Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Pembentukan satgas itu tertuang dalam Kepres No 9 Tahun 2023 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 14 April 2023. Satgas dibentuk dengan menimbang hasil audit, yakni masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak. Satgas tersebut diketuai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Sejumlah kalangan mengapresiasi pembentukan satgas itu. Mereka juga berharap agar sejumlah program konkret dilahirkan untuk merampungkan masalah-masalah terkait tata kelola industri sawit.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, Selasa (18/4) mengatakan, ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan terkait dengan tata kelola  industri sawit. Pertama, perbaikan data lahan hak guna usaha (HGU) kelapa sawit. ”Upaya itu penting guna menertibkan perusahaan-perusahaan yang menanam kelapa sawit melebihi HGU yang telah diberikan. Langkah tersebut dapat menekan menjamurnya lahan sawit ilegal,” katanya ketika dihubungi di Jakarta. Bhima mencontohkan kasus PT Duta Palma Group yang mengelola lahan sawit secara ilegal di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Hal itu membuat keuangan dan perekonomian negara merugi Rp 39,7 triliun. Perusahaan tersebut juga tidak membayar kewajiban kepada negara pada periode 2004-2022 sehingga negara merugi Rp 2,6 triliun dan 4,9 juta USD. Kewajiban yang harus dibayarkan itu adalah dana reboisasi, provisi sumber daya hutan, kompensasi penggunaan kawasan hutan, dan denda. (Yoga)

Hingga Selasa (18/4/2023), 72 perusahaan di Kota Magelang, Jawa Tengah, telah membayarkan tunjangan hari raya (THR) Lebaran kepada 5.352 pekerja. Total THR yang dibayarkan Rp 13.275.932.560. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Wawan Setiadi mengatakan, kendati tidak bisa memastikan semua pekerja mendapatkan besaran THR sesuai aturan berlaku, pembayaran THR berlangsung baik dan kondusif. (Yoga)

Aktivitas bederma masyarakat meningkat selama Ramadan dan Idul Fitri. Potensi penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf) pun selalu berlipat setiap tahun, dengan porsi yang lebih besar dibanding bulan-bulan selain Ramadan. Baznas mencatat perolehan zakat, infak, sedekah, dan wakaf biasanya meningkat tiga hingga empat kali lipat saat Ramadan. Pada bulan suci tersebut, Baznas dapat mengumpulkan sekitar 40 % dari target tahunan penghimpunan ziswaf. Pimpinan Baznas Bidang Pengumpulan, Rizaludin Kurniawan, menuturkan pada tahun ini lembaganya menargetkan total pengumpulan zakat, infak, dan sedekah secara keseluruhan mencapai Rp 815 miliar. Saat Ramadan, target dana yang dikumpulkan sebesar Rp 301,45 miliar. Pada 2022, total penghimpunan zakat, infak, dan sedekah secara keseluruhan Rp 638,93 miliar, dengan perolehan saat Ramadan sebesar Rp 268,80 miliar.

“Pertumbuhan penghimpunan dana setiap tahunnya sekitar 8-10 %,” ujarnya kepada Tempo, Kamis pekan lalu, 13 April 2023. Meski pandemi melanda, Rizal berujar, tren bersedekah masyarakat tak pernah kendur. Jumlah penghimpunan dana Baznas terus naik. Dari Rp 386,60 miliar pada 2020, penghimpunan dana Baznas meningkat menjadi Rp 516,74 miliar pada 2021 dan Rp 638,83 miliar pada 2022. “Selain motivasi agama, ada banyak motivasi masyarakat untuk bederma dan membantu sesamanya tanpa melihat pengaruh krisis ekonomi sekalipun,” katanya. Kebijakan pemerintah mendorong ASN mengeluarkan zakat melalui Baznas ikut menguatkan basis penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara tahunan. Menurut Rizal, saat ini penyaluran zakat ASN, pegawai BUMN, hingga TNI/Polri melalui Baznas semakin intensif dan berdampak positif pada penghimpunan dana. “Di daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota juga serempak mengimbau penyaluran zakat ke Baznas daerah.”  (Yetede)

Platform dompet digital (e-wallet) dinilai berperan penting dalam upaya menghimpun zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf). Perkembangan teknologi menjadikan layanan pembayaran ziswaf melalui dompet digital terus meningkat porsinya dari tahun ke tahun lewat kerja sama dengan lembaga amil zakat untuk penyalurannya. Salah satu penyelenggara dompet digital, DANA, mencatat preferensi masyarakat untuk menyalurkan donasi dan sedekah secara daring semakin bertambah pesat, khususnya pada Ramadan dan Idul Fitri.

