Kinerja saham perusahaan-perusahaan telekomunikasi dalam negeri naik sepekan terakhir bersamaan penandatanganan sejumlah kerja sama pengembangan layanan. Aksi perusahaan dalam peningkatan layanan berbasis kecerdasan buatan atau AI membawa prospek cerah dalam jangka panjang. Harga saham beberapa perusahaan operator telekomunikasi PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk (ISAT) dan PT XLAxiata Tbk (EXCL) melejit beberapa pekan terakhir. Saham ISAT pada Senin (4/3) ditutup di harga Rp 11.500 per lembar. Secara historis, harga naik 5 % dalam sepekan dan 20 % dalam sebulan. Sementara saham EXCL ditutup di angka Rp 2.490 per lembar, naik 7 % sepekan terakhir dan 10 % dalam sebulan terakhir.

Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Jesse Jonghoon Won, menilai tren positif pada harga saham perusahaan-perusahaan telekomunikasi tersebut dipengaruhi berbagai aksi penandatanganan kemitraan  dengan perusahaan global, termasuk terkait pengembangan layanan berbasis AI. ”Saya memandang positif bahwa perusahaan telekomunikasi Indonesia sedang mempertimbangkan dan memulai bisnis terkait AI meskipun bisnis terkait ini diperkirakan memerlukan waktu untuk menghasilkan pendapatan,” ujarnya saat dihubungi, Senin (4/3), di Jakarta. Baru-baru ini, Indosat Ooredoo Hutchison Group berkolaborasi dengan beberapa perusahaan global untuk membentuk lanskap teknologi.

Hal itu turut mendorong Indonesia ikut memimpin revolusi AI dalam penyediaan infrastruktur komputasi awan (cloud) hingga pengembangan kompetensi talenta berkelas global. Kerja sama itu salah satunya dengan NVIDIA, perusahaan teknologi multinasional AS, yang kapitalisasi pasarnya telah menyaingi perusahaan teknologi Amazon di bursa AS. Adapun XL Axiata menggandeng Huawei untuk mempercepat operasional bisnis digital berbasis AI, mendorong keunggulan operasional, serta mengoptimalkan sistem cloud dan penggunaan perangkat lunak yang lebih efektif. ”Kemitraan dengan Huawei ini akan memungkinkan XL Axiata mempercepat proses transformasi digital dan peningkatan layanan kepada pelanggan,” kata Presiden Direktur dan CEO XL Axiata Dian Siswarini. XL Axiata berharap mereka mampu menghasilkan personalisasi layanan yang lebih baik dan melahirkan inovasiinovasi terbaru untuk kebutuhan lebih dari 57 juta pelanggan mereka. (Yoga)

Sebanyak 41 % perusahaan rintisan bidang teknologi digital atau start up di Asia Tenggara menurunkan anggaran perekrutan karyawan baru sepanjang 2023, karena akses terhadap pendanaan ke investor yang kian berkurang. Situasi itu terungkap dalam laporan riset ”Southeast Asia Startup Talent Trends Report 2024”. Laporan riset yang juga laporan tahunan Glints dan Monk’s Hill Ventures edisi tahun 2024 ini dirilis resmi pekan lalu. Meski anggaran perekrutan baru menurun, 78 % start up di Asia Tenggara masih berupaya merekrut tenaga profesional yang mampu mendukung perusahaan berekspansi dan berinovasi. Hanya 19 % start up menyatakan tidak ada perekrutan baru dan 3 % yang menyatakan tidak yakin akan membuka lowongan pekerjaan baru.

Laporan riset Southeast Asia Startup Talent Trends Report 2024 menganalisis lebih dari 10.000 data lowongan pekerjaan start up di Singapura, Indonesia, dan Vietnam, serta wawancara kepada lebih dari 70 start up di wilayah tersebut. Menurut laporan itu, gaji pekerja start up di Asia Tenggara yang bekerja di bidang pengembangan bisnis dan penjualan telah meningkat 20 %. Ini mencerminkan kebutuhan mendesak start up untuk menghasilkan uang di tengah kondisi pendanaan yang semakin sulit. Sementara bidang pekerjaan teknisi pada start up di Asia Tenggara mengalami penurunan gaji terbesar yang dipengaruhi PHK dan pemotongan biaya. Situasi ini menyebabkan meningkatnya pasokan talenta teknologi di pasar sehingga memberikan tekanan pada gaji. Gaji untuk insinyur turun 2 % pada 2023 dan posisi insinyur yunior turun paling tajam, yakni 6 %. (Yoga)

