Jakarta – Bisnis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Shell di Indonesia memasuki babak baru. SEFAS Group menyepakati rencana akuisisi 100% kepemilikan bisnis SPBU Shell di Indonesia, setelah sebelumnya proses pengalihan bisnis tersebut direncanakan melibatkan perusahaan patungan antara SEFAS Group dan Citadel Pacific Limited.

Berdasarkan perkembangan terbaru pada Rabu, 19 Agustus 2026, SEFAS akan melanjutkan proses pengambilalihan kepemilikan penuh atas bisnis SPBU tersebut. Penyelesaian transaksi ditargetkan berlangsung pada tahun ini, dengan tetap bergantung pada persetujuan regulator serta pemenuhan persyaratan transaksi lainnya.

CEO SEFAS Group Ricky Roesli mengatakan langkah tersebut menjadi kelanjutan pengembangan bisnis perusahaan yang selama ini telah lama bermitra dengan Shell, khususnya sebagai distributor pelumas Shell di Indonesia.

“Sebagai distributor pelumas Shell terbesar di Indonesia, SEFAS bangga dapat mengambil langkah bisnis berikutnya,” kata Ricky dalam keterangan perusahaan, Rabu (19/8/2026).

Menurut Ricky, kepemilikan lokal diharapkan menjadi fondasi bagi pengembangan bisnis ritel energi SEFAS ke depan. Perusahaan menargetkan pembangunan bisnis ritel energi yang tepercaya dan berkelanjutan sekaligus mendukung kebutuhan energi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selama proses pengalihan, SEFAS juga memprioritaskan kelancaran transisi serta keberlangsungan kegiatan operasional secara aman dan andal.

Presiden Direktur Shell Indonesia Andri Pratiwa menilai SEFAS bukan merupakan mitra baru bagi Shell. Hubungan bisnis kedua perusahaan telah berlangsung lama, sementara SEFAS dinilai memiliki pemahaman terhadap pasar Indonesia, kebutuhan konsumen, serta jaringan lokal yang dapat mendukung pengembangan bisnis selanjutnya.

Berubah dari Rencana Awal Bersama Citadel Pacific

Akuisisi penuh oleh SEFAS menjadi perkembangan baru dari rencana pengalihan bisnis SPBU Shell yang pertama kali diumumkan pada 23 Mei 2025.

Ketika itu, Shell Indonesia menyatakan calon pembeli bisnis SPBU adalah perusahaan patungan baru yang dibentuk oleh Citadel Pacific Limited dan SEFAS Group. Rencana tersebut mencakup jaringan SPBU Shell beserta kegiatan pasokan dan distribusi BBM, sedangkan bisnis pelumas Shell tidak termasuk dalam transaksi.

Bahkan hingga Februari 2026, Shell masih menyatakan proses pengalihan kepemilikan kepada Citadel Pacific dan SEFAS sedang dalam penyelesaian. Shell ketika itu menyebut seluruh pihak tetap berkomitmen terhadap transaksi dan menargetkan prosesnya selesai pada 2026, dengan tetap menunggu berbagai persetujuan sesuai ketentuan di Indonesia.

Namun, perkembangan terbaru pada Agustus 2026 menunjukkan struktur transaksi berubah menjadi akuisisi 100% oleh SEFAS Group. Sampai saat ini belum terdapat penjelasan publik yang terperinci mengenai perubahan posisi Citadel Pacific Limited dari struktur transaksi yang sebelumnya diumumkan.

Sekitar 200 SPBU dan Terminal BBM

Bisnis yang dialihkan Shell bukan merupakan jaringan yang kecil. Berdasarkan keterangan resmi Shell ketika mengumumkan transaksi pada 2025, bisnis SPBU perusahaan di Indonesia mencakup sekitar 200 lokasi, dengan lebih dari 160 SPBU dimiliki langsung oleh perusahaan. Shell juga memiliki terminal BBM di Gresik, Jawa Timur.

