Pemerintah merumuskan strategi baru mengerek naik peringkat kecepatan internet Indonesia, salah satunya melalui penyeragaman kecepatan minimal internet 100 Mbps. Kesehatan industri telekomunikasi di Tanah Air ternyata tidak sedang baik-baik saja. Data terbaru yang dilansir Speedtest Global Index per Desember 2023 menunjukkan kecepatan internet di Indonesia, baik untuk jaringan mobile maupun fi xed broad-band, masih loyo. Data lembaga itu mencatat Indonesia menduduki peringkat ke-97 dari 146 negara di dunia khusus jaringan internet mobile. Kecepatan internet mobile rata-rata di Tanah Air hanya 24,96 Mbps. Posisi Merah Putih hanya lebih baik daripada Bangladesh yang berada di peringkat ke-101. Sebaliknya, kecepatan internet di jaringan fiexed broad-band berada di posisi 126 dari 178 negara. Kecepatan rata-rata internet di jaringan fixed broadband di Tanah Air hanya 27,87 Mbps. Posisi Indonesia jelas kalah jauh dibandingkan dengan Singapura yang berada di posisi pertama dengan kecepatan rata-rata jaringan fixed broadband 270,62 Mbps. Loyonya kecepatan internet Indonesia menjadi beban berat bagi Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi. Dia mengatakan kecepatan internet di Indonesia di kawasan Asean, termasuk paling rendah. Posisi Indonesia berada pada peringkat ke-9 dari 11 negara. Data Direktorat Telekomunikasi Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Tahun 2023 menyebutkan tarif efektif layanan data melalui Jaringan Bergerak Seluler (Mobile Broadband) turun secara signifikan setiap tahun, dengan rata-rata tingkat penurunan setiap tahun (CAGR) periode 2017—2023 sebesar 17,72%. Untuk itu, perlu ada perbaikan kualitas dan perluasan layanan, Budi Arie menekankan investasi belanja modal yang mencukupi. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong menyatakan tengah menyiapkan skema insentif untuk mendorong layanan internet minimal 100 Mbps. 

Dalam pengujian situs milik Ookla, Speedtest, kecepatan internet Indosat (ISAT) dan Tri Indonesia mengalami peningkatan signifikan sepanjang 2023, hampir melampaui XL Axiata dan mendekati Telkomsel. Di sisi lain, kualitas internet Smartfren (FREN) masih biasa saja. Speedtest melaporkan bahwa rata-rata kecepatan unduh Indosat pada kuartal IV/2023 mencapai 20,31 Mbps, tertinggal dari Telkomsel dan Xl Axiata, yang masing-masing sebesar 31,14 Mbps dan 20,77 Mbps. Bila dilihat berdasarkan pertumbuhan kecepatan internet tahunan, kualitas internet Indosat tumbuh signifi kan yaitu 7,54 Mbps, tertinggi nomor dua setelah Telkomsel yang tumbuh 10,29 Mbps. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif Angga mengatakan asosiasi mengusulkan penyedia jasa internet yang menggelar di area nonkomersial diberikan insentif guna memacu kecepatan internet secara nasional. Selanjutnya, mereka juga perlu diberikan keringanan regulatory cost, terutama dalam penggelaran infrastruktur di daerah. Di sisi lain, di beberapa tempat nonkomersial justru ISP enggan masuk. Alhasil, hal inilah yang membuat internet masih tidak merata di Indonesia. Saat ada moratorium di beberapa titik, ISP yang ingin membuka layanan di kota tersebut akan berpindah ke kota yang masih memiliki lebih sedikit ISP. Alhasil, pemerataan internet akan perlahan tercapai. Namun, Arif mengatakan isu moratorium masih dalam tahap usulan dan belum masuk ke tahap yang lebih lanjut. “Dari sisi kita juga baru usulan, sehingga pemerataan tadi bisa lebih cepat kalau [ISP] terdistribusi,” ujar Arif. Pada 2024, Indonesia sudah memiliki 993 ISP atau mengalami kenaikan hampir 200 ISP dalam satu tahun terakhir. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menyarankan pemerintah membuat peta jalan pembangunan jaringan telekomunikasi di Indonesia, khususnya untuk menyediakan internet berkecepatan minimal 100 mbps. Menurutnya, banyak negara di dunia sudah mencanangkan warganya mendapatkan internet 100 Mbps.

