Insurtech PasarPolis terus memperkuat kemitraan strategis dengan berbagai pihak guna terus memperluas penetrasi asuransi. Kali ini, PasarPolis menggandeng IKEA Indonesia. Pelanggan IKEA Indonesia berkesempatan memperoleh perlindungan akan produk-produk furnitur melalui furniture protection PasarPolis yang dapat diakses di seluruh gerai offline IKEA Indonesia.

PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK) memacu investasi pengembangan sektor energi terbarukan dan hilirisasi pertambangan. Komisaris PT Bukaka Teknik Utama Tbk, Solihin Jusuf Kalla menyampaikan, tahun ini pihaknya menggarap tiga proyek besar, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso Energy, PLTA Malea Energy dan PLTA Kerinci Merangi Hidro. Ada pula proyek Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) seperti PLTM Cikaengan, PLTM Empat Mandiri serta PLTM Poso Energi Tiga Pamona.Selain itu, BUKK mengembangkan fasilitas pengolahan mineral (smelter) di Palopo, Sulawesi Selatan melalui anak usahanya, PT Bukaka Mandiri Sejahtera (BMS). Ada dua proyek smelter yang dikerjakan BMS, yaitu smelterferonikel yang berkapasitas 33.000 ton per tahun dan smelternikel sulfat yang berkapasitas 34.000 ton.

Keputusan pemerintah memulai tahapan transisi dari pandemi ke endemi Covid-19 disambut antusias dunia usaha. Kesuksesan transisi digadang-gadang mengakselerasi perputaran roda bisnis yang kini masih terseok-seok. Kendati demikian, pelaku usaha berharap agar pemerintah tak buru-buru memangkas berbagai insentif yang masih dinikmati berbagai sektor usaha. Koordinator Wakil Ketua Umum III Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Shinta W. Kamdani meyakini transisi menuju endemi tanpa disertai kenaikan parameter fatal seperti angka penyebaran Covid-19 dan kematian tinggi, akan melancarkan normalisasi kegiatan ekonomi. Ujung-ujungnya, pertumbuhan ekonomi turut terdongkrak.

Perihal kelanjutan insentif dunia usaha, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan pada tahun ini kebijakan insentif berfokus pada dua sektor yang belum pulih, yakni pariwisata dan transportasi. Menurutnya, berkaca pada realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2022, mayoritas sektor bisnis telah berhasil pulih. Sektor pariwisata dan transportasi pun berpeluang bangkit sejalan dengan pelonggaran mobilitas selama Ramadan dan Idulfitri.

Rencana pemerintah melonggarkan aktivitas masyarakat dan mengawal perubahan status pandemi Covid-19 menjadi endemi seakan bak angin segar bagi para pelaku bisnis yang menilai kebijakan tersebut dapat mempercepat kebangkitan dunia usaha. Perubahan status pandemi menjadi endemi diyakini akan mempercepat pemulihan ekonomi yang selama 2 tahun lebih ini lesu akibat mobilitas masyarakat yang terbatas. Banyak sektor, terutama yang menggantungkan bisnisnya dari aktivitas masyarakat, seperti transportasi, perdagangan ritel, dan pariwisata, seakan merasakan desir kehidupan setelah lama mati suri. Adalah Presiden Joko Widodo yang memutuskan untuk melonggarkan penggunaan masker di ruang terbuka bagi masyarakat dan mulai berlaku pada Rabu (18/5).

Selain itu, langkah yang diambil pemerintah ini perlu disikapi secara bijak agar masyarakat tidak masuk pada euforia berlebihan dengan kesimpulan yang terburu-buru. Masyarakat tetap harus mengingat bahwa status pandemi sejatinya ditentukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang secara resmi mendeklarasikan Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Pandemi adalah epidemi yang menyebar ke berbagai negara dan memengaruhi kehidupan orang di seluruh dunia dalam jumlah besar secara simultan. Penyakit ditetapkan sebagai pandemi ketika penyebarannya sudah internasional dan di luar dugaan sehingga sulit dikendalikan. Adapun endemi adalah penyakit yang biasanya mewabah di suatu wilayah tertentu.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Puspayoga dan Chair G20 EMPOWER yang juga Direktur & Chief Strategic Transformation & IT Officer PT XL Axiata Tbk. Yessie D. Yosetya, melihat produk UMKM yang dipamerkan pada pertemuan G20 EMPOWER hari ke-2 di Yogyakarta, Rabu (18/5). Pertemuan tersebut membahas urgensi peran perempuan dalam UMKM sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.

Otoritas Jasa Keuangan memperkuat kebijakan terkait dengan perlindungan konsumen dan masyarakat. Aturan itu menyasar 16 sektor pelaku usaha jasa keuangan dari mulai perbankan, asuransi, pembiayaan, sampai dengan lembaga keuangan mikro. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tirta Segara mengatakan bahwa ketentuan itu memperbarui POJK No. 1/POJK.07/2013. Regulasi itu mengatur penerapan perlindungan konsumen oleh industri jasa keuangan sejak perencanaan produk, pelayanan dan penyelesaian sengketa. Menurutnya, penguatan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan sangat diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis di sektor jasa keuangan serta upaya perbaikan implementasi perlindungan konsumen oleh PUJK. “Harapan kami, POJK Nomor 6/POJK.07/2022 ini dapat menjawab kebutuhan hal tersebut agar sektor jasa keuangan dapat tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat,” imbuh Tirta.

