DALAM satu tahun ini, Chief Executive Officer Vale Base Metals, Deshnee Naidoo, sudah lima kali menyambangi Indonesia. Ia mengatakan saat ini ada empat proyek yang digarap perusahaannya. Keempat proyek itu adalah tiga proyek nikel di Sulawesi yang dikerjakan PT Vale Indonesia Tbk serta proyek tembaga di Nusa Tenggara Timur yang digarap PT Sumbawa Timur Mining.

Khusus proyek nikel, Deshnee mengatakan perusahaannya berkomitmen menggelontorkan investasi sekitar US$ 9 miliar (sekitar Rp 138,4 triliun) dalam lima hingga delapan tahun ke depan. Investasi tersebut akan digunakan untuk memulai penambangan serta membuat fasilitas pengolahan nikel di sejumlah lokasi. Dalam sebuah forum di Jakarta yang dihadiri jurnalis Tempo, Caesar Akbar, pada Jumat lalu, 8 September 2023, Deshnee menceritakan berbagai rencana dan tantangan dalam berinvestasi di Indonesia. Berikut ini adalah petikan diskusinya.

Bagaimana komitmen Vale Base Metals untuk berinvestasi di Indonesia?
Ada tiga proyek besar yang kami kerjakan saat ini. Pertama adalah proyek Bahodopi di Sambalagi dan Morowali. Di sana, kami menyiapkan US$ 2,6 miliar untuk operasi feronikel. Kami akan menambang dan membangun pabrik berupa rotary kiln electric furnace (RKEF). Kami sudah menyetujui proyek ini pada Juli tahun lalu dan untuk tahun ini saja kami akan menghabiskan sekitar US$ 100 juta untuk pertambangan. (Yetede)

Saat ini semakin masif industri hilirisasi yang mengolah sumber daya mineral menjadi beragam komoditas, industri berbasis nikel paling maju dibandingkan mineral lainnya disebabkan nikel Indonesia memiliki keunggulan komparatif paling tinggi di dunia sehingga banyak negara memburunya, apalagi kebutuhan nikel sangat tinggi di era transisi energi untuk kebutuhan baterai. Indonesia kini menjadi produsen nikel terbesar di dunia. Produksi nikel 2022 tak kurang dari 1,8 juta ton, dua puluh kali lebih besar dibanding sepuluh tahun lalu di 90.000 ton. Bahkan pengolahan bijih nikel sudah menjadi baja tahan karat, produksinya nomor dua di dunia setelah China. Sudah waktunya dipikirkan kebijakan pembatasan produksi nikel, dan fokus pada industri lebih ke hilir.

Hilirisasi tembaga dan aluminium masih berproses,dan akan segera terwujud. Timah berpotensi dijadikan paduan logam dan berbagai kegunaan. Ke depan banyak jenis logam yang akan diekstrak di dalam negeri karena kebutuhan industri strategis. Keterbatasan infrastruktur energi memperlambat  hilirisasi, terutama aluminium. Namun, tantangan masih besar, produk logam seperti feronikel, produk nikel lainnya, alumina, aluminium, dan tembaga yang dihasilkan saat ini masih merupakan bahan baku industri manufaktur. Mengalirkan produk logam ke hilir sangat dipicu oleh adanya kebutuhan di hilir. Artinya, industri strategis tersebut yang harus menarik industri logam ke hilir atau demand driven. Keterkaitan pertambangan dan industri manufaktur. Tantangan utama adalah mewujudkan keterkaitan sektor pertambangan dan industri manufaktur. Manakala industri manufaktur tidak siap, industri tambang, tidak ada jalan lain, harus mengekspor hasil olahan atau bahkan hasil tambangnya. (Yoga)

Wacana pajak ekspor bagi produk olahan nikel perlu diterapkan tahun ini sesuai rencana awal. Penerapan pajak itu dinilai bisa mengungkit penerimaan negara yang saat ini mulai melambat dan memaksimalkan dampak manfaat kebijakan hilirisasi. Rencana kebijakan pajak ekspor turunan nikel, seperti feronikel dan nickel pig iron (NPI), muncul tahun lalu ketika harga nikel masih tinggi di pasar global. Pemerintah berencana memberlakukannya tahun ini sembari memperhatikan pergerakan harga nikel. Namun, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda kebijakan itu akan segera diterapkan.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai saat ini adalah momentum yang tepat untuk menerapkan pajak ekspor atau bea keluar bagi produk turunan nikel. ”Bukan hanya karena penerimaan pajak mulai melambat, melainkan hilirisasi ini sudah dikasih waktu yang cukup lama. Keuntungan yang dirasakan tahun lalu sudah berkali-kali lipat. Kalau tak kunjung diterapkan, negara berpotensi kehilangan sumber pendapatan baru,” kata Tauhid saat dihubungi, Minggu (13/8). Menurut dia, potensi pendapatan yang bisa diraup negara dari pajak ekspor turunan nikel cukup besar karena nilai ekspor produk turunan nikel saat ini masih tinggi. Pada tahun 2022, total ekspor hilirisasi nikel senilai 34,3 miliar USD atau Rp 510,1 triliun. (Yoga)

JAKARTA — Kritik ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, ihwal dampak penghiliran nikel menggugah pemerintah angkat bicara. Presiden Joko Widodo dan jajarannya berbondong-bondong membela diri menjelaskan manfaat kebijakan tersebut untuk Indonesia.

