Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di kawasan Nongsa Digital Park (NDP), Batam akan groundbreaking pada Juli 2022 dan ditargetkan selesai selama 18 bulan. Investasi hijau itu akan menelan dana sebesar US$160 juta atau sekitar Rp2,3 triliun, dengan skema Economic Development Cooperation Fund (EDCF) dari Korea Selatan atau Korsel. Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate dan perwakilan Korsel juga sudah melakukan peninjauan langsung di lahan yang sudah dihibahkan untuk pembangunan pusat data kedua dari 4 PDN yang akan dibangun di Indonesia ini. “Target kami 18 bulan harus sudah selesai,” kata Johnny di Batam, Jumat (24/6). PDN tersebut akan dibangun dengan mengusung konsep ramah lingkungan atau green energy. PDN ini juga akan memiliki spesifikasi Tier 4 dengan kapasitas 43.000 core dan 72 petabytes. PDN ini akan menggantikan 2.700 data centre yang dipakai secara nasional. CEO Nongsa Digital Park Mike Wiluan mengatakan pihaknya bangga bisa ikut membangun ekosistem kreatif di Nongsa. Saat ini pengembangan SDM lokal juga sudah dilakukan di NDP, salah satunya menjadi lokasi Google Academy. Hadirnya fasilitas tambahan, seperti 13 kabel bawah laut yang terkoneksi serta fasilitas lainnya, termasuk PDN akan membuat NDP jadi ekosistem digital yang terintegrasi.

Investor global saat ini lebih tertarik  berinvestasi pada perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau Environmetal Social Governance (ESG). Tercatat dana investor  asing yang  berinvestasi pada proyek  berkelanjutan mencapai US$ 96,6 miliar pada kuartal I-2022. Ketua Forum B20 Shinta Kamdani mengungkapkan, standar tata kelola yang berkelanjutan (ESG) lebih penting dari pada sebelumnya dalam mendorong investasi jangka  panjang di seluruh bisnis. "Minat berinvestasi pada perusahaan ESG semakin tumbuh," Jelas Shinta. Meski diakui Shinta, kualitas penerapan ESG tetap menjadi tantangan terbesar. Sebab sekitar 1.400  bisnis yang disurvei Federasi Akuntan Internasional, hanya 51% yang mendukung laporan mereka tentang  bisnis yang berkelanjutan. "Pentingnya memiliki konsistensi dan standar yang selaras perlu  digarisbawahi, karena mereka pemangku kepentingan  semakin mendesak untuk mendapatkan informasi  keberlanjutan yang lebih transparan, konsisten, dan dapat dibandingkan," sambung dia. (Yetede)

Faktanya, data terbaru Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa total investasi mangkrak sejak November 2019 hingga saat ini telah mencapai Rp708 triliun. Adapun, proyek yang berhasil dieksekusi sejak akhir tahun lalu sampai saat ini tak beranjak, yakni senilai Rp550 triliun. Artinya, ada investasi proyek senilai Rp158 triliun yang belum mampu ditindaklanjuti oleh otoritas penanaman modal. Menteri Investasi/Kepala BKPM yang juga Kepala Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi Bahlil Lahadalia pun mengakui, tak mudah untuk mampu mengeksekusi seluruh proyek mangkrak itu. Sebab, mandeknya investasi itu tak hanya disebabkan oleh rendahnya komitmen calon pemodal, melainkan juga ada ketidaksediaan pemerintah untuk mendukung percepatan realisasi investasi.

Kendati masih memiliki pekerjaan rumah, sejatinya pemerintah juga bukan tanpa upaya dalam mengeksekusi investasi mangkrak tersebut. Setidaknya ada 23 proyek mangkrak yang berhasil dituntaskan oleh pemerintah. Kementerian Investasi pun berkomitmen untuk tetap melanjutkan penanganan investasi mangkrak tersebut. Akan tetapi, saat dihubungi Bisnis, Deputi Bidang Pengendalian Pengadaan Penanaman Modal BKPM Imam Suyudi enggan untuk membeberkan strategi untuk mengakselerasi eksekusi itu.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Kementerian Investasi terus mengerek target realisasi investasi Indonesia. Hal ini seiring dengan iklim investasi yang terus membaik setelah diterpa pandemi Covid-19. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot Tanjung mengatakan, target realisasi investasi pada tahun 2022 di kisaran Rp 1.250 triliun. Kemudian, target investasi naik lagi di tahun 2023 menjadi Rp 1.400 triliun, dan diharapkan pada tahun 2024 bisa mencapai Rp 1.600 triliun.

Ketidakpastian ekonomi global yang dipicu kenaikan inflasi, gangguan rantai pasok, dan tensi geopolitik dunia menjadi ancaman dalam mengerek investasi. Situasi tersebut agaknya disadari betul oleh Pemerintah Indonesia yang memilih tak muluk-muluk mematok target investasi. Buktinya, target penanaman modal di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 disepakati ‘hanya’ sebesar Rp1.250 triliun--Rp1.400 triliun. Padahal sebelum pemutakhiran target tersebut, pemerintah mematok angka yang amat optimistis yakni Rp1.800 triliun--Rp1.900 triliun. Situasi memang tengah pelik karena perangkat untuk memacu aliran dana investor makin terbatas. Misalnya saja insentif pajak yang tak lagi bisa ditebar seiring dengan tuntutan konsolidasi fiskal pada tahun depan. Optimalisasi penerimaan harus dilakukan guna menahan defisit fiskal di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak menampik bahwa penguraian kendala investasi memang belum usai. Alhasil, target penanaman modal yang dicanangkan pada tahun depan tak jauh berbeda ketimbang tahun ini. Pada tahun ini pemerintah menargetkan realisasi investasi di angka Rp1.200 triliun, naik sebesar 33,15% jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun lalu yang tercatat Rp901,2 triliun.

