Pemerinta berkukuh melanjutkan pengerukan tanah Desa Wadas sebagai bahan matrial Bendungan Bener. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kompak melanjutkan rencana proyek ini meski mendapat penolakan keras dari warga.  Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi pernah mengeluarkan surat yang meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mempercepat pengadaan tanah bendungan Bener agar pembangunannya memenuhi target. Dalam surat yang diteken pada 5 Juni 2022 tersebut, Menteri Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan kembali status Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Jawa tengah, sebagai proyek strategis nasional. Meski sebagian warga menolak lahan desanya digunakan untuk tambang, pemerintah melanjutkan rencana proyek tersebut. Mulai Selasa pekan lalu, petugas Badan Pertanahan Nasional mendatangi lokasi dengan pengawalan ratusan polisi bersenjata lengkap. (Yetede)

RCEP adalah kerja sama ekonomi terbesar di dunia, dengan 2,3 miliar penduduk Bumi di dalamnya., setara sepertiga penduduk dunia. Jaringan kerja sama yang aktif sejak Januari 2022 ini beranggotakan 10 negara ASEAN, Selandia Baru, Australia, Korea Selatan, China, dan Jepang. Dua anggota Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP meminta Myanmar dikeluarkan, dengan alasan tidak mau memberi panggung kepada junta militer yang dianggap bukan pemerintahan sah pasca kudeta Februari 2021. Sikap tersebut sejatinya tidak sesuai definisi dan tujuan pembentukan RCEP, kecuali RCEP meninjau kembali marwah serta tujuan kerja mereka. Menlu Filipina Teodoro Locsin Jr mengemukakan, ”Filipina tidak mengakui junta sebagai pemerintahan yang sah di Myanmar karena tidak dipilih oleh rakyat”.

Peneliti Pusat Riset Ekonomi Badan Rien dan Inovasi Nasional, Zamroni Salim, menjelaskan bahwa sikap Filipina dan Selandia Baru itu tidak sesuai dengan visi dan misi pembentukan RCEP. Tujuan kemitraan ini murni untuk sektor ekonomi dan perdagangan. Artinya, terlepas dari ideologi dan sistem politik negara anggotanya, RCEP tetap melakukan kerja sama. (Yoga)

KKP terus mempromosikan peluang investasi penangkapan ikan melalui sistem kontrak untuk industri perikanan. Total kuota penangkapan ikan yang ditawarkan untuk industri mencapai 5,99 juta ton per tahun dengan perkiraan nilai ekonomi Rp 180 triliun. Mulai Maret 2022, sistem kontrak penangkapan ikan berbasis kuota diharapkan dimulai. Zona industri perikanan yang menerapkan sistem kontrak meliputi 4 zona di 7 wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Kuota penangkapan dihitung berdasar kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan dan Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (RFMOs) untuk dibagikan kepada penerima kuota, yakni nelayan lokal yang tergabung dalam korporasi, investor (industri), serta penghobi.

Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini Hanafi mengemukakan, sejauh ini pelaku industri yang sedang menjajaki sistem kontrak penangkapan ikan pada 4 zona industri perikanan berjumlah 20 perusahaan. Kuota penangkapan yang diminta berkisar 4 juta ton. Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menilai, kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota akan melahirkan usaha turunan dan geliat investasi, distribusi pertumbuhan ekonomi ke daerah pesisir, serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Artati Widiarti mengemukakan, total kuota penangkapan ikan pada 4 zona yang ditawarkan mencapai 5,99 juta ton per tahun. Perkiraan nilai ekonominya mencapai Rp 180 triliun. (Yoga)

Pada Januari 2022, Sirclo mengakuisisi Warung Pintar, perusahaan rintisan bidang teknologi yang fokus pada transformasi bisnis warung. Melalui aksi korporasi ini, Sirclo dan Warung Pintar memperkuat posisi perusahaan menyediakan solusi teknologi bagi penjualan daring dan luring, juga menjamin ketersediaan produk, efisiensi alur distribusi, serta kemudahan akses bagi pemilik merek menjangkau para mitra hingga konsumen akhir, juga memaksimalkan upaya mentransformasikan warung. CEO Sirclo Group Brian Marshal (13/2) mengatakan, setelah lebih dari 8 tahun bergerak di model bisnis B2B bagi jenama, Sirclo menyadari bahwa ekosistem ritel tidak luput dari peran warung dan toko kelontong/ pedagang sebagai opsi pemenuhan kebutuhan harian masyarakat Indonesia.

Perusahaan rintisan bidang teknologi yang bermain di segmen B2B dan menawarkan solusi pendukung e-dagang untuk Indonesia kini bermunculan. Anchanto, misalnya, punya misi menyederhanakan operasional di balik (backend) sistem e-dagang. Menurut CEO Anchanto Vaibhav Dabhad, Anchanto menawarkan dua perangkat lunak, yakni Anchanto OMS dan Anchanto WMS. Anchanto OMS berfungsi melakukan otomasi backend transaksi e-dagang di seluruh jenis platform toko e-dagang, mulai dari otomasi pengelolaan pemesanan, inventaris, promosi dan katalog, hingga pelaporan data. Sementara Anchanto WMS merupakan perangkat lunak untuk mengelola gudang, baik untuk bisnis e-dagang ritel maupun segmen B2B. Anchanto WMS telah terintegrasi Anchanto OMS. (Yoga)

