Penghimpunan dana melalui koperasi simpan pinjam (KSP) diduga digunakan untuk tindak pidana pencucian uang. Saatnya membersihkan citra koperasi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya dugaan praktik tindak pidana pencucian uang di 12 koperasi simpan pinjam, dengan total Rp 500 triliun. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/2) mengatakan, selama periode 2020-2022, PPATK sudah menelusuri dugaan praktik tindak pidana pencucian uang di koperasi. Berdasarkan 21 hasil analisis yang dilakukan, PPATK menemukan ada 12 koperasi simpan pinjam yang diduga melakukan tindak pidana tersebut, salah satunya KSP Indosurya (Kompas, 15/2).

Dugaan ini menambah kelam citra koperasi simpan pinjam. Niat baik koperasi jenis ini untuk membantu masyarakat dalam mengakses sumber keuangan telah lama dikhianati segelintir orang dengan mengelola dana masyarakat secara tidak benar dan berbuat aji mumpung. Kasus-kasus ini menenggelamkan citra KSP dan lembaga sejenis yang dikelola secara profesional. Kita bisa melihat lembaga keuangan berbasis koperasi yang sangat menyejahterakan warga, semisal di Kalimantan dan Sumatera. Mereka berhasil menjadi penolong masyarakat yang kesulitan mengakses sumber keuangan dan mampu mengangkat ekonomi warga. Penanganan kasus ini diharapkan bisa memperbaiki citra KSP. Masyarakat pun perlu meningkatkan literasi keuangan. Juga, kasus ini menjadi pelajaran bagi para pengelola agar memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana masyarakat. (Yoga)

Sengkarut sengketa pembangunan unit apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat antara PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) dan konsumennya, membuat saham emiten properti Grup Lippo bergerak naik turun bak rollercoaster. Contoh saham PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK). Pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) Selasa (14/2), saham LPCK ditutup di Rp 970 atau turun 1,02% dibanding penutupan hari sebelumnya. Tapi, pada penutupan pasar Rabu (15/2), harga saham LPCK tiba-tiba rebound dengan kenaikan hingga 4,64% ke posisi Rp 1.015. Dus, sejak awal 2023, saham LPCK naik 1,50%. Sedang saham sang induk tetap tidak bergerak di level Rp 85, dengan kenaikan sejak awal tahun ini 7,59%. Research & Consulting Manager Infovesta Utama Nicodimus Kristiantoro menilai, sejatinya harga saham LPCK dan LPKR saat ini sedang berada dalam fase downtrend. Pemicunya adalah persepsi risiko investor terhadap dampak dari masalah pembangunan apartemen Meikarta yang belum diselesaikan grup Lippo.

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) mencatat pertumbuhan volume bongkar muat kendaraan dengan kondisi utuh atau completely built up (CBU). Volume bongkar muat kendaraan CBU tersebut melonjak 86,28% secara tahunan. Reza Priyambada, Investor Relations IPCC, memaparkan, di sepanjang Januari 2023, IPCC mencatat volume bongkar muat kendaraan CBU di Terminal Internasional IPCC mencapai 32.629 unit. Volume bongkar muat IPCC berasal dari CBU impor dan ekspor. Perinciannya, bongkar muat CBU impor naik 99,43% secara tahunan jadi 5.283 unit. CBU ekspor melejit 83,94% secara tahunan jadi 27.346 unit. Menurut Reza, pertumbuhan bongkar muat IPCC didorong masih tingginya permintaan kendaraan roda empat di Tanah Air. Selain itu, meningkatnya permintaan CBU di pasar luar negeri. "Ini berkah bagi IPCC yang berujung pada peningkatan kinerja operasional," kata Reza, Rabu (15/2).

Indonesia membutuhkan investasi Rp 588 triliun untuk hilirisasi sumber daya mineral nikel, bauksit, dan tembaga. Agar tertarik menanamkan modalnya dalam pembangunan smelter, investor membutuhkan jaminan bahan baku. Sekjen Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Haykel Hubeis menilai, kebutuhan investasi untuk hilirisasi tersebut tergolong wajar dan masuk akal. ”Angka investasi itu sudah mencakup mesin dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan serta potensi nilai tambah (mineral). Adapun mayoritas investasi berasal dari asing,” katanya saat dihubungi, Rabu (15/2). Oleh sebab itu, Haykel menggarisbawahi pentingnya jaminan dan kepastian pasokan bahan baku untuk proses pengolahan dan hilirisasi sebagai magnet bagi investor asing agar berminat menanamkan modalnya untuk membangun smelter.

