Kementerian Keuangan dan DPR telah menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, mencatatkan pendapatan negara pertama kali menembus Rp3.000 triliun. Pendapatan ini didukung oleh penerimaan pajak Rp2.490,9 triliun dan PNBP Rp513,6 triliun, sementara belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.621,3 triliun, menghasilkan defisit 2,53% dari PDB atau Rp616,2 triliun. Pembiayaan utang disepakati Rp775,9 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya untuk mendukung pembangunan.

Pendanaan akan dicapai melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rp642,56 triliun dan pinjaman senilai Rp133,31 triliun, termasuk pinjaman luar negeri Rp128,1 triliun. Dengan suku bunga SBN 10 tahun pada 7%, masyarakat diprediksi tertarik untuk berinvestasi di SBN, apalagi setelah Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan dari 6,25% menjadi 6%. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan bahwa SBN menarik minat investasi, terutama dari korporasi nonbank, yang menunjukkan dukungan investor domestik terhadap pasar SBN.

Namun, tekanan pada kelompok menengah ke atas yang kesulitan menabung menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mencapai target pendanaan, sebagaimana dilaporkan oleh Bank Indonesia. Jika tidak ada upaya untuk meningkatkan daya beli dan kapasitas investasi masyarakat, target anggaran 2025 mungkin sulit tercapai.

APBN 2024 masih sanggup menghadapi efek negatif konflik Israel-Iran di Timur Tengah (Timteng). Konflik itu telah memicu , yang melonjakan harga minyak dan memukul nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Harga minyak WTI naik 0,8% ke level US$ 74,29 per barel saat berita ini ditulis dan telah naik 7,4% dalam sebulan terakhir, berdasarkan data Tranding Economis. Sementara itu, kemarin, rupiah melemah 0,4% ke level Rp15,480 per dolar AS dan telah turun 2,38% dalam sepekan. Padahal, rupiah sempat bermain di level Rp 15.000 per dolar AS, sebelum serangan Iran ke Israel berkecamuk. Pasar saham nasional yang sempat berjaya hingga nyaris menembus level psikologis  8.000 terkapar. Kemarin, indeks harga saham gabungan (IHSG) turun 0,6% ke level 7.496. Dalam sepekan, indeks terpangkas 2,61%. Selain dihajar konflik di Timteng, indeks terpukul oleh stimulus moneter China, yang membuat dana asing keluar dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan beralih ke pasar saham Negeri Tirai bambu. (Yetede)

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen vital pemerintah dalam menyelenggarakan layanan publik dan pembangunan. Bagaimana realisasi kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 2014-2024? Seperti apa politik anggaran pemerintahan terimplementasi? Guna menjawab pertanyaan itu, Kompas mewawancarai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (24/9/2024). Berikut petikannya. Selama 10 tahun terakhir, bagaimana fungsi fiskal sebagai stimulus perekonomian? Saat saya kembali ke Indonesia pada 2016, waktu itu keinginan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui belanja infrastruktur besar sekali, tetapi dari sisi fiskalnya tidak memadai. Stabilisasi itu tergoyahkan dari sisi makro sehingga waktu saya kembali, kita me-restore kembali karena kebutuhan membangun infrastruktur itu penting dan selama 10 tahun itu banyak sekali.

Bicara hasil pembangunan infrastruktur, bisa lihat berapa jumlah jalan tol yang dibangun, jalan raya yang dibangun, bendungan yang dibangun, kelistrikan yang dibangun, airport yang dibangun, dan pelabuhan yang dibangun. Itu infrastruktur keras, artinya yang bisa dilihat. Dari sisi fiskal dan dari sisi alokasi untuk mendukung growth atau produktivitas supaya kita terus maju menuju Indonesia maju adalah kualitas manusia. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia membaik. Itu dihitung dari tiga hal, yakni rata-rata harapan hidup masyarakat, rata-rata lama bersekolah, dan pengeluaran riil perkapita. Itu terjadi perbaikan. Terkait belanja pemerintah, apa persoalan mendasar yang dihadapi dalam 10 tahun terakhir? Better spending! Itu akan menjadi tema yang terus-menerus dibahas. 