Bahkan, pada tahun ini, potensi pertumbuhannya diperkirakan mencapai lebih dari dua kali lipat dibanding tahun lalu. Chief of Product DANA Indonesia, Rangga Wiseno, menuturkan seluruh pengguna DANA dapat menyalurkan zakat, infak, sedekah, wakaf, hingga kurban melalui aplikasi, bekerja sama dengan Dompet Dhuafa. “Integrasi ini memungkinkan pengguna menyalurkan zakatnya dengan aman, cepat, dan mudah,” katanya kepada Tempo, kemarin, 18 April 2023. Untuk pembayaran zakat, pengguna tak hanya dapat menunaikan zakat fitrah, tapi juga zakat profesi melalui aplikasi DANA. (Yetede)

Rapat Dewan Gubernur BI pada 17-18 April 2023 memutuskan mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 5,75 %; suku bunga Deposit Facility 5 %, dan suku bunga Lending Facility 6,5 %. Tingkat suku bunga acuan BI terakhir naik pada Januari lalu. Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan tingkat suku bunga acuan sebesar 5,75 % cukup untuk mengarahkan inflasi inti ke dalam kisaran 3 plus minus 1 % sepanjang 2023. Bank sentral juga menargetkan inflasi indeks harga konsumen (IHK) dapat kembali ke dalam sasaran 3 plus minus 1 persen lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. "Stabilisasi nilai tukar rupiah juga terus diperkuat guna mengendalikan inflasi barang impor dan memitigasi dampak ketidakpastian pasar keuangan global terhadap nilai tukar rupiah," ujar Perry dalam konferensi pers, kemarin.

Secara umum, Perry menambahkan, tekanan inflasi di Tanah Air terus menurun sehingga mendukung stabilitas perekonomian. Inflasi IHK secara bulanan tercatat 0,18 %, lebih rendah dari pola historisnya pada periode awal Ramadan. Dengan demikian, inflasi IHK secara tahunan turun dari level bulan sebelumnya sebesar 5,47 % menjadi 4,97 %. BI mencatat inflasi inti tahunan Maret 2023 terus melambat dari 3,09 % menjadi 2,94 %. Pergerakan itu dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi dan tekanan inflasi dari barang impor yang menurun serta pasokan agregat yang memadai dalam merespons kenaikan permintaan barang dan jasa. (Yetede)

KPK dan sejumlah organisasi masyarakat sipil sejak lama menyoroti besarnya potensi korupsi dalam tata kelola bisnis pertambangan. Perizinan ekspor hasil tambang dinilai menjadi salah satu celah praktik lancung tersebut. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan celah korupsi di pertambangan berkutat pada tiga masalah krusial di sektor usaha ini, yaitu kepatuhan perpajakan, pemenuhan kewajiban pasokan pasar dalam negeri atau domestic market obligation (DMO), dan legalitas area tambang. Besarnya potensi korupsi di tiga urusan tersebut, kata dia, selama ini disebabkan oleh tak adanya pengintegrasian database ke dalam satu sistem tata kelola pertambangan.

Pahala mencontohkan, Kementerian ESDM semestinya sejak lama mengintegrasikan data izin usaha pertambangan (IUP) yang berstatus clean and clear dengan data lain, seperti nama pemegang izin, peta izin, cadangan tambang, realisasi produksi, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Namun, karena antara data satu dan lainnya tidak sinkron, kata Pahala, celah korupsi pun menganga. “Selama ini tata kelolanya tidak jelas. Anggarannya, pengawasannya, dan integrasi datanya juga tidak jelas karena Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara nyaman (merasa) enggak perlu integrasi,” kata Pahala kepada Tempo, Senin, 17 April lalu. (Yetede)

Nilai ekspor Indonesia bulan Maret 2023, year on year (yoy), anjlok 11,33% menjadi US$ 23,5 miliar. Ini merupakan kontraksi pertama ekspor Indonesia dalam 2,5 tahun terakhir. Kontraksi ekspor terutama dipicu anjloknya ekspor industri pegolahan sebesar 13,67%, yoy. Ekspor industri pengolahan selama Maret 2023 sebesar US$ 16,62 miliar atau 70,7% terhadap total ekspor periode tersebut.  “Meskipun secara bulanan nilai ekspor mengalami kenaikan, namun secara tahunan nilai ekspor mengalami penurunan signifikan pada Maret 2023 yaitu 11,33%, setelah terus mengalami perlambatan sejak pertengahan tahun 2022,” ujar Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Imam Machdi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (17/20).

