JAKARTA, ID – Menyerap 55,012% ekspor nonmigas, lima pasar utama Indonesia —Tiongkok, Amerika Serikat, India, Jepang, dan Malaysia— perlu mendapat perhatian khusus pemerintah di samping memperluas pasar baru. Selama 2022, total ekspor nonmigas ke lima negara ini mencapai US$ 151,8 miliar atau 55,02% terhadap total ekspor nonmigas Indonesia 2022 yang mencapai US$ 275,96 miliar. Peluang peningkatan ekspor nonmigas masih terbuka lebar, terutama Tiongkok, seiring kebijakan Negeri Tirai Bambu tersebut mencabut lockdown. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, Tiongkok masih meraup surplus pada perdagangan dengan Indonesia. Pada tahun 2022, ekspor nonmigas Indonesia ke Tiongkok sebesar US$ 63,55 miliar, sedang impor nonmigas mencapai US$ 67,16 miliar. Dengan demikian, surplus perdagangan RRT dengan RI sebesar US$ 3,61 miliar. Tidak jauh beda dengan surplus neraca perdagangan nonmigas Indonesia Desember 2022 sebesar US$ 5,61 miliar. Kalangan pengamat memperkirakan, selepas lockdown, kegiatan ekonomi Tiongkok yang melambat selama pandemi Covid-19 akan mengalami akselerasi signifikan. (Yetede)

JAKARTA, ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai struktur perbankan saat ini belum efisien, sehingga masyarakat masih dibebankan suku bunga yang tinggi. Oleh karena itu, selain memiliki modal dan pencadangan yang kuat, perbankan dituntut lebih efisien, agar bisa memberikan layanan yang murah kepada nasabah dan berdaya saing. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, di samping tantangan global dan tantangan domestik, pihaknya meyakini perbankan Indonesia ke depan bisa berjalan dengan stabil didukung dengan berbagai kebijakan yang diberikan sebagai upaya menghadapi tantangan tersebut. Arah kebijakan yang dilakukan OJK bukan semata-mata persoalan dampak ekonomi global dan domestik, tapi juga melakukan berbagai upaya di berbagai bidang. “Struktur pasar perbankan kita belum efisien. Ada upaya tertentu untuk perbaikan efisiensi struktur pasar bank kita,” ujar Dian dalam webinar OJK Institute Tren Perbankan di 2023, Selasa (17/1/2023). (Yetede)

Musim hujan berkepanjangan akibat fenomena cuaca La Nina sepanjang tahun lalu menambah beban bagi Muhammad Sukron. Petani padi asal Bogor itu harus mengeluarkan biaya lebih untuk memproduksi gabah kering lantaran harus menyewa gudang penghangat. Pasalnya, di wilayahnya, matahari hanya muncul sekitar pukul 07.00 hingga 13.00 WIB. Selepas itu, cuaca cenderung berawan dan tak jarang hujan. "Kalau cuaca panas, saya bisa menjemur gabah basah hasil panen di lapangan," ujar Sukron kepada Tempo selepas menyetor karung gabah ke sebuah penggilingan di Bogor, kemarin. Beban Sukron bukan hanya untuk sewa gudang. Pengeluaran dia dan para petani lain kian bengkak akibat kenaikan harga pupuk, bibit, upah buruh, hingga sewa kerbau atau traktor untuk membajak sawah. Kenaikan biaya produksi tersebut, menurun Sukron, terjadi berangsur-angsur sejak beberapa bulan lalu. (Yetede)

JAKARTA-Presiden Joko Widodo meminta para pejabat pemerintah terus memantau harga barang dan jasa di lapangan, terutama komoditas pangan. Pasalnya, Jokowi menilai ancaman kenaikan inflasi masih belum mereda. Ia mengingatkan para pejabat untuk mendeteksi permasalahan sedini mungkin dengan lebih teliti menghitung kenaikan harga. Sebab, menurut dia, perhitungan yang salah dapat menyebabkan inflasi. "Jangan sampai kita keliru membuat kebijakan. Sekecil apapun kebijakan itu harus berbasis pada data dan fakta di lapangan," ujarnya dalam rapat koordinasi nasional kepala daerah dan forum koordinasi pimpinan daerah, Selasa, 17 Januari lalu. Salah satu komoditas pangan yang disoroti Presiden adalah beras. Sebab saat ini, ada 79 daerah yang mengalami kenaikan harga beras. Selain beras, ia menyebutkan beberapa komoditas yang harganya meningkat, seperti telur, (naik di 82 daerah), dan daging ayam ras (di 75 daerah). (Yetede)