Artificial Intelegence (AI) atau kecerdasan buatan menjadi pembahasan utama  dalam ajang Mobile World Congress (MWC) 2024 di Barcelona, Spanyol. Pemerintah maupun perusahaan  telekomunikasi di Indonesia siap menerapkan teknologi AI di Indonesia. Namun, sisi keamanan dan etik juga harus diperhatikan agar pengunaan AI bisa memberi manfaat lebih kepada masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi disela-sela  menghadiri MWC 2024 ini mengatakan 90% yang dia perhatikan selama pameran dari 26-29 Fenruari 2024 ini semua mengarah kepada teknologi AI. "Artinya teknologi AI menjadi isu penting di dunia tadi saya juga lihat gelombang teknologi AI akan diadaptasi di Indonesia," kata Budi Arie. (Yetede)

Lini bisnis layanan on-demand dan teknologi finansial menjadi andalan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dalam memperluas jangkauan dan monetisasi pasar selama 2024. Kedua lini bisnis ini juga dianggap bisa membantu perseroan mengejar laba. Direktur/Presiden Teknologi Finansial GoTo Hans Patuwo saat sesi paparan publik, Rabu (28/2) di Jakarta, mengatakan, laporan riset E-Conomy SEA2023 yang dirilis Google,Temasek, dan Bain & Company menunjukkan, layanan on-demand, seperti transportasi dan pengantaran makanan, di Indonesia diprediksi akan tumbuh sekitar 20 miliar USD pada 2030. Industri layanan pembayaran digital diperkirakan tumbuh 760 miliar USD dan pembukuan pinjaman digital tumbuh 40 miliar USD pada 2030. ”Riset itu menggambarkan potensi bisnis yang besar bagi segmen on-demand dan teknologi finansial,” ujarnya.

Menurut Hans, pada triwulan IV-2023, adjusted EBITDA, atau laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi yang disesuaikan, pada GoTo positif. Nilai adjusted EBITDA GoTo terus membaik dalam tujuh triwulan terakhir. Untuk memperkuat kinerja, GoTo menyusun strategi guna mencapai adjusted EBITDA grup positif tahun 2024. Pilar pertamanya adalah meningkatkan frekuensi pelanggan lamaserta terus memperluas jangkauan pasar, melalui produk-produk yang menjangkau konsumen dengan karakteristik suka memprioritaskan harga, seperti GoCar hemat, GoFood hemat, dan aplikasi GoPay. Pilar keduanya, meningkatkan monetisasi melalui produk teknologi finansial yang mampu menghasilkan take rate atau komisi lebih tinggi, seperti GoPayLater, GoPay Pinjam, dan GoPay Tabungan yang bekerja sama dengan Bank Jago. Di luar kedua pilar itu, perseroan juga berkomitmen disiplin mengelola beban usaha yang mencakup beban infrastruktur dan pengembangan teknologi informasi, beban operasional tetap, serta insentif dan promosi. (Yoga) 

Pembahasan mengenai pembatasan subsidi perikanan dan isu ketahanan pangan berjalan alot dalam Konferensi Tingkat Menteri Ke-13 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Penyegaran fungsi-fungsi organisasiini, utamanya dalam penyelesaian sengketa, diperlukan di tengah kondisi perdagangan internasional yang penuh gejolak. WTO menggelar KTM ke-13 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), 26-29 Februari. Acara dibuka pada Senin (26/2) petang WIB. Pada hari kedua, Selasa, para menteri perdagangan dunia memasuki agenda pembahasan negosiasi terkait sector perikanan dan pertanian. Dilansir dari AFP, Selasa, pembicaraan tertutup akan berlangsung pada hari kedua konferensi yang dijadwalkan berlangsung hingga Kamis.