Prinsip berwawasan lingkungan, sosial, dan tata kelola telah menjadi satu prasyarat dalam mengoperasikan korporasi, ini bersumber dari keyakinan bahwa perusahaan perlu menciptakan bisnis berkelanjutan yang hanya bisa dicapai dengan mengelola secara baik sumber daya lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, governance/ESG). Fenomena PHK massal di sejumlah perusahaan rintisan semakin menebalkan keniscayaan akan pentingnya pengelolaan perusahaan berbasis ESG. Kesadaran ini juga coba dibangun pada perusahaan rintisan berbasis teknologi (start up) dan ekosistem pemangku kepentingan yang melingkupinya. Perusahaan rintisan pun kelak akan bertumbuh kapasitasnya menjadi perusahaan besar. Perusahaan modal ventura East Ventures pun mengupayakan penerapan prinsip tersebut pada berbagai perusahaan rintisan yang mereka danai.

Menurut Venture Partner East Ventures Avina Sugiarto saat berkunjung ke Menara Kompas, Kamis (9/6), saat ini terjadi penurunan valuasi perusahaan teknologi di AS yang berimbas pada valuasi perusahaan rintisan di Indonesia. Selain itu, dari sisi pendanaan, kenaikan inflasi dan tingkat suku bunga bank sentral AS mendorong dana-dana itu pergi ke jenis-jenis aset lain yang lebih murah dan berisiko lebih kecil ketimbang investasi di perusahaan rintisan. PHK bisa dipicu dari pergantian strategi bisnis. Berkaca dari hal itu, kami memberi wejangan kepada perusahaan rintisan yang kami danai bagaimana mengatur agar operasionalnya lebih efisien, menyiapkan perencanaan dana hingga sekitar 18-24 bulan, serta memastikan bahwa usaha mereka bisa berkelanjutan. East Ventures tetap berkomitmen mendukung portofolio perusahaan investasi kami dan perusahaan rintisan yang baru. Kami berhasil mengumpulkan pendanaan 550 juta USD dan 70 % -nya akan kami investasikan di Indonesia. (Yoga)

Polres Metro Jakbar membongkar kasus investasi fiktif alat kesehatan dengan total kerugian yang dilaporkan korban senilai Rp 65 miliar. Alat kesehatan yang dimaksud berupa alat tes antigen, sarung tangan, masker, dan alat pelindung diri. Kapolres Metro Jakarta Barat Komisaris Besar Pasma Royce, Rabu (8/6) mengatakan, enam pelaku ditetapkan sebagai tersangka, antara lain RE, AS, SK, YF, dan YD. (Yoga)

Grup Astra mulai menggeser fokus bisnis dan mengarahkan ekspansi usahanya kepada pengembangan ekonomi hijau. Di segmen otomotif, Astra International yang memiliki kapitalisasi pasar Rp 292 triliun ini bakal berinvestasi pada ekosistem kendaraan listrik Indonesia. Entitas bisnis Grup Astra juga mulai menahan akuisisi tambang batubara dan pembangkit energi fosil. Di saat yang sama, mereka mendiversifikasi bisnis ke pertambangan mineral non-batubara. Langkah Astra menggeser bisnis pertambangan sudah terlihat sejak anak usahanya, United Tractors (UNTR) mengakuisisi tambang emas Martabe di Sumatera Utara dari tangan PT Agincourt Resources pada 2018 silam. Pengamat Pasar Modal dan Direktur Avere Investama, Teguh Hidayat menilai, langkah ekspansi Grup Astra ke energi bersih sejalan dengan grup-grup perusahaan besar lainnya yang sudah ekspansi serupa.

Kegiatan pengelolaan aset investasi dana pensiun (dapen) milik BUMN bakalan diserahkan ke anak usaha Indonesia Financial Group yakni PT Bahana TCW Investment Management. Alasannya, pengelolaan dana pensiun BUMN saat ini masih terpecah-pecah di antara perusahaan pelat merah. Belum lagi, ada segudang masalah di beberapa dapen BUMN. Jika penyerahan terjadi, maka Bahana TCW Investment Management akan mengelola dana jumbo. Karena jika merujuk data OJK hingga April 2022, investasi dana pensiun sebesar Rp 323,05 triliun. Surat Berharga Negara merupakan instrumen pengisi portofolio dengan nilai paling besar Rp 93,64 triliun. Nah dari dana itu menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Moeljadi ada sekitar 60% dari total portofolio industri milik BUMN. Berarti, Bahana TCW Investement Management bisa mengelola nilai portofolio sekitar Rp 193,83 triliun. 

Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dengan mandat sebagai sovereign wealtf fund (SWF) untuk pembangunan infrastruktur  berkelanjutan di Indonesia dinilai membutuhkan modal yang lebih besar dari yang dimiliki saat ini sebesar Rp 75 triliun. Juru bicara INA Masyita Crystalin mengungkapkan, selama ini LPI kewalahan melakukan asset recycling  infrastruktur  operasional seperti jalan tol  karena valuasi proyek yang tidak komersial dan buruknya tata kelola BUMN. Nilai proyek dan  kompleksitas perjanjian  serta banyaknya stakeholder yang terlibat membuat juga semua proses memakan waktu. "Ini yang membuat para investor berpaling," ujar Masyita saat dihubungi  Investor Daily, baru-baru ini. Skema asset recycling adalah langkah dalam pemanfaatan  pemindah tanganan aset lama, untuk membangun aset yang baru. (Yetede)