Sebagai ilustrasi, saat saya menjadi Menteri Keuangan pertama zaman Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), itu size dari APBN hanya Rp 500 triliun. Sekarang, kita bicara tentang Rp 3.000 triliun, bahkan mendekati Rp 3.500 triliun. Jadi, kita bicara tentang jumlah nominal naik, mungkin kalau dikurangi dengan inflasi sekalipun tetap ada pertumbuhan riilnya. Tetapi, bukan masalah size-nya, tetapi masalah kualitas. Jadi, belanja itu bagaimana kita bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Kalau belanja yang langsung kepada masyarakat, katakanlah seperti bantuan sosial, persoalannya adalah masalah target. Benar enggak orang miskin terdata secara baik, lengkap, enggak salah sasaran. Saya rasa, dari berbagai belanja itu rakyat langsung menikmati. Tetapi, persoalan tentang kualitas adalah targetnya benar enggak? Adakah orang yang seharusnya menerima, tetapi enggak menerima atau orang yang tidak seharusnya menerima, tetapi dia menerima? Itu menjadi persoalan data. (Yoga)

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR dalam Sidang Paripurna pada 19 September 2024. APBN ini dirancang untuk mendukung transisi pemerintahan yang efektif serta menjaga kestabilan fiskal. Berbagai program prioritas yang bermanfaat bagi masyarakat akan dilanjutkan dan diperkuat, seperti program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, dan lumbung pangan nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa APBN 2025 difokuskan pada tiga prinsip utama: stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan. APBN ini juga menjadi pilar penting dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 dengan menjaga keberlanjutan reformasi struktural dan kebijakan fiskal yang kredibel. Asumsi dasar ekonomi yang disepakati meliputi pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar Rp16.000/US$.

Pemerintah optimis bahwa kinerja fiskal yang membaik, dengan defisit sebesar 2,53% dari PDB, akan memberikan fondasi yang kuat bagi perekonomian di tengah ketidakpastian global, seperti tensi geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia.

Kementerian keuangan (Kemenkeu) mencatat APBN 2024 mengalami difisit sebesar Rp153,7 triliun pada akhir 31 Agustus 2024. Angka defisit tersebut sebesar 0,68% dari produk domestik bruto (PDB). "Dengan kondisi pendapatan dan belanja negara, maka defisit APBN sampai akhir Agustus 2024 adalah Rp 153,7 triliun (0,68% dari PDB) masih dalam track sesuai Undang-Undang APBN 2024,". kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Adapun realisasi pendapatan negara hingga akhir Agustus 2024 mencapai Rp1.777 triliun atau 63,4% dari target dalam  pagu pendapatan negara 2024. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya terjadi kontraksi 2,5%. 

Meskipun terjadi kontraksi, Sri Mulyani mengatakan bahwa kontraksi  pendapatan negara sudah lebih baik dari kondisi bulan Juni dan Juli 2024 yang pada saat itu terjadi kontraksi pertumbuhan pendapatan negara masing-masing sebesar 6,5% dan mencapai 8%. "Ini adalah penurunan kontraksi pendapatan negara. Ini yang kita harapkan sampai akhir tahun bisa menjaga  agar pendapatan negara terus mengejar sesuai target. Meskipun kita menghadapi situasi yang tidak ringan terutama pada beberapa  pos pendapatan terutama dari sisi  penerimaan pajak badan," tutur Sri Mulyani. (Yetede)

DPR mengesahkan RUU APBN 2025 menjadi UU APBN 2025, dengan perubahan terkait besaran alokasi pendapatan dan belanja negara. Alokasi pendapatan negara meningkat Rp 8,26 triliun menjadi Rp3.005,1 triliun. Sementara itu, belanja negara meningkat Rp 8,2 triliun menjadi Rp3.621 triliun. Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan,  perubahan belanja negara yang mengalami peningkatan tidak terlepas dari berbagai tambahan anggaran kementerian (lembaga (K/L) baik yang sifatnya existing maupun yang baru untuk mengakomodir kebutuhan belanja pemerintah terpilih, yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024. "Dengan terjadinya penambahan anggaran belanja dan terutama penambahan tersebut juga dilakukan utnuk program yang sifatnya baru, maka pemerintah terpilih atau pemerintahan baru terpilih atau pemerintah baru perlu memastikan penambahan anggaran itu akan dipertanggungjawabkan melalui monitoring dan evaluasi yang tetap, terutama untuk program-program yang sifatnya baru," kata Yusuf kepada Investor Daily. (Yetede)

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat resmi menyepakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 yang akan menjadi modal awal bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, APBN senilai Rp 3.621,3 triliun itu diragukan bisa memberikan stimulus yang besar bagi perekonomian nasionaltahun depan. APBN 2025 disepakati pemerintah dan DPR dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Kamis (19/9/2024). APBN perdana pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu disahkan setelah pembahasan intens antara pemerintah dan DPR selama kira-kira empat bulan. Semua fraksi di DPR menyetujui pengesahan APBN2025. 