Namun, pembahasan bisa molor karena tak kunjung ada konsensus di antara 163 negara anggota dan anggota baru, yakni Komoros dan Timor Leste. Kesepakatan penghapusan subsidi yang mendorong penangkapan ikan berlebihan (overfishing) dan mengancam keberlanjutan stok ikan belum mencapai konsensus pada KTM ke-12, Juni 2022. Implementasi Kesepakatan Subsidi Perikanan (Fisheries Subsidies Agreement/FSA) baru dilakukan apabila sudah diratifikasi dua pertiga dari seluruh anggota WTO. Selain isu subsidi perikanan, isu pertanian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham publik untuk tujuan ketahanan pangan menjadi tema perundingan hari kedua.

Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan, terkait isu pertanian, Indonesia bersama negara anggota G33, kelompok negara Afrika, Karibia, dan Pasifik, kelompok negara Afrika, serta negara-negara kurang berkembang mendorong adanya kesepakatan mengenai Pemilikan Saham Publik untuk ketahanan pangan. Mengenai isu subsidi perikanan, lanjut Djatmiko, Indonesia akan memperjuangkan di fase perundingan tahap ke-2 ini agar tercipta kesepakatan yang seimbang dan efektif, khususnya, terkait permasalahan yang belum terselesaikan, yakni overfishing overcapacity (OFOC) serta perlakuan khusus dan berbeda (special and differential treatment/SDT) di pilar OFOC.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menjelaskan, moratorium menyebabkan hingga saat ini perusahaan luar negeri penyedia layanan streaming musik, video, dan komutasi awan di Indonesia tidak dibebankan tarif impor data untuk aktivitas layanan mereka. Dari sisi pendapatan negara, kebijakan itu merugikan sejumlah negara,termasuk Indonesia, karena menghilangkan potensi pendapatan. Secara rinci, kata Nailul, harga berlangganan layanan streaming digital, seperti Netflix, Spotify, dan Vidio, saat ini tak menghitung biaya impor jasa ”data” dari luar negeri. Penghentian moratorium akan menyebabkan biaya berlangganan Netflix lebih mahal karena ada biaya bea masuk layanan data dari luar negeri. (Yoga) 

Meta, perusahaan teknologi pemilik aplikasi Facebook, Instagram, dan Whatsapp, yakin mereka tidak diwajibkan membayar konten berita. Meta telah menjalani konsultasi dengan Pemerintah Indonesia terkait keluarnya Perpres No 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau perpres hak cipta penerbit. ”Setelah menjalani beberapa kali konsultasi dengan pemangku kebijakan, kami memahami bahwa Meta tidak akan diwajibkan membayar konten berita yang di-posting para penerbit berita secara sukarela ke platform kami,” kata Direktur Kebijakan Publik Asia Tenggara Meta Rafael Frankel, dalam pernyataan resmi di Jakarta, Rabu (21/2/) malam.

Laporan NERA Economic Consulting yang ditugasi Meta menunjukkan, secara global, lebih dari 90 % penayangan organik pada tautan artikel dari penerbit berita merupakan tautan yang diunggah sendiri oleh penerbit. Meta menilai perusahaan media massa penerbit berita memilih menggunakan platform media sosial milik Meta karena mendapatkan keuntungan dari distribusi konten mereka secara gratis dan peningkatan lalu lintas ke laman mereka. Selama bertahun-tahun, Meta telah bermitra dengan para penerbit berita, seperti program pengecekan fakta dari pihak ketiga. Baru-baru ini, Whatsapp Channels juga diluncurkan guna membantu penerbit berita memperluas jangkauan pengguna mereka. Warganet, menurut Frankel, tidak datang ke aplikasi Facebook ataupun Instagram hanya untuk konten berita. Orang dewasa yang mencari berita di Facebook turun sekitar sepertiga antara tahun 2016 dan 2022, dari 45 % menjadi 30 %. (Yoga) 

Media sosial telah menjadi sumber informasi alternatif dalam beberapa tahun terakhir. Namun, informasi yang disebarluaskan kerap mencampuradukkan fakta dengan opini, bahkan hoaks, sehingga berpotensi menyesatkan publik. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi media massa arus utama menjaga konten berita berkualitas yang menjadi salah satu kunci keberlanjutan media massa. Di acara Konvensi Nasional Media Massa: Pers Mewujudkan Demokrasi di Era Digital pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Jakarta, Senin (19/2) Mendagri Tito Karnavian mengatakan, saat ini terjadi pertarungan antara media konvensional dan media sosial dalam membentuk opini publik.

