Ekonomi
( 40554 )AS-Jepang Sepakat Cabut Tarif Impor Baja
AS dan Jepang, Senin (7/2) sepakat mencabut tarif impor baja sebesar 25 % yang diberlakukan semasa pemerintahan Presiden Donald Trump. Kesepakatan tersebut diharapkan bisa memperkuat AS untuk bersaing melawan China dalam perdagangan global. ”Kesepakatan ini akan memperkuat industri baja AS dan mengatasi masalah utama antara AS dan Jepang, sekutu terpenting kami,” kata Mendag AS Gina Raimondo. Kesepakatan terbaru itu juga meniadakan tarif sementara. (Yoga)
Petani Khawatirkan Dampak UU Cipta Kerja
Kalangan petani mengkhawatirkan dampak penghapusan syarat kecukupan produksi dalam negeri untuk mengimpor pangan dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pangan impor berpotensi menggusur hasil panen dan menekan kesejahteraan petani. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih berpendapat, sebelum ada UU Cipta Kerja, amanat sejumlah UU terkait pangan dan pertanian belum dijalankan dengan baik.
Menurut Presiden Wahana Masyarakat Tani Nelayan Indonesia (Wamti) Agusdin Pulungan, ancaman UU Cipta Kerja di sektor pertanian nyata, sebab daya saing petani di Indonesia terbilang kurang. Produk dari negara lain yang lebih baik dalam menyubsidi pertaniannya bakal menggusur hasil panen petani dalam negeri.
Kepala Biro Hukum Sekjen Kementan Eddy Purnomo (8/2) mengatakan, terkait impor pangan sudah diatur dalam PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko beserta turunannya. ”Substansinya tak berubah dengan kondisi sebelum diberlakukan UU Cipta Kerja,” ujarnya. (Yoga)
Insentif Properti Bisa Tak Efektif
Pemerintah memperpanjang insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan pada tahun ini. Insentif diberikan untuk hunian rumah tapak dan unit rusun seharga maksimal Rp 5 miliar yang diserah terimakan sejak 1 Januari hingga 30 September 2022, sesuai Permenkeu (PMK) No 6/PMK.010/2022. Namun, perpanjangan stimulus itu dikhawatirkan sulit efektif akibat hambatan perizinan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu menjelaskan, insentif PPN DTP sektor perumahan tahun 2022 diberikan selama 9 bulan untuk penyerahan rumah tapak dan unit hunian rusun. Insentif PPN DTP diberikan sebesar 50 % PPN terutang atas penyerahan rumah tapak atau satuan rusun dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar. Untuk harga rumah tapak atau rusun di atas Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar, insentif ditetapkan 25 persen dari PPN.
Ketum DPP Real Estat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida menilai, perpanjangan insentif PPN DTP hingga September 2022 sesuai kesepakatan dengan pengembang, tetapi penerapannya dikhawatirkan sulit efektif akibat kendala perizinan, yakni peralihan dari IMB menjadi persetujuan bangunan gedung (PBG) yang merupakan perizinan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung. Pengurusan PBG mengacu PP No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 28/2002 tentang Bangunan Gedung. Totok mengemukakan, keputusan pemerintah mengganti IMB ke PBG sejak Agustus 2021 hingga kini belum ditindaklanjuti dengan perda. Padahal, penerapan dan retribusi PBG memerlukan perda. Akibatnya, sebagian besar pengembang kesulitan memulai pembangunan proyek hunian baru. (Yoga)
Pertumbuhan Ekonomi, Tantangan Global Masih Tinggi
Tantangan global yang dihadapi Indonesia masih tinggi dalam upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Selain faktor pandemi, kenaikan harga minyak dunia yang mendekati 100 dollar AS per barel serta kenaikan permintaan sejumlah komoditas berpotensi meningkatkan laju inflasi. Menurut Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto, pemerintah perlu mengatasi sejumlah tantangan global dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun ini. Salah satu tantangan tersebut adalah penyebaran Covid-19 varian Omicron yang masif. Target pertumbuhan ekonomi 5 % pada 2022 sulit dicapai jika beberapa bulan ke depan masih ada peningkatan kasus. Di level global, varian Omicron terbukti memperlambat pertumbuhan ekonomi banyak negara.
