Komitmen pemda sangat berperan dalam mengendalikan dampak buruk produk tembakau khususnya pada anak. Tapi, tidak mampu menurunkan prevalensi perokok anak jika dilakukan secara sporadis. Pemerintah pusat perlu tegas agar pengendalian tembakau bisa berjalan optimal di seluruh daerah. Riset Kesehatan Dasar menunjukkan, prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun pada 2018 mencapai 9,10 %, naik dari sebelumnya 8,80 % pada 2016. Tetapi, di Depok, prevalensi perokok usia 10 tahun ke atas menurun dari 29,5 % pada 2013 menjadi 27,7 % pada 2018. Wali Kota Depok Mohammad Idris (2/2) menyampaikan, penurunan prevalensi perokok tersebut dicapai setelah Perda No 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mulai diimplementasi, diperkuat Perda No 2 Tahun 2020 yang memperluas jenis rokok yang diatur dengan memasukkan shisha, vape atau rokok elektrik, serta rokok sintetis selain rokok konvensional. Sanksi administrasi juga diperluas, berupa penutupan reklame atau media iklan dan promosi yang melanggar ketentuan aturan KTR.

Ketegasan serupa dilakukan Pemerintah Kota Bogor. Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, kebijakan yang diatur dalam Perda KTR merupakan hal penting untuk memastikan pengendalian rokok bisa tercapai dengan baik, yang dilakukan secara komprehensif, mulai dari promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Anggota Komisi IX Fraksi Partai Gerindra, Putih Sari menyampaikan, ketegasan mengendalikan produk tembakau perlu menjadi gerakan yang dijalankan di seluruh daerah, ia mendorong agar revisi PP No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan segera diterbitkan. (Yoga)

Perkembangan teknologi menciptakan berbagai inovasi keuangan digital. Meski memberikan manfaat memperluas inklusi keuangan, literasi keuangan perlu terus dilakukan untuk memitigasi risiko. Kerugian dan kejahatan sangat mungkin menimpa konsumen yang belum memahami mekanisme dan risiko layanan inovasi keuangan digital. Senior Financial Sector Specialist Bank Dunia, Sharmista Appaya menjelaskan, inovasi keuangan digital ibarat pisau bermata dua yang bisa memberikan manfaat sekaligus mengandung risiko. Inovasi keuangan digital mampu memperluas inklusi keuangan karena menjangkau segmen yang sebelumnya tak bisa mengakses layanan jasa keuangan. Di sisi lain, ada potensi risiko yang merugikan masyarakat, juga perusahaan penyelenggara inovasi keuangan digital itu sendiri. Dari sisi masyarakat, potensi risiko antara lain peretasan rekening, pencurian data pribadi, hingga kekerasan verbal dan fisik dari tim penagih utang. Perusahaan juga berisiko tertipu identitas palsu nasabah hingga terjebak transaksi dana nasabah yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital Imasyah mengakui, potensi risiko dari inovasi keuangan digital masih kerap terjadi, bersumber dari masih rendahnya literasi keuangan masyarakat Indonesia. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019, tingkat literasi keuangan di Indonesia baru 38,03 %, artinya, masih banyak warga Indonesia (61,97 %) yang belum memahami cara kerja dan risiko dari layanan jasa keuangan. OJK bersama industri jasa keuangan, lanjut Imansyah, terus melakukan edukasi dan sosialisasi tentang layanan jasa keuangan, baik melalui seminar maupun kanal-kanal media sosial. Tak hanya melakukan edukasi, OJK juga bekerja sama dengan pelaku industri membahas pembuatan regulasi yang tak hanya memperkuat pertumbuhan industri, tetapi juga  memberikan perlindungan konsumen. (Yoga)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi bulan Januari 2022 sebesar 2,18% yoy, atau lebih tinggi dari posisi akhir tahun 2021 yang sebesar 1,87% yoy. Penyebab inflasi pada Januari 2022 ini adalah inflasi di beberapa kelompok pengeluaran adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Tingkat inflasi Januari 2022 ini masih dalam kisaran target Bank Indonesia (BI) sebesar 3% plus minus 1%

