Pemerintah telah memperluas penerima subsidi Rp 7 juta untuk pembelian motor listrik dengan bermodalkan nomor induk kependudukan (NIK). Kebijakan ini membawa dampak bervariasi bagi saham-saham emiten yang terkait dengan produk dan komponen motor listrik. Kemarin (31/8), saham PT NFC Indonesia Tbk (NFCX) menguat 9,65% ke Rp 6.250. Namun saham PT Gaya Abadi Sempurna Tbk (SLIS) kendati sempat menguat, malah ditutup melemah 4,93% menjadi harga Rp 135. Begitu juga PT Indika Energy Tbk (INDY), yang punya lini bisnis kendaraan listrik, di akhir perdagangan malah turun 1,48% menjadi Rp 2.000. Sedangkan emiten komponen otomotif seperti PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) juga turun 1,23% ke harga 3.200. Begitu juga PT Dharma Polimetal Tbk (DRMA), melemah 4,55% ke harga Rp 1.470. Research Analyst Erdikha Elit Sekuritas, Ika Baby Fransiska mengamati perluasan subsidi menjadi angin segar untuk menghidupkan permintaan motor listrik, suku cadang atau produk penunjangnya. Head of Research Mega Capital Sekuritas, Cheril Tanuwijaya mengingatkan, kebijakan subsidi pemerintah untuk pembelian motor listrik berpotensi hanya menjadi sentimen sesaat. Pelaku pasar perlu mewaspadai fluktuasi saham. Namun, momentum ini bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek.

Emiten properti PT Ciputra Development Tbk (CTRA) berpeluang membukukan kinerja positif di tahun ini, baik dari segi pendapatan maupun laba bersih. Analis Henan Putihrai Sekuritas, Jono Syafei mengatakan, hal ini seiring dengan musim serah terima properti yang sudah terjual saat diluncurkan dua tahun lalu. CTRA mencatatkan marketing sales Rp 5,1 triliun pada semester 1 2023, nilai paling besar di antara emiten properti lain. "Realisasi ini menunjukkan kinerja CTRA akan kuat ke depannya," kata Jono, Kamis (31/8). Dibanding emiten properti lain, CTRA unggul karena memiliki neraca keuangan sehat, landbank yang tersebar di seluruh Indonesia, dan menggunakan skema kerja sama operasi untuk mengembangkan proyeknya. Alhasil, risiko dan modal kerja yang dikeluarkan CTRA lebih rendah. Dalam riset 2 Agustus 2023, Analis Maybank Sekuritas Jeffrosenberg Chenlim dan William Jefferson W. memprediksi, marketing sales CTRA akan lanjut bertumbuh pada semester II 2023. CTRA berencana untuk meluncurkan dua proyek besar pada separuh kedua tahun ini. Berdasarkan riset 11 Juli 2023, Analis Sucor Sekuritas, Benyamin Mikael mengatakan, CTRA berencana meluncurkan proyek residensial baru pada separuh kedua 2023 dengan potensi marketing sales Rp 1,3 triliun. Ini termasuk CitraLand Sampali Kota Deli Megapolitan dengan target Rp 450 miliar, Citra City Sentul Rp 400 miliar, CitraGarden Serpong-Diandre Cluster Rp 500 miliar. Di samping itu, CTRA akan berpartisipasi dalam proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk pengembangan properti terintegrasi. Mulai dari perumahan, hotel, lapangan golf, MICE, dan kebun raya. "Kami melihat hal tersebut akan berdampak karena dapat mendorong marketing sales dan recurring income di masa depan," ucap Benyamin.