”Investor kita saat ini sudah lebih dari 8 juta, naik 7 % dari akhir 2021. Sementara belakangan ini, IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) pulih dengan baik, bahkan melampaui sebelum pandemi Covid-19,” kata Direktur Pengembangan BEI Hasan Fawzi dalam seminar daring ”Casual Talks, Scaling Up the Utilization of Sustainable Financial Instrument”, Jumat (18/2). Hasan menambahkan, kapitalisasi pasar di BEI sudah  melewati Rp 8.632 triliun. Pada penutupan perdagangan Jumat, IHSG naik 0,84 % menjadi 6.892 yang merupakan rekor tertinggi indeks sepanjang masa. Selain kenaikan jumlah investor dan kenaikan kapitalisasi pasar, volume perdagangan saham pun semakin ramai. Tercatat, rata-rata volume transaksi saat ini sebesar Rp 12,4 triliun per hari dengan rata-rata volume perdagangan sebanyak 21,31 miliar saham diperjual belikan. (Yoga)

Volume perdagangan aset kripto di Indonesia mencapai Rp 859,4 triliun atau rata-rata Rp 2,35 triliun per hari pada tahun 2021. Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia Teguh Kurniawan Harmanda, Jumat (18/2/2022), menyebutkan, jumlah investor aset kripto telah lebih dari 11 juta investor. Tahun ini, jumlahnya diyakini bertambah, baik jumlah investor maupun transaksi. (Yoga)

Saat ini banyak perusahaan di belahan dunia dan di Indonesia mulai menerapkan standar environmental, social and governance (ESG) dalam aktivitas bisnisnya. Standar ESG dapat dikatakan sebagai konsep maupun sistem yang menerapkan kegiatan pembangunan, keberlanjutan bisnis dan investasi, dengan tiga pilar utama, yakni lingkungan (environmental), sosial (social), dan tata kelola (governance). Industri pasar modal pun mengadopsi standar ini dengan membuat kriteria emiten-emiten yang masuk sebagai perusahaan yang menerapkan ESG. Standar dan konsepsi mengenai ESG dapat digunakan oleh para investor untuk menjadi salah satu pertimbangan bagi investor dalam pengambilan keputusan, apakah akan berinvestasi atau tidak dalam bisnis atau perusahaan tertentu. Sejumlah manajer investasi juga menerbitkan reksadana yang memakai prinsip ESG.

Hingga 15 Februari 2022, terdapat 11 reksadana berbasis ESG di Indonesia dengan total dana kelolan Rp 1,63 triliun. Jumlah ini memang belum signifikan dibanding total dana kelolaan industri reksadana yang saat ini sebesar Rp 589 triliun. Namun dana kelolaan reksadana berbasis ESG sudah tumbuh dua kali lipat sejak akhir 2020. Produk reksadana ESG sendiri didominasi oleh alokasi aset saham dan hanya ada satu reksadana bebasis pasar uang.

Kelangkaan minyak goreng di pasaran menarik perhatian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Regulator persaingan usaha itu mulai memeriksa adanya potensi kartel yang dilakukan produsen. Saat ini sudah ada 10 produsen minyak goreng yang dipanggil. Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, mengonfirmasi, saat ini KPPU masih terus mengagendakan berbagai pemanggilan, terutama dari sisi produsen minyak goreng di pasar ritel maupun asosiasi yang terkait dengan industri minyak goreng. 

Penerbitan obligasi berkelanjutan atau Environmental, Sosial, Governance (ESG) Bonds mengalami peningkatan signifikan. Ke depannya, dibutuhkan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah dan regulator. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pemerintah perlu memberikan pedoman dan insentif untuk meningkatkan minat dan permintaan pembiayaan ESG. Regulator, imbuhnya, juga perlu menyediakan kerangka kerjanya untuk meningkatkan partisipasi dalam ESG dan pembiayaan berkelanjutan. “Di sisi lain, industri keuangan dan khususnya bank perlu membangun dan meningkatkan kemampuan serta kapasitas mereka dalam mengembangkan dan menawarkan instrumen dan layanan ESG yang berkelanjutan untuk memenuhi potensi permintaan,” ujarnya, Jumat (18/2). Menurut Kartika, Indonesia telah memulai dan terus membangun kerangka kerja dan ekosistem pendukung untuk keuangan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan (Menkeu) Lawrence Wong menyampaikan bahwa Pemerintah Singapura bakal mulai menerapkan kenaikan pajak atas barang dan jasa (goods and services tax/GST) tahun depan.  Dalam pidato anggaran yang disampaikan Jumat (18/2), ia juga mengumumkan sejumlah  kenaikan pajak yang ditujukan pada kelompok berpenghasilan lebih tinggi. Pemerintah Singapura dikabarkan telah berupaya meningkatkan pendapatan guna mendanai anggaran belanja masa depan yang diprediksi dapat mencapai lebih dari 20% dari penduduk domestik bruto (PDB) pada 2030. Dalam pidatonya Wong mengumumkan paket anggaran belanja sebesar Sin$ 500 juta (US$ 72 juta) untuk membantu warga Singapura menghadapi kenaikan biaya hidup. (Yetede)