Ekonomi
( 40512 )TANTANGAN EKONOMI Simpul Gordian
Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, di Davos, Swiss, Senin (16/1) mengawali acara tahunan WEF dengan Simpul Gordian, sebuah legenda Frigia dimana Simpul Gordian merupakan beberapa simpul tali yang saling terikat erat yang susah dibuat dan tak mudah dilepas. Simpul Gordian jadi gambaran situasi dunia yang penuh ketidakpastian saat ini. Ekonomi global tengah menghadapi meningkatnya risiko perpecahan yang dipicu konflik dagang AS-China dan perang Rusia-Ukraina. Fragmentasi itu muncul dalam bentuk pembatasan perdagangan, hambatan penyebaran teknologi, pembatasan lintas sektor yang memicu berkurangnya aliran modal, dan penurunan kerja sama internasional. Dalam skenario terbatas, fragmentasi perdagangan global bisa menyebabkan 0,2 % PDB global hilang. Dalam skenario parah, dunia akan kehilangan 7 % PDB. IMF mengajak para pembuat kebijakan dan pimpinan bisnis yang menghadiri WEF memecahkan tantangan Simpul Gordian dalam konteks terkini melalui pemikiran dengan sudat pandang berbeda (out of the box), yang kreatif, tegas, dan membangun.
Meski diperkirakan tak berdampak besar, rambatan Simpul Gordian dunia akan memengaruhi perlambatan ekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS terdepresiasi, inflasi tinggi, dan pasar utama ekspor melemah sehingga berujung PHK di sejumlah industri padat karya berbasis ekspor. Terbaru, pada 16 Januari 2023, BPS merilis, inflasi tinggi imbas kenaikan harga pangan dan energi menyebabkan garis kemiskinan (GK) naik dari 9,54 % penduduk pada Maret 2022 menjadi 9,57 % pada September 2022, yang menunjukkan RI punya Simpul Gordian sendiri yang perlu dipecahkan. Sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah dan otoritas untuk mengatasi Simpul Gordian itu, seperti menaikkan suku bunga acuan, menambah cadangan devisa melalui devisa hasil ekspor, mencari pasar ekspor baru, memberikan jaring pengaman sosial, dan melanjutkan restrukturisasi kredit di sejumlah sektor. (Yoga)
Kredit Perbankan Diproyeksikan Tumbuh 10-12 Persen
Industri perbankan nasional diperkirakan tetap tumbuh signifikan ditengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi tahun ini. OJK memproyeksikan penyaluran kredit perbankan tahun 2023 sekitar 10-12 %. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae optimistis kinerja perbankan nasional bakal positif tahun ini. ”Menurut saya, capaian penyaluran kredit perbankan tahun ini tidak berbeda jauh dengan tahun lalu, yakni di kisaran 10-12 %. Kinerja kredit tahun lalu kami nilai turut mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5-5,3 %,” tutur Dian, Rabu (18/1).
Menurut Dian, kinerja perbankan kini telah pulih dan bahkan melampaui pencapaian sebelum pandemi Covid-19. Pertumbuhan kredit perbankan nasional per November 2022 mencapai 11,16 % secara tahunan (year on year/yoy). Adapun dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 8,78 %. ”Rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) net turun menjadi 0,75 % dan pinjaman bermasalah (LAR) turun menjadi 15,12 %,” kata Dian. (Yoga)
Perbaiki Permintaan Lapangan Kerja
Fokus pelaksanaan program Kartu Prakerja tahun 2023 adalah meningkatkan kemampuan hingga memberikan keterampilan baru yang dibutuhkan oleh angkatan kerja usia produktif. Oleh karena itu, penerima manfaat program bisa berasal dari warga yang sedang mencari kerja, sudah bekerja, dan terkena dampak PHK. Program seperti ini perlu diimbangi dengan upaya pemerintah memperbaiki permintaan lapangan kerja. ”Kami tidak menjanjikan jaminan, seperti jaminan peserta bisa langsung terserap industri (pasar kerja) ataupun berwirausaha. Program ini menyiapkan suplai angkatan kerja,” ujar Direktur Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan Ekosistem Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Kurniasih Suditomo, Rabu (18/1) di Jakarta. Program Kartu Prakerja perlu dilihat sebagai upaya pemerintah memberikan ”beasiswa” pelatihan keterampilan dan keahlian kerja bagi angkatan kerja usia produktif 18-64 tahun.