Menurut Faisal Basri, program penghiliran nikel tak banyak memberi keuntungan buat negara ini. "Hilirisasi di Indonesia nyata-nyata mendukung industrialisasi di Cina," kata dia saat berbicara dalam forum KTT Indef 2023, Selasa, 8 Agustus lalu.

Dia menyoroti minimnya industri antara dan hilir untuk nikel di dalam negeri. Smelter bijih nikel yang beroperasi saat ini mayoritas menghasilkan nickel pig iron, ferronickel, dan nickel matte, yang kemudian diekspor ke Cina untuk diolah menjadi produk turunan dengan nilai tambah lebih tinggi. Produk tersebut kemudian diimpor pengusaha Indonesia untuk dijadikan bahan baku. (Yetede)

Kondisi seperti ini terjadi karena kapasitas untuk mengolah hasil dari smelter menjadi produk turunan, seperti baja slab, HRC, CRC, serta billet, di Indonesia masih terbatas. Semakin menuju hilir, industrinya makin minim, bahkan belum tersedia. "Keberadaan smelter nikel tidak memperdalam struktur industri nasional," kata dia.

Penurunan harga batubara global masih membayangi kinerja PT United Tractors Tbk (UNTR). Kendati begitu, prospek UNTR masih positif didukung ekspansi di sektor non-batubara. Salah satu ekspansi yang cukup gencar dilakukan UNTR adalah investasi di sektor pertambangan nikel. UNTR telah melakukan share subscription agreement pengambilan 19,99% kepemilikan saham di Nickel Industries Limited (NIC) yang tercatat di Australian Securities Exchange Ltd (ASX). Analis Sucor Sekuritas, Yoga Ahmad Gifari mengatakan, akuisisi pertambangan nikel senilai US$ 1,43 miliar akan menguntungkan UNTR. Apalagi, Stargate memiliki total sumber daya 146,7 juta ton dan sedang membangun proyek rotary kiln electric furnace (RKEF) dengan kapasitas produksi nickel pig iron (NPI) sebesar 130.000 ton. Sementara, Nickel Industries punya sumber daya bijih nikel sebesar 300 juta ton dan smelter RKEF yang memproduksi 65.336 ton NPI dan 4.743 ton nikel matte. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta juga sepakat, ekspansi ini dapat berkontribusi positif ke kinerja UNTR. Selain itu, bisnis alat berat UNTR masih akan bertumbuh. Terlihat dari kinerja alat berat yang positif, dengan penjualan 3.145 unit, naik 9,46% secara tahunan. "Sektor alat berat masih memberikan keuntungan," ujarnya, Senin (31/7). Di sisi lain, analis Maybank Sekuritas Indonesia Richard Suherman dan Jeffrosenberg Chenlim masih yakin kinerja UNTR relatif tangguh sejalan penjualan operasional yang tumbuh. Richard memperkirakan, pendapatan UNTR tahun ini bisa mencapai Rp 117,98 triliun dengan laba bersih Rp 17,44 triliun.

JAKARTA,ID-Hilirisasi memungkinkan negara untuk meningkatkan nilai tambah produknya. Dengan memproses bahan mentah menjadi  produk jadi, negara dapat memanfaatkan  keahlian dan teknologi yang lebih maju untuk menghasilkan  produk yang lebih bernilai tinggi. Penciptaan down stream industri atau hilirisasi akan dilakukan secara berkelanjutan. Pasalnya program hilirisasi ini tidak hanya cukup dilakukan  secara berkelanjutan dalam  beberapa masa pemerintahan berikutnya. "Siapa yang akan menjadi presiden berikutnya? ini menjadi pekerjaan anda. Saya sudah bicara ke dua calon presiden, ini (hilirisasi, red) jadi mainan anda," ucap Menteri koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Investor Daily Roundtable di Plataran  Hutan Kota, Senayan pada Senin (31/7/2023). Dipaparkan Luhut, sebelum larangan ekspor nikel diterapkan, Indonesia mengekspor bijih nikel dengan jumlah yang besar, dan didominasi tujuan ke Tiongkok. Pada tahun 2013 misalnya, Indonesia mengekspor bijih nikel sebesar 64,8 juta ton senilai US$ 1,7 miliar, volume ekspor tertinggi dalam sejarah. (Yetede)

