JAKARTA, ID – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan, realisasi investasi sepanjang 2022 mencapai Rp 1.207,2 triliun, atau melampaui target Rp 1.200 triliun yang ditetapkan Presiden Jokowi dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.305.001 juta orang. "Target Presiden sebesar Rp 1.200 triliun, pada awalnya banyak orang yang pesimistis terhadap targetnya, apakah tercapai atau tidak. Alhamdulillah kita mampu mencapai sebesar Rp 1.207,2 triliun,” kata Menteri Investasi/ BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa (24/1/2023). Secara rinci, capaian realisasi investasi sepanjang Januari-Desember 2022 mencapai 100,6% dari target, serta tumbuh 34% dibandingkan capaian di 2021 sebesar Rp 901,02 triliun. “Ini salah satu pertumbuhan investasi yang terbesar dan ini sepanjang sejarah republik, yang ada ini paling besar, (tumbuh) 34%,” tegas dia. (Yetede)

JAKARTA, ID – Kejuaraan dunia lomba balap kapal motor, F1 Powerboat yang digelar pada 24-26 Februari 2023, akan menjadi ajang promosi bagi pariwisata Danau Toba, Sumatera Utara ke tingkat global, seiring event olahraga prestisius tersebut yang diperkirakan mampu menarik 140 juta penonton dari seluruh dunia, baik itu secara offline maupun online. F1 Powerboat atau yang dikenal dengan F1H20 ini merupakan kejuaraanbalap kapal motor terbesar di dunia setingkat dengan Formula 1 atau Moto GP. Dalam event tersebut, pembalap powerboat kelas dunia akan hadir pada seri pembuka untuk musim balap 2023 ini. “Event powerboat ini selain untuk membangkitkan salah satu cabang olahraga, juga sekaligus mempromosikan Danau Toba sebagai Destinasi Super Prioritas yang tengah kita kembangkan. Ada sekitar 140 jutapenggemar olahraga ini yang akan menyaksikan event tersebut baik di okasi secara langsung, ataupun lewat TV dan media elektronik lainnya,” kata Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong dalam acara media gathering F1 Powerboat Lake Toba secara daring, Selasa (24/1/2023). (Yetede)

JAKARTA-Saham-saham sektor teknologi diperkirakan mulai bangkit seiring dengan proyeksi meredanya kebijakan kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, yang akan diikuti bank sentra berbagai negara. Disamping itu, kebijakan efisiensi besar-besar yang dilakukan perusahaan teknologi dalam beberapa waktu terakhir  diprediksi membawa dampak positif bagi keuangan perseroan. Grafik Indeks Teknologi (IDXTekno) di Bursa  Efek Indonesia  di bursa efek Indonesia menujukkan adanya  tren perbaikan sepanjang bulan ini. IDXTechno berada di level 5.539,02 pada penutupan perdagangan kemarin, atau naik 6,99% dibanding level 5.178,05 pada dua Januari lalu. Kendati demikian, yang berada di level 7.905,01, selisihnya 29,91%. (Yetede)

Keberhasilan mencapai target investasi pada 2022 di tengah tekanan global, menguatkan optimisme Pemerintah Indonesia untuk mengulang prestasi serupa pada tahun ini. Apalagi, optimisme sejumlah lembaga perihal proyeksi ekonomi dunia belakangan justru meninggi, dari sebelumnya cenderung pesimistis. Contohnya ramalan positif International Monetary Fund (IMF) dan World Trade Organization (WTO) yang memandang tingkat resesi ekonomi pada tahun ini relatif lebih kendur ketimbang ekspektasi pada tahun lalu. Komitmen kuat seluruh negara di dunia dalam World Economic Forum (WEF) 2023 pekan lalu, untuk mempererat kemitraan dagang dan investasi menjadi katalis positif yang sedikit memberikan cahaya di lorong gelap ekonomi 2023. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bahkan menyebut 2023 merupakan tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Dia menjelaskan outlook penanaman modal pada tahun ini berangkat dari dua pemikiran besar. Pertama, terkait dengan kondisi global yang saat ini masih penuh dengan teka-teki kendati IMF, WTO, dan banyak negara mulai menanamkan optimisme dengan kuat. Kedua, kondisi ekonomi domestik yang cukup menantang karena dihadapkan pada tingginya kompetisi antarnegara dalam menarik investasi asing (foreign direct investment/FDI).