Hal ini mengingat pembentukan opini publik di media sosial kian menguat seiring pengguna media sosial di Indonesia mencapai 170 juta orang, 61 % dari populasi. ”Ini menjadi tantangan bagi industri pers untuk bisa bertahan. Jangan sampai media konvensional kalah dari media sosial.Kuncinya adalah kualitas (konten).Berita harus akurat,” ujar Tito di acara yang dihadiri Menkominfo Budi Arie Setiadi, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, dan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry Ch Bangun. Puncak peringatan HPN 2024 akan digelar di Ancol, Jakarta, pada Selasa (20/2) ini yang direncanakan dihadiri Presiden Jokowi. (Yoga) 

Internet Cepat buat Apa? adalah cuplikan pernyataan Mentkominfo 2009-2014 Tifatul Sembiring yang disampaikan di media sosial Twitter (sekarang X) pada Januari 2014 itu viral dan menjadi perbincangan warganet. Konteks pernyataan Tifatul waktu itu adalah respons rilis Akamai pada triwulan III-2013 yang menyebut kecepatan rata-rata internet di Indonesia adalah 1,5 megabita per detik (Mbps), menempatkan Indonesia di peringkat kedua terbawah di kawasan Asia Pasifik. Sekarang, mengutip laman Speedtest.net, kecepatan internet mobile (jaringan seluler lewat gawai) di Indonesia per Desember 2023 adalah 24,96 Mbps atau peringkat ke-97 dari 146 negara yang terdata. Sementara kecepatan internet Indonesia untuk fixed broadband (kabel optik) di angka 27,87 Mbps, menempatkan Indonesia di peringkat ke-126 dari 178 negara yang didata.

Singapura ada di peringkat ke-19 dengan kecepatan 93,42 Mbps untuk kategori internet mobile. Sementara untuk kecepatan internet dari fixed broadband, Singapura menjadi yang tercepat di dunia dengan kecepatan rata-rata 270,62 Mbps. Singapura mengalahkan negara raksasa teknologi, seperti AS (peringkat ke-8 dengan 227,27 Mbps), Jepang (peringkat ke-16 dengan 188,28 Mbps). Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), yang dirilis 31 Januari 2024, tingkat penetrasi internet di Indonesia pada 2024 sebesar 79,5 %. Artinya, 221,5 juta penduduk Indonesia mampu mengakses internet dari populasi Indonesia yang sebanyak 278,6 juta jiwa, meningkat dari 2023 yang 78,19 %. Kecepatan dan penetrasi internet adalah dua hal yang tak tepisahkan. Apalagi, segala aktivitas manusia saat ini semakin banyak bergantung pada teknologi digital, terlebih sejak pandemi Covid-19.

Mulai urusan pekerjaan, sekolah, bepergian, hiburan, hingga belanja kebutuhan sehari-hari bergantung pada internet. Indonesia juga memainkan peranan penting untuk ekonomi digital di tingkat kawasan. Mengutip laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, nilai ekonomi digital di ASEAN pada 2025 mendatang diperkirakan sebesar 330 miliar USD dan akan meroket menjadi 1 triliun USD pada 2030. Dari angka tersebut, kontribusi Indonesia diperkirakan 40 % dari nilai ekonomi digital di kawasan. Pada 2021, ekonomi digital Indonesia menyumbang 5,7 % PDB nasional. Internet juga menjadi daya ungkit untuk bangkitnya ekonomi mikro di masyarakat. Pemerintah menargetkan pada 2025 sebanyak 30 juta UMKM sudah masuk ekosistem go digital. Artinya, seluruh rantai pasok dari hulu ke hilir sudah bisa menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital, terutama untuk urusan pemasaran lewat lokapasar Indonesia. (Yoga) 

OpenAI, perusahaan pengembang kecerdasan buatan milik Microsoft, mendapat valuasi 80 miliar USD atau Rp 1.200 triliun dari investor. Angka valuasi ini meroket tiga kali lipat dalam waktu kurang dari 10 bulan setelah Microsoft menyuntikkan dana 13 miliar USD untuk pengembangan lanjutan teknologi kecerdasan buatan, Sora. Sora, adalah teknologi kecerdasan buatan yang bisa mengubah teks ke dalam video berdurasi singkat secara instan.. Valuasi tersebut menempatkan OpenAI sebagai salah satu perusahaan rintisan teknologi paling berharga di dunia setelah ByteDance, perusahaan induk Tiktok, dan SpaceX. Tiga bulan sebelumnya, OpenAI dilanda krisis serius menyusul pencopotan CEO dan salah satu pendirinya, Sam Altman (38).

Altman dipulihkan posisinya sebagai pemimpin OpenAI beberapa hari kemudian. Harian The New York Times, menjadi media pertama melaporkan peningkatan valuasi OpenAI, Sabtu (17/2). Beberapa perusahaan modal ventura, yakni Thrive Capital, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, dan K2 Global, pada awal tahun 2023 sepakat menetapkan valuasi perusahaan ini sebesar 29 miliar USD. Mereka menyuntikkan dana 300 juta USD pada OpenAI. Valuasi besar itu memberi peluang bagi para eksekutif dan karyawan menjual saham milik mereka dengan keuntungan yang jauh lebih tinggi, tiga bulan setelah perusahaan itu selamat dari krisis besar. Krisis itu dimulai dengan ketidakpercayaan komisaris pada Altman, yang berujung pada pemecatannya.

Namun, tindakan itu menjadi bumerang. Solider pada Altman, para karyawan yang menjadi tulang punggung pengembangan ChatGPT mengancam mundur. Ancaman itu membuat OpenAI menempatkan lagi Altman sebagai CEO dan melanjutkan revolusi pengembangan teknologi kecerdasan buatan degenerative yang dirintisnya. Laporan CNBC pada November 2023 menyebutkan, Microsoft menjadi pemegang saham terbanyak OpenAI dengan 49 persen saham. Adapun perusahaan modal ventura, seperti Thrive Capital dan Sequoia, diduga memiliki porsi kepemilikan hingga 30 %. (Yoga) 

Pemerintah di berbagai belahan bumi bergerak bersama mengatur perusahaan raksasa teknologi atau giant tech. Tingkat urgensi dan cakupannya masif, belum pernah dialami oleh industri mana pun sebelumnya. Langkah ini berpotensi mengubah cara kerja internet dan mengubah arus data digital secara global. Mengutip Axios, terdapat lima bentuk utama regulasi yang diterapkan terhadap perusahaan raksasa teknologi oleh sejumlah negara. Bentuknya meliputi peraturan perpajakan, privasi konsumen, antimonopoli, moderasi konten, dan kecerdasan buatan. Soal peraturan perpajakan, negara-negara yang tergabung dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) bahkan membuat solusi mengenakan pajak bagi perusahaan raksasa teknologi. Beberapa negara bagian AS, mengenakan pajak bagi perusahaan raksasa teknologi dari Eropa. Terkait peraturan privasi konsumen, peraturan perundang-undangan privasi data Uni Eropa, yakni Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR), sudah berlaku enam tahun. Peraturan ini memaksa perusahaan-perusahaan raksasa teknologi, termasuk dari AS, tunduk.

Soal pengaturan antimonopoli, Eropa adalah yang paling getol. Eropa terus melakukan penyelidikan dan memperkenalkan peraturan perundang-undangan pasar digital (Digital Markets Act). Melalui peraturan ini, perusahaan-perusahaan raksasa teknologi dari AS didefinisikan sebagai ”penjaga gerbang”. Maksudnya, mereka adalah pihak yang memberikan layanan penting bagi bisnis karena menjangkau pelanggan secara luas, tetapi sekaligus menjadi penghambat. Mengutip The New York Times, China Tahun 2021, memaksa perusahaan raksasa internetnya, seperti Alibaba, Tencent, dan ByteDance, untuk secara terbuka berjanji mengikuti aturan mereka dalam melawan monopoli.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat, pengaturan perpajakan kepada perusahaan raksasa teknologi sama susahnya dengan mengatur monopoli yang berpotensi mereka lakukan. Oleh karena itu, pembahasan peraturan, seperti perpajakan yang dilakukan oleh OECD, juga sempat berlangsung alot. ”Salah satu tujuan beberapa negara mengatur perusahaan teknologi asing adalah melindungi barang dalam negeri. Dalam konteks platform e-dagang, misalnya, pasar yang diciptakan sebenarnya bukan pasar yang sempurna karena ada risiko dijadikan ruang memasukkan barang ilegal,” katanya. (Yoga)