APBN 2025: Fokus pada Program Rakyat untuk Ekonomi yang Lebih Baik
Anggaran negara pada tahun pertama Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan difokuskan untuk membiayai program-program yang dijanjikan saat kampanye pemilihan presiden (Pilpres) alias program populis. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemarin sepakat memperbesar belanja pemerintah pusat untuk mengakomodasi program populis tersebut. Belanja negara ditetapkan Rp 3.621,31 triliun, dengan perincian belanja pemerintah pusat Rp 2.701,44 triliun dan transfer ke daerah Rp 919,87 triliun. Belanja pemerintah pusat lebih tinggi dari usulan di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang sebesar Rp 2.693,18 triliun. Ini karena pemerintah dan DPR sepakat menambah anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) menjadi Rp 1.160,09 triliun dibanding RAPBN 2025 yang sebesar Rp 976,79 triliun. Di sisi lain, belanja non K/L justru menyusut menjadi Rp 1.541,36 triliun, dibandingkan RAPBN 2025 yang sebesar 1.716,39 triliun. Pergeseran anggaran ini untuk menyokong sejumlah program pemerintahan baru di tahun pertama. Terutama, anggaran program makan bergizi gratis (MBG) yang mencapai Rp 71 triliun. Ada pula beberapa program lain, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, hingga lumbung pangan nasional, daerah dan desa.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah dalam rapat dengan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) tentang Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN 2025, kemarin mengatakan, pihaknya memberi keleluasaan bagi pemerintah untuk menjalani program unggulan pemerintah baru alias quick win.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap, APBN 2025 menjadi APBN transisi bagi pemerintahan baru, dapat terus memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Anggota Banggar Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Kadafi meminta pelaksanaan anggaran untuk meningkatkan kualitas masyarakat tidak menurun. Pihaknya meminta porsi belanja negara benar-benar dimanfaatkan untuk penanggulangan kemiskinan.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, APBN 2025 masih didesain moderat karena target pendapatan tidak naik signifikan, di tengah program dan kebutuhan belanja baru. Ditambah kebutuhan pembayaran pokok utang maupun bunganya.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai, APBN 2025 kurang produktif lantaran porsi belanja non K/L masih lebih besar dibanding belanja K/L. Pasalnya, belanja non K/L terdiri dari pembayaran bunga utang, subsidi, transaksi khusus dan belanja lainnya seperti cadangan.
Tags :
#APBNPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023