Pemerintah mendorong industri kecil dan menengah untuk memasok komponen sepeda yang saat ini masih diimpor sekitar 70% dari total kebutuhan dalam negeri. Dalam mendorong industri kecil menengah atau IKM, yang paling penting adalah pasar dan kesempatan untuk memasok produk pada industri besar. Inovasi dari produk IKM pun kini tidak boleh dipandang sebelah mata dan harus didukung. Kemenperin tengah mengumpulkan industri komponen otomotif yang dapat membuat komponen sepeda.

IKM juga akan terus menekankan pentingnya kunci kontinuitas dalam berproduksi, jika sudah bermitra dengan industri besar. Para IKM pun dituntut mampu menjaga standar dan kapasitas  produksinya. Sepanjang periode 2015-2019, Kemenperin telah menyalurkan bantuan restrukturasi mesin dan peralatan dengan total nilai penggantian Rp 46 miliar kepada 427 pelaku IKM. Pengembangan komponen sepeda akan sangat