Labirin | News & Update

;

Perbankan

( 2293 )

Efisiensi Subsidi Energi Agar Anggaran Tidak Bengkak

KT3 07 Feb 2025 Kompas

Pemberian subsidi tanpa basis data yang diverifikasi akan membuat subsidi salah sasaran. Akibatnya, anggaran membengkak tanpa hasil yang optimal. Beberapa hari lalu, elpiji dalam tabung hijau ukuran 3 kilogram sulit didapat. Penyebabnya, pengecer dilarang menjual langsung ke publik. Masyarakat bisa membelinya di pangkalan resmi. Yang terjadi kemudian, antrean pembeli mengular di pangkalan resmi elpiji. Waktu yang dimiliki penjual gorengan, pemilik warung makan, dan rumah tangga pengguna elpiji 3 kg habis untuk mengantre. Padahal, pengusaha mikro dan ultramikro ini sangat bergantung pada gerak usaha. Usaha berhenti, maka pendapatan nol. Kendati akhirnya pengecer boleh kembali menjual elpiji 3 kg, antrean masyarakat itu bagaikan dejavu. Berdasarkan arsip berita Kompas, pernah terjadi situasi serupa, setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Setiap kali pasokan atau jaringan pasokannya terganggu, antrean pembeli seketika muncul karena kebutuhan elpiji subsidi tersebut selalu ada.

Sebenarnya, elpiji subsidi itu diperuntukkan bagi masyarakat miskin, seperti dituliskan di badan tabung. Namun, ada saja masyarakat yang secara ekonomi bukan kelompok miskin ikut menikmatinya. Sebab, elpiji 3 kg dijual di pasar secara bebas dan tidak dibatasi hanya untuk masyarakat miskin. Bisa saja, masyarakat yang mestinya tidak berhak mengonsumsi elpiji 3 kg justru menikmati subsidi lebih banyak karena memiliki kemampuan beli yang lebih besar. Mengutip laman Kementerian Keuangan, penyaluran subsidi elpiji terus meningkat, yakni 7,73 juta ton pada 2023 dan 7,9 juta ton pada 2024. Adapun pada 2025 direncanakan sebanyak 8,18 juta ton. Angka penyaluran subsidi elpiji ini berbanding terbalik dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia yang terus berkurang, yakni 25,9 juta orang pada Maret 2023 menjadi 25,22 juta orang pada Maret 2024 dan 24,06 juta orang pada September 2024.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, ada target keluaran perlindungan sosial yang bertujuan mengentaskan warga dari kemiskinan dan menurunkan kesenjangan. Target itu, antara lain, program keluarga harapan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), program bantuan sosial sembako untuk 18,3 juta KPM, dan bantuan langsung tunai desa untuk 2,96 juta KPM. Penyaluran subsidi elpiji termasuk dalam target itu. Berbagai program perlindungan sosial itu mestinya berlandaskan data penerima yang sudah diverifikasi. Pertanyaannya, penerima subsidi elpiji termasuk penerima fasilitas perlindungan sosial yang mana? Jika data sudah ada, seharusnya segera diverifikasi agar tepat sasaran. Jika masih belum lengkap dan benar, benahi sesegera mungkin agar subsidi bisa disalurkan dengan cepat dan tepat. Masyarakat penerima bantuan berhak menerima subsidi tanpa berlama-lama mengantre dan kepanasan. Subsidi kepada yang berhak merupakan efisiensi yang sesungguhnya. (Yoga)

Ekonomi

Trump dan Pemangkasan Anggaran

KT3 07 Feb 2025 Kompas

Berbagai kebijakan dalam dan luar negeri yang menimbulkan banyak ketidakpastian ekonomi menurunkan kepercayaan investor di pasar modal. Pergerakan harga saham dalam Indeks Harga Saham Gabungan pun masih di zona merah dalam sebulan terakhir. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengakui, saat ini, ketidakpastian sedang melanda pasar global. Situasi ini membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Kamis (6/2/2025) menyentuh 6.870 atau turun lebih dari 2 persen dibandingkan posisi pembukaan perdagangan sehari sebelumnya di posisi 7.024. Posisi pembukaan per Kamis ini membawa IHSG pada titik terendah sejak awal 2025. Terhitung sejak penutupan pada hari pertama bursa tahun ini di posisi 7.163, IHSG sudah mengalami pelemahan lebih dari 3 persen. Faktor utama yang memicu kondisi ini menurut Jeffrey, adalah kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat (AS) terhadap China, serta dinamika ekonomiAS dengan negara lain, seperti Kanada dan Meksiko.

