Pelaku usaha di Kalsel membuka peluang bisnis ke Mesir. Beberapa komoditas ataupun produk UMKM dari Kalsel  berpotensi masuk ke pasar Mesir dan diharapkan turut meningkatkan pangsa pasar Indonesia di Mesir, yang saat ini masih di bawah 2 %. Sejumlah pelaku usaha di Kalsel melaksanakan temu bisnis dengan pebisnis dari Mesir di Banjarbaru, Senin (20/6). Pebisnis Mesir datang ke Kalsel bersama rombongan Wakil Dubes RI untuk Mesir Muhamad Aji Surya. Aji Surya mengatakan, perkembangan perdagangan Indonesia-Mesir naik sangat pesat, meningkat lebih dari 56% pada masa pandemi tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020.

Atase Perdagangan KBRI Kairo Irman Adi Purwanto Moefthi mengatakan, berbisnis dengan Mesir itu mudah karena Mesir merupakan negara yang sangat bergantung pada impor dari luar negeri.  Hampir 76 % ekspor Indonesia ke Mesir adalah produk pangan, seperti kopi, teh, rempah-rempah, cokelat, kelapa, dan makanan ringan. Menurut Kadis Perdagangan Kalsel Birhasani, Mesir berpotensi menjadi pasar baru ekspor produk-produk dan komoditas dari Kalsel di Afrika. Selama ini, Kalsel sudah mengekspor karet ke Afsel serta teh gaharu ke Ghana dan Nigeria. (Yoga)

Harga saham memang lazimnya naik turun. Tapi, ada lo, saham yang mampu memberikan keuntungan selama beberapa tahun berturut-turut. Sejumlah saham anggota indeks KOMPAS100 mampu mencetak keuntungan lima tahun berturut-turut. Contoh saham PT Bank Jago Tbk (ARTO), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) dan PT Bank Central Asia tbk (BBCA). Harga saham ketiga emiten itu naik terus di periode 2017-2021. Ada juga saham-saham yang reli selama lima tahun terakhir, tetapi turun sekali dalam setahunnya. Misalnya PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) 

Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, masih berat. Pemerintah terbebani penyuntikan modal kepada sejumlah badan usaha milik negara (BUMN). Di sisi lain pemerintah harus mengembalikan defisit anggaran ke bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sebagai catatan, pemerintah menargetkan defisit APBN 2023 pada kisaran 2,81% hingga 2,95% terhadap PDB. Level ini jauh lebih rendah dibanding outlook defisit anggaran tahun ini yang sebesar 4,5% terhadap PDB. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengingatkan bahwa jangan sampai suntikan modal kepada BUMN justru memanjakan BUMN dan membuat beban APBN makin berat. Ia juga melihat banyak proyek yang tidak terlalu berdampak dalam mendongkrak perekonomian meski telah disuntik PMN. Selain itu, besaran PMN yang telah disuntikkan juga belum menghasilkan output yang seimbang. "Jadi kalau tanpa ada kejelasan soal output yang bisa berdampak positif, maka PMN bisa dikatakan mubazir karena masih banyak pos yang butuh anggaran," tambahnya.

Pemulihan ekonomi Indonesia masih dibayangi berbagai risiko melemahnya ekonomi global. Terbaru, datang dari ekonomi Amerika Serikat (AS) yang semakin dekat dengan jurang resesi, setelah The Fed menaikkan suku bunga acuan hingga 75 basis poin untuk meredam inflasi dan kondisi pasar keuangan yang tidak stabil. Pasalnya, ekonomi Indonesia masih berada di tahap awal pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini mencapai 5,01%, setelah 2021 hanya tumbuh 3,69%. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celius) Bhima Yudhistira mengungkapkan, ancaman resesi Negeri Paman Sam perlu diwaspadai. Sebab hal tersebut membawa sejumlah risiko untuk Indonesia. Pertama, keluarnya modal asing di pasar obligasi karena penyesuaian tingkat imbal hasil (yield) US Treasury dengan kenaikan suku bunga the Fed. Kedua, likuiditas di pasar akan semakin menyempit akibat terjadinya perebutan dana antara pemerintah dan perbankan. Ketiga, kenaikan suku bunga the Fed rentan diikuti oleh kenaikan tingkat suku bunga di negara berkembang. Keempat, naiknya imported inflation sebagai akibat membengkaknya biaya impor bahan baku dan barang konsumsi yang dipicu pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.

