Realisasi anggaran Kementerian Sosial tahun 2022 mencapai 98,58 %. Dari total anggaran Rp 97,9 triliun, realisasi di Kementerian Sosial Rp 96,5 triliun. Penyerapan anggaran paling banyak untuk belanja bantuan sosial, yakni Rp 91,8 triliun. Hal ini disampaikan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Jakarta, Rabu (8/2). Pada 2023, anggaran Kementerian Sosial Rp 78 triliun dan sebagian besar untuk program perlindungan sosial. (Yoga)

Utang pemerintah yang terus bertambah banyak mendapat sorotan. Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto menegaskan, pemerintah melakukan utang bukan berarti pemerintah hobi berhutang. Menurut dia, pemerintah harus berutang lantaran untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan, proses penyusunan anggaran utang di APBN pun dilakukan bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Untuk diketahui, total utang pemerintah hingga Desember 2022 sudah mencapai Rp 7.733,9 triliun. Ada pun rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 39,57%. Dari total utang tersebut, porsi dalam bentuk valas sebesar 29%. Sedangkan sisanya, sekitar 71%, dalam bentuk utang rupiah. Dengan jumlah utang tersebut, Suminto menegaskan, kemampuan pemerintah dalam membayar utang selalu menggunakan standar lazim yang biasa diterapkan di banyak negara.

Pelaksana Tugas Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) sekaligus Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, Selasa (7/2) mengatakan, sejak November 2022 hingga Januari 2023, hak ekspor CPO dan tiga produk turunannya sudah menumpuk 6,17 juta ton. Para eksportir tak memanfaatkan hak yang didapat dari realisasi pemenuhan kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik (DMO) itu lantaran pasar CPO dunia masih lesu. Dengan dikeluarkannya kebijakan mendepositokan 66 % hak ekspor, potensi penumpukan hak ekspor akan makin bertambah. Selama tiga bulan pembekuan itu, hak ekspor yang menumpuk bisa bertambah menjadi sekitar 7,2 juta ton. ”Melihat kondisi pasar yang lesu, harga CPO yang cenderung turun, dan tidak ada insentif ekspor selain hak  ekspor, ekspor CPO pasti turun. Padahal, saat ini Indonesia sedang membutuhkan tambahan devisa. Pembekuan ekspor ini juga bakal dimanfaatkan Malaysia untuk mengambil pasar ekspor CPO Indonesia,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.

Menurut Sahat, agar kebutuhan domestik dan ekspor terjaga, pemerintah perlu memberi insentif tambahan. Salah satunya dengan membebaskan bea keluar. Saat ini, eksportir CPO dan tiga turunannya harus menanggung bea keluar dan pungutan ekspor senilai 142 dollar AS per ton. Jika bea keluar 52 dollar AS per ton dibekukan, beban eksportir bisa lebih ringan karena hanya menanggung pungutan ekspor. Selama ini, lanjut Sahat, eksportir sekaligus produsen Minyakita harus menutup kerugian Rp 4.000-Rp 6.000 per liter, yang berasal dari biaya pengemasan dan distribusi dari pabrik ke distributor dan agen. Biaya itu selama ini terkompensasi dengan insentif hak ekspor. Namun, lantaran pasar ekspor lesu, mereka tak lagi mendapatkan pengganti biaya itu sehingga mengurangi produksi Minyakita. (Yoga)

Pemprov Lampung mengoptimalkan layanan elektronik sistem administrasi manunggal satu atap desa atau e-Samdes untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penggunaan layanan e-Samdes juga efektif meningkatkan pendapatan daerah. Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, program e-Samdes digulirkan untuk mendekatkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada masyarakat desa. Sebelum ada layanan itu, warga desa harus menempuh puluhan kilometer untuk mengurus pajak ke kantor samsat di ibu kota kabupaten. Ongkos transportasi yang harus mereka keluarkan cukup besar, hampir setara nilai pajak kendaraan roda dua yang akan dibayar.

