Pemberian kemudahan berinvestasi dinilai merupakan salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial di Aceh. Investasi tersebut mesti disesuaikan dengan potensi sumber daya setempat dan juga tatanan sosial masyarakat Aceh yang menerapkan ekonomi syariah. Wapres Ma’ruf Amin seusai acara pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Aceh, Kamis (7/9) mengatakan, pemerintah pusat terus mendorong daerah, termasuk Aceh, untuk mengembangkan ekonominya melalui investasi.

”(Pemerintah) pusat mendorong daerah untuk mengembangkan ekonominya, mendorong supaya memberikan kemudahan-kemudahan investasi sehingga (perekonomian) di daerah itu tumbuh,” kata Wapres. Investasi itu penting bagi Aceh mengingat data BPS menunjukkan persentase penduduk miskin di Aceh per Maret 2023 sebesar 14,45 %. Tingkat pengangguran terbuka per Februari 2023 tercatat 5,75 %. Adapun perekonomian Aceh dengan memperhitungkan minyak dan gas bumi pada triwulan II-2023 sebesar 4,37 %. Melalui investasi yang masuk ke Aceh tersebut, Wapres Amin berharap akan terbuka lapangan pekerjaan dan berbagai kegiatan perekonomian. Pendapatan daerah pun akan kuat sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran akan dapat dikurangi.  (Yoga)

Sejak diresmikan pada 28 Agustus 2023, sampai 30 September nanti, masyarakat bisa menikmati LRT Jabodebek dengan tarif promo Rp 5.000 untuk semua lintas pelayanan. Per 1 Oktober, LRT Jabodebek akan memberlakukan tarif promo maksimal Rp 20.000. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal, Kamis (7/9/2023), mengatakan, penerapan tarif promo itu, di antaranya, dengan mempertimbangkan potensi demand (permintaan) LRT Jabodebek. (Yoga)

JAKARTA,ID-Keputusan pemerintah yang menolak platform media sosial (medsos) asal Tiongkok, TikTok menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce secara bersamaan di Indonesia, memberi berkah terhadap emiten e-commerce seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), PT Bulaklapak Tbk (BUKA), dan PT Global Digital Niaga Tbk atau Blibli (BELI). Larangan tersebut akan kembali membuka peluang pertumbuhan kinerja emiten e-commerce, yang sebelumnya direbut oleh TikTok Shop. Pelarangan bisnis TikTok Shop oleh pemerintah itu juga menjadi sentimen positif terhadap saham emiten  e-commerce di lantai bursa. Di saat indeks harga saham gabungan (IHSG) memerah dengan penurunan 41,14 poin (-0,59%) ke posisi 6.954 pada perdagangan kemarin, saham GOTO justru menguat 3 poin ke Rp94 dan BUKA naik 8 poin ke Rp 244. Sementara saham BELI terkoreksi tipis 2 poin menjadi Rp 452. "Momentum ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para emiten e-commerce agar menciptakan pelanggan yang loyal dan mendukung profitabilitas," kata Nafan kepada Investor Daily di Jakarta, Kamis (7/9/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan investasi sebesar US$ 185,7 miliar untuk mencapai target kaki kubik per hari (billion standard cubic-feet per day/BSCFD) di 2030. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan ini, sektor hulu migas nasional guna memenuhi kebutuhan domestik yang semakin meningkat seiring pertumbuhan ekonomi nasional. Dukungan investasi diperlukan agar kegiatan ekplorasi dan pengembangan lapangan migas bisa dilakukan secara masif. Iklim investasi di sektor hulu migas terus diperbaiki melalui pemberian insentif dan perubahan kebijakan fiskal. "Daya tarik investasi di sektor hulu migas di Indonesia sebenarnya sudah membaik, namun masih ada hal-hal yang harus diperbaiki," kata Dwi Soetjipto dalam keterangannya di Jakarta, kamis. Di 2050, lanjut Dwi, volume konsumsi minyak diperkirakan naik 139%, sementara volume  konsumsi gas diprediksi naik 298%. Dukungan investasi di sektor hulu migas terus diperbaiki melalui pemberian insentif dan perubahan kebijakan fiskal. (Yetede)

JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2023 sebesar US$ 137,1 miliar, menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir Juli 2023 sebesar  US$ 137,7 miliar. Meski demikian, cadangan devisa tersebut dinilai  masih dalam posisi aman. Adapun dampak dari kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), baru akan dirasakan dalam beberapa bulan ke depan, karena para pelaku usaha masih melakukan penyesuaian. "Penurunan cadangan devisa ini adalah sesuatu yang wajar, apalagi nilai penurunannya yang relatif tipis. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari penurunannya yang relatif tipis. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari cadangan devisa ini, karena kondisinya masih aman," pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi kepada Investor Daily, Kamis (07/09/2023). Hal senada dikemukakan Ekonom Bank Mandiri Faisal Racman. Dia berpendapat kondisi global saat ini masih  menunjukkan adanya ketidakpastian. Dia memperkirakan terjadinya pergeseran neraca transaksi berjalan dari surplus 0,96% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2022 menjadi defisit sekitar -0,65% dari PDB pada tahun 2023. (Yetede)

PERSAMUHAN pengusaha di ASEAN-Indo Pacific Forum (AIPF) 2023 pada Rabu, 6 September 2023, menjadi ajang bagi sejumlah badan usaha milik negara bidang konstruksi alias BUMN karya untuk menjajakan jalan tol milik mereka. Salah satunya adalah PT Waskita Toll Road—anak usaha Waskita Karya—yang menawarkan ruas jalan tol Pemalang-Batang kepada para calon investor.

Sekretaris Perusahaan PT Waskita Toll Road, Alex Siwu, menyebut forum bisnis negara Asia Tenggara itu sebagai momentum tepat untuk mengenalkan aset jalan tol yang akan dilepas perseroan. Dalam acara tersebut, setidaknya ada 185 investor dari berbagai negara yang hadir. “Salah satu fokus kami adalah melanjutkan aksi korporasi pelepasan saham (divestasi) jalan tol,” ucapnya kepada Tempo, kemarin.

Alex optimistis jalan tol Pemalang-Batang—satu dari sepuluh jalan tol tersisa yang sahamnya dimiliki Waskita—bisa ikut dilepas dalam waktu dekat. Sebelum diboyong ke AIPF, manajemen sebetulnya menjajaki divestasi ruas jalan sepanjang 39,2 itu dengan Indonesia Investment Authority (INA). Namun ia tak membeberkan perkembangan terakhir negosiasi tersebut. Pada Juni lalu, manajemen INA menyebutkan masih melakukan uji tuntas atau due diligence atas tawaran Waskita. (Yetede)

Rencana pemerintah mengubah persyaratan akses kredit usaha rakyat atau KUR ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, kebijakan ini bisa menjadi jawaban atas kesulitan pelaku usaha kecil dan menengah untuk memperoleh kredit murah modal kerja. Tapi, di sisi lain, pelonggaran syarat kredit menjadi risiko besar bagi bank dan lembaga penyalur pembiayaan manakala pinjaman tersebut macet serta bermasalah. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyiapkan syarat baru untuk nasabah KUR. Dalam ketentuan yang baru, pemerintah akan memberlakukan skor kredit sebagai basis penilaian kelayakan pemberian pinjaman kepada debitor. Faktor-faktor yang mempengaruhi skor kredit tersebut, antara lain, adalah prospek serta kesehatan usaha hingga volume kontrak bisnis yang kemudian dianggap layak sebagai pengganti agunan. Tak hanya mempermudah syarat penyalurannya, pemerintah juga berniat menghapus buku tagihan KUR yang macet. Sasarannya adalah kredit dengan nilai maksimal Rp 500 juta dan ditanggung oleh dua lembaga asuransi kredit milik negara, yaitu Jaminan Kredit Indonesia dan Asuransi Kredit Indonesia. (Yetede)

Pemerintah memangkas bantuan rumah bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan pada tahun 2024 menjadi 166.000 unit atau turun 24 % dari target 220.000 unit pada 2023. Berkurangnya alokasi pemenuhan papan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini berlangsung di tengah tantangan besar kekurangan rumah yang mencapai 12,7 juta rumah. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum, dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengemukakan, alokasi anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) pada 2024 ditargetkan 166.000 unit senilai Rp 13,72 triliun.