Simpanan nasabah di perbankan mengalami penurunan dari akhir tahun lalu. Penurunan terjadi pada kelompok nominal Rp 200 juta ke bawah dan simpanan nominal Rp 5 miliar ke atas. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), total simpanan di perbankan mencapai Rp 8.087 triliun per Juni 2023, turun 1,4% dari akhir tahun lalu. Namun, secara tahunan, jumlah simpanan masih naik 5,3%. Herman Suheru, Direktur Group Riset LPS, mengatakan, penurunan simpanan nasabah bukan lantas berarti ekonomi sedang tidak baik. "Terdapat beberapa penyebab. Salah satunya karena kondisi pandemi telah usai. Sebelumnya banyak nasabah menyimpan uangnya di bank, tapi  kini mereka kembali konsumtif," jelas Herman pada KONTAN, belum lama ini. Herman menjelaskan, mayoritas simpanan dengan nominal di atas Rp 5 miliar di perbankan berasal dari korporasi. Porsinya lebih dari 60%. Penurunan simpanan Rp 5 miliar ke atas menunjukkan korporasi kembali aktif ekspansi usaha dengan memakai dana simpanan di bank. Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menambahkan, simpanan nasabah turun juga karena pergerakan ekonomi yang belum kuat, sehingga dana simpanan tergerus. Apalagi, harga komoditas, sebagai salah satu penopang ekonomi dalam negeri, mengalami penurunan harga. Selain itu, menurut Trioksa, terjadi peralihan simpanan bank ke instrumen investasi non bank yang memberi imbal hasil lebih besar, seperti obligasi dan reksadana. Sedangkan sentimen tahun politik menurutnya belum ada kaitan dengan penurunan simpanan nasabah di bank. Senada, pengamat ekonomi dan pasar modal Budi Frensidy menyampaikan, simpanan nasabah tajir yang menurun sangat mungkin karena mereka memindahkan dananya ke instrumen investasi lain yang memberikan imbal hasil lebih tinggi.

Meski secara bertahap berhasil merebut kendali inflasi, otoritas moneter dan pemerintah tetap harus berjibaku menjaga stabilitas indeks harga konsumen (IHK) pada sisa tahun ini dan warsa mendatang. Pasalnya masih bertebaran kerikil penghambat stabilisasi inflasi yang tak boleh diabaikan. Misalnya anomali cuaca yang mengoyak harga pangan, serta kenaikan output maufaktur.El Nino yang melanda Tanah Air terbukti menjadi penggerak harga pangan strategis. Tak pelak, inflasi harga bergejolak pun diestimasi menanjak.Demikian pula output manufaktur yang diprediksi terus meningkat setelah pelaku industri menaikkan harga jual sebagai imbas dari biaya impor bahan baku yang kian mahal.Konsensus ekonom yang dihimpun Bloomberg pun memperkirakan inflasi Agustus 2023 lebih tinggi dengan estimasi rata-rata 3,33% (year-on-year/YoY), di atas Juli yang hanya 3,08%.Situasi tak kalah menantang juga berpotensi terjadi pada 2024 menyusul digelarnya pemilihan umum (Pemilu) yang akan mengungkit konsumsi sehingga memberikan efek di sisi permintaan.Apalagi, target inflasi 2024 terbilang ambisius, yakni 2,8% sebagaimana disepakati pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2024.Presiden Joko Widodo, pun menyadari betul bahwa intaian inflasi masih belum sepenuhnya meninggalkan Tanah Air. Sebaliknya, bayang-bayang lesatan inflasi muncul dari terhambatnya distribusi barang di level global, penguatan dolar Amerika Serikat (AS), dan ketegangan Rusia-Ukraina.Sejalan dengan itu, Presiden meminta otoritas fiskal dan moneter untuk melanjutkan sinergi serta bauran kebijakan sehingga pengendalian inflasi tidak mengorbankan laju ekonomi. "Jadi [harus] kombinasi antara moneter, fiskal, dan juga pengecekan di lapangan secara langsung," kata Kepala Negara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, Kamis (31/8). Dari sisi moneter, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, mengatakan bank sentral terus melakukan bauran kebijakan. Dia menambahkan, kenaikan suku bunga acuan hanya satu dari sederet siasat yang disiapkan otoritas moneter. Strategi lain adalah stabilisasi rupiah agar tak membebani inflasi impor. Adapun dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan inflasi di Indonesia dikendalikan dengan stabilisasi harga melalui subsidi dan intervensi pasar, termasuk memastikan anggaran stok beras Bulog memadai. Sementara itu, kalangan ekonom memandang tekanan inflasi lebih bersumber dari faktor eksternal, terutama penguatan dolar AS dan distribusi barang di pasar dunia. Sebab, penguatan dolar AS mendorong pembengkakan biaya produksi yang pada gilirannya bakal dibebankan ke konsumen.

