JAKARTA — Kebijakan pengetatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) oleh pemerintah kini memicu polemik hangat di ranah publik. Di satu sisi, langkah ini dinilai menjadi benteng pertahanan fiskal demi mencegah kebocoran kas negara. Namun di sisi lain, lambatnya pencairan restitusi pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), mulai menekan arus kas (cash flow) dunia usaha, sampai memunculkan ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan risiko kebangkrutan pabrik di daerah.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, realisasi pencairan restitusi hingga 31 Juli 2026 tercatat sebesar Rp185,38 triliun. Nilai ini merosot tajam hingga 34% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode Juli 2025 yang mencapai Rp279,4 triliun. Penurunan drastis ini tak lepas dari diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 28/2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yang memperketat kriteria pengajuan restitusi dipercepat.

Pengetatan tersebut merupakan respons atas melonjaknya restitusi pada 2025 yang menembus Rp361,15 triliun. Kala itu, tingginya lonjakan restitusi berandil menyebabkan shortfall atau melesetnya penerimaan pajak sebesar Rp271,7 triliun dari target APBN. Bertekad agar kas negara tak jebol untuk kedua kalinya, pemerintah pun berupaya menekan angka restitusi 2026 di bawah ambang batas Rp300 triliun.

Keluhan Industri dan Bayang-Bayang Pailit

Meskipun laporan penerimaan pajak neto diklaim tumbuh hingga pertengahan tahun, realita di lapangan menunjukkan kegelisahan mendalam. Suara keprihatinan tak hanya datang dari pengusaha asing Penanaman Modal Asing (PMA) tetapi juga dari pelaku usaha nasional yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa banyak pemilik pabrik di kawasan industri seperti Jawa Timur mulai mengeluhkan ketidakpastian pencairan restitusi. Bagi manufaktur berbasis ekspor, restitusi PPN bernilai amat vital untuk membiayai operasional harian dan proyek baru.

"Kalau misalkan restitusi pajak ini tidak selesai atau tidak turun, pelaku usaha mengeluh mungkin harus PHK bahkan pailit," tegas Saraswati dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Perindustrian.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Riset Perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menilai bahwa tersendatnya restitusi akan memaksa eksportir menaikkan harga jual produk demi menjaga likuiditas. Langkah terpaksa ini berisiko mengikis daya saing produk Indonesia di pasar global. Fajry juga menyoroti risiko siklus berulang, di mana target penerimaan pajak dalam RAPBN 2027 yang dipasang terlalu tinggi berpotensi kembali mengorbankan pencairan restitusi.

Penjelasan Otoritas dan Pentingnya Asas Simetri

Menanggapi keluhan yang kian membesar, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa seluruh proses restitusi dipastikan tetap berjalan sesuai Prosedur Operasional Standar (SOP) dan undang-undang. DJP membantah tuduhan sengaja mempersulit atau menetapkan kuota penahanan restitusi demi mengamankan target penerimaan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa lamanya durasi pencairan sangat bergantung pada validitas data serta kedalaman pemeriksaan yang diperlukan. Otoritas berjanji akan menjaga keseimbangan antara kecepatan layanan dan akuntabilitas.

Di sisi lain, dunia usaha mendesak pemerintah agar memegang teguh asas simetri dan kesetaraan (tax equity). Sebagaimana wajib pajak dituntut patuh dan tepat waktu menyetor pajak, hak pengembalian atas kelebihan bayar pun idealnya difasilitasi dengan kelancaran yang sama. Solusi jalan tengah yang cepat amat mendesak guna memastikan fiskal negara tetap aman tanpa mengorbankan napas industri nasional.