Dalam sepekan terakhir, pemerintah memang mendapatkan potensi investasi yang akan memompa realisasi penanaman modal sepanjang tahun ini. Di antaranya PT Freeport Indonesia yang akan menambah investasi untuk menyelesaikan proyek konstruksi smelter di Gresik Jawa Timur, dan Indonesia Battery Corporation (IBC) yang terus mengawal komitmen investasi ekosistem baterai kendaraan listrik CATL senilai US$6 miliar. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas, berkomitmen untuk merampungkan konstruksi fisik smelter di Gresik pada akhir 2023 yang diestimasi menyerap investasi US$1,4 miliar. Sementara itu, kalangan ekonom menyarankan kepada pemerintah untuk memanfaatkan dengan betul segala celah potensi masuknya aliran modal asing. Salah satunya dengan memanfaatkan momentum dibukanya kembali ekonomi China.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI berhasil menutup 2022 dengan mencetak kinerja impresif dan berhasil melampaui konsensus pasar. Emiten berkode saham BBNI itu membukukan laba bersih Rp18,31 triliun, tumbuh 68% Year-on-Year (YoY). Ini merupakan perolehan laba bersih tertinggi sepanjang sejarah BNI. Kinerja yang prima ini terwujud melalui kerja keras seluruh insan BNI dalam menjalankan kebijakan strategis yang ditetapkan, di tengah periode pemulihan ekonomi 2022 serta upaya memastikan agenda transformasi perusahaan terus berjalan sesuai dengan blueprint. BNI menyalurkan kredit sebesar Rp646,19 triliun tumbuh 10,9% YoY atau di atas target awal perusahaan yang sebesar 7-10%. Kredit BNI tidak hanya tumbuh optimal, juga mengalami perbaikkan kualitas. Rasio Non Performing Loan (NPL) turun sebesar 90 basis point (bps) secara tahunan menjadi 2,8%. Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan dari sisi likuiditas, perseroan berhasil mencatatkan pertumbuhan Current Account Saving Account (CASA) yang kuat sebesar 10,1% YoY, yang dihasilkan dari strategi perseroan untuk membangun transaction-based CASA, melalui penyediaan solusi keuangan dan transaksi yang komprehensif dan reliable. Royke menuturkan jumlah kredit yang direstrukturisasi dengan stimulus Covid juga terus menurun nilainya menjadi Rp49,6 triliun atau setara dengan 7,8% dari total kredit.

Beberapa waktu lalu pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah me­nyepakati penerbitan Undang-Undang Pengem­bangan dan Penguatan Sistem Keuangan (P2SK). Undang-undang (UU) yang disusun secara omnibus ini menyatukan 15 UU yang berkaitan dengan seluruh ekosistem sistem keuangan di Indonesia termasuk di dalamnya tentang pengaturan mata uang rupiah. Dalam UU P2SK, jenis mata uang rupiah tidak hanya uang kertas dan uang logam sebagaimana terdapat dalam UU No. 7/2011 tentang Mata uang. Pemerintah bersama DPR telah bersepakat untuk menambah jenis mata uang rupiah yang baru dalam bentuk mata uang digital. Terbitnya jenis mata uang rupiah digital ini menandai era baru dari mata uang rupiah. Di tengah digitalisasi ekonomi yang mengubah pola pikir dan pola perilaku ekonomi masyarakat, penerbitan rupiah digital merupakan suatu keniscayaan. Bahkan saat ini sudah marak muncul mata uang bayangan (shadow currencies) yang perlahan mulai menggantikan peran dan fungsi uang fisik yang diterbitkan oleh negara. Namun, sepertinya jalan cerita penerbitan uang rupiah digital ini masih akan sangat panjang dan berliku. Di dalam UU P2SK tidak dijelaskan secara jelas dan perinci apa yang dimaksud dengan rupiah digital tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama, dunia digital ibarat hutan belantara yang belum terjamah manusia. Salah memahami arah dan mengambil jalan maka risikonya akan sangat fatal, tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Apalagi jika memasuki hutan belantara tersebut pada tengah malam dan tanpa alat penerangan, sudah pasti hasilnya kita akan tersesat makin dalam. Oleh karena itu, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral harus segera mengeluarkan peraturan turunan dari UU P2SK tersebut yang membahas secara jelas apa yang dimaksud dengan rupiah digital tersebut dan bagaimana mengatur dan mengelolanya supaya tidak menjadi senjata makan tuan.