Perkembangan terkini perekonomian global begitu dinamis sekaligus menantang. Berita baik datang dari AS saat inflasi Desember surut menuju 6,5 % dari 7,1 % pada November dan 9,1 % pada Juni 2022.  Penurunan inflasi membuat kenaikan suku bunga bank sentral AS atau The Fed tak seagresif  sebelumnya. Meski begitu, prospek perekonomian global lebih suram ketimbang perkiraan sebelumnya. Laporan terkini World Economic Prospect terbitan Bank Dunia edisi Januari 2023 memperkirakan perekonomian global hanya akan tumbuh 1,7 % tahun ini. Ekonomi AS dan Uni Eropa akan tumbuh 0,5 %, Jepang 0 %, dan China 4,3 %. Perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh 4,8 %. Tampaknya, meski resesi global lebih ringan, dampaknya akan lebih luas dan bisa jadi lebih lama. Kinerja ekonomi kita meyakinkan, tetapi tidak sepenuhnya kebal dari pengaruh krisis global, apalagi jika resesi berlangsung lama. Perlambatan ekonomi disertai inflasi tinggi, kenaikan suku bunga, risiko geopolitik, dan tantangan perubahan iklim telah mengubah lanskap perekonomian global.

Konteks ini membuat urgensi dan relevansi kebijakan industri meningkat lagi. Pada Agustus 2022, parlemen AS menyetujui Inflation Reduction Act 433 miliar USD usulan Presiden Joe Biden. Inti regulasi ini adalah menurunkan defisit fiskal serta inflasi melalui investasi di bidang energi terbarukan dan kesehatan. Konkretnya, pemerintah akan menyubsidi perusahaan di kedua sektor. Targetnya, biaya energi dan kesehatan turun. Pandemi yang diikuti resesi telah menjadi ladang subur kembalinya kebijakan industri. Pertengahan tahun lalu AS mengesahkan CHIPS Act senilai 280 miliar USD guna menyubsidi produsen semikonduktor agar bisa membatasi dominasi semikonduktor China. Kecenderungan serupa terjadi di Indonesia. UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) sudah mengatur kewajiban pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri. Implementasinya terganjal banyak hal, mulai dari kesiapan industri pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri, kalkulasi untung-rugi jangka pendek, hingga resistensi komunitas internasional. Pemerintah konsisten melarang ekspor bahan mentah lainnya, seperti tembaga, timah, bauksit, dan bijih besi, pada Juni 2023 sesuai amanat UU. (Yoga)

BPS mencatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 26,36 juta jiwa, meningkat 0,2 juta jiwa dibandingkan situasi Maret 2022. Kenaikan inflasi seiring kenaikan harga BBM dinilai memicu penambahan jumlah penduduk miskin. Guna mengerem angka kemiskinan, pemerintah dinilai perlu memastikan inflasi terkendali dan bantuan sosial tersalur tepat sasaran. Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya menyelesaikan prioritas nasional, termasuk penurunan kemiskinan ekstrem. Kepala BPS Margo Yuwono dalam telekonferensi pers di Jakarta, Senin (16/1) menyebutkan, dengan penambahan 0,2 juta jiwa, jumlah penduduk miskin mencapai 9,57 % total penduduk pada September 2022, meningkat dari Maret 2022 di 9,54 %.

Selain inflasi akibat kenaikan harga BBM, sejumlah hal terjadi pada triwulan III-2022, yaitu penurunan upah harian buruh tani dan PHK yang terjadi sepanjang September 2022. Selain itu, angkatan kerja yang terdampak pandemi Covid-19 belum sepenuhnya terserap di pasar kerja. Upaya meredam dampak inflasi pada masyarakat sebenarnya telah dilakukan pemerintah untuk mengiringi keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi, yakni melalui program bantuan langsung tunai hingga subsidi upah. Namun, dampak kenaikan harga barang kebutuhan tak terhindarkan, termasuk bahan pangan Ekonom Center of Reformon Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, saat dihubungi, Senin, berpendapat, program penciptaan lapangan kerja juga penting. Tidak hanya menyuapi masyarakat dengan bantuan, tetapi bagaimana mendorong masyarakat mandiri dan berdikari secara ekonomi. (Yoga)