Sektor energi dan sumber daya mineral khususnya di pertambangan masih menghadapi beragam tantangan yang tidak mudah. Salah satu isu yang mencuat adalah mendorong pengusaha tambang untuk meningkatkan komitmen terhadap proses reklamasi lahan bekas tambang. Dari tahun ke tahun, persoalan reklamasi menjadi pekerjaan rumah yang belum juga tertunaikan. Akibatnya, kondisi lingkungan wilayah sekitar pertambangan menjadi taruhannya. Padahal, kegiatan reklamasi tambang merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan setelah melakukan penambangan sesuai dengan izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Hal ini dibuat ketika perusahan mengajukan izin usaha pertambangan (IUP). Selama ini, pertambangan dilihat sebagai aktivitas bisnis yang sangat kompleks, rumit, dan sarat risiko. Kegiatan pertambangan juga memiliki daya ubah lingkungan yang begitu besar, sehingga memerlukan perencanaan total yang matang. Perencanaan aktivitas pertambangan sejak awal sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan sekaligus pengembangan pegawai dan masyarakat sekitar tambang. Selain itu, pengelolaan lingkungan harus berjalan seiring dengan operasional tambang. Dengan demikian, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tambang tidak meninggalkan persoalan pada kemudian hari. Proses rehabilitasi atau reklamasi lahan pascatambang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata guna lahan. Selain itu, reklamasi lahan pasca tambang terkait dengan upaya konservasi untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari potensi bahan galian.

Industri pembiayaan atau multifinance di Tanah Air mampu menjaga tingkat efisiensi bisnis yang tecermin dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Bisnis pembiayaan sempat mencatat rasioa beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) hingga di atas 90% pada 2020 atau saat pandemi Covid-19. Kala itu, kenaikan BOPO juga disertai dengan naiknya nonperforming finance (NPF) di industri pembiayaan yang menyentuh angka di atas 5%. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, BOPO di industri pembiayaan sampai dengan Juni 2023 tercatat 77,85%. Angka itu lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama 2022 di level 78,26%. Menurut Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno, ada sejumlah faktor yang memengaruhi rasio BOPO, salah satunya naiknya rasio NPF lantaran perusahaan pembiayaan yang mengerek pencadangan. “Tapi, kami melihat BOPO turun dengan sangat baik daripada saat Covid-19 yang lebih dari mencapai 92% dan sekarang di angka 78%, itu di angka yang sangat-sangat baik,” ujar Suwandi saat dihubungi Bisnis, Kamis (31/8). Perusahaan pembiayaan PT Mandiri Utama Finance (MUF) mencatatkan tren penurunan rasio BOPO pada semester I/2023. Direktur Utama Mandiri Utama Finance Stanley S. Atmadja mengatakan rasio BOPO di MUF pada Desember 2022 berada di level 83,01% dan di Juni 2023 turun menjadi 77,44%. Hal yang sama juga disampaikan PT Mandiri Tunas Finance (MTF). Anak usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) itu juga mencatatkan penurunan BOPO menjadi sebesar 79% per Juni 2023 Direktur Mandiri Tunas Finance William Francis mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya menurunkan BOPO dengan menjaga kualitas kredit dan juga melakukan efisiensi biaya di beberapa segmen. Sementara itu, PT BCA Finance juga menyampaikan rasio BOPO perusahaan turun menjadi 36% per Juni 2023. Sementara itu, Presiden Direktur PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) Ristiawan Suherman menuturkan rasio BOPO sejauh ini masih terjaga dengan keberhasilan dalam menenkan pos-pos belanja.