Selain itu, pemerintah mengalokasikan subsidi bantuan uang muka untuk 166.000 unit senilai Rp 680 miliar, subsidi selisih bunga untuk 751.735 unit senilai Rp 4,6 triliun, serta dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk KPR Tapera ditargetkan 7.251 unit senilai Rp 830 miliar. Adapun subsidi selisih bunga diperuntukkan bagi pembayaran penerbitan kredit pemilikan rumah (KPR) pada tahun-tahun sebelumnya. Ia menambahkan, Kementerian PUPR semula telah mengusulkan alokasi FLPP sebanyak 220.000 unit untuk tahun 2024, tetapi alokasi yang disetujui Kemenkeu sejumlah 166.000 unit. Hal itu dikarenakan Kemenkeu mengacu pada target total FLPP dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024 sebesar 900.000 unit. Target itu akan terpenuhi dengan alokasi 160.000 unit pada tahun depan. (Yoga)

Gonjang-ganjing pasar global belum reda. Kondisi ini juga memantik harga energi dan pangan dunia. Anggaran negara bisa goyang, sementara ancaman inflasi tinggi akibat kenaikan harga energi dan pangan terus mengintai. Harga minyak mentah WTI untuk kontrak Oktober 2023 di Bursa New York, pada Selasa (5/9), ditutup US$ 86,69 per barel, posisi tertingginya dalam setahun terakhir. Bahkan di perdagangan intraday, harga minyak WTI nyaris menyentuh level psikologis US$ 90 per barel. Sedangkan harga minyak mentah Brent sudah ditutup di level US$ 90,04 per barel di hari yang sama. Kondisi ini tak lepas dari langkah Arab Saudi, produsen minyak terbesar dunia, yang akan memangkas produksi 1 juta barel per hari hingga akhir tahun ini. Pemangkasan itu bakal mengurangi produksi minyak hingga 9 juta barel per hari pada Oktober, November dan Desember. Sebelumnya, Rusia dan OPEC+ juga sepakat memangkas produksi minyaknya. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengakui, tren kenaikan harga energi dan pangan bisa mengerek inflasi. Namun demikian, dia menyatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 masih berperan sebagai shock absorber, melalui subsidi dan kompensasi energi. "Pemerintah terus memonitor perkembangannya," kata Ferry, kemarin. Sejauh ini, pemerintah mulai mengantisipasi lonjakan harga minyak. Misalnya, asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) di Rancangan APBN 2024 dinaikkan menjadi US$ 82 per barel dari sebelumnya US$ 80 per barel. "Namun tetap harus melihat bagaimana tren konsumsi BBM tahun ini karena mobilitas sudah normal, sehingga bisa saja permintaan naik di saat harga minyak mentah mahal. Ada potensi beban subsidi BBM meningkat," kata Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma, Industry and Regional Analyst Bank Mandiri, kemarin. Peneliti Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), Putra Adhiguna menyatakan, menurut Nota Keuangan RAPBN 2024, imbas anggaran bisa mencapai Rp 6,5 triliun setiap kenaikan minyak mentah US$ 1 per barel.

Gelombang penolakan terhadap upaya TikTok bertransformasi dari media sosial menjadi social commerce terus bermunculan. Kali ini, sikap kontra datang dari Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Ia menolak platform media sosial asal China itu lantaran menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce secara bersamaan di Indonesia. Mewakili pemerintah, sikap Teten ini bisa dibilang sebagai penolakan Indonesia terhadap TikTok. Layaknya sikap serupa yang pernah diambil Amerika Serikat (AS) dan India. "India dan Amerika Serikat berani menolak dan melarang TikTok menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce secara bersamaan. Sementara, di Indonesia TikTok bisa menjalankan bisnis keduanya secara bersamaan," kata Teten, Rabu (6/9). Tak cuma ingin membuat aturan yang memisahkan media sosial dengan e-commerce. pemerintah juga bermaksud mengatur perdagangan lintas batas agar UMKM dalam negeri bisa bersaing di pasar digital dalam negeri. Ritel dari luar negeri tidak boleh lagi menjual produknya langsung ke konsumen. Mereka harus masuk lewat mekanisme impor biasa terlebih dahulu. Setelah itu, baru boleh menjual barangnya di pasar digital Indonesia. Direktur Cnter of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, kegiatan TikTok Shop sebagai social commerce memang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero menyambut baik penolakan pemerintah terhadap TikTok. Menurut Edy, jika pemerintah berani melarang Tiktok Shop beroperasi, maka harga pasar akan kembali normal, dan perputaran ekonomi UMKM akan kembali stabil. "Jelas kami menyambut baik pelarangan TikTok," ujarnya, kemarin