Pertambangan nikel yang tumbuh pesat di Sulteng di satu sisi membawa investasi modal triliunan rupiah dan menghasilkan aktivitas ekonomi luar biasa. Di sisi lain, tingkat kemiskinan bertambah pula. Darma Kusuma (32), warga Desa Bente, Kabupaten Morowali, Sulteng, mengaku sejak beberapa bulan terakhir harga sejumlah kebutuhan pokok melonjak tinggi, harga elpiji ukuran 3 kg Rp 70.000 per tabung, jauh di atas harga normal sekitar Rp 20.000 per tabung. ”Bahkan, pernah sampai Rp 100.000 per tabung. Sayur-mayur, seperti kangkung dan bayam, sebelumnya Rp 10.000 per tiga ikat, sekarang seikat kecil Rp 5.000. Harga mulai tinggi sejak kenaikan harga BBM,” katanya. Darma mengaku, walau kondisinya demikian, hingga saat ini hampir setiap hari gelombang pencari kerja selalu berdatangan. Keberadaan industri nikel membuat orang-orang dari luar Morowali, bahkan luar Sulteng, berdatangan mencari kerja. ”Rumah-rumah kos penuh. Setiap hari di lokasi proyek orang-orang antre memasukkan lamaran kerja. Banyak yang berdatangan walau tidak serta-merta mereka diterima bekerja,” ujarnya.

Pemprov Sulteng menyatakan, inflasi, tingkat pengangguran terbuka, hingga belum tuntasnya penyaluran bantuan sosial adalah penyebab meningkatnya angka kemiskinan. Intervensi kebijakan penguatan UMKM sebagai upaya pemulihan pascabencana dan pandemi Covid-19 juga belum mampu mendorong produktivitas sumber daya di kawasan perdesaan. Hal itu dikatakan Kepala Bappeda Sulteng Christina Shandra Tobondo, Jumat (21/7), ”Ada banyak faktor penyebab naiknya angka kemiskinan, di antaranya kinerja perekonomian daerah Sulteng triwulan I-2023 tumbuh minus 0,79 %. Selain itu, progres penyaluran bantuan sosial untuk program sembako tahap I-2023 baru 88,2 %,” katanya. Berdasarkan data BPS, penduduk miskin di Sulteng pada Maret 2023 sebesar 395.660 orang, bertambah 5.950 orang dibandingkan dengan September 2022. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 12,41 %, naik 0,11 % ketimbang September 2022, dan naik 0,08 % daripada Maret 2022. (Yoga)

Kendati berstatus wilayah pusat pengolahan nikel dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, persentase penduduk miskin di Sulawesi dan Maluku justru naik ketika angka kemiskinan turun di wilayah lain di Indonesia. Hilirisasi tambang yang gencar dijalankan selama tiga tahun terakhir belum berhasil mengerek kesejahteraan warga setempat. Efek ganda hilirisasi ini masih perlu dioptimalkan. Data Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023 yang dirilis BPS awal pekan ini menunjukkan, persentase penduduk miskin di Sulawesi mencapai 10,08 % total populasinya atau 2,04 juta orang. Sulawesi mencatat tingkat kemiskinan tertinggi ketiga nasional setelah Maluku dan Papua (19,68 %) serta Bali dan Nusa Tenggara (13,29 %). Berdasarkan kelompok pulau, Sulawesi adalah satu-satunya wilayah yang mengalami peningkatan kemiskinan per Maret 2023, naik 0,02 % poin dari 10,06 % pada September 2022.

Padahal persentase penduduk miskin secara nasional turun dari 9,57 % menjadi 9,36 %, kemiskinan tercatat naik paling tinggi di sentra penghasil dan pengolah nikel terbesar di Sulawesi, yaitu Sultra, yang kemiskinannya naik dari 11,27 % pada September 2022 jadi 11,43 % pada Maret 2023. Peningkatan persentase kemiskinan tertinggi kedua ada di Sulteng, yang juga sentra pengolahan nikel, kemiskinan naik dari 12,30 % menjadi 12,41 %. Di Sulsel, wilayah penghasil nikel lainnya, kemiskinan juga naik dari 8,66 % menjadi 8,70 %. Persentase penduduk miskin pun terpantau naik di wilayah penghasil dan pengolah nikel lainnya, seperti Maluku dan Maluku Utara. Per Maret 2023, kemiskinan di Maluku naik dari 16,23 % pada September 2022 menjadi 16,42 %.