Kebijakan yang telah diumumkan, tetapi kemudian ditunda, menciptakan ketidakpastian yang semakin besar bagi pasar global.Ketidakpastian di pasar global turut berdampak pada nilai tukar mata uang, kebijakan perdagangan, dan rantai pasok global. Dinamika konstelasi ekonomi ini memberikan tantangan tersendiri bagi pelaku bisnis di Indonesia. ”Dengan adanyketidakpastian ini, investor harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investa si, terutama dalam menghadapi kemungkinan fluktuasi yang lebih besar di pasar keuangan domestik,” tuturnya. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menyatakan, ketegangan dagang AS dengan mitra utama, seperti China, masih menjadi faktor besar yang memengaruhi pasar keuangan dan prospek pertumbuhan ekonomi domestik.

Tertekannya sektor manufaktur dan ekspor AS karena perang dagang berimbas pada bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), yang semakin sulit menentukan kebijakan suku bunga acuan. Kegamangan The Fed melanjutkan kebijakan pengetatan suku bunga guna menekan inflasi yang masih tinggi atau justru menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan, menurut Andry, akan menentukan keputusan investor asing. Ketidakpastian itu bisa membuat investor asing menahan uangnya untuk masuk ke Indonesia. Apalagi, dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 hanya tumbuh 5,03 persen atau melambat dari 5,05 persen pada 2023 dan 5,31 persen pada 2022 secara tahunan. Pilarmas Investindo Sekuritas, dalam rilis perdagangan bursa siang ini, menyampaikan, selain faktor ekonomi global, pasar juga khawatir pada pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 sebagaimana diumumkan Badan Pusat Statistik beberapa haru lalu. (Yoga)

Ekonomi

Hilangnya Gaji Ke-13 dan Ke-14 Perlu Diwaspadai

KT3 07 Feb 2025 Kompas

Peniadaan pemberian gaji ke-13 dan ke-14 bagi aparatur sipil negara berpotensi mengganggu pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Perekonomian di daerah tujuan mudik juga berpotensi akan terganggu saat kemampuan belanja aparatur sipil negara atau ASN berkurang. Hal itu dikemukakan ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, di Jakarta, Kamis (6/2/2025). Ia menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang sebelumnya mengatakan, pemerintah sudah melakukan persiapan terkait rencana penghentian gaji ke-13 dan ke-14 ASN. Namun, Airlangga enggan berkomentar lebih lanjut. ”Dari segi ASN tanyakan ke Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani). Persiapan sudah ada, ya,” ujarnya singkat dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro belum mau berkomentar soal wacana penghentian gaji ke-13 dan ke-14. ”Saya belum bisa menanggapi, ya,” katanya.

Nailul Huda melanjutkan, sama seperti tenaga kerja pada umumnya, pegawai pemerintah juga mempunyai pengaruh terhadap permintaan secara agregat. Dengan adanya anggaran belanja ekstra bagi para ASN, akan terjadi pertumbuhan secara agregat. Berkaca pada tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, cairnya gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) atau biasa disebut gaji ke-14 untuk para ASN membuat permintaan barang secara umum meningkat. ”Dampaknya di triwulan yang terdapat bulan Ramadhan dan Lebaran pasti lebih tinggi dibandingkan triwulan lainnya,” ujarnya. Bagaimanapun, katanya, ASN juga melakukan konsumsi yang memiliki dampak berkelanjutan ke sektor lainnya. Perekonomian di daerah yang banyak menjadi daerah tujuan mudik ASN berpotensi akan terganggu ketika ASN berkurang kemampuannya dalam berbelanja.

