Ekonomi
( 40789 )Investasi UMK dan Alarm Kerja Layak
Pada konferensi pers pemaparan realisasi investasi triwulan IV-2022 yang digelar akhir Januari 2023 lalu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membuka data nilai investasi dan tingkat penyerapan tenaga kerja di usaha mikro kecil atau UMK. Tahun lalu, UMK yang mendapat nomor induk berusaha (NIB) mencapai 1,8 juta pelaku usaha dengan total nilai investasi Rp 318,6 triliun. Meskipun dari segi nilai masih jauh di bawah capaian investasi jumbo yang Rp 1.207,2 triliun, dampak penciptaan lapangan kerja yang dibawa oleh investasi UMK jauh lebih besar, yakni sampai enam kali lipat melebihi investasi menengah-besar. Kementerian Investasi mencatat, sepanjang 2022, investasi UMK mampu menyerap tenaga kerja 7,6 juta orang, jauh di atas jumlah penyerapan tenaga kerja investasi menengah-besar, yaitu 1,3 juta orang. Dampak investasi terhadap penciptaan lapangan kerja akhir-akhir ini memang semakin memprihatinkan. Pada tahun 2013, investasi Rp 1 triliun menyerap hingga 4.594 orang tenaga kerja. Pada 2021 dan 2022, investasi yang sama hanya bisa menyerap 1.340 orang dan 1.081 orang.
Sekilas, menjamurnya wirausaha baru, meningkatnya investasi mikro-kecil, serta banyaknya lapangan kerja di sektor UMK itu terkesan positif karena bisa membantu mengatasi problem pengangguran. Meski demikian, ”tanggung jawab” penyerapan tenaga kerja yang bergeser dari investasi besar ke UMK perlu dipandang sebagai alarm peringatan. Perekonomian yang terlalu bergantung pada UMK menunjukkan realita sosial ekonomi yang rapuh. Mengutip pengajar ekonomi Universitas Parahyangan dan peneliti AKATIGA, Indrasari Tjandraningsih, dalam penelitiannya ”Pekerja Informal dan Reformasi Kebijakan Ketenagakerjaan di Indonesia” (2021), pekerja UMK dan informal memiliki karakteristik pendidikan dan keterampilan yang lebih ren dah, serta kondisi dan perlindungan kerja lebih buruk daripada pekerja formal. Tingginya tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor UMK serta rendahnya penciptaan lapangan kerja lewat investasi besar seharusnya bukan hal yang dibanggakan. Mengutip kajian ”Pathways to Middle Class Jobs in Indonesia” oleh Bank Dunia pada 2021, kondisi itu bahkan bisa kian mempersulit Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. (Yoga)
99 PLTU Memulai Perdagangan Karbon
Kementerian ESDM meluncurkan skema perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik sebagai upaya menurunkan emisi gas rumah kaca. Untuk tahap I pada 2023, perdagangan karbon secara langsung dilakukan oleh 99 PLTU berbasis batubara dari 42 perusahaan dengan kapasitas total 33,6 gigawatt. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Priharto Dwinugroho, di sela-sela peluncuran perdagangan karbon subsektor pembangkit listrik, di Jakarta, Rabu (22/2) mengatakan, setiap pembangkit memiliki nilai batas atas (cap) emisi yang berbeda-beda dan telah ditentukan.
Dalam pelaksanaannya, pembangkit dengan emisi di atas cap berarti defisit, sedangkan pembangkit dengan emisi di bawah cap berarti surplus. Dalam perdagangan karbon, pembangkit defisit membeli emisi dari pembangkit surplus. Dari 99 PLTU, ada 500.000 ton CO2 ekuivalen (CO2e) emisi yang akan di perdagangkan atau yang surplus pada 2023. Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK Wahyu Marjaka mengemukakan, secara nasional, subsektor pembangkit listrik/PLTU (sektor energi) menjadi yang pertama memulai perdagangan karbon. Pihaknya mengapresiasi dan nantinya disusul sektor-sektor lainnya. (Yoga)
Jateng Targetkan Gaet Investasi Rp 65,7 Triliun
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya menggenjot capaian investasi untuk meningkatkan perekonomian di wilayahnya. Tahun ini, nilai investasi yang ditargetkan sebesar Rp 65,7 triliun. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jateng Ratna Kawuri saat dihubungi, Rabu (22/2), optimistis target itu tercapai. (Yoga)
Pembiayaan Investasi 2023 Capai Rp 176,3 Triliun
Pembiayaan investasi pemerintah tahun ini masih diprioritaskan ke sektor infrastruktur. Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menyiapkan dana pembiayaan investasi tahun ini sebesar Rp 176,3 triliun.
Dari total pembiayaan tersebut, sebanyak Rp 85,3 triliun atau 48,5% akan disalurkan untuk proyek infrastruktur. "Jadi itu anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KITA, Rabu (22/2).
Pembiayaan investasi kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tahun ini ditargetkan bisa membiayai 229.000 unit rumah. Pembiayaan lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi MBR ini mencapai Rp 26,21 triliun.
RHB Bidik 30 Waran Terstruktur Baru
RHB Sekuritas Indonesia terus menyuburkan pasar waran terstruktur. RHB Sekuritas membidik penerbitan 30 seri waran terstruktur baru sepanjang tahun ini.
Head Sales & Marketing Equity Derivative
RHB Sekuritas Steinly Atmanagara menyampaikan, target tersebut menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan transaksi waran terstruktur di Indonesia. Antusiasme pasar pun terbilang besar terhadap instrumen ini.
Waran terstruktur baru resmi meluncur sejak 19 September 2022, dengan penerbitan seri secara bertahap. Artinya, hasil itu diperoleh dalam waktu sekitar tiga bulan, dengan total waran terstruktur yang diperdagangkan baru 13 seri.
