Pembebasan lahan pertambangan batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jateng, dinilai tidak tepat jika menggunakan skema pengadaan tanah untuk kepentingan umum, karena pertambangan tidak termasuk dalam pembangunan untuk kepentingan umum. Dosen Hukum Lingkungan UGM Yogyakarta, Agung Wardana (9/2) mengatakan, permasalahan di Desa Wadas terkait proyek pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Purworejo dan pertambangan batu andesit di Desa Wadas. Batu andesit yang ditambang dari Desa Wadas itu akan dipakai untuk pembangunan Bendungan Bener. Rencana pertambangan itulah yang ditolak sebagian warga Desa Wadas. Bahkan, kegiatan pengukuran lahan untuk bakal lokasi tambang di Desa Wadas diwarnai kericuhan. Sesuai PP No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 2 poin C menyebutkan, waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya bisa menggunakan skema pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Namun, tidak tercantum kegiatan pertambangan sebagai proyek pembangunan

LBH Yogyakarta meminta pemerintah mencari material bahan pembangunan Bendungan Bener dari luar Wadas, Purworejo. Sebab, banyak warga Desa Wadas yang menolak pertambangan yang berujung konflik, kata Kepala Divisi Advokasi LBH Yogyakarta Julian Duwi Prasetia di kantor LBH Yogyakarta. Julian menyatakan, sejak 2018, LBH Yogyakarta mendampingi 200an warga Wadas yang menolak pertambangan, karena lahan di Desa Wadas memiliki fungsi sangat penting bagi mereka sebagai lahan pertanian sumber penghasilan warga. Selain itu, bagi masyarakat Wadas, menjaga tanah dan lingkungan sekitar merupakan bagian dari keyakinan mereka. Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berkomitmen membuka ruang dialog dengan warga, terutama yang menolak proyek pembangunan tambang, yang akan menghadirkan pihak netral yang berkompeten untuk menjawab keresahan warga. (Yoga)

Pada 1 Januari 2022, persentase aktif Covid-19 masih 0,10 %, namun, di akhir bulan naik menjadi 1 % lebih. Hingga 8 Februari, seiring tingginya kasus harian, persentase aktif berada di angka 5,09 %. Meski dampak lanjutan virus jenis baru tersebut relatif lebih ringan dari varian sebelumnya, hal itu tetap mengancam kelompok rentan, seperti warga lansia, warga dengan komorbid, dan masyarakat yang belum menerima vaksin. Sehingga pada minggu kedua Februari, pemerintah menerapkan PPKM level 3 pada 41 daerah di Jawa-Bali, aktivitas masyarakat seperti perkantoran, sekolah, perbelanjaan, hiburan, hingga wisata, kembali dibatasi, yang berpotensi menurunkan kinerja ekonomi secara nasional lantaran besarnya peran ekonomi Pulau Jawa yang menyumbang 57,89 % total PDB nasional dengan sumbangan sumber pertumbuhan 2,15 %. Secara spasial, DKI Jakarta menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 17,19 % pada periode yang sama.

Di tengah terbatasnya aktivitas masyarakat karena kebijakan PPKM, belanja daring dapat dioptimalkan agar kegiatan ekonomi tetap terkendali di tengah keterbatasan. Pengendalian Covid-19 menjadi hal terpenting, pengawasan tegas harus dilakukan,terutama pada wilayah-wilayah yang menerapkan PPKM level 3, agar terlaksana secara optimal dan mencegah gelombang Covid-19 kian memuncak. Sinergi perlu dilakukan agar persoalan kesehatan tetap teratasi,tetapi kegiatan pertumbuhan ekonomi tidak kembali terhenti. (Yoga)

Dalam pertemuan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Menteri Pertahanan (Menhan) Perancis Florence Parly menegaskan pentingnya peran Indonesia di kawasan. Ia juga menyampaikan komitmen pemerintah Perancis untuk terus memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia. Saat ini pemerintah Perancis memegang presidensi  kelompok EU. Terkait hal ini, Indonesia mengharapkan ada perkembangan signifikan dalam perundingan Indonesia-EU Comprehensif Economics Partnership Agreement (I-EU CEPA) selama presidensi. Kedua Menteri juga bertukar pandangan  mengenai kerja sama di kawasan Indo-Pasifik. Keduanya memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya tercipta perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan. (Yetede)

Pemerintahan Presiden Joe Biden pada pekan ini meluncurkan rencana untuk mengalokasikan anggaran US$ 5 miliar ke negara-negara bagian di AS guna membiayai penyediaan perangkat pengisian daya (charger) mobil listrik selama lima tahun . Hal ini merupakan bagian dari paket infrastruktur bipartisan yang mencakup US$ 7,5 miliar untuk membangun jaringan stasiun pengisian kendaraan lsitrik umum dan SPKLU yang luas diseluruh negeri. Investasi tersebut merupakan agenda dari pemerintah  yang lebih luas guna memerangi perubahan iklim yang disebabkan  manusia dan memajukan transmisi energi bersih. Pemerintah Biden telah sesumbar harga mobil listrik lebih terjangkau bagi warga AS dari pada mobil bertenaga gas. "Pedoman baru tersebut bakal membantu negara-negara bagian membangun jaringan SPKLU di sepanjang koridor  bahan bakar alternatif yang ditunjuk pada sistem jalan raya nasional." ujar pejabat senior pemerintah dalam  konferensi pers, Rabu (9/2). (Yetede)

Pemindahan Ibu Kota (IKN) ke Kalimantan Timur diharapkan mampu mendukung upaya pencapaian  Visi Indonesia Emas pada 2045. Untuk itu, pemindahan IKN ini membutuhkan dukungan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Ketua Dewan Penasihat Forum Dialog Nusantara  Ilham Habibie mengatakan, untuk membangun IKN yang transformatif, pintar, dan berkelanjutan, berbagai elemen masyarakat mesti kolaboratif dengan perkembangan  zaman dan melek iptek. "Saya secara pribadi setuju dengan perindahan Ibu Kota Negara karena bagaimanapun Jakarta seperti dikatakan banyak pihak, sudah terancam  tenggelam dan Indonesia mesti memberikan etalase yang sesuai tuntutan zaman termasuk Ibu Kota Negara." kata dia dalam siaran pers yang diterima, Kamis (10/2). 