Saat ini, aliran pasokan bahan baku dari pemain tambang dapat terkendala lantaran faktor perizinan. Di sisi lain, proses pengolahan dalam smelter tidak dapat terhenti. Apabila terhenti, perusahaan mesti menanggung rugi. Investor juga mesti mempertimbangkan neraca bahan baku mineral untuk memperhitungkan modal menjalankan smelter minimal sekitar 20 tahun. Haykel berharap, Kemenperin mendata smelter yang saat ini mengalami kekurangan bahan baku, sedang bernegosiasi dengan pelaku tambang, hingga yang berhenti berproduksi. ”Agar dapat menarik minat investor, perlu ada inovasi kebijakan dari Kemenperin yang mempermudah, memperlancar, dan mempercepat izin prainvestasi, konstruksi, produksi, dan penjualan hasil olahan smelter. Kebijakan ini pun melibatkan kementerian/lembaga lain,” tuturnya. (Yoga)

Hilirisasi perikanan menjadi keniscayaan. Namun, sejumlah pekerjaan rumah masih perlu dilakukan untuk membenahi ketimpangan rantai pasok. Hilirisasi sejumlah sektor, termasuk sektor kelautan dan perikanan tengah menjadi sorotan. Presiden Joko Widodo, dalam Pertemuan Industri Jasa Keuangan 2023, pada 6 Februari 2023, kembali menegaskan perlunya hilirisasi produk sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah. Presiden mengatakan, Indonesia, sebagai eksportir nomor satu rumput laut, belum optimal mengolahnya menjadi bahan jadi, misalnya karagenan. Sementara China mengandalkan impor rumput laut, tetapi bisa menjadi eksportir nomor satu karagenan. Indonesia juga eksportir tuna, cakalang, dan tongkol. Namun, di sisi lain Indonesia juga merupakan negara nomor satu pengimpor tepung ikan. Oleh sebab itu, Presiden meminta tepung ikan diproduksi di dalam negeri. Sejurus dengan itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia pada 8 Februari 2023 menyebut peta jalan hilirisasi bahan mentah telah disusun hingga 2040. Strategi ini ditempuh untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan mendorong pendapatan per kapita penduduk. Dari 21 komoditas yang bakal dilarang ekspor dalam bentuk mentah, lima jenis di antaranya di sektor perikanan meliputi udang, ikan, rajungan, rumput laut, dan garam. Hilirisasi perikanan guna menghasilkan produk bernilai tambah merupakan keniscayaan. Meski demikian, masih perlu dipilah komoditas perikanan yang akan dihilirisasi. Namun, keunggulan sumber daya masih tidak cukup untuk mendorong hilirisasi. Investasi di sektor perikanan tergolong paling rendah jika dibandingkan sektor-sektor lain.

Hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal transaksi pencucian uang yang dilakukan koperasi bakalan segera ditindaklanjuti. Temuan ini memang cukup mengejutkan, ada 12 koperasi yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) hingga mencapai Rp 500 triliun. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan, koperasi yang dicurigai melakukan tindak pidana pencucian uang harus dilaporkan ke PPATK. "Ada banyak kasus pencucian uang di koperasi yang tidak dilaporkan ke PPATK," kata Teten, dalam pertemuan dengan PPATK, Rabu (15/2). Ia menerangkan, Kementerian Koperasi dan UKM akan meningkatkan pengawasan koperasi, termasuk mengadakan kegiatan pelatihan bagi petugas pengawas koperasi di daerah-daerah.

Laju lokomotif penarik kinerja neraca dagang nasional kini tidak lagi dalam posisi kecepatan tinggi. Memasuki September 2022, surplus neraca dagang memasuki tren penurunan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), surplus neraca perdagangan Indonesia pada bulan lalu US$4,99 miliar atau lebih rendah dari Agustus 2022 yang mencapai US$5,76 miliar. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto mengatakan bahwa tren penurunan surplus dipicu nilai ekspor Indonesia pada September 2022 yang hanya US$24,8 miliar atau turun 10,99% daripada ekspor bulan sebelumnya. Bila disandingkan secara tahunan (year on year/YoY), nilai ekspor pada September 2022 tetap naik 20%. Namun, pencapaian ekspor itu merupakan pertumbuhan paling lambat dalam 19 bulan terakhir akibat moderasi harga komoditas ekspor utama, khususnya minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di pasar internasional. Komoditas bijih besi yang juga menjadi tulang punggung ekspor harganya turun 19,85% dari US$124,5 per dmtu menjadi US$99,8 per dmtu. Setianto menyampaikan bahwa ada beberapa komoditas lain yang mengalami peningkatan harga secara signifikan yaitu nikel dan batu bara kendati belum mampu memperbaiki kinerja ekspor September 2022. 