Febri Hendri Antoni Arif, Juru Bicara Kementerian Perindustrian, mengatakan bahwa kondisi market global memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap manufaktur dalam negeri, karena 30% produk nasional masih dilempar ke pasar ekspor, sedangkan 70% sisanya diserap pasar domestik. “China memang itu harus kita perhatikan, dampaknya cukup besar, tapi industri manufaktur kita itu lebih banyak ke dalam negeri. Kita tetap mesti hati-hati ke depan,” katanya, Rabu (31/8). Meski masih menghadapi tantangan di pasar global, Febri menilai daya beli masyarakat masih terjaga. Hal tersebut tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang masih berada di level optimistis pada Juni 2023 mencapai 123,5. Di sisi lain, industri pengolahan nonmigas juga masih menunjukkan pertumbuhan positif, yakni sebesar 4,56%. Dari segi realisasi investasi, sektor industri berkontribusi 39,8% atau Rp270,3 triliun terhadap realisasi investasi semester I/2023 sebesar Rp687,7 triliun. Terdapat 16 subsektor industri yang mengalami ekspansi dengan kontribusi 82,7%. Tiga subsektor yang ekspansif yaitu kendaraan bermotor, alat angkutan lainnya, serta makanan dan minuman.

Penggabungan tiga maskapai pelat merah terus bergulir dengan target selesai paling telat awal tahun depan, meskipun masih diragukan efektivitasnya menekan biaya logistik Indonesia. Kabar terbaru rencana merger PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Citilink Indonesia, dan Pelita Air kembali disampaikan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Setelah mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis (31/8), menteri yang juga pemilik PT Adaro Energy Tbk. itu membeberkan skema merger untuk tiga maskapai penerbangan pelat merah. Menurutnya, Kementerian BUMN tetap mengarahkan ketiga maskapai itu sesuai dengan target pasarnya masing-masing. Garuda Indonesia akan tetap melayani segmen premium, Pelita Air melayani pasar medium, sedangkan Citilink akan melayani pasar tarif hemat atau low cost carrier (LCC). Rencananya, Erick mengungkap Garuda akan tetap berdiri sebagai satu entitas, sedangkan Citilink dan Pelita Air akan dilebur menjadi satu. Sejauh ini, skema peleburan Citilink dan Pelita Air masih terus dibahas dengan penetapan bentuk penggabungan kedua entitas itu bergantung kepada kajian pembukuan masing-masing perusahaan. Dengan skema melebur kedua maskapai itu, pemilik saham Pelita Air, PT Pertamina (Persero) akan memiliki sebagian kepemilikan pada Citilink. Namun, Erick tidak menyebutkan berapa porsi kepemilikan yang akan dipegang oleh Pertamina. Sejak awal, tujuan merger ketiga maskapai tersebut adalah untuk meningkatkan jumlah pesawat yang beroperasi di Indonesia. Direktur Utama PT Angkasa Pura (AP) I Faik Fahmi menilai rencana merger tiga maskapai itu tepat seiring dengan pertumbuhan industri aviasi pascapandemi. Menurutnya, pelaku industri aviasi, seperti maskapai perlu memperkuat diri agar dapat mengakomodasi pertumbuhan pergerakan penumpang, baik domestik maupun internasional. Faik menilai, merger Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air akan berimbas positif bagi operator bandara, termasuk AP I.  Sebaliknya, pemerhati penerbangan dari Jaringan Penerbangan Indonesia (Japri) Gerry Soejatman menilai merger ketiga maskapai itu tidak tepat. Alasannya, kondisi keuangan masing-masing maskapai yang berbeda. Gerry memaparkan kondisi finansial Garuda masih belum menunjukkan arah menjanjikan pasca-PKPU. Sebaliknya, Citilink Indonesia diprediksi juga mengalami kerugian.