Kontraksi ekspor secara year on year terakhir terjadi pada Oktober 2020 sebesar 3,29%. Secara year on year, data BPS menyebutkan, nilai ekspor Maret 2022 tercatat masih tumbuh 44,02% sedangkan, Maret 2021 meningkat 31,12%. “Semantar dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekspor periode Maret memang selalu mengalami peningkatan secara month to month (mtm). Namun, pertumbuhan Maret 2023 tidak setinggi pada tahun 2022 dan 2021,” kata Imam. Pada Maret 2023, partumbuhan nilai ekspor tercatat 9,89% (mtm), jauh di bawah periode Maret 2022 yang 29,43% (mtm) dan Maret 2021 yang 20,60% (mtm). Tak hanya industri pengolahan, kontraksi nilai ekspor juga menimpa minyak dan gas/migas (4,76%); pertanian, kehutanan, dan perikanan (12,03%); serta tambang dan lainnya (4,63%). (Yetede)

Musim mudik Lebaran tiba. Ada 123,8 juta orang yang siap melakukan perjalanan mudik Lebaran ke kampung halaman masing-masing. Jumlah ini naik 47% dibanding Lebaran 2022 yang mencapai 85,5 juta orang. Angka pemudik ini terbilang tinggi, sepanjang sejarah. Tak pelak, Presiden Joko Widodo berkali-kali mengingatkan agar semua pihak yang terlibat baik di pemerintah pusat hingga daerah mengantisipasi dan menyiapkan matang atas lompatan jumlah pemudik. Ini pula yang diyakini akan memantik efek ekonomi dan efek gulir yang lebih besar. Sektor riil jauh-jauh sudah memacu bisnisnya, pun dengan infrastruktur berupa perbaikan jalan-jalan, bandara, pelabuhan, hingga terminal. Tak cuma itu saja. Tradisi mudik juga bisa mempercepat redistribusi ekonomi dari pusat-pusat kota ke daerah serta memberikan manfaat bagi ekonomi desa. Wajar jika efek ekonomi dari transaksi langsung maupun tidak langsung diprediksi bisa sampai ratusan triliun. "Kami melihat, mudik ini sebagai potensi momentum pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Kacaribu, Senin (17/4). Hitungan Kemkeu, perputaran uang kartal selama periode Lebaran 2023 akan tumbuh 15%. Untuk mengantisipasi kebutuhan uang, Bank Indonesia (BI) menyiapkan Rp 195 triliun uang layak edar, naik 8,27% dari jumlah yang disiapkan BI pada Lebaran 2022. Pulau Jawa masih mendominasi kebutuhan uang selama Ramadan dan Idul Fitri. Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang menyebut, perputaran uang didominasi di Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Banten, dan Jabodetabek sebesar 62,5%, dengan jumlah pemudik 77,3 juta orang.

Kendati otoritas pajak sempat menjadi sorotan terkait kasus oknum mantan pejabat pajak yang menyalahgunakan wewenangnya, realisasi penerimaan pajak masih menunjukkan hasil positif hingga kuartal I-2023. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak hingga Maret 2023 sudah tembus Rp 432,25 triliun. Hasil tersebut tumbuh 33,78% dibandingkan periode serupa tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, hasil penerimaan pajak tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Antara lain harga komoditas yang mulai normal setelah sebelumnya mengalami booming komoditas. Dari total penerimaan pajak tersebut, bendahara negara ini merinci, untuk Pajak Penghasilan (PPh) non migas tercatat Rp 225,95 triliun atau sudah 25,86% dari target tahun ini. Pencapaian ini berhasil tumbuh 31,03% ketimbang periode sama tahun lalu. Sementara penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan PPnBM kuartal I-2023 tercatat Rp 185,70 triliun, atau 24,99% dari target. Realisasi ini juga tumbuh 42,37% yang didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi. Kemudian, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya juga mengalami pertumbuhan sebesar 25,24% yang sebesar Rp 2,87 triliun. Realisasi PBB dan pajak lainnya ini juga telah mencapai 7,16% dari target. Pengamat pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengatakan, perluasan basis pajak ini perlu segera dikerjakan pemerintah, sehingga bisa menambah potensi penerimaan negara.

Berkah bulan suci Ramadan akan terlihat di kinerja sejumlah emiten. Ada beberapa sektor yang mendapat kenaikan permintaan di momentum lebaran ini, yaitu sektor barang konsumsi, poultry, ritel, transportasi dan jalan tol. Senior Information Investment Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan, kenaikan permintaan yang terjadi selama lebaran ini akan tercermin pada laporan keuangan kuartal kedua mendatang. Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas Cheril Tanuwijaya mengatakan, di antara sektor-sektor tersebut, emiten barang konsumsi yang akan memperoleh keuntungan paling tebal. Alasannya, permintaan kebutuhan primer yang meningkat di masa Ramadan dan lebaran. Senior Research Analyst Reliance Sekuritas Lukman Hakim menuturkan, pelaku pasar juga tampak melakukan rotasi sektor dan menyasar sejumlah emiten yang dapat berkah Ramadan. Ambil contoh PT Jasa Marga Tbk (JSMR), PT Mitra Adi Perkasa Tbk (MAPI), PT Segar Kumala Indonesia Tbk (BUAH), dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP). Ini tercermin dari kenaikan harga sahamnya sebulan terakhir.