”Di periode-periode mudik Lebaran, ekonomi di daerah biasanya lebih hidup karena adanya aliran uang tunai yang menciptakan aktivitas-aktivitas ekonomi,” ujarnya. Setiap tahun, kebijakan pemberian gaji ke-13 dan THR untuk ASN diatur dalam payung hukum berupa peraturan pemerintah. Pemberian gaji ke-13 dan THR untuk ASN tahun lalu diatur dalam PP No 14/2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024. Mengacu aturan tersebut, gaji ke-13 dan THRadalah bentuk apresiasi negara terhadap kinerja dan pengabdian ASN dalam komponen gaji pokok; tunjangan melekat seperti tunjangan keluarga dan tunjangan pangan; tunjangan jabatan atau tunjangan umum; serta tunjangan kinerja sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Sementara untuk tahun ini, pemerintah belum menerbitkan PP yang mengatur tentang pemberian gaji ke-13 dan THR bagi ASN. (Yoga)

Ekonomi

Asosiasi Protes, Pemutihan Utang Macet untuk UMKM

KT3 07 Feb 2025 Kompas

Asosiasi UMKM Indonesia memprotes pelaksanaan kebijakan hapus tagih piutang macet usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang digelar pemerintah. Sebab, alih-alih membantu seluruh UMKM, kebijakan itu hanya untuk kepentingan perbaikan rapor kinerja perbankan milik negara karena hanya berlaku untuk UMKM nasabah perbankan negara. Protes itu disampaikan Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia Edy Misero saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (6/2/2025). Kebijakan hapus tagih kredit macet tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapustagihan Piutang Macet kepada UMKM. Kebijakan ini hanya berlaku untuk piutang macet bank dan/atau lembaga keuangan nonbank badan usaha milik negara (BUMN). Ketentuan hapus tagih piutang macet itu meliputi nilai pokok piutang maksimal Rp 500 juta per nasabah dan telah dihapusbukukan minimal lima tahun sejak PP mulai berlaku.

Kebijakan ini berlaku enam bulan sejak PP diundangkan alias berakhir pada Mei 2025. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan hapus tagih piutang macet menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah terhadap UMKM. Realisasi kebijakan hapus tagih tersebut telah menjangkau sekitar 71.000 nasabah. ”Dari monitor yang terbanyak hapus tagih adalah Bank BRI. Nah, tentu ini merupakan capaian yang merupakan komitmen pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara BRI Microfinance Out- look 2025 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, 30 Januari 2025. Edy Misero melanjutkan, kebijakan penghapusan kredit macet hanya diberikan kepada pelaku-pelaku UMKM nasabah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Sementara pelaku UMKM yang bukan nasabah Himbara tidak diperhatikan.

”Padahal, kebijakan itu mestinya kebijakan bersama untuk seluruh pelaku UMKM. Kalau mau adil, pinjam di mana pun akan dihapuskan.Harus ada peluang untuk kesempatan menghapus utang bagi semua UMKM,” katanya Administrasi keuangan Menurut Edy, kebijakan tersebut hanya mementingkan administrasi keuangan dari bank-bank Himbara. Alih-alih menyuarakan kepentingan UMKM, hapus tagih piutang macet tersebut cenderung ditujukan untuk memperbaiki kinerja perseroan dengan menghapuskan riwayat kredit macet. ”Kalau tujuannya menghapus kredit UMKM, harus adil. Kan, katanya mau membantu UMKM, tetapi yang ada hanya untuk UMKM nasabah Himbara, harus tegas itu. Kalau sejak awal dibilang hanya membantu pelaku UMKM yang ada di Himbara, oke kita terima,” tuturnya. Meskipun demikian, Edy mengatakan, fasilitas yang diberikan pemerintah tersebut setidaknya membantu sejumlah pelaku UMKM yang memiliki riwayat kredit macet di perbankan Himbara. (Yoga)

Ekonomi

Maruara Tetap Targetkan 220.000 Unit FLPP

HR1 07 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Upaya besar yang dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam menghadapi tantangan anggaran yang dipangkas pada 2025. Meskipun anggaran kementeriannya dipotong sebesar Rp3,66 triliun, Menteri Maruarar Sirait menegaskan bahwa target pembangunan rumah sebanyak 220.000 unit melalui program FLPP tetap akan dijalankan. Ia juga menjelaskan pentingnya efisiensi dalam belanja pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden dan berjanji untuk mengimplementasikan skema pembiayaan kreatif agar program pembangunan rumah ini tetap tercapai.