Terkait dengan aturan anyar OJK terkait dengan perlindungan konsumen itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Bern Dwyanto mendukung dan siap untuk menerapkan ketentuan baru terkait perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Menurutnya, aspek perlindungan konsumen telah menjadi bagian dari Anggaran Rumah Tangga (ART) AAUI. Oleh karena itu, asosiasi mendukung adanya upaya perbaikan aturan perlindungan konsumen dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Digitalisasi yang berkembang pesat dalam dua tahun terakhir diharapkan menjadi motor baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, di tengah prospek cerah, ada tantangan yang perlu diantisipasi agar digitalisasi tidak mempertajam kesenjangan pemulihan ekonomi. Tren digitalisasi tecermin dari pesatnya nilai dan volume transaksi digital. Data BI menunjukkan, pada triwulan I-2022, nilai transaksi digital perbankan Rp 11.100 triliun, tumbuh 34,9 % dibandingkan pada triwulan I-2021. Pada Februari 2022, transaksi keuangan digital pada e-dagang Rp 30,8 triliun dengan volume transaksi 222,9 juta kali, meningkat dibandingkan transaksi setahun lalu senilai Rp 27,3 triliun dengan volume transaksi 174,6 juta kali. Pertumbuhan nilai volume transaksi juga terjadi pada metode pembayaran pindai kode/QRIS. Hingga Februari 2022, total nominal transaksi QRIS tumbuh empat kali lipat secara tahunan menjadi Rp 4,5 triliun. Volumenya tumbuh tiga kali lipat menjadi 54,6 juta kali transaksi. Mengutip riset Google, Temasek, dan Bain &  Company, nilai gross merchandise value ekonomi digital atau total nilai barang yang diperjualbelikan di Indonesia mencapai 70 miliar USD, sekitar Rp 994 triliun pada akhir 2021.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, isu digitalisasi ekonomi menjadi salah satu agenda dan perhatian utama dalam diskusi forum G20 tahun ini. Transformasi digital dalam berbagai aspek kehidupan dan aktivitas ekonomi telah menjadi fenomena yang terjadi di seluruh dunia, khususnya semenjak pandemi Covid-19. Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan, digitalisasi menjadi faktor pengubah yang bisa meningkatkan kapasitas bisnis pascapandemi. Digitalisasi juga signifikan berkontribusi pada pengembangan UMKM. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani mengatakan, digitalisasi meningkatkan efisiensi operasional dunia usaha dan memperluas cakupan pasar. Digitalisasi juga membawa tatanan ekonomi baru, yakni siapa pun bisa menguasai pasar asalkan memiliki akses internet dan lihai menavigasi ekosistem digital. (Yoga)

Industri hulu-hilir sawit di Indonesia perlu dibenahi agar petani tidak selalu menjadi korban gangguan hilirisasi produk sawit. Ketergantungan petani sawit pada korporasi kelapa sawit telanjur akut sehingga petani tak punya kuasa untuk menentukan harga tandan buah segar (TBS) yang dengan mudah anjlok jika terjadi gejolak pada harga produk turunannya. Hal menjadi salah satu tuntutan dalam aksi yang dilakukan organisasi petani sawit Indonesia yang berpusat di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (17/5). Aksi ini dipicu anjloknya TBS di level petani semenjak penerapan kebijakan larangan ekspor produk turunan sawit. Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit Mansuetus Darto mengatakan, selama ini petani sawit hanya berfungsi sebagai penyedia bahan baku. Belum ada satu pun kelembagaan petani yang memiliki pabrik sendiri dan mengolah TBS menjadi bahan jadi, misalnya minyak goreng. ”Pelarangan ekspor bisa jadi momentum bagi pemerintah untuk mendukung kelembagaan petani sawit untuk memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit dengan memanfaatkan dana sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit,” ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung menambahkan, penurunan harga TBS sejak pengumuman larangan ekspor 50-60 % dari yang tertulis di kesepakatan. Berdasarkan kalkulasi Apkasindo, potensi pendapatan petani sawit yang hilang akibat anjloknya harga TBS sejak 27 April 2022 mencapai Rp 11,4 triliun. Angka itu berasal dari 6,58 juta ton TBS yang rusak karena tidak terserap pabrik. ”TBS dalam beberapa waktu terakhir sudah tidak ada lagi harganya. Semua pabrik sudah menolak menyerap TBS karena tangki timbun mereka sudah penuh,” kata Gulat. Apkasindo mencatat, harga TBS di sejumlah sentra perkebunan sawit di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi berada di kisaran Rp 1.600-Rp 1.940 per kg. Ini di bawah harga yang ditetapkan pemerintah melalui Permentan No 1 Tahun 2018, yakni Rp 3.000-Rp 3.100 per kg. (Yoga)

Terganggunya rantai pasok akibat penguncian wilayah di China dan ancaman resesi ekonomi AS menghantui animo beli pelaku pasar saham global. Aktivitas ritel dan pabrik di China turun tajam pada April. Pada saat yang sama, data produksi pabrik di New York, AS, dilaporkan merosot pada Mei. Kedua situasi ini menekan pasar saham. Pertemuan pejabat Bank Sentral AS, Selasa (17/5) turut  membahas kejatuhan pasar belakangan ini. (Yoga)

Presiden AS Joe Biden mulai merealisasikan janji pengendalian inflasi dengan merilis Rencana Aksi Pasokan Perumahan, Senin (16/5). Ini rencana besar untuk meringankan beban biaya perumahan dengan meningkatkan pasokan perumahan berkualitas. Diharapkan kekurangan pasokan perumahan di AS dapat diatasi dalam lima tahun. ”Ini upaya pemerintah paling komprehensif untuk menutup kekurangan pasokan perumahan,” sebut Gedung Putih. (Yoga)