Pemerintah terus mendorong program sejuta rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat. Meski demikian, pengembang perumahan meragukan penyediaan rumah rakyat bisa optimal jika belum ada penyesuaian harga rumah bersubsidi. Berdasarkan data Kementerian PUPR, realisasi program sejuta rumah pada tahun 2022 sebanyak 1.117.491 unit. Capaian pembangunan perumahan untuk masyarakat tersebut terdiri dari 835.597 rumah sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan 281.894 rumah untuk non-masyarakat berpenghasilan rendah. Dari jumlah itu, perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang dibangun pengembang berjumlah 219.151 unit, sedangkan rumah untuk non-masyarakat berpenghasilan rendah yang dipasok pengembang 224.913 unit.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (DPPREI) Paulus Totok Lusida, Senin (16/1) mengemukakan, REI membangun 60 % atau 120.000 unit dari total unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang dipasok pengembang. Tahun ini pasokan rumah sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah terancam terhambat karena tidak kunjung ada penyesuaian harga rumah subsidi dalam tiga tahun terakhir. Kenaikan harga bangunan, biaya operasional, dan upah pekerja bangunan dinilai membebani arus kas. ”Pengembang menunggu janji pemerintah menaikkan harga patokan rumah sederhana bersubsidi sebesar 7 5,” katanya. Jika pemerintah merealisasikan penyesuaian harga rumah sederhana bersubsidi, pengembang yang tergabung dalam REI mampu memasok 200.000 rumah sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sedangkan rumah untuk non-masyarakat berpenghasilan rendah 100.000 unit, tahun ini. (Yoga)

Sepanjang 2022, kinerja ekspor RI tumbuh impresif. Tahun ini, kinerja itu perlu dijaga di tengah perlambatan ekonomi sejumlah negara mitra dagang dan gejolak harga komoditas. Salah satu upayanya adalah mengejar perluasan pasar ekspor nontradisional. BPS, Senin (16/1) merilis, total ekspor RI selama Januari-Desember 2022 mencapai 291,98 miliar USD, sedangkan total impornya 237,52 miliar  USD. Hal itu membuat neraca perdagangan RI tahun lalu surplus 54,46 miliar USD. Ekspor nonmigas berkontribusi paling besar, yakni 94,51 % total ekspor sepanjang 2022. Kenaikan harga komoditas pangan dan energi,terutama batubara dan CPO, menjadi penopang utama. Tiga besar negara penyumbang surplus perdagangan RI sepanjang 2022 adalah AS, India, dan Filipina. BPS menunjukkan, ekspor Indonesia ke sejumlah negara nontradisional tumbuh signifikan. Hal itu bisa jadi modal menjaga kinerja ekspor di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global dan melambatnya perekonomian sejumlah mitra dagang utama RI tahun ini.

Kepala BPS Margo Juwono mengatakan, negara-negara pasar ekspor tradisional, seperti China, AS, India, dan Jepang, masih berkontribusi besar terhadap ekspor RI. Namun, ekspor RI ke sejumlah negara pasar ekspor nontradisional juga tumbuh impresif. Pada 2021, sebanyak 56 negara bukan pasar utama dari 240 negara yang menjadi tujuan ekspor Indonesia menyumbang ekspor nasional kurang dari 1 juta USD. Pada 2022, ekspor RI ke sejumlah negara tersebut meningkat cukup signifikan. Ekspor RI ke Bhutan, misalnya, naik 67,39 juta USD, sedangkan ke Botswana naik 3,72 juta USD. ”Ke depan, upaya memperluas pasar nontradisional ini diharapkan berlanjut sehingga dapat meningkatkan produksi dalam negeri sekaligus memperkuat perekonomian. Perluasan penting agar RI tak bergantung pada pasar tradisional,” kata Margo. (Yoga)

Presiden Jokowi berharap para pelaku industri jasa keuangan mendukung hilirisasi industri. Para pelaku di sektor ini juga diajak menjaga momentum penguatan pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden menyampaikan hal itu dalam pertemuan yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/1). Seusai pertemuan itu, Ketua Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) Sunarso menyatakan, Presiden meminta industri jasa keuangan mendukung hilirisasi industri yang berbasis ekstraksi sumber daya alam.

”Hilirisasi bagian dari point of no return, enggak bisa berhenti. Karena itu, industri perbankan berkomitmen mendukung proses hilirisasi agar seluruh rangkaian proses nilai tambah dinikmati rakyat Indonesia,” ujarnya. Menurut Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kondisi perbankan bagus. Situasi pasar modal juga relatif baik. Pertumbuhan kredit perbankan sebesar 11 %. ”Loan interest (bunga pinjaman)-nya juga bagus. DPK (dana pihak ketiga)-nya 9 %,” ujarnya. (Yoga)

Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir November 2022 tercatat sebesar 392,6 miliar USD. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan utang luar negeri Indonesia pada November 2022 mengalami kontraksi 5,6 % secara tahunan. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Senin (16/1). (Yoga)