Prospek kinerja manufaktur ke depan kembali suram sejalan dengan penyebaran Covid-19 di Indonesia yang mulai memasuki gelombang ketiga Covid-19. Jika pengetatan mobilitas kembali dilakukan, sektor ini bakal menerima pukulan keras. Padahal, kinerja sektor manufaktur Indonesia pada awal tahun terlihat ciamik. Menurut data IHS Markit, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada bulan Januari 2022 sebesar 53,7, naik dari 53,5 pada bulan Desember 2021. Economics Associate Director IHS Markit Jingyi Pan dalam keterangannya, Rabu (2/2) menyebut ada permintaan dari klien sehingga produsen berekspansi lebih besar. Permintaan baru manufaktur ini terutama berasal dari luar negeri.

Berkaca pada kuartal III-2021 lalu, kinerja manufaktur anjlok cukup dalam akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan Level 4 yang diambil pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19, khususnya varian delta. Pada bulan Juli 2021, PMI Manufaktur Indonesia jeblok ke level 40,1, dari bulan sebelumnya 53,3. Pada bulan Agustus, PMI Manufaktur masih berada pada kisaran 40, yakni 43,7. Pada bulan September, saat pandemi mulai terkendali, indeks manufaktur baru bisa kembali ke level ekspansif, yakni ke posisi 52,2

“We encourage competitive Chinese producers of iron and steel, cement and plate etc. to shift their operation to ASEAN countries to meet the local need of infrastructure development through investment, leasing and loan, lending so as to achieve mutual benefit.” (PM China Li Keqiang pada KTT Asean-China ke-17, 2014). Li Keqiang benar. China melakukan ekspansi industri melalui skema Belt and Road Initiative (BRI) secara masif. Uni Eropa (UE) berang dan melabel strategi itu sebagai upaya pengalihan kelebihan kapasitas domestik dengan memberikan subsidi transnasional. UE berpandangan subsidi itu sebagai praktik ilegal yang dilarang oleh WTO-Subsidy and Countervailing Measures Agreement (SCMA).Subsidi transnasional adalah subsidi lintas batas negara. Ditafsirkan UE sebagai bantuan pembiayaan dari pemerintah kepada industri yang melakukan ekspansi ke negara ketiga. Definisi ini diperluas mencakup kerja sama G2G dalam pembangunan kawasan industri di negara tujuan investasi. 

Fasilitas tidak hanya terbatas pada infrastruktur tetapi juga permodalan. Lembaga keuangan China diwajibkan menyalurkan berbagai pembiayaan dalam bentuk loans, export guarantees dan export insurance ke perusahaan yang melakukan relokasi. Pada 2019 UE menginisiasi penyelidikan anti-subsidi untuk impor produk fiber glass fabrics asal Mesir dan China. Pada tahun yang sama UE juga melakukan penyelidikan anti-subsidi terhadap impor stainless steel hot-rolled flat products dan stainless steel cold-rolled flat products asal Indonesia dan China. Modal asing (PMA) merupakan komponen penting dalam pembiayaan pembangunan. Namun, karena pengguliran isu subsidi transnasional ini terkait dengan investasi China di Tanah Air maka pemerintah perlu mewaspadai reaksi UE terhadap produk impor yang dihasilkan oleh produsen yang berafiliasi ke Negeri Tirai Bambu.

Inflasi di zona euro melonjak ke rekor rating tertinggi baru pada Januari 2022. Data resmi yang dirilis Rabu (2/2) itu menambah tekanan kepada Bank Sentral Eropa atau EBC menjelang rapat kebijakan moneter hari ini. Badan statistik zona euro, Eurostat, melaporkan bahwa angka inflasi mencapai 5,1% bulan lalu. Dewan Gubernur EBC akan melakukan pertemuan pada Kamis (3/2). Kalangan pengamat memperkirakan ECB mempertahankan suku bunga untuk saat ini. "Data inflasi Januari mendukung pandangan kami, EBC akan segera mengeluarkan proyeksi bahwa inflasi mencapai  targetnya dalan jangka menengah," kata Capital Economics dalam laporan riset terbarunya. Analis ING Charlotte de Montpellier mengatakan kepada AFP bahwa kenaikan inflasi memang  mengejutkan dan menambah amunisi argumen untuk kenaikan suku bunga ECB. (Yetede)