Citadel Pacific sebelumnya dipilih sebagai salah satu mitra transaksi karena telah memiliki pengalaman mengelola bisnis dengan lisensi merek Shell di sejumlah wilayah Asia Pasifik, termasuk Guam, Saipan, Palau, Makau, dan Hong Kong. Sementara SEFAS memiliki hubungan panjang dengan Shell dari sisi distribusi pelumas di Indonesia.

SEFAS sendiri berawal dari PT Sefas Pelindotama yang berdiri pada 1997 sebagai distributor resmi pelumas Shell Indonesia. Bisnisnya kemudian berkembang dari Balikpapan ke sejumlah kawasan industri dan pertambangan di Kalimantan serta wilayah lain di Indonesia. Grup tersebut kini memiliki sejumlah entitas yang bergerak dalam distribusi pelumas, produk kelautan, coolant, hingga penyediaan solar untuk industri.

Merek Shell Tidak Hilang dari Indonesia

Pengalihan kepemilikan SPBU tidak berarti merek Shell akan menghilang dari Indonesia.

SEFAS menyatakan merek Shell tetap akan digunakan pada jaringan SPBU setelah pengalihan karena perusahaan memperoleh hak penggunaan merek melalui mekanisme lisensi. Dengan demikian, perubahan terutama terjadi pada kepemilikan dan pengelolaan bisnis ritel, sementara identitas Shell tetap dipertahankan pada jaringan SPBU.

Skema tersebut sejak awal telah menjadi bagian dari rencana divestasi Shell. Dalam pengumuman pada 2025, Shell menyatakan mereknya akan tetap berada di Indonesia melalui perjanjian lisensi, sementara produk BBM tetap disediakan melalui Shell.

Adapun bisnis pelumas tidak masuk dalam pengalihan bisnis SPBU. Shell sebelumnya menegaskan Indonesia masih menjadi salah satu pasar pertumbuhan utama untuk bisnis pelumas. Perusahaan memiliki fasilitas produksi pelumas berkapasitas hingga 300 juta liter per tahun dan telah mengembangkan fasilitas manufaktur gemuk di Marunda.

Dengan demikian, transaksi tersebut lebih tepat dipandang sebagai perubahan model kehadiran Shell di bisnis ritel BBM Indonesia, bukan keluarnya merek Shell secara keseluruhan dari pasar Indonesia. Di satu sisi, kepemilikan dan pengelolaan jaringan SPBU beralih kepada perusahaan lokal, SEFAS Group. Di sisi lain, merek Shell tetap dipertahankan melalui skema lisensi.

Nilai transaksi pengambilalihan bisnis SPBU tersebut sejauh ini belum diumumkan kepada publik.

JAKARTA - Lonjakan drastis harga minyak mentah dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah rupanya kembali membawa berkah keuntungan luar biasa bagi industri batu bara nasional. Fenomena peralihan bahan bakar membuat permintaan komoditas energi padat di pasar global, khususnya dari kawasan manufaktur Asia, melonjak ke level yang tidak terprediksi sebelumnya.

Banyak industri raksasa dan fasilitas pembangkit listrik di negara konsumen utama seperti China dan India terpaksa memutar haluan. Mereka kembali mengandalkan batu bara yang secara keekonomian dinilai jauh lebih murah dibandingkan harus menanggung beban biaya minyak bumi atau gas alam cair yang harganya sedang tidak terkendali. Permintaan global yang melambung ini membuat harga acuan komoditas batu bara termal Newcastle meroket secara agresif. Dari yang sebelumnya cukup stabil di kisaran USD 120 per ton pada awal tahun, harganya kini melonjak tajam menembus kisaran USD 146 per ton pada akhir Maret 2026.

Kondisi fundamental ini menciptakan fenomena keuntungan nomplok bagi perusahaan tambang batu bara di Indonesia. Respons pasar modal domestik terhadap rezeki tak terduga ini pun sangat instan dan masif. Pada penutupan perdagangan hari Rabu tanggal 25 Maret lalu, Indeks Harga Saham Gabungan melesat tajam 2,75 persen menuju level 7.302. Sektor energi, secara spesifik emiten pertambangan batu bara, menjadi motor penggerak utama penguatan indeks kebanggaan nasional tersebut.