Bagi siswa/mahasiswa tidak diperbolehkan ikut serta. Begitu pula dengan ASN, TNI, dan Polri juga dilarang. Lantaran pendekatannya adalah ”beasiswa” pelatihan, Kurniasih menjelaskan bahwa satu nomor induk kependudukan angkatan kerja usia produktif hanya boleh sekali berkesempatan menjadi penerima manfaat. Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies Yose Rizal Damuri berpendapat, isu ketenagakerjaan semestinya dilihat dari sisi permintaan dan suplai tenaga kerja. Kedua hal ini perlu berjalan seimbang. Sayangnya, pemerintah sering kali cenderung focus memperbaiki dari sisi suplai tenaga kerja. Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Hempri Suyatna, mengatakan, pelaksanaan program Kartu Prakerja perlu bersinergi dengan perusahaan/industri untuk memastikan agar program berjalan efektif, terutama untuk membantu mengatasi pengangguran. Harapannya adalah agar penerima manfaat Kartu Prakerja dapat mudah terserap ke pasar kerja. (Yoga)
Produk Reksa Dana Masih Diminati Investor
Otoritas Jasa Keuangan mencatat, jumlah investor di pasar modal mencapai 10,3 juta single investor identification (SID) hingga akhir 2022 atau tumbuh 37,53 % dari 2021. ”Bank-bank yang merupakan agen penjual reksa dana terus menjual produk reksa dana, seperti untuk nasabah wealth management,” kata Direktur Investasi Schroders Investment Management Indonesia Irwanti, Rabu (18/1). (Yoga)
Pembiayaan Rumah Bersubsidi Digulirkan
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Haryo Bekti Martoyoedo mengemukakan, pembiayaan perumahan bersubsidi bagi masyarakat sektor informal disalurkan lewat kredit pemilikan rumah dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). ”Akan ada 50.000 unit dari total alokasi FLPP tahun ini yang sebanyak 220.000 unit,” katanya, Rabu (18/1). (Yoga)
Pemulihan Timpang, Solusi Jitu Diperlukan
Bertambahnya jumlah penduduk miskin pada September 2022 dinilai menunjukkan pemulihan ekonomi yang masih timpang. Meski ada upaya meredam dampak inflasi melalui bantuan sosial, solusi jangka panjang dibutuhkan lewat penciptaan lapangan kerja yang layak dan perbaikan upah, khususnya di sektor-sektor rural yang masih banyak terdapat kantong kemiskinan. BPS mencatat, garis kemiskinan September 2022 meningkat seiring kenaikan harga BBM dan inflasi yang mendorong biaya hidup menjadi lebih mahal. Garis kemiskinan naik 5,95 % dari Rp 505.469 per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp 535.547 per kapita per bulan pada September 2022, tertinggi dalam sembilan tahun terakhir. Garis kemiskinan di perdesaan naik lebih tinggi, yaitu 5,98 %, sementara di perkotaan meningkat 5,92 %. Seiring dengan hal itu, jumlah orang miskin di desa bertambah lebih banyak ketimbang di kota.
Tingkat kemiskinan di perkotaan naik 0,03 % poin, di perdesaan naik 0,07 % poin. Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Selasa (17/1) naiknya angka kemiskinan pada September 2022 serta semakin timpangnya tingkat kemiskinan di perkotaan dan perdesaan menunjukkan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 belum terjadi secara merata. Kendati pemerintah mencoba mengompensasi kenaikan harga BBM melalui penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), bantuan itu belum sampai ke masyarakat yang paling membutuhkan, terutama di area perdesaan yang umumnya lebih susah dijangkau. Menurut Faisal, solusi jangka panjang dibutuhkan untuk menurunkan angka kemiskinan lewat perbaikan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya di sektor rural, seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan, yang paling banyak menyerap masyarakat miskin di desa. (Yoga)
OJK Siapkan Strategi Penguatan Perbankan
Guna memperkuat industri perbankan menghadapi berbagai ketidakpastian ekonomi tahun ini, OJK mencanangkan sejumlah strategi, antara lain, mendorong penguatan permodalan dan peningkatan efisiensi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, tahun 2023 masih akan diliputi ketidakpastian ekonomi domestik dan global, dipicu konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang belum menunjukkan akhir, inflasi dunia yang masih tinggi, dan normalisasi moneter kebijakan bank sentral yang bisa memicu arus modal keluar dari Tanah Air. ”Kami yakini perbankan tetap stabil. Namun, kami mendorong perbankan untuk menghadapi tantangan ke depan,” ujar Dian pada webinar ”Tren Perbankan di Tahun 2023” yang diselenggarakan OJK Institute, di Jakarta, Selasa (17/1).