Sungguh miris, saat pemerintah getol mengerek tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% per 1 April 2022 tak semua lapisan usaha memahami beleid anyar ini. Mayoritas pelaku usaha skala kecil belum mengetahui kebijakan perpajakan ini. Hal ini tercermin dari survei Danareksa Research Institute (DRI). Hasil survei DRI menunjukkan, mayoritas pelaku usaha terutama usaha mikro kecil menengah (UMKM) belum tahu tarif PPN sudah 11%

Obligasi ritel SBR011 laris manis jadi buruan investor. Pemerintah berhasil menjual SBR011 senilai Rp 13,91 triliun, lebih tinggi dari target awal Rp 5 triliun. Nominal tersebut jauh lebih tinggi dibanding nilai permintaan seri SBR010. Saat itu, penjualannya sebesar Rp 7,5 triliun. Tingginya animo masyarakat membuat mitra distribusi SBR011 berhasil membukukan penjualan di atas target yang ditetapkan. General Manager Divisi Wealth Management Bank Negara Indonesia (BNI) Henny Eugenia mengungkapkan, hingga akhir pemesanan, penjualan SBR011 di BNI mencapai Rp 1,15 triliun. Jumlah tersebut oversubscribed 2,3 kali dibanding target semula, yaitu Rp 500 miliar. SBR011 laris karena risiko kredit kecil. Obligasi ritel ini juga memiliki fitur kupon floating with floor.

Bank Nationalnobu Tbk (Nobu Bank) bekerjasama dengan PT SRC Indonesia Sembilan (SRCIS) untuk mendukung permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara digital. Melalui kerjasama tersebut, toko-toko kelontong yang berada di bawah jaringan SRC bisa mendapatkan kredit modal kerja lewat fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan secara digital.

Langkah Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, mengerek suku bunga acuan bikin sejumlah korporasi waswas. Apalagi, bagi mereka yang berencana menerbitkan surat utang pada semester II/2022. Alasannya, dampak pengetatan kebijakan moneter yang ditempuh Federal Reserve alias The Fed, dapat merembet ke pasar surat utang. Indikasinya, imbal hasil surat utang negara (SUN) acuan tenor 10 tahun kini telah menyentuh 7,61%. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) misalnya, memilih tak melanjutkan aksi penggalangan dana melalui emisi obligasi. Dalam keterangannya, perseroan menyatakan kondisi pasar obligasi dan sukuk korporasi saat ini serta perubahan sumber pendanaan membuat perusahaan tak melanjutkan rencana penerbitan obligasi. ADMF memiliki sisa obligasi senilai Rp4,7 triliun dalam Obligasi Berkelanjutan V dan Rp300 miliar dalam penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV. Saat dikonfirmasi, Direktur Keuangan Adira Finance, I Dewa Made Susila menyebut langkah perusahaan ini tak memiliki dampak terhadap kegiatan bisnis dan keuangan perseroan. Oleh sebab itu, perseroan tak menggunakan surat utang sebagai sumber dana pada semester II/2022. Menurutnya, mengenai rencana penerbitan obligasi baru, perseroan akan melihat kondisi pasar obligasi dan sukuk korporasi ke depan.

Proses penawaran umum perdana  (initial public offering/IPO) saham tetap marak ditengah kondisi  pasar saham yang sedang volatile. Meski dalam beberapa pekan terakhir  pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami fluktuasi yang cukup tinggi, lima calon emiten tetap meneruskan  rencana IPO mereka  dan telah melakukan penawaran awal (bookbuilding). Bahkan dalam catatan BEI, sudah ada 43 perusahaan yang antre untuk  IPO dengan total nilai Rp14,1 triliun. Sedangkan sejak awal tahun ini, sebanyak 21 perusahaan telah mencatat sahamnya (listing) di BEI. Kelima calon emiten yang sudah memasuki masa bookbuilding adalah PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM), PT Arkota Hydro Tbk (ARKO), PT Saraswanti Indoneland Development Tbk (SWID), PT Cerestar Indonesia Tbk (TRGU) dan PT Hilcon Tbk (HILL). Srluruh dana yang diperoleh IPO rencananya digunakan sekitar 63% untuk penambahan penyertaan  modal pada perusahaan anak, yakni PT Arkora Hydro Sulawesi.  (Yetede)

Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO)  Tedros Adhonam Ghebreyesus mengatakan,  persepsi bahwa pandemi Covid-19 telah selesai adalah penyataan yang salah arah. "Dibanyak negara, semua pembatasan sekarang telah dicabut dan kehidupan terlihat  seperti sebelum pandemi Covid-19. Tentu saja ada kemajuan, tetapi persepsi bahwa pandemi, meskipun dapat dimengerti tetapi salah arah," kata Tedros. Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan 1st HMM 2022 merupakan langkah besar G-20 untuk memperkuat arsitektur kesehatan  agar dunia lebih siap menghadapi ancaman kesehatan global di masa lalu. Tiga agenda yang dimaksud diantaranya, memperkuat ketahanan sistem kesehatan global, dengan target capaian  ketersediaan sumber daya   keuangan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon pandemi. Agenda kedua adalah menyelaraskan standar protokol kesehatan global melalui kesepakatan sertifikat vaksin yang diakui bersama di titik masuk setiap negara. (Yetede)