Oleh karena itu, sejak tahun 2021, Pemprov Lampung meluncurkan e-Samdes yang dikelola BUMDes. Secara total, jumlah BUMDes yang aktif 2.188 unit dan telah ada 57 BUMDes bersama milik desa. ”Sampai sekarang, sudah ada 477 BUMDes yang menjadi agen e-Samdes. Jumlah transaksi 13.596 kali dan nilai transaksinya lebih dari Rp 19 miliar. Jumlah ini tentu akan terus meningkat dari waktu ke waktu,” kata Arinal saat acara diskusi ”Badan Usaha Milik Desa sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah” di Bandar Lampung, Senin (6/2). (Yoga)

Ketidakpastian global tak hanya mempengaruhi laju ekonomi Indonesia, tapi juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terutama, dari sisi beban bunga utang. Beban bunga utang berisiko membengkak sejalan dengan peningkatan suku bunga global. Sementara pemerintah tak lagi punya bantalan, lantaran pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar perdana oleh Bank Indonesia (BI) melalui mekanisme berbagi beban alias burden sharing berakhir tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Selasa (31/1) pekan lalu menyebut, estimasi penghematan bunga utang dari burden sharing selama tiga tahun sejak 2020 hingga 2022, sekitar Rp 29 triliun hingga Rp 30 triliun. Adapun selama periode tersebut, pembelian SBN di pasar perdana oleh BI mencapai kisaran Rp 1.104,85 triliun. Sepanjang tahun 2022, realisasi pembayaran bunga utang pemerintah mencapai Rp 386,34 triliun. Pembayaran bunga utang itu memang tak terealisasi sepenuhnya, melainkan 95,19% dari pagu. Sementara dalam APBN 2023, pemerintah mengalokasikan pembayaran bunga utang sebesar Rp 441,4 triliun. Jumlah itu naik 14,25% dibanding realisasi tahun 2022. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy mengatakan, bunga utang ke depan akan ditentukan oleh kebutuhan pembiayaan tahun-tahun mendatang setelah burden sharing selesai. Namun, berbagai faktor juga turut menentukan, terutama kondisi ekonomi global.

JAKARTA, ID – Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja untuk mendukung persiapan pemilihan umum (pemilu) pada 2022 dan 2023 sebesar Rp 25,01 triliun. Angka ini belum termasuk anggaran tahun 2024. Dalam hal ini APBN ikut berperan mendukung kegiatan pesta demokrasi. “APBN mendukung pemilu, anggarannya kita sediakan memadai dan tentu tetap prudent, makanya kita selalu sampaikan kita dukung proses pemilu tahun 2022, 2023, dan 2024 nanti,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kuliah umum Media Indonesia yang dipantau secara virtual, Jumat (3/2/2023). Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), alokasi anggaran untuk pemilu digunakan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp 15,49 triliun, sedangkan Rp 6,91 triliun untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Rp 2,61 triliun untuk kementerian/lembaga (K/L). Saat ini sudah ada 18 partai yang lolos verifikasi KPU untuk mengikuti pemilu pada 2024. Menkeu mengharapkan partai-partai tersebut dapat menawarkan kebijakan dan tata kelola yang baik pada masyarakat. (Yetede)

PT Freeport Indonesia optimistis dapat memenuhi rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB yang telah disetujui oleh pemerintah di tengah sentimen larangan ekspor tembaga pada pertengahan tahun ini. Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun RKAB dengan target yang tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Targetnya, perusahaan bisa memproduksi setidaknya 1,6 miliar pon tembaga, dan sekitar 1,8 juta ounce emas. Target produksi itu juga diikuti dengan target penjualan tembaga dan emas yang bisa direalisasikan dengan optimal pada tahun lalu. Dengan begitu, Freeport Indonesia bisa meningkatkan penerimaan negara dari kegiatan pertambangan yang dilakukannya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengatakan, pemerintah masih mengevaluasi kembali rencana penyetopan ekspor untuk tembaga.“Pemerintah sedang mengevaluasi dalam bulan-bulan ini,” kata Airlangga.