Kemiskinan di Maluku Utara naik dari 6,37 % menjadi 6,46 %. Naiknya angka kemiskinan itu kontras dengan pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicapai wilayah-wilayah itu setelah gencarnya hilirisasi nikel. Kepala Center of Trade Investment and Industry Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, Kamis (20/7) menilai, angka kemiskinan yang tinggi di sentra-sentra pengolahan nikel itu berkaitan dengan dampak penciptaan lapangan kerja dari hilirisasi tambang yang kurang inklusif. Hal itu membuat efek pengganda (multiplier) dari hilirisasi belum terlalu terasa bagi masyarakat sekitar meskipun berdampak signifikan secara makro bagi pertumbuhan produk domestik regional bruto dan pertumbuhan ekonomi nasional. Akibatnya, angka pengangguran di wilayah-wilayah sentra nikel masih tinggi dan kemiskinan meningkat. (Yoga)

JAKARTA,ID-PT Vale Indonesia Tbk (INCO) berpeluang menguasai  30% saham pabrik nikel berteknologi high pressure acid leach (HPAL) di Blok Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara milik PT Kolacka Nikel Indonesia (KNI), lima tahun setelah KNI merampungkan pembangunan  fasilitas itu. Pabrik itu akan menghasilkan mixed hydroxide preciptate (MHP), produk nikel antara yang digunakan sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Dalam pohon bisnis nikel, MHP diolah lagi menjadi nikel sulfat, material (prekursor) kutub positif (katoda) baterai EV bersama lithium, mangan/aluminium, dan kobalt sulfat. Bayu Aji, head of communications Vale Indonesia, menegaskan, perseroan memiliki opsi untuk meningkatkan porsi saham di KNI. Apabila Vale memilih mengeksekusi opsi tersebut, komposisi pemegang saham KNI adalah Hauyou (secara tidak langsung) 53%, Ford 17% dan vale Indonesia 30%. "Saat ini Huayou adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan HPAL, karena pemegang saham mayoritas KNI, sedangkan PT Vale pemegang saham minoritas," ujar dia kepada Investor Daily, Senin (17/7/2023). 

Bermodal cadangan nikel yang amat besar, pemerintah ingin menjadikan Indonesia pusat produksi baterai mobil listrik dunia. Ini tentu tujuan yang mulia, meski belum tentu realistis. Jika hanya mengandalkan cadangan nikel, posisi tawar Indonesia sebetulnya tidak istimewa. Nikel memang salah satu elemen penting dalam pembuatan baterai mobil, tapi bukan bahan satu-satunya. Pabrikasi baterai kendaraan listrik membutuhkan lima bahan penting: nikel, litium, kobalt, mangan, dan grafit. Indonesia hanya menguasai pasokan nikel. Untuk litium, misalnya, Australia yang paling dominan karena memasok lebih dari separuh kebutuhan dunia. Jika bicara soal kobalt, dunia bergantung pada Republik Demokratik Kongo yang memenuhi 70 persen kebutuhan global. Nikel Indonesia pun tak ideal untuk diproses menjadi bahan baku baterai. Kandungan nikel di deposit sulfida, yang banyak terdapat di Rusia, Kanada, dan Australia, lebih tinggi dan lebih mudah diolah menjadi nikel kelas 1, bahan baku baterai.

Selain itu, ada perkembangan baru yang kurang menguntungkan produsen nikel: meluasnya penggunaan baterai berbasis lithium ferro-phosphate (LFP), yang tak lagi memerlukan nikel. LFP lebih ekonomis karena nikel diganti besi yang lebih murah. LFP juga lebih aman karena tak mudah memicu panas dan lebih awet. Selama ini, perusahaan-perusahaan Cina mendominasi pabrikasi LFP. Mereka pun memiliki kesepakatan dengan konsorsium riset pemilik paten. Selama lokasi produksi dan penjualannya di Cina, pembuat LFP tak perlu membayar biaya lisensi. Menurut laporan International Energy Agency bertajuk "Global Supply Chains of EV Batteries", kesepakatan biaya lisensi ini berakhir pada 2022. Walhasil, penjualan dan pabrikasi LFP di luar Cina kini menjadi bisnis yang menarik. Selama kuartal I 2022, hampir separuh mobil produksi Tesla sudah memakai LFP. Fasilitas pabrikasi LFP di Eropa dan AS akan segera berdiri untuk memenuhi permintaan pasar yang kian besar. Toyota, pembuat mobil terbesar dunia, dua pekan lalu mengumumkan terobosan amat penting: sudah menemukan teknologi pembuatan baterai padat, solid state. Menimbang berbagai handicap itu, pemerintah sebaiknya mereka ulang peta jalan "hilirisasi" nikel agar kebijakan tidak salah fokus ke arah produksi baterai mobil. Sebagai bahan baja nirkarat, nikel masih akan mendatangkan keuntungan bagi Indonesia. (Yetede)