Perum Perhutani mendukung pengembangan bisnis dan penguatan sistem kopi di Indonesia melalui Project Management Office (PMO) Kopi Nusantara. Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro menyampaikan  bahwa perhutani sangat terbuka untuk bermitra dengan pihak manapun sesuai dengan  visi Perhutani yaitu menjadi perusahaan pengelola hutan berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Kawasan hutan Perum Perhutani yang dijadikan pilot project program PMO Kopi Nusantara oleh Kementerian BUMN melalui ID Food berada di wilayah Garut dan Bandung Selatan. Perum Perhutani mendukung upaya pengembang bisnis kopi di Indonesia melaui PMO Kopi Nusantara yang merupakan program inisiatif Kementerian BUMN untuk memperkuat ekosistem kopi di Indonesia dan mengoptimalkan potensi kopi sebagai komoditas nasional. (Yetede)

Mendukung Program Sejuta Rumah dan Penyaluran  Pembiayaan Perumahan (FLPP), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berhasil menyalurkan KPR FLPP mencapai 13,192 untuk sampai akhir Januari  2022, atau jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebanyak 2,302 unit. "BTN menjadi yang terdepan karena kami mengoptimalkan  seluruh kanal distribusi untuk KPR Sejahtera, bekerja sama dengan developer, para agen properti serta menyelenggarakan akad KPR Sejahtera secara massal  diseluruh kantor Cabang BTN,  Ungkap Direktur Utama BTN, Haru Koesmahargyo,dalam keterangan tertulisnya. Untuk memperlancar proses penyaluran KPR Sejahtera, kata Haru, BTN akan melakukan upaya "jemput bola" BTN menerapkan strategi "all out". Misalnya menggalang kerjasama dengan  swasta maupun instansi yang memiliki debitur potensial sesuai dengan persyaratan Bank BTN. (Yetede)

DPR berharap sejumlah menteri duduk bersama mengatasi masalah pupuk bersubsidi yang terjadi setiap tahun. Selama ini pembahasan masalah pupuk terkesan sektoral, sementara petani di lapangan masih kesulitan mendapatkan pupuk. Tata kelola pupuk bersubsidi dinilai bermasalah sejak awal, anggaran yang terbatas sehingga muncul gap antara kebutuhan dan alokasi, pendataan melalui rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) dan pengawasan distribusi tidak optimal. Akibatnya, penyimpangan kerap terjadi. Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKB, Nasim Khan (31/1), dalam raker Komisi VI DPR bersama Mendag Muhammad Lutfi mengatakan, pembahasan hanya dengan satu kementerian membuat masalah pupuk tak kunjung selesai. Selain itu, ada kesan saling lempar tanggung jawab. Nasim meyakini, data penerima di RDKK tidak tepat sasaran, sehingga pendataan perlu diperbaiki dengan melibatkan petani dan aparatur di tingkat desa sebagai pihak yang tahu kebutuhan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi PDIP Aria Bima menambahkan, gap antara kebutuhan di e-RDKK dan pemenuhan pupuk subsidi terlalu tinggi. Belum lagi ada perubahan struktur lapangan kerja akibat pandemi Covid-19 yang membuat banyak orang kembali ke kampung halaman dan menjadi petani. Mendag MuhammadLutfi menyatakan, keterbatasan alokasi menjadi masalah, pada 2021 kebutuhan pupuk subsidi 24,3 juta ton, tetapi alokasinya 9 juta ton. (Yoga)

PT Pemeringkat Efek Indonesia menurunkan peringkat obligasi yang diterbitkan PT Waskita Beton Precast Tbk (WBP) dari ”idBBB” menjadi ”idD” atau gagal bayar, seiring putusan pengadilan 25 Januari 2022 yang menetapkan WBP dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang sampai 11 Maret 2022. Terkait itu, Bursa Efek Indonesia menghentikan perdagangan efek WBP di seluruh pasar pada Senin (31/1/2022). (Yoga)