Rata-rata nilai transaksi waran terstruktur tahun lalu sebesar Rp 48 miliar per bulan. Dengan target 30 seri baru yang akan diterbitkan, maka rata-rata transaksi bulanan waran terstruktur tahun ini diestimasikan mencapai Rp 300 miliar per bulan.
Dus, transaksi waran terstruktur pun diproyeksikan tumbuh menjadi 0,1% - 0,2% dari total transaksi bursa hingga tutup tahun 2023.
Kebijakan Moneter Berubah, Transaksi Valas di ICDX Marak
Transaksi di Bursa Berjangka Komoditi dan Derivatif alias Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) pada awal tahun ini meningkat. Foreign exchange menjadi komoditas yang paling ramai diperdagangkan di ICDX selama Januari 2023.
Research & Development ICDX Revandra Aritama mengatakan, mata uang asing bergerak fluktuatif di awal tahun ini. Gejolak valuta asing cukup tinggi karena kebijakan moneter berbagai negara banyak mengalami perubahan.
Per Januari 2023, nilai transaksi ICDX tumbuh 10,4% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022 menjadi Rp 8 triliun. "Transaksi multilateral mencatatkan 135.631 lot," jelas Revandra, kepada KONTAN.
Komoditas lain yang nilai transaksinya meningkat adalah minyak mentah, dan emas. Revandra mengatakan, belum bisa menyebutkan angka pasti nilai transaksi per komoditas.
Namun, dia memproyeksikan, di tahun 2023, volume transaksi perdagangan berjangka komoditi mencapai 10 juta lot di 2023.
Perbankan Syariah Perkuat Posisi di Tengah Persaingan yang Kian Ketat
Bisnis bank syariah semakin semarak. Terlebih lagi langkah konsolidasi beberapa bank syariah maupun aksi
spin off
sejumlah unit usaha syariah (UUS) mampu menciptakan daya saing bank syariah terhadap bank konvensional.
Terbaru, PT Bank Sinarmas Tbk (BSIM) telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk
spin off
UUS Bank Sinarmas menjadi bank umum syariah (BUS) bersama-sama dengan PT Sinar Mas Multiartha Tbk dan PT Asuransi Sinar Mas.
Bank syariah anyar ini diberi nama PT Bank Nano Syariah. Nilai transaksi pendirian BUS itu sebesar Rp 510 miliar dengan tujuan transaksi penyetoran modal dan akan menjadi pengurangan modal inti bagi Bank Nano Syariah.Tujuan
spin off
itu untuk menciptakan industri perbankan syariah nasional yang stabil dan berdaya saing.
Direktur Bank Permata Syariah sekaligus Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Herwin Bustaman menjelaskan, BUS & UUS memiliki segmen nasabah yang jelas berbeda. Maka, dua model bisnis yang ada saat ini masih akan terus saling melengkapi dan berkontribusi dalam mengembangkan perbankan syariah.
Investree Spin Off Unit Usaha Syariah
Investree Group mengumumkan bahwa seluruh kegiatan operasional usaha syariah milik PT Investree Radhika Jaya atau Investree telah dihentikan secara resmi sejak bulan Januari 2023.
Co-Founder & CEO Investree Adrian Gunadi mengatakan, penutupan operasional ini dikarenakan Investree Group sedang dalam proses membuat perusahaan atau entitas lain (
spin-off
) untuk layanan keuangan berbasis syariah tersebut.
KERJA SAMA STRATEGIS INDONESIA–CHINA
Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri China Qin Gang, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/2). Pada pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa kerja sama strategis yang perlu ditingkatkan oleh kedua negara, yakni penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, pembangunan green industrial park di Kalimantan, pembangunan Ibu Kota Nusantara, hingga industri penghiliran.
Perry Warjiyo Calon Tunggal Gubernur BI
Presiden Jokowi secara resmi telah mengajukan Perry Warjiyo sebagai calon tunggal Gubernur BI periode 2023-2028 ke DPR. Surat presiden ke DPR tersebut dikirimkan pada Rabu (22/2). ”Ya, ya, sudah dikirim ke DPR, Pak Perry,” ujar Mensetneg Pratikno saat dikonfirmasi Kompas,Rabu, di Jakarta. Sekretariat DPR telah menerima surat tersebut pada Rabu siang. Karena saat ini DPR sedang reses, surat tersebut akan dibacakan pimpinan DPR saat Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang pada pertengahan Maret 2023. Berdasarkan UU No 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang juga mengatur tentang BI, Presiden sebenarnya dapat mengajukan sebanyak-banyaknya tiga calon Gubernur BI untuk diseleksi oleh DPR. Sejak berdiri pada tahun 1953, belum ada gubernur BI yang menjabat selama dua periode atau selama sepuluh tahun. Perry, yang menjabat Gubernur BI sejak 2018, berpeluang besar memegang jabatan tersebut selama dua periode.
Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengatakan, sejauh ini kinerja BI yang dipimpin Perry sudah baik dalam menjalankan fungsinya untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas nilai tukar. Namun, ke depan, menurut Piter, BI perlu melakukan langkah terobosan agar perekonomian Indonesia dapat bertumbuh lebih optimal ke depan. Ia mengatakan, salah satu pekerjaan rumah BI yang sudah menahun, tetapi tidak juga terselesaikan adalah mengoptimalkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, khususnya transmisi suku bunga. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, BI juga harus bersiap menghadapi tantangan ke depan, yakni digitalisasi sistem keuangan, makin marak dan berkembangnya pemanfaatan aset kripto perlu jadi perhatian bank sentral. Inisiatif pengembangan mata uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency/CBDC) atau Rupiah Digital jadi solusi tepat pada masa mendatang. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