Gabungan Industri Pariwisata Indonesia meminta revisi Undang-Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisataan mendorong perkembangan pariwisata berkelanjutan. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan bahwa urgensi revisi undang-undang (UU)itu adalah agar menyesuaikan dengan kebutuhan sektor pariwisata yang terus berkembang. Selain itu, menurutnya, beleid dalam UU baru harus bisa mendukung inovasi sektor pariwisata. Selain itu, Hariyadi menilai regulasi baru perlu memasukkan pasal khusus yang membahas terkait dengan pariwisata berkelanjutan. “Adanya perkembangan digitalisasi yang sangat mengubah dari pola usaha di pariwisata dan juga perilaku konsumen yang juga berubah. Ini sangat diperlukan reamandemen dari UU No. 10/2009,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Kepariwisataan dengan akademisi di Jakarta, Selasa (24/1). Selain itu, Hariyadi juga mengungkapkan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam pelaksanaan UU No. 10/2009. Salah satunya adalah pasal yang mengatur jenis usaha pariwisata, sertifikasi usaha, badan promosi pariwisata, tentang gabungan industri pariwisata, serta sumber pendanaan badan promosi pariwisata dan gabungan industri pariwisata.

Janji Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk bisa mencapai target investasi tahun 2022 sebesar Rp 1.200 triliun tercapai. Kementerian Investasi/BKPM mencatat, realisasi investasi sepanjang 2022 mencapai Rp 1.207,2 triliun, atau 100,61% dari yang ditargetkan pemerintah. Realisasi investasi tersebut, menurut Bahlil, tumbuh 34% dibandingkan tahun 2021. "Ini salah satu pertumbuhan investasi yang terbesar," ujar Bahlil dalam konferensi pers BKPM, Selasa (24/1). Namun, jika dilihat secara sektor, industri jasa dalam beberapa tahun terakhir masih mendominasi realisasi investasi di dalam negeri. Untuk tahun ini jumlahnya mencapai Rp 494,9 triliun atau 41% dari realisasi investasi. Yang termasuk investasi di sektor jasa adalah transporasi, gudang, telekomunikasi, perumahan, perkantoran hingga kawasan industri. Sedangkan investasi untuk sektor industri pengolahan pada tahun lalu jumlahnya paling besar, yakni mencapai Rp 497,7 triliun (41,2%).Menurut Bahlil, salah satu faktor penyebab dominannya investasi di industri pengolahan karena pemerintah mulai tahun lalu memberikan perhatian penuh terhadap program hilirisasi yang  bersifat padat modal.

Di tengah melambatnya perekonomian global, kinerja investasi nasional cukup positif. Meski demikian, tak jauh beda dari sebelumnya, capaian itu didominasi investasi padat modal. Minimnya investasi padat karya membuat target penciptaan lapangan kerja belum tumbuh sesuai harapan.Berdasarkan data Kementerian Investasi, realisasi investasi pada Januari-Desember 2022 mencapai Rp 1.207,2 triliun atau tumbuh 34 % secara tahunan. Angka itu 106 % dari target yang ditetapkan Presiden Jokowi, yakni Rp 1.200 triliun. Akan tetapi, penanaman modal sepanjang tahun lalu didominasi investasi asing (PMA), yakni Rp 654,4 triliun atau 54,2 % dari total investasi, sedangkan investasi dari pemodal dalam negeri (PMDN) Rp 552,8 triliun. Kendati demikian, investasi masih didominasi sektor padat modal, yaitu sektor kimia dan farmasi (Rp 93,6 triliun); industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya (Rp 171,2 triliun); industri pertambangan (Rp 136,4 triliun); transportasi, gedung, dan telekomunikasi (Rp 134,3 triliun); serta perumahan, kawasan industri, dan perkantoran (Rp 109,4 triliun).