Untuk menghadapi tantangan tersebut, perbankan perlu terus memperkuat permodalan. Ia berkata, saat ini hampir seluruh perbankan bisa memenuhi permodalan inti minimal Rp 3 triliun. Permodalan diperlukan untuk meningkatkan ketahanan bank dalam menghadapi gejolak. Selain itu, perbankan perlu terus meningkatkan efisiensi dalam operasionalnya. Untuk memperkuat daya tahan perbankan, OJK memperpanjang periode relaksasi kredit yang sebelumnya berakhir 31 Maret 2023 menjadi 31 Maret 2024. Sektor yang mendapatkan perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit ini adalah UMKM, sektor akomodasi, serta makanan-minuman. Selain itu, sektor industri dengan serapan tenaga kerja yang besar, seperti tekstil dan produk tekstil serta alas kaki, juga mendapat perpanjangan. (Yoga)
Hilirisasi Tembaga Harus Disiapkan
Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli saat dihubungi di Jakarta, Selasa (17/1) mengatakan, saat ini hanya ada tiga perusahaan tambang yang menghasilkan tembaga, yakni PT Freeport Indonesia, PT Amman Mineral Nusa Tenggara, dan PT Batutua Tembaga Raya. Konsentrat tembaga baru diolah sebagian, yaitu 1 juta ton di PT Smelting Gresik, Jatim. Dari 3 juta ton konsentrat tembaga yang dihasilkan di Indonesia per tahunnya, praktis lebih banyak konsentrat yang diekspor ketimbang yang dimurnikan di dalam negeri. Sembari memperbesar kapasitas smelter tembaga di dalam negeri, industri hilirnya perlu disiapkan. ”Seperti produk kelistrikan, alat-alat medis dan kimia, otomotif, serta keperluan militer. Jadi, banyak sekali potensi dan itu perlu dikembangkan, baik pada industri manufaktur maupun industri antaranya. Ini yang perlu dipetakan,” ujar Rizal.
Menurut Rizal, semangat hilirisasi, termasuk tembaga, yang dicanangkan pemerintah harus disambut pelaku industri hingga pemerintah melalui BUMN. Dengan demikian, setelah diolah menjadi katoda, tidak perlu diekspor lagi, tetapi dimanfaatkan di dalam negeri. Apalagi, kendaraan listrik dan baterainya, yang sedang dikembangkan pemerintah, memerlukan banyak tembaga. Pjs Wakil Ketua Umum Bidang ESDM Kadin Indonesia Carmelita Hartoto menambahkan, pihaknya mendukung sekaligus berharap adanya hilirisasi sumber daya alam. Hal itu perlu dibarengi pembangunan industri untuk menyerap katoda tembaga guna meningkatkan konsumsi dalam negeri dari hasil hilirisasi. Sementara itu, proyek pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik telah mencapai 51,7 %. Pabrik pengolahan dan pemurnian konsentrat tembaga ini mulai beroperasi pada Mei 2024. Agar pemanfaatan megaproyek Rp 45 triliun itu optimal, industri manufaktur tembaga di dalam negeri perlu didorong. (Yoga)
Ekspor Produk UMKM ke ASEAN Terbuka
Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo) membuka peluang dan memfasilitasi ekspor bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan target pasar Asia Tenggara. Ketua Umum DPP Hipmikindo Syahnan Phalipi, Selasa (17/1) di Banjarmasin, Kalsel, mengatakan, pendekatan untuk ekspor ke kawasan ASEAN dengan merangkul diaspora Indonesia. (Yoga)
Kepala Daerah Diminta Jaga Laju Inflasi
Dalam acara ”Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda)”, Selasa (17/1) Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan masalah kepemimpinan dan bagaimana menyalurkan APBD secara tepat sasaran. Menurut dia, peran APBD dan pemerintah daerah sangat penting dalam mengendalikan inflasi. Tahun lalu pihaknya memberikan insentif kepada 36 daerah yang dianggap berhasil mengendalikan inflasi. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









