Penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) diprediksi meningkat pesat pascapandemi Covid-19. Lonjakan KPR akan menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang besar bagi perekonomian nasional karena sektor properti memiliki 175 sektor industri ikutan. Hal itu terungkap dalam diskusi virtual Zooming with Primus bertajuk Relaksasi KPR dan Antisipasi Risiko NPL di Beritasatu TV yang dipandu Direktur Pemberitaan Berita Satu Media Holdings (BSMH), Primus Dorimulu yang dihadiri juga Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Teguh Supangkat, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arief Sabaruddin, Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT Sarana Multigriya Finansial/SMF (Persero) Heliantopo, serta Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Ryan Kiryanto.

Berdasarkan data OJK, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) KPR per Februari 2020 terjaga di level 2,82%, naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya 2,75%, juga lebih tinggi dari Februari tahun silam sebesar 2,67%.Di sisi lain, data Bank Indonesia (BI) menujukkan, nilai KPR per Maret 2020 mencapai Rp 507,08 triliun (outstanding), tumbuh 6,61%. Kepala Ekonom BNI, Ryan Kiry-anto mengungkapkan, pada akhir tahun lalu permintaan KPR terbil-ang melandai. Awal tahun ini, per-mintaan KPR cenderung menurun akibat Covid-19.Ryan Kiryanto optimistis setelah pandemi mereda dan virus corona dapat dikendalikan, kebutuhan nyata (real demand) KPR bakal kembali tumbuh.Ryan mengemukakan, sepanjang tahun lalu, KPR BNI tumbuh 9-10% secara tahunan (year on year/yoy) atau mencapai Rp 45 triliun. Namun, pertumbuhan KPR BNI tahun ini (Januari-Maret 2020) relatif stagnan.

Senada, Direktur Utama PPDPP Kementerian PUPR, Arief Sabaruddin mengungkapkan, Covid-19 telah menekan permintaan KPR. Pada situasi normal, PPDPP menerima sekitar 3.000 permohonan per hari. Selama pandemi corona, jumlah permohonan KPR turut drastis hingga di bawah 1.000 permohonan per hari.Meski permintaan menurun, kata dia, KPR masih tetap menarik bagi sejumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Buktinya, jumlah calon debitur KPR bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah melebihi kuota tahun ini sebanyak 102.500 unit atau senilai Rp 11 triliun. Realisasinya sudah lebih dari 50% dan kemungkinan target sudah tercapai sebelum Desember. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasikan Rp 1,5 triliun atau setara 175.000 unit rumah untuk program lain, yakni subsidi selisih bunga (SSB).

Direktur Sekuritisasi dan Pem-biayaan SMF, Heliantopo juga yakin potensi bisnis KPR masih terbuka lebar. Menurutnya, jumlah konsumen yang antre lebih banyak daripada stok rumah yang tersedia. Ini terkait kebutuhan rumah pertama. Menurut Heliantopo, SMF memiliki dua sember dana, yakni dari penerbitan surat utang di pasar modal dan dari sokongan pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN). Setiap tahun, SMF bahkan bisa men-erbitkan surat utang 3-4 kali.

Sementara itu, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK, Teguh Supangkat mengungkapkan, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) pada lini KPR secara umum masih bisa dijaga di bawah 3%. Tingginya kesadaran konsumen untuk mencicil KPR antara lain terjadi karena rumah yang dicicil lewat KPR umumnya merupakan rumah pertama untuk ditempati, sehingga mereka tidak mau mengambil risiko tempat tinggalnya disegel garagara menunggak KPR.Berdasarkan data OJK, hingga Februari 2020 total pe nyaluran KPR mencapai Rp 526,4 triliun (outstanding). Lebih dari 60%-nya merupakan jenis KPR rumah tapak (rumah tinggal).

Kepala Ekonom BNI, Ryan Kiryanto mengemukakan, BNI memanfaatkan relaksasi OJK untuk menajaga kualitas kreditnya. Karena itu, BNI menjalankan sejumlah instruksi OJK guna mengantisipasi kenaikan NPL dan berbagai risiko turunannya.Ryan Kiryanto juga menegas-kan, dampak krisis yang di-akibatkan Covid-19 terhadap tingkat pengembalian kredit perbankan di Indonesia saat ini berbeda jauh dengan kasus subprime mortgage (KPR berkualitas rendah) yang memicu krisis finansial di AS dan global pada 2008, menyusul kebangkrutan Lehman Brothers, salah satu bank investasi tertua dan terbesar di AS.

Secara terpisah, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid menjelaskan, Program Sejuta Rumah (PSR) per 11 Mei 2020 terealisasi 215.662 unit. Dari jumlah itu, sekitar 79% merupakan hunian untuk MBR dengan jumlah 169.317 unit. Adapun 21% lainnya atau sebanyak 46.345 unit merupakan hunian non-MBR.Di sisi l ain, Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI), Totok Lusida mengatakan, REI berkomitmen membantu pemerintah mewujudkan PSR. Pada 2017, REI membangun 206.287 unit rumah, lalu pada 2018 dan 2019 masing-masing 214.686 unit dan 177.248 unit rumah.REI juga berharap dana SSB untuk MBR segera dicairkan dan pembiayaan rumah MBR berjalan paralel dengan program FLPP serta Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Mantan Ketua Umum REI, Eddy Hussy menuturkan, para pengembang MBR membutuhkan relaksasi kebijakan. Eddy menjelaskan, sektor properti memiliki 175 sektor industri ikutan, dari material, keuangan, hingga transportasi. Sehingga membantu pengembang MBR berarti mendorong industri lokal dan membantu pemulihan ekonomi nasional.