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Selasa (24/1) mengatakan, pertumbuhan investasi hingga 34 % secara tahunan pada 2022 itu adalah yang tertinggi dalam sejarah. ”Kita patut bersyukur bahwa di tengah gelapnya ekonomi global, PMA masih tetap tumbuh, demikian juga PMDN. Ini menunjukkan trust dari investor, baik asing maupun lokal,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta. Ia membenarkan, dengan strategi hilirisasi yang sedang gencar didorong pemerintah, investasi yang masuk pasti lebih banyak bersifat padat teknologi. Konsekuensinya, investasi tak akan maksimal menyerap karyawan. ”Ini pilihan, apakah kita mau padat karya, tapi lambat majunya, atau pakai teknologi untuk maju lebih cepat?” ujarnya. Akan tetapi, pemerintah tetap berupaya menyeimbangkan investasi padat teknologi dengan penciptaan lapangan kerja. Ia mencontohkan investasi smelter PT Freeport di Gresik, Jatim. Pemerintah mensyaratkan, bagian pekerjaan konstruksi yang dapat menggunakan tenaga manusia tidak boleh digantikan dengan mesin. (Yoga)

Masyarakat berpenghasilan rendah sektor informal masih terkendala untuk mengakses skema bantuan pembiayaan perumahan yang digulirkan pemerintah. Masih banyak nasabah sektor informal yang tidak lolos persyaratan kelayakan bank. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian  (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengemukakan, realisasi bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT) yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di sektor informal pada tahun 2022 hanya 11.886 unit atau 86,93 % target 13.672 unit. Kendala penyaluran BP2BT itu antara lain banyak calon debitor, yakni masyarakat berpenghasilan rendah sektor informal, tidak lolos surat penegasan persetujuan penyediaan kredit. Surat ini diterbitkan bank kepada nasabah yang telah memenuhi syarat kredit pemilikan rumah (KPR) dan disetujui. Penyebab lain, lanjut Herry, calon debitor mundur untuk mengajukan BP2BT akibat menurunnya kemampuan keuangan menyusul kenaikan harga (BBM). ”Nasabah tidak lolos BI checking atau sedang terikat pinjaman yang lain,” ujar Herry dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR di Jakarta, Selasa (24/1).

BP2BT merupakan bagian dari program bantuan pembiayaan perumahan bersubsidi yang digulirkan pemerintah. Pada 2022, realisasi bantuan pembiayaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah meliputi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sejumlah 226.000 unit senilai Rp 25,15 triliun dan subsidi bantuan uang muka (SBUM) sebagai pendamping FLPP sejumlah 225.987 unit senilai Rp 930 miliar. Selain itu, subsidi selisih bunga (SSB) sejumlah 757.089 unit atau senilai Rp 2,57 triliun serta BP2BT senilai Rp 460 miliar. Pada tahun 2023, Kementerian PUPR menghapus BP2BT. Bantuan pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah difokuskan pada skema FLPP dan tabungan perumahan rakyat (tapera). Pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu menyasar beberapa kelompok masyarakat, yakni sektor informal melalui skema rent to own (sewa beli) yang dikombinasikan dengan tabungan perumahan (contractual saving housing). Adapun masyarakat perkotaan diarahkan pada hunian vertikal dengan skema staircasing shared ownership (SSO) dan generasi milenial diarahkan mengakses skema KPR dengan tenor pinjaman yang lebih panjang. (Yoga)