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan penyedia layanan telekomunikasi berbasis satelit PT Skyreach Indonesia bekerjasama untuk pengadaan sistem komunikasi kapal (Siskamkop) bagi 26 kapal Pelni pada kurun 2022-2025. "Kerja sama ini menegaskan pentingnya sinergi  untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, yaitu keamanan, aksesibilitas tinggi yang terpadu, teratur, lancar, tertib, cepat, dan nyaman," kata Plt Direktur Utama Pelni (Persero) Ony Suprihartono dalam pernyataan resminya di Jakarta, Kamis (10/2). Siskomkap telah diimplemetasikan di kapal sejak 2016. Siskomkap diatas kapal tersebut diperlukan untuk mendukung dan memenuhi  kebutuhan komunikasi yang menghubungkan  segala aktivitas dan proses bisnis di kantor pusat ke atas kapal dengan hand width uplink sebesar 2.048 kbps dan downlink 4.096 kbps. (Yetede)

Gelombang ketiga penyebaran virus Covid-19 di Indonesia memang menciptakan kekhawatiran mobilitas masyarakat bakal terganggu lagi. Namun Bank Indonesia memprediksi, gelombang ketiga yang dipicu varian omicron efeknya tidak akan sedahsyat gelombang I maupun gelombang kedua saat penyebaran varian delta. Namun demikian, "Dampak omicron ke pertumbuhan ekonomi kuartal I-2022 tidak signifikan, bahkan kuartal I-2022 akan tumbuh relatif tinggi," kata Gubernur BI Perry Warjiyo, Kamis (10/2). Secara keseluruhan, Perry memperkirakan pertumbuhan di tahun 2022 akan mencapai 4,7 % year on year (yoy hingga 5,5% yoy. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan pada tahun lalu sebesar 3,69% yoy. Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Februari 2022,BI kembali menahan suku bunganya (BI 7-Day Reverse Repo Rate/BI7DRR) di level 3,5%. Ia menegaskan, bank sentral akan mempertahankan suku bunga yang rendah sampai ada tanda-tanda kenaikan inflasi secara fundamental dan memberi tekanan di luar sasaran bank sentral. 

Pemerintah masih memiliki sisa tagihan perawatan pasien Covid-19 pada tahun 2021 sebesar Rp 23 triliun. Pemerintah harus membayarkan tagihan ini, pada anggaran negara tahun 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal ini saat berpidato di acara BRI Microfinance Outlook 2022 yang digelar secara virtual, Kamis (10/2). "Tagihan Rp 23 triliun dari perawatan 2021 yang harus dibayar 2022 ini , " kata Menkeu.

Normalisasi kebijakan bank sentral sejumlah negara, terutama The Fed, membawa risiko hengkangnya arus modal asing dari pasar keuangan dalam negeri. Namun Kementerian Keuangan (Kemkeu) optimistis, obligasi pemerintah tahun ini masih menarik dan diminati investor. Sementara itu, penyebab di 2021 karena arus modal keluar lebih banyak disebabkan oleh sentimen investor terhadap isu tapering off The Fed. Alhasil, kepemilikan asing terhadap obligasi negara saat ini tinggal tersisa 20%. Sementara untuk tahun ini, ia meyakini berbagai sentimen, termasuk kenaikan suku bunga The Fed, sudah diperhitungkan (priced in) oleh investor. 

Di tengah lonjakan kasus omicron di Tanah Air, saham-saham rumah sakit malah tampak lesu. Kemarin, mayoritas harga saham RS turun sampai 2%, sehingga kinerja sahamnya ikutan minus jika ditarik sejak akhir tahun lalu. Head of Investor Relations PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) Aditya Widjaja menyampaikan, manajemen rumah sakit Mitra Keluarga telah menyiapkan sekitar 660 kasur untuk perawatan covid-19 dan mengantisipasi lonjakan kasus. Seiring penambahan jumlah kasus secara nasional, volume rawat inap pasien terjangkit Covid-19 dalam beberapa minggu terakhir mengalami peningkatan.

Analis Jasa Utama Capital Sekuritas Cheryl Tanuwijaya mengatakan, katalis positif bagi emiten rumah sakit kali ini tidak akan sesignifikan saat gelombang kedua pada pertengahan tahun lalu. Sebab, gelombang ketiga akibat varian omicron ini lebih memungkinkan penderita melakukan isolasi mandiri di rumah, dengan tingkat keparahan yang dinilai tidak setinggi seperti varian delta. Menimbang kondisi saat ini, pelaku pasar pun disarankan mencermati terlebih dulu pergerakan saham emiten rumah sakit. Meski beberapa hari sebelumnya menguat, namun pelemahan kemarin cukup signifikan.