Kepala Center of Macroeconomics and Finance Indef M Rizal Taufikurahman menambahkan, kendati penyebaran varian Omicron tinggi, mobilitas masyarakat tetap berjalan, tidak seperti saat lonjakan kasus gelombang Covid-19 sebelumnya. Selain makin banyak orang yang divaksin, termasuk dengan vaksin penguat (booster), juga sudah ada pengalaman menghadapi pandemi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam siaran pers mengatakan, kinerja ekonomi Indonesia triwulan IV-2021 yang tumbuh 5,02 % secara tahunan menunjukan menguatnya pemulihan ekonomi nasional. (Yoga)
BTN Cetak Laba Bersih Rp 2,37 Triliun
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk membukukan laba bersih Rp 2,37 triliun pada 2021. Kenaikan laba ditopang penyaluran kredit yang tumbuh 5,66 % dari Rp 260,11 triliun pada 2020 menjadi Rp 274,83 triliun pada 2021. ”Kami optimis, saat ekonomi makin pulih, permintaan KPR dapat meningkat lebih tinggi,” kata Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo, Selasa (8/2), di Jakarta. (Yoga)
Sebanyak 26 Calon Emiten Antre Masuk Bursa
Selain PT Champ Resto Indonesia Tbk, emiten pengelola restoran, yang resmi mencatatkan sahamnya di BEI, Selasa (8/2), ada 26 calon emiten lain yang sedang menjalani proses masuk bursa. Direktur BEI, I Gede Nyoman Yetna mengatakan, hingga kini BEI telah menerima minat dari 26 perusahaan dengan total dana yang direncanakan didapat dari publik sebesar Rp 1,97 triliun. (Yoga)
Berburu Modal Mitra Global
Presidensi G20 membuka peluang bagi Indonesia untuk menggairahkan ekonomi yang dalam 2 tahun terakhir digoyang pandemi Covid-19. Radar pemerintah pun mulai fokus memantau setiap kesempatan dalam pertemuan penuh gengsi itu untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Aliran investasi menjadi salah satu prioritas yang akan dioptimalkan dalam pertemuan yang digelar di Pulau Bali itu. Tak tanggung-tanggung, otoritas penanaman modal mengincar komitmen hingga Rp250 triliun dari negara anggota. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi investasi sepanjang 2021 mencapai Rp901 triliun. Artinya, secara rata-rata catatan penanaman modal per kuartal pada 2021 berada pada angka Rp225 triliun. Penanaman modal yang diincar pemerintah dalam agenda G20 juga setara dengan 20% dari target investasi sepanjang tahun ini yang senilai Rp1.200 triliun. Adapun, negara yang disasar dalam investasi penghiliran antara lain China, Jepang, Korea Selatan, serta negara-negara di kawasan Eropa. Kendati melibatkan pemodal asing, pemerintah menjamin adanya kontribusi pengusaha lokal, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam setiap operasional bisnis di dalam negeri.
Pembukaan Bandara Internasional: Siasat Bersyarat Pemulihan Aviasi
Kadin Indonesia berharap industri penerbangan nasional beranjak membaik setelah pemerintah membuka empat bandara sebagai pintu masuk perjalanan penumpang internasional. Organisasi pengusaha tersebut menegaskan optimismenya pembukaan koridor bandara bagi perjalanan wisata luar negeri itu akan membantu pemulihan ekonomi yang terdampak selama masa pandemi Covid-19. Salah satunya adalah industri aviasi yang terpuruk sangat dalam akibat sengatan pagebluk.
Pembukaan keempat bandara itu diatur dalam Surat Edaran (SE) Kemenhub No.12/2022. Keempat bandara itu adalah Bandara Soekarno Hatta di Tangerang Banten, Bandara Ngurah Rai di Denpasar Bali, Bandara Hang Nadim di Batam Kepulauan Riau, dan Bandara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang Kepulauan Riau. “Kami berharap dengan adanya penetapan dalam SE No.12/2022 ini akan banyak membantu industri penerbangan nasional pulih lebih cepat,” ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid, Selasa (8/2).
Pemerintah Dorong Front Loading Kebijakan Fiskal
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyiapkan sejumlah strategi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada tahun ini, salah satunya mendorong front loading kebijakan fiskal. Menurutnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 455,62 triliun untuk Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2022. "Pemeritah juga terus mendukung front loading beberapa kebijakan fiskal. Kita tahu triwulan 1 tahun lalu minus 0,7% dan tentu di kuartalI 2022 ini akan terus kami dorong agar beberapa program didahulukan dan bisa keluar di kuartal I agar kuartal II bisa tumbuh positif." ucap Arilangga. Secara terpisah, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyatakan, pemerintah harus mempertahankan pemulihan ekonomi yang telah berlangsung kuat sejak kuartal 1-2022. (Yetede)
Pemerintah Dorong Diversifikasi Ekonomi
Pemerintah fokus menjaga momentum pemulihan ekonomi domestik, dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2% sampai 5,5%. Untuk itu, pemulihan ekonomi akan diarahkan pada upaya diversifikasi ekonomi. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Amalia Adiniggar Widyasanti mengatakan, momentum pemulihan ekonomi harus dijaga keberlanjutannya. Karena itu, pada 2022, pemulihan ekonomi akan diarahkan pada upaya diversifikasi ekonomi. Pada saat yang sama pemerintah melakukan reformasi struktural yang diarahkan pada reformasi iklim investasi kelembagaan dan tata kelola serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial. "Oleh karena itu, sasaran pertumbuhan ekonomi 2022 yang sebesar 5,2% sampai 5,5% ini tentunya disumbangkan oleh pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa mencapai sasaran yang diperlukan jika masing-masing provinsi tidak bisa tumbuh tinggi," ucapnya. (Yetede)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