Synology, perusahaan penyedia solusi network attached storage (NAS) untuk penyimpanan, manajemen dan perlindungan data, serta surveilance, menghadirkan solusi pencadangan (Backup) data untuk segmen usaha UMKM di Tanah Air. Segmen UMKM perlu memiliki backup data karena rentan terhadap serangan siber. Backup data makin diperlukan  di tengah era digital yang makin maju dan meningkatnya ancaman serangan siber, seperti ransomware, yang dapat mengenskripsikan data dan meminta tebusan ke setiap entitas bisnis. "Ironisnya, meskipun pentingnya keamanan data sudah tak diragukan lagi, masih banyak bisnis di Indonesia, terutama UMKM, yang belum melakukan backup datanya," kata Director of International Business Departement Synology Joanne Weng. Menurut Joanne, Syanology bisa menjadi pilihan solusi yang tepat bagi bisnis. Selain menawarkan penyimpanan yang kapasitasnya dapat disesuaikan,  solusi backup Syanology terintegrasi dan dan konprehensif, sehingga cocok untuk berbagai jenis platform  dan perangkat. (Yetede)

PT Tekom Indonesia Tbk (TLKM) dan PT Indosat Tbk (ISAT) berkolaborasi menggarap bisnis data (data center) di Indonesia untuk memperkuat  infrastruktur digital melalui ekosistem Internet Exchange (IX). Kemitraan dua pemimpin utama industri telekomunikasi tanah Air ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan menjadikan Indonesia sebagai data center hub unutk wilayah Asia tenggara (Asean). Kolaborasai ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Telkom Data Ekosistem dengan (NeutraDC) dan BDx Indonesia Pasific Telecommunications Council (PTC) 2024, di Honolulu, Hawai, AS, pada Minggu (21/10/2024). NeutraDC Indonesia adalah perusahan patungan antara Indosat, BDx Data Centers (BDx), dan Lintasarta. "Dengan terjalinnya kerjasama ini, baik Telkom maupun Indosat tidak hanya menunjukkan komitmen bersama dalam memajukan infrastruktur digital, mendorong inovasi, mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia lewat konetivitas yang efisien, namun lebih lanjut keduanya semakin memperkuat posisi Indonesia menjadi pemain pusat data tingkat global dan menjadi data center hub Asia Tengggara," kata President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchinson Vikra Sinha. (Yetede)

Besarnya potensi Indonesia dalam industri kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan menjamurnya pebisnis rintisan di Tanah Air dinilai menjadi momentum yang tepat bagi raksasa Asia Tenggara ini untuk mengembangkan teknologi tersebut. Optimisme potensi AI Indonesia itu datang dari perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Microsoft Corporation. 

Direktur Legal, Korporasi, dan Hubungan Pemerintahan Microsoft ASEAN Jasmine Begum menilai bahwa potensi pengembangan AI di Indonesia ini tak terlepas dari banyaknya perusahaan rintisan (startup) berbasis AI, jumlah penduduk yang banyak, dan angkatan kerja yang banyak. Bahkan, Jasmine mengungkapkan bahwa dari 72 startup berbasis AI di Indonesia, 11 di antaranya termasuk dalam startup AI terbesar di Asia. Oleh sebab itu, ia sangat menantikan bagaimana startup itu dapat berkembang di Indonesia, termasuk ke wilayah terpencil di Tanah Air, serta ke luar Indonesia. 

“Saat saya melihat jumlah startup AI di seluruh wilayah. Kami juga melihat peluang untuk tidak hanya mengembangkan ekosistem, tetapi juga bagi masyarakat terpencil, masyarakat yang berada di wilayah yang jauh dapat memperoleh manfaat dari penggunaan AI,” jelasnya. Jasmine berkeyakinan bahwa kehadiran AI akan membuka banyak peluang baru. Oleh karena itu, Jasmine mengajak para talenta digital Indonesia untuk memanfaatkan AI untuk menciptakan peluang yang lebih besar, kemajuan sosial, serta ekonomi yang lebih cepat. 