Dari sembilan fraksi, hanya satu fraksi, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menerima dengan memberi catatan (minderheit nota) sebanyak 37 poin. Salah satunya, agar pemerintah bekerja lebih keras untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen tahun depan. APBN 2025 terhitung bernilai besar. Berdasarkan postur anggarannya, pemerintan mematok target pendapatan negara Rp 3.005,12 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 2.490,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 513,6 triliun, dan penerimaan hibah Rp 581,1 miliar. Sementara itu, belanja negara ditargetkan Rp 3.621,3 triliun. Besaran belanja itu naik 8,9 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp 3.325,1 triliun. Dengan postur tersebut, defisit APBN 2025 melebar hingga 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), nyaris menyentuh batas aman defisit 3 persen terhadap PDB APBN sempat berubah beberapa kali untuk mengakomodasi program prioritas Prabwo-Gibran (quick win). 

Belanja sempat naik dibandingkan rancangan awal, dari Rp 3.613 triliun menjadi Rp 3.621,3 triliun. Program quick win itu memerlukan anggaran Rp 115 triliun, yang terdiri dari program Makan Bergizi Gratis Rp 71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp 3,2 triliun, pembangunan rumah sakit di daerah Rp 1,8 triliun, renovasi sekolah Rp 20 triliun, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi Rp 4 triliun, dan program ketahanan pangan Rp 15 triliun. Demi menambah anggaran belanja Prabowo, pemerintahan Jokowi mengerek target setoran PNBP sebanyak Rp 8,26 juta sehingga akhirnya total belanja di APBN menjadi Rp 3.621,3 triliun. (Yoga)

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka agaknya tak punya banyak bahan bakar untuk menggenjot perekonomian di tahun pertama berkuasa. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah dan DPR sepakat menetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,2%. Ini bukan angka yang mudah dicapai, mengingat selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi tak beranjak dari level 5%. Ditambah saat ini ada tekanan terhadap konsumsi masyarakat sebagai kontributor terbesar produk domestik bruto (PDB). Dari sisi anggaran, alokasi belanja kementerian dan lembaga tahun 2025 hanya Rp 1.160,09 triliun, lebih rendah daripada outlook 2024 sebesar Rp 1.198,83 triliun. Hal yang menjadi soal lagi, anggaran itu fokus pada instansi yang tak berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Lebih rendahnya anggaran sejumlah instansi pada tahun depan demi melaksanakan program makan bergizi gratis dengan membentuk Badan Gizi Nasional. Anggarannya pada 2025 mencapai Rp 71 triliun. Pemerintah dan DPR sepakat tak memasukkan perincian anggaran tiap instansi di RUU APBN 2025, yang akan dibawa ke Rapat Paripurna, Kamis (19/9) hari ini. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang, saat ini belum diketahui rincian anggaran dan program kerja pemerintahan Prabowo, termasuk apabila ada penambahan K/L baru ke depan. "Kalau ternyata dalam masa transisi ada K/L yang berubah, dan karena perubahan ini kemudian UU APBN-nya tidak mewadahi secara fleksibel, saya khawatir pemerintahan baru berhenti," kata dia, belum lama ini. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira melihat, dengan anggaran instansi terbesar pada Kementerian Pertahanan dan komposisi anggaran instansi lainnya, maka APBN 2025 belum mencerminkan stimulus bagi ekonomi. Menurut Bhima, agar efeknya lebih terasa ke ekonomi, setidaknya pemerintah harus menambah anggaran jauh lebih besar. Misalnya di Kementerian PUPR yang diharapkan ditingkatkan dua kali lipat, untuk pembangunan irigasi, serta peningkatan infrastruktur produktivitas pertanian.

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI telah menyepakati Pembicaraan Tingkat I untuk RUU tentang ABPN (RUU APBN) tahun 2025. APBN 2025 akan menjadi APBN transisi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, dari kesepakatan tersebut pemerintahan dan DPR akan melaporkan hasil rapat ini ke tingkat pengambilan keputusan pada Sidang Paripurna. Apakah hasil rapat kerja pada hari ini kita sepakati dan akan kita lanjutkan ketika Rapat Paripurna tanggal 19 September 2024, yang akan datang? Setuju?" kata Said. Adapun postur yang disepakati adalah Pendapatan Negara dalam APBN 2025 sebesar Rp3.005,12 triliun, terdiri atas penerimanaan Perpajakan Rp2.490,91 triliun dan Penerimanaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp513,64 triliun. Sedangkan Belanja Negara ditetapkan Rp 3.621,31 triliun. Untuk Belanja Pusat Rp2.701,44 triliun, terdiri atas Belanja Kmentrian dan Lembaga Rp1.094,55 triliun dan belanja non (K/L) Rp1.606,78 triliun dan Transfer ke daerah Rp919,87 triliun. Keseimbangan Premier ditetapkan sebesar Rp633,31 triliun dan defisit sebesar Rp626,18 triliun atau 2,53% terhadap PDB. (Yetede)