permasalahan-permasalahan yang harus diantisipasi karena ada perubahan lanskap dalam kebijakan tapering dan juga ketidakpastian global," kata Gubernur BI Perry Warjiyo, Senin (29/11). Perry kemudian memerinci risiko tersebut. Pertama, adanya tekanan dan kemungkinan peningkatan inflasi dalam negeri, khususnya di paruh kedua tahun depan. Kedua, risiko terhadap pergerakan nilai tukar rupiah karena adanya risiko tapering off dari bank sentral dunia khususnya bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve (The Fed).