Sementara itu, Presiden Direktur Microsoft Indonesia Dharma Simorangkir mengatakan bahwa saat ini semua negara memiliki titik mulai yang sama dengan akses yang sama dalam hal pengembangan AI. Oleh sebab itu, imbuhnya, dengan kolaborasi segenap ekosistem digital di Indonesia, maka Negara ini dapat menciptakan berbagai nilai ekonomi baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi digital secara inklusif, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. 

Dharma mengungkapkan bahwa melalui komitmen sukarela tersebut, pemerintah dan pelaku industri dapat berkolaborasi lebih kuat untuk memastikan sistem AI dapat selalu berada dalam kontrol manusia. Pengembangan serta pengimplementasiannya pun mampu membawa manfaat bagi masyarakat serta lingkungan. Dia menilai era AI merupakan zaman untuk kolaborasi dan membangun bersama. 

 Apabila sebuah negara bisa memaksimalkan penggunaan AI, negara ataupun perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya juga akan makin maju. Dengan demikian, Indonesia dapat berkontribusi dalam pertukaran informasi yang akan lebih menguntungkan negara ini. Dia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu takut pada AI. Pasalnya, Dharma menilai bahwa AI hanya sebagai alat yang membantu manusia dan tidak akan menggantikan manusia.

Kecepatan internet berbasis jaringan kabel serta optik (fixed broadbrand) di Indonesia (RI) tak banyak berubah karena  masuk dalam katagori lambat pada posisi ke-8 dari 11 negara yang diukur dikawasan Asia Tenggara pada akhir 2023. Kecepatan internet kabel untuk unduh (download) di tanah Air hanya sedikit  membaik dalam skala mega byte per second (Mbps) dan hanya menang dibandingkan tiga negara di kawasan, yakni Kamboja, Myanmar, dan Timor Leste. Menurut data Speedtest Global Indeks by Ookla, kecepatan internet kabel Indonesia sedikit membaik menjadi 28,34 Mbps pada November 2023 dari periode Desember 2022 sebelumnya 25,45 Mbps. Namun peringkatnya justru  memburuk pada posisi ke-124 dari setahun yang lalu masih diurutan 119 global dari 181 negara yang diukur. (Yetede)

Operator telekomunikasi seluler ramai-ramai melepas aset fasilitas pusat data. Aksi korporasi ini tidak membuat industri pusat data meredup, tetapi justru bisa lebih optimal. Operator telekomunikasi seluler yang memutuskan melepas aset fasilitas pusat data yaitu PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison) dan PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren). Pada Desember 2023, melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Indosat Ooredoo Hutchison melepas sisa aset fasilitas pusat data pada PT Starone Mitra Telekomunikasi atauBDx Indonesia. Total nilai transaksi yang diperoleh oleh Indosat Rp 2,625 triliun. BDx Indonesia yang bergerak di pusat data adalah perusahaan joint venture antara PT Aplikanusa Lintasarta, anak usaha Indosat Ooredoo Hutchison, dan BDx Asia Data Center Holdings Pte Ltd. Keputusan manajemen Indosat Ooredoo Hutchison melepas sisa aset pusat data mempertimbangkan agar BDx Indo-nesia dapat lebih optimal mengembangkan bisnis pusat data di seluruh Indonesia.

Ketua Umum Indonesia Data Center Provider Organization (Idpro) Hendra Suryakusuma, saat dihubungi terpisah, berpendapat, rata-rata operator telekomunikasi seluler tengah fokus ke bisnis solusi teknologi. Jika bisnis ini mau dikuatkan agar mampu melayani konsumen, bisnis hulu berupa infrastruktur dilepas ke pihak lain. ”Mengembangkan bisnis pusat data perlu keahlian yang berbeda dengan bisnis telekomunikasi,” ujarnya. Menurut Hendra, bisnis pusat data di Indonesia tetap akan kemilau. Sebab, penetrasi peng-guna internet di Indonesia sudah menyentuh 70 % dari total populasi penduduk. Pada akhir Desember 2023, kapasitas pusat data di antara perusahaan pusat data anggota Idpro sudah mencapai 300 MW.