Mayoritas anggaran Kementerian Sosial 2023 yang sebesar Rp 78 triliun dialokasikan untuk program perlindungan sosial. ”Dari anggaran Rp 78 triliun, Rp 74 triliun untuk program perlindungan sosial yang langsung diserahkan kepada penerima manfaat. Kemudian, Rp 4 triliun untuk penanganan bencana, anak, warga lansia, orang dengan disabilitas, orang kena narkoba, dan orang telantar lainnya,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini, Selasa (31/1). (Yoga)

Tekad Pemerintah Indonesia menyetop ekspor sejumlah komoditas pertambangan rupanya sudah bulat. Langkah itu selaras dengan kebijakan penghiliran pertambangan yang tengah dipacu. Kemarin, Rabu (1/2), dalam ajang Mandiri Investment Forum 2023, Presiden Joko Widodo menyatakan segera mengumumkan larangan ekspor tembaga mentah, menyusul pelarangan nikel yang telah berlaku, serta bauksit mulai Juni nanti. Presiden menegaskan pelarangan ekspor tembaga mentah dilandasi oleh progres yang baik dari pembangunan smelter di Tanah Air. Menurut catatan Bisnis, pembangunan smelter di Nusa Tenggara Barat milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara telah mencapai 50%, sedangkan yang dikembangkan oleh PT Freeport Indonesia sudah lebih dari 51%. Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia akan terus melanjutkan penghiliran pertambangan meskipun mendapatkan gugatan dari negara lain. Konsistensi dalam menjalankan kebijakan penghiliran, kata Presiden, akan meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia. Jika ditengok, berdasarkan Undang-Undang No. 3/2020, tenggat larangan ekspor mineral mentah memang akan dimulai pada Juni 2023. 

Pesan lebih terbuka justru disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia yang menyebut pemerintah bakal mengkaji penerapan formula khusus untuk smelter tembaga yang dikerjakan oleh Freeport dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara jelang larangan ekspor mineral mentah yang efektif dan berlaku menyeluruh pada pertengahan 2023. Bahlil berdalih kemajuan pengembangan smelter dari Freeport dan Amman Mineral sudah lebih 50%. Saat ini, pihaknya telah memberikan laporan dan informasi utuh terkait dengan persoalan pembangunan smelter Freeport, termasuk pandemi Covid-19 yang menyebabkan proyek di hampir semua sektor, termasuk industri pertambangan terhambat. Ditjen Minerba pun telah melakukan kajian untuk mengetahui kendala apa saja yang terkait langsung dengan Covid-19 dalam pembangunan smelter Freeport. Dari situ, pemerintah bakal memutuskan bagaimana nantinya kelanjutan nasib Freeport saat ekspor mineral mentah diberlakukan.

Pemerintah tengah menyiapkan insentif pembelian kendaraan listrik. Tujuannya supaya ekosistem kendaraan listrik, baik itu roda dua maupun roda empat makin berkembang di tanah air. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, beleid dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan mengatur insentif tersebut terbit minggu depan. Luhut bilang, insentif pembelian mobil listrik tersebut kemungkinan besar akan diberikan melalui pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) yang saat ini dipatok 11%. Besar kemungkinan tarif PPN itu bakal dipangkas hingga 10%, sehingga konsumen hanya perlu membayar PPN sebesar 1% saja. Adapun insentif pembelian motor listrik akan diberikan lewat potongan harga sekitar Rp 7 juta dari harga jual. Pemberian insentif kendaraan listrik di Indonesia ini mengikuti kebijakan di beberapa negara lainnya. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sejumlah negara telah memberikan insentif kendaraan listrik, seperti Thailand, China dan negara-negara di Eropa.