Maruarar juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan memperluas penyaluran FLPP dan menggaet investor swasta serta investasi asing untuk mendukung pembangunan rumah, seperti yang telah dilakukan dengan investor dari Qatar dan UAE. Selain itu, Maruarar mengungkapkan realisasi KPR subsidi yang cukup signifikan, mencapai 93.484 unit hingga awal Februari 2025. Namun, tantangan masih ada, seperti penundaan penyaluran FLPP yang dikhawatirkan akan membebani pelaku usaha dan developer properti. Ketua Umum REI, Joko Suranto, menekankan perlunya percepatan penyaluran agar 17.000 unit rumah siap huni tidak batal disalurkan.

Pada sisi lain, masalah sertifikat rumah bermasalah yang terjadi di Bank BTN juga mencuat, dengan sisa 38.144 sertifikat bermasalah per akhir 2024, yang turun signifikan sejak 2018. Meskipun begitu, BTN telah melakukan langkah-langkah penyelesaian untuk mengurangi risiko yang dapat timbul akibat masalah ini.

Ekonomi

Bank Besar Royal Bagi Dividen

KT1 06 Feb 2025 Investor Daily (H)

Sejumlah bank besar telah mengumumkan perolehan laba bersih sepanjang tahun 2024. Dengan pencapaian kinerja yang solid, terdapat indikasi pembagian dividen dalam nominal jumbo kepada para pemegang saham. Seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbak (BMRI) dan entitas anak yang membukukan laba bersih yang dapat diartikulasikan kepada pemilik senilai Rp55,78 triliun pada 2024, tumbuh mini 1,31% secara tahunan (year on year/yoy). Perolehan tersebut didukung dari pertumbuhan kredit yang tinggi. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan, Bank Mandiri terus memperkuat perannnya dalam mengoptimalkan ekosistem wholesale untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yan berkelanjutan. "Hingga akhir tahun 2024, realisasi kredit Bank Mandiri secara konsolidadi mencapai Rp1.670,55 triliun naik 19,5% (yoy), dengan pertumbuhan yang tetap solid di beberapa segmen utama. Kredit wholesale yang menjadi core business perseroan terus menjadi pendorong utama penyaluran kredit," tutur Darmawan. Pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo mengungkapkan bahwa perseroan selalu menjaga rasio pembayaran dividen di level 60% dari laba bersih. (Yetede)

Ekonomi

Pembengkakan Kredit Bank

HR1 06 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Bank-Bank besar di Indonesia, seperti PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia (BNI), dan PT Bank Central Asia (BCA), berhasil mencatatkan pertumbuhan kredit yang signifikan sepanjang tahun 2024, meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi global dan domestik yang tak menentu. Bank-bank ini menunjukkan ketangguhan dan stabilitas bisnis yang solid. Meskipun pertumbuhan kredit yang tinggi tercatat, bank-bank tersebut menghadapi tekanan pada margin keuntungan akibat tingginya biaya dana (CoF) dan suku bunga acuan Bank Indonesia yang tinggi. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan laba yang lebih terbatas.

PT Bank Mandiri melaporkan pertumbuhan kredit sebesar 19,5% YoY, namun hanya mencatatkan laba yang tipis, naik 1,31% YoY. PT Bank Negara Indonesia (BNI) juga mencatatkan pertumbuhan kredit yang solid, namun DPK turun dan NIM tergerus. Sementara itu, PT Bank Central Asia (BCA) mencatatkan pertumbuhan kredit 13,8% YoY dengan DPK yang tumbuh lebih rendah, tetapi mereka mampu menjaga margin bunga bersih (NIM) berkat porsi CASA yang tinggi.

Ke depan, bank-bank besar ini diprediksi akan terus mengungguli industri perbankan dalam hal pertumbuhan kredit, mengingat posisi likuiditas mereka yang lebih baik dan strategi digitalisasi yang efektif. Analis memperkirakan bahwa meskipun industri perbankan secara keseluruhan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan moderat sekitar 9,9% YoY, bank-bank besar kemungkinan akan mencatatkan angka pertumbuhan yang lebih tinggi.

Ekonomi

Rupiah Melemah, Transaksi Valas Meningkat

HR1 06 Feb 2025 Kontan

Tren pelemahan rupiah terus berlanjut hingga awal 2025, setelah melemah 4,16% sepanjang 2024, dengan nilai tukar mencapai Rp 16.293 per dollar AS pada 5 Februari 2025.