Kapasitas ini diyakini lebih tinggi karena ada perusahaan teknologi bangun sendiri, seperti AWS dan Microsoft. Pada 2024, di antara perusahaan anggota Idpro masih akan menambah 300 MW lagi. Hendra memperkirakan tahun 2030 kapasitas pusat data di Indonesia bisa menyentuh di atas 2 gigawatt (GW). ”Keputusan Pemerintah Singapura untuk melarang pembangunan fasilitas pusat data berkapasitas besar di negaranya akan mendorong investasi di negara-negara sekitar. Tantangan Indonesia cuma perizinan yang masih dianggap investor kalah mudah dengan negara ASEAN lainnya,” ucapnya. Menurut laporan ”2023 Global Data Center Market Comparison” yang dirilis oleh Cushman and Wakefield, pasar pusat data di kawasan Asia Pasifik meningkat, seperti di Bangkok, Johor, Ho Chi Minh, dan Manila. (Yoga)

Potensi risiko kejahatan siber masih menjadi ancaman yang mengintai sektor jasa keuangan Tanah Air pada 2024. Berkaca dari tahun sebelumnya, kapasitas sumber daya internal perusahaan dinilai perlu diperhatikan guna mengantisipasi atau meminimalkan risiko terkait ancaman kejahatan siber. Indonesian Financial Group (IFG) Progress, dalam Economic Bulletin Issue 43 bertajuk ”Potret Risiko pada Sektor Jasa Keuangan dan Sektor Riil Tahun 2023” yang dirilis akhir tahun 2023, menemukan, aspek keamanan data dan informasi atau kejahatan siber menjadi risiko tertinggi pada  sektor jasa keuangan, baik dilihat dari potensi maupun dampaknya terhadap bisnis. Senior Research Associate IFG Progress Ibrahim Kholilul Rohman menyampaikan, survei tersebut dilakukan jauh sebelum terjadi gejolak global, seperti konflik di Timur Tengah dan gejolak menjelang tahun politik. Namun, berbagai risiko selama tahun 2023 juga berpotensi terjadi pada 2024 dengan tingkat kompleksitas lebih tinggi.

”Secara struktural, risiko 2024 dimungkinkan akan sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan kompleksitas yang lebih tajam, baik dari aspek internal maupun eksternal. Risiko tersebut diharapkan dapat termoderasi dengan adanya regulasi terkait keamanan siber, seperti implementasi UU PDP (UU Pelindungan Data Pribadi),” tuturnya saat dihubungi dari Jakarta, Senin (8/1/2024). Berdasarkan National Cybersecurity Index (NCSI) 2023, Indonesia berada pada peringkat ke-49 di dunia dengan indeks 63,64 atau terpaut 31,17 basis poin dari Belgia yang menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan tingkat keamanan siber terbaik. Terkait dengan keamanan siber sektor jasa keuangan, kajian IFG Progress juga menemukan, keterbatasan kompetensi menjadi tantangan terbesar dalam meningkatkan kapasitas internal.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC) Pratama Persadha menyebutkan, sektor jasa keuangan menjadi salah satu target utama para aktivis sekaligus peretas (hacktivist) untuk mendapatkan akses pribadi, keuntungan finansial, prestise, tujuan politis, dan spionase. Ancaman tersebut akan menimbulkan kegaduhan dan menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi serta keuangan global mengingat sektor jasa keuangan tergolong dalam Infrastruktur Informasi Vital (IIV). ”Selain kerugian finansial, serangan siber memengaruhi kepercayaan public terhadap sektor jasa keuangan dan ekonomi secara keseluruhan. Hilangnya kepercayaan masyarakat dapat mengganggu stabilitas ekonomi, sosial, dan politik,” lanjutnya. (Yoga)