Para investor asing terpantau sangat agresif memborong saham perusahaan tambang kakap. Data perdagangan bursa mencatat saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk atau AADI membukukan nilai beli bersih dari pemodal asing dengan angka fantastis yang menembus Rp 335 miliar hanya dalam satu hari perdagangan. Langkah serupa juga terlihat pada pergerakan saham PT Bukit Asam Tbk atau PTBA yang mencatatkan akumulasi beli mendekati angka Rp 200 miliar.

Meskipun demikian, momentum emas jangka pendek ini menuntut kebijaksanaan strategis dari para eksekutif industri terkait. Keuntungan melimpah yang diraup saat ini idealnya dialokasikan secara proporsional untuk investasi pada teknologi ramah lingkungan atau mempercepat diversifikasi portofolio bisnis. Hal ini sangat krusial mengingat peta jalan masa depan dunia tetap mengarah pada transisi menuju energi bersih yang berkelanjutan. Oleh karena itu, rezeki melimpah hari ini wajib dipandang sebagai modal transisi jangka panjang, bukan sekadar pijakan utama yang bisa diandalkan secara abadi.

Sejak era reformasi, sistem desentralisasi di Indonesia telah menjadi pilar penting tata kelola negara. Pelimpahan sebagian besar kewenangan dari pusat ke daerah mengharuskan Pemerintah Pusat mengalokasikan dana yang memadai untuk memastikan roda pembangunan terus berputar. Inilah cikal bakal lahirnya Transfer ke Daerah (TKD) sebagai instrumen vital dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

TKD dirancang untuk menutup kesenjangan fiskal antar-daerah dan memastikan setiap wilayah mampu membiayai layanan publik dasar. Di antara berbagai komponen TKD—seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)—terdapat satu instrumen yang memiliki karakteristik unik dan kerap memicu perdebatan: Dana Bagi Hasil (DBH).

Fungsi Krusial DBH dalam Desentralisasi

Pada dasarnya, DBH adalah mekanisme pengembalian sebagian pendapatan negara kepada daerah penghasil. Dana ini dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan APBN yang bersumber dari pajak dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) di daerah terkait.

Tujuan utama dari mekanisme ini sangatlah strategis. Pertama, DBH dirancang untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, memungkinkan mereka membiayai pelaksanaan kewenangan desentralisasi. Kedua, DBH berfungsi sebagai kompensasi atas dampak eksternalitas negatif yang timbul akibat eksploitasi SDA—seperti kerusakan lingkungan, infrastruktur yang menua, dan perubahan sosial—sehingga dana ini dapat digunakan untuk rehabilitasi atau pembangunan berkelanjutan. Ketiga, dan yang paling fundamental, DBH diharapkan menjadi salah satu pendorong utama pemerataan pembangunan antarwilayah.

Dengan adanya DBH, daerah yang menjadi lumbung pendapatan negara—baik dari sektor migas, mineral, atau penerimaan pajak yang tinggi—dapat memiliki daya ungkit finansial yang kuat untuk mempercepat laju pembangunan daerahnya.

Jerat Ketimpangan: Paradoks DBH

Namun, alokasi DBH yang didasarkan pada prinsip 'daerah penghasil mendapatkan lebih' justru memunculkan dilema fiskal yang tajam: ketimpangan.

Secara inheren, skema DBH memperkuat perbedaan antara daerah yang "kaya" SDA dan yang "miskin" SDA. Daerah dengan cadangan migas dan mineral melimpah otomatis menerima porsi DBH yang substansial. Akibatnya, mereka memiliki keleluasaan finansial yang jauh lebih besar untuk membangun infrastruktur ambisius dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sebaliknya, daerah yang minim SDA, meskipun memiliki kebutuhan pembangunan dan tingkat kemiskinan yang tinggi, hanya mendapatkan alokasi DBH yang kecil. Hal ini memperlebar jurang kesenjangan fiskal antar-daerah. DBH, yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan, pada kenyataannya berpotensi memperkuat disparitas, karena alokasinya lebih didominasi oleh faktor kekayaan alam yang distribusinya tidak merata secara geografis.