Pelemahan ini mendorong kenaikan transaksi jual beli valuta asing (valas) di bank, seperti yang dialami Bank Jatim, yang mencatat peningkatan transaksi valas sebesar 48,43% secara tahunan pada 2024. Direktur Keuangan, Treasury & Global Service Bank Jatim, Edi Masrianto, menjelaskan bahwa pelemahan rupiah menguntungkan pekerja migran Indonesia, karena gaji yang diterima dalam dollar AS menghasilkan konversi rupiah yang lebih besar. Selain itu, pengusaha ekspor-impor juga banyak menjual dollar AS untuk membayar kebutuhan dalam rupiah dan investasi.

Menurut Edi, nasabah korporasi yang memiliki pendapatan dalam dollar AS tetap membutuhkan rupiah untuk berbagai keperluan operasional seperti pembayaran gaji, pajak, dan biaya operasional. Selain itu, tren diversifikasi aset juga menyebabkan sebagian nasabah mengalihkan investasi ke instrumen lain dengan kurs berbeda.

Kebijakan pemerintah, seperti kewajiban konversi devisa hasil ekspor (DHE) SDA menjadi rupiah, turut meningkatkan transaksi valas. Bank Mandiri juga mencatatkan kenaikan transaksi valas hingga dua kali lipat sepanjang 2024.

Namun, Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menyatakan bahwa pelemahan rupiah juga menjadi tantangan bagi perbankan, terutama dalam pembiayaan ekspor-impor yang membutuhkan valas. Bank Mandiri akan terus beradaptasi untuk menjaga likuiditas di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak.

Meskipun pelemahan rupiah memberikan keuntungan bagi pekerja migran dan pengusaha ekspor, kondisi ini juga membawa tantangan bagi sektor perbankan dan industri yang bergantung pada valuta asing.

Ekonomi

Rupiah Melemah, Transaksi Valas Meningkat

HR1 06 Feb 2025 Kontan

Tren pelemahan rupiah terus berlanjut hingga awal 2025, setelah melemah 4,16% sepanjang 2024, dengan nilai tukar mencapai Rp 16.293 per dollar AS pada 5 Februari 2025.

Meskipun pelemahan rupiah memberikan keuntungan bagi pekerja migran dan pengusaha ekspor, kondisi ini juga membawa tantangan bagi sektor perbankan dan industri yang bergantung pada valuta asing.

Ekonomi

Proyeksi Pertumbuhan 2024 Berisiko Terkoreksi

HR1 05 Feb 2025 Kontan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan tidak mencapai target pemerintah yang ditetapkan dalam APBN sebesar 5,2%, dan hanya akan tumbuh sekitar 5%. Perlambatan ini disebabkan oleh melemahnya konsumsi rumah tangga, investasi, serta konsumsi pemerintah di kuartal IV-2024.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2024 hanya 4,91% yoy, lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 4,95% yoy.

Namun, sektor ekspor menjadi faktor positif yang membantu menopang ekonomi, dengan pertumbuhan ekspor neto sebesar 3,88% yoy, setelah sebelumnya mengalami penurunan.

Di sisi lain, Chief Economist Bank Syariah Indonesia, Banjaran Surya Indrastomo, memiliki pandangan lebih optimistis. Ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2024 mencapai 5,18% yoy, lebih tinggi dibanding kuartal sebelumnya. Menurutnya, permintaan domestik masih kuat, didukung oleh PMI manufaktur dan peningkatan keyakinan konsumen.

Untuk tahun 2025, Banjaran memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal I bisa mencapai 5,51%, didorong oleh Ramadan, Idul Fitri, dan penurunan BI-Rate yang memberikan stimulus ekonomi.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Bambang Brodjonegoro, juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi tetap di atas 5%, dengan dorongan dari momen pemilu serta puasa Lebaran. Namun, proyeksi tersebut masih di bawah target pemerintah sebesar 5,2%.

Meskipun pertumbuhan ekonomi 2024 tetap stabil di atas 5%, tantangan utama seperti pelemahan konsumsi domestik dan investasi harus diatasi agar ekonomi bisa mencapai target yang diharapkan pada tahun-tahun mendatang.