Selain itu, terdapat peluang kinerja ekspor Indonesia, terutama nonmigas melanjutkan peluang pelemahan pada bulan-bulan berikutnya. Sejauh ini, kinerja tiga komoditas ekspor unggulan Indonesia yakni batu bara, minyak kelapa sawit serta besi dan baja yang kompak melemah pada September 2022. Adapun untuk komoditas besi dan baja mencatatkan penurunan nilai ekspor menjadi US$2,1 miliar pada bulan lalu, dari US$2,3 miliar pada Agustus 2022. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa kini data ekspor impor tak secermerlang pada tahun lalu. Menurutnya, risiko penurunan kinerja itu harus menjadi perhatian, apalagi di tengah kondisi ekonomi global yang sedang tidak pasti.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) menggelar BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) 2023 untuk memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan keuangan syariah dalam pengembangan sektor riil di Indonesia. Acara international summit keuangan syariah ini digelar di Jakarta pada 15 - 16 Februari 2023 dan merupakan kali pertama yang digelar oleh BSI. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan agenda ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan literasi dan sosialisasi kepada para pelaku usaha, hingga investor, agar mereka paham bahwa struktur syariah sangat tepat untuk pembiayaan pembangunan Indonesia di sektor riil. Sementara itu, Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan BSI siap menjadi mitra keuangan syariah yang solid dan kuat untuk seluruh pemangku kepentingan. BSI optimistis industri keuangan syariah akan terus tumbuh didukung dengan capaian kinerja positif bank-bank syariah yang mengalami tren meningkat serta kebijakan tepat dari regulator

Emiten berkocek tebal mulai menggulirkan aksi pembelian kembali saham atau buyback di tengah penurunan valuasi pada awal tahun ini. Strategi itu diharapkan dapat menopang pergerakan saham dan memberikan sinyal positif tentang fundamental emiten. Terbaru, emiten Garibaldi Thohir PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) mengumumkan buyback saham di tengah harga yang volatil dengan target maksimal Rp4 triliun. Buyback saham tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan dalam POJK No. 2/2013 dan SEOJK No. 3/2020 yang menyebutkan bahwa saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% dari modal disetor dan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% dari modal disetor perseroan. Aksi korporasi itu dilakukan saat harga saham ADRO merosot 23,4% year-to-date ke level Rp2.950 pada perdagangan kemarin. Untuk menopang buyback bernilai triliunan rupiah itu, ADRO ditopang oleh kas dan setara kas yang mencapai US$3,35 miliar per 30 September 2022. Manajemen ADRO menambahkan buyback saham akan menggunakan dana dari kas internal ADRO karena saat ini perseroan memiliki permodalan dan arus kas yang baik dan cukup untuk membiayai seluruh kegiatan usaha dan operasional, belanja modal serta buyback saham. “Kami mengharapkan buyback memberikan tingkat pengembalian yang baik bagi pemegang saham sehingga harga saham ADRO dapat mencerminkan fundamental perusahaan,” kata Head of Corporate Communication Adaro Energy Febriati Nadira, Rabu (15/2). Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) juga mengumumkan akan menggelar pembelian saham publik. BBNI yang menargetkan buyback sebanyak-banyaknya Rp905 miliar mengemukakan aksi korporasi ini dilakukan untuk mengimbangi tekanan jual di pasar saham. Research and Consulting Manager Infovesta Kapital Advisori Nicodimus Kristiantoro mengatakan valuasi yang rendah memang menjadi salah satu pertimbangan utama yang melandasi aksi buyback emiten. Sebagai contoh, valuasi ADRO terbilang rendah jika dibandingkan dengan rata-rata emiten energi lainnya.

Pemerintah dan DPR menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang dibayar jemaah haji tahun ini rata-rata sebesar Rp49,81 juta atau melonjak 24,8% dari tahun sebelumnya rata-rata sebesar Rp39,88 juta. Wakil Ketua Komisi VIII DPR sekaligus Ketua Panja BPIH Marwan Dasopang mengatakan, dengan kesepakatan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) itu, biaya ditanggung jemaah pada tahun ini sekitar 55,3% dari total biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 sebesar Rp90,05 juta.Adapun, sebanyak 44,7% atau Rp40,23 juta akan ditalangi oleh subsidi yang berasal dari nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dirjen Penyelenggaraan Haji Kemenag Hilman Latief menyampaikan rerata biaya sebesar Rp90,05 juta didapat setelah mengombinasikan dengan harga terbaru maupun layanan Masyair untuk tahun ini. “Setelah kami kombinasikan dengan harga terbaru maupun layanan untuk tahun ini, maka biaya BPIH yang dirumuskan oleh pemerintah adalah Rp90,05 juta,” kata Hilman. Dengan berbagai pertimbangan, Kemenag memutuskan untuk menambah jatah konsumsi menjadi 4 kali untuk 2 hari jelang Armuzna, sehingga jika di total konsumsi yang didapatkan adalah sebanyak 44 kali di Mekkah.