Konsep hunian di Jawa Tengah mulai bertransformasi dengan tak hanya mengandalkan rumah tapak. Hunian vertikal justru dipandang menjadi solusi atas persoalan makin sempitnya lahan anyar di wilayah perkotaan. Opsi ini juga diyakini bakal jadi favorit generasi milenial yang mementingkan kenyamanan serta kemudahan transportasi dalam memilih hunian. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan perkotaan di Jawa Tengah terus berimbas pada backlog perumahan di wilayah ini. Data Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan bahwa backlog perumahan di Jawa Tengah pada 2023 telah mencapai angka 937.000 unit. Angka ini berada di atas nasional yang mencatatkan backlog di kisaran 700.000-800.000 setiap tahunnya.Ketua Forum Komunikasi Developer Jawa Tengah Andi Kurniawan mengaku tidak tahu persis mengenai penyebaran permintaan perumahan di wilayah Jawa Tengah. Namun, ia mengatakan bahwa terkait dengan backlog perumahan, pelaku usaha di wilayah ini tengah menghadapi sejumlah persoalan. Kondisi ini, imbuhnya, terjadi di Kabupaten Kendal dan juga beberapa daerah lainnya. Untuk itu, ia menilai bahwa peran serta pemerintah daerah diharapkan dapat memetakan kebutuhan perumahan hingga tingkat kabupaten dan kota.“Backlog itu kalau dihitung secara makro, tidak harus di kota besar. 

Ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus punya peran untuk mencari data yang lebih riil, supaya bisa ketemu data per kabupaten dan kota,” jelasnya.Keterlibatan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan perumahan rakyat juga disampaikan oleh Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR. Wacana rumah susun menjadi salah satu opsi buat memenuhi permintaan perumahan rakyat tersebut. Saat ini, bahkan pembangunan perumahan rakyat biasa dilakukan di periferi perkotaan. Sayangnya, Herry menyebut setiap tahunnya jarak perumahan rakyat dengan pusat kota di Jawa Tengah terus mundur sekitar 1 kilometer (km) hingga 5 km. Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR Fitrah Nur menjelaskan bahwa dengan pergerakan harga lahan di kota-kota besar, termasuk di Jawa Tengah, model rumah tapak menjadi kian sulit guna didirikan dengan harga perumahan subsidi. Namun demikian, Pakar Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Mila Karmilah memandang bahwa opsi hunian vertikal mesti dipertimbangkan matang-matang. Pasalnya, ia menilai bahwa persoalan mengubah paradigma hunian dari rumah tapak ke rumah susun bakal berdampak besar pada relasi sosial penghuninya. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan perumahan. “Kami akan terus mencukupi kebutuhan rumah. Karena keluarga lahir, rumah tangga lahir. Backlog kami coba penuhi. Jawa Tengah sudah sampai 91% keluarga itu punya rumah, kalau nasional baru 44%. Jawa Tengah sudah cukup baik,” kata Sujarwanto Dwiatmoko, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.Namun demikian, ia mengakui bahwa pemerintah daerah saat ini masih fokus buat mengatasi masalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

JAKARTA,ID-PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) menargetkan pedapatan dari bisnis digital berkontribusi 70% dari total pendapatan pada 2023. Hal ini menjadi bagian dari hasil transformasi kegiatan usaha perseroan berbasis digital. Pendapatan akan dipacu dari kegiatan bisnis pengeolahan infrastruktur industri penyiaran berbasis digital dan digital marketing agency. Sementara itu, tahun 2023 hingga semester I, pendapatan usaha perseroan turun 19,78% menjadi Rp16,87 miliar dibandingkan Rp21,3 miliar pada semester I-2022. Presiden Direktur BTEL Group Harya Mitra Hidayat mengatakan, tahun ini, pihaknya terus merasakan dampak positif atas realisasi visi perseroan, yaotu transformasi kegiatan usaha menjadi berbasis digital. "Dlaam merealisasikan visi tersebut, startegi manajemen perseroan adalah menjalankan aktivitas melaui unit-unit usaha yang dapat beradaptasi dengan cekatan," kata Harya, dalam keterangannya di jakarta, Kamis (31/08/2023). Seperti yang telah dilaporkan pada laporan keuangan  perusahaan dan paparan publik tahun 2022, perseroan memeiliki beberapa unit  usaha yang menjadi lokomotif pendorong kimerja going concern BTEL Group. (Yetede)