Jika tidak dikelola dengan bijak, daerah kaya SDA bisa terjebak dalam 'Dutch Disease'—ketergantungan berlebihan pada satu sektor (SDA) dan mengabaikan pengembangan sektor non-SDA—sementara daerah lain terus tertinggal.

Mempertajam Instrumen Pemerataan

Mengingat DBH adalah komponen penting dalam postur APBN, efektivitasnya sebagai motor pemerataan harus terus diuji dan ditingkatkan. Setidaknya terdapat tiga Langkah yang dapat Pemerintah Pusat tempuh agar janji desentralisasi untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. Pertama, Mengoptimalkan Fungsi Penyeimbang (Equalizer): Peran utama sebagai penyeimbang fiskal harus dibebankan pada instrumen TKD lainnya, yaitu DAU dan DAK. Formula DAU harus dibuat lebih sensitif terhadap indeks pembangunan manusia, kemiskinan, dan kesulitan geografis, memastikan bahwa daerah dengan keterbatasan sumber daya tetap mampu membiayai kebutuhan dasarnya.

Kedua, transparansi dan akuntabilitas penggunaan. Pemerintah harus memastikan dana DBH benar-benar digunakan untuk investasi produktif, seperti pembangunan infrastruktur vital, pendidikan, kesehatan, dan pemulihan lingkungan. Pengawasan ketat diperlukan untuk mencegah DBH hanya terserap dalam belanja rutin atau proyek yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Terakhir, pemerintah pusat perlu Mendorong Kapasitas Fiskal Mandiri bagi daerah.  Daerah harus didorong untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat. Pemda perlu berinovasi dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor non-SDA, seperti pariwisata, jasa, dan pengembangan ekonomi kreatif.

JAKARTA, ID - Per tanggal 25 Mei 2023, untuk pembelian bahan bakar Solar subsidi, Pertamina memberlakukan penggunaan Full QR dari aplikasi My Pertamina. Hal in berlaku di SPBU Pertamina yang tersebar di 234 kota atau kabupaten. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan bahwa Program Subsidi Tepat untuk Solar subsidi ini bukan hal yang baru, dan saat ini Pertamina Patra Niaga terus mengevaluasi dan melanjutkan tren positif dari program tersebut. “Mengingat penyaluran Solar subsidi sudah diatur dalam Surat Keputusan BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 mengenai Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu, baik kriteria kendaraan dan volume atau kuota hariannya, maka bertahap kami berlakukan Full QR untuk Solar subsidi. Ini adalah langkah selanjutnya untuk memastikan masyarakat terbiasa memanfaatkan QR Code-nya,” kata Irto di Jakarta, Kamis (25/05/2023). Menurut Irto, Full QR ini memiliki beberapa manfaat bagi pengguna Solar subsidi itu sendiri, terutama dalam hal keamanan kuota harian yang berhak dibeli oleh penggunanya, dan sebagai evaluasi atas modus penyalahgunaan oknum tidak bertanggung jawab.  “Ketika skema input nomor polisi masih diperbolehkan, banyak kejadian nomor polisi konsumen sudah digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Full QR ini bisa menjadi jawaban, karena semua transaksi benar-benar sesuai dengan scan QR Code. Untuk keamanan ekstra, QR Code dapat direset berkala tanpa ada batas, jadi jika hilang atau curiga digunakan bisa diganti dengan QR Code baru melalui website Subsidi Tepat,” ujarnya. (Yetede)

JAKARTA, ID – Pembelian bahan bakar minyak (BBM) Solar subsidi di Jakarta, Depok, dan Bogor hanya bisa dilakukan oleh kendaraan yang terdaftar di platform MyPertamina mulai 25 Mei mendatang. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Barat (kecuali Depok dan Bogor) dan Banten, ketentuan itu sudah berlaku sejak 11 Mei silam. Hingga kini, sekitar 6,5 juta kendaraan sudah terdaftar di platform MyPertamina. Pembelian BBM subsidi dengan MyPertamina merupakan upaya penyaluran subsidi tepat sasaran. Adapun realisasi konsumsi Solar subsidi hingga April 2023 mencapai 32% dari kuota yang ditetapkan sebesar 17 juta kilo liter (KL). Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengatakan, platform MyPertamina menjadi instrumen dalam. menjaga kuota Solar subsidi cukup hingga akhir tahun. “Realisasi Solar subsidi sampai April sudah 32%. (Over kuota) kemungkinannya ada. Kita terus monitor termasuk penggunaan subsidi tepat MyPertamina agar diupayakan cukup,” kata Saleh kepada Investor Daily di Jakarta, Selasa (16/05/2023). Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat menyatakan, pembelian BBM Solar subsidi mulai 11 Mei 2023 hanya bisa dilakukan oleh kendaraan yang terdaftar di MyPertamina. Adapun wilayah penerapannya meliputi Provinsi Banten dan Jawa Barat kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, serta Kota Depok lantaran waktu penerapannya bersamaan dengan Provinsi DKI Jakarta. (Yetede)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin)  memastikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng (migor) curah akan tetap Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kg meski progran program migor curah bersubsidi telah dicabut. Penyediaan migor curah tetap terjangkau untuk masyarakat tetap dianjurkan dengan skema domestic market obligation (DMO) sert domestic price obligation (DPO). "Sekarang itu pengorbanannya langsung pada perushaan industri. Jadi nanti harus ditentukan berapa harga CPO ditingkat pabrik minyak goreng atau yang disebut DPO. Demikian juga dengan harga, minyak gorengnya ditingkat distributor," jelas Direktur Jenderal Indstri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika.  Lebih lanjut Putu memaparkan, pada awal program diawal bulan Maret 2022, realisasi penyaluran migor curah  bersubsidi tercatat mencapai 64,586,26 ton atau 33,18% dari total kebutuhan  bulanan dalam negeri. (Yetede)                    

Pemerintah bakal mengubah skema penyaluran solar bersubsidi, khususnya untuk konsumen pengguna transportasi darat. Pembahasan payung hukumnya tengah bergulir. Koordinator Pengaturan BBM  Badan Pengatur  Hilir Minyak dan Gas, I Ketut Gede Aryawam, menjelaskan bahwa penyaluran solar bersubsidi untuk kategori konsumen tersebut  akan dibuat tertutup. "Ke depan, siapa yang terdaftar, dia yang boleh mengisi solar subsidi," katanya kepada Tempo, kemarin. Pemerintah akan mewajibkan  para  konsumen pengguna  solar bersubsidi mendaftarkan diri dulu di Aplikasi MyPertamina. Masyarakat harus melampirkan beragam data, antara lain jenis dan nomor polisi kendaraan. Setelah konsumen terverifikasi masuk katagori pengguna yang berhak, pemerintah akan memberikan kode batang untuk mengakses bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). 

PT Pertamina (persero) telah melakukan sejumlah upaya untuk menekan aksi penyelewengan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar. Upaya tersebut yakni  meningkatkan pengawasan secara berlapis di level stasiun pengisian bahan bakar  umum (SPBU), menerapkan sistem digitalisasi SPBU hingga melibatkan aparat penegak hukum. Dengan adanya program digitalisasi SPBU, maka Pertamina dapat memantau kondisi stok BBM, penjualan BBM, dan transaksi penjualan di SPBU. Selain itu, seluruh data-data tersebut juga dapat diakses secara langsung oleh sejumlah pihak berwenang seperti Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan PBH Migas sehingga dapat saling mendukung untuk pengawasan penyaluran BBM termasuk yang bersubsidi yaitu Biosolar (B30) dan penugasan premium. Maraknya kasus penyelewengan solar bersubsidi dipicu oleh disparitas dengan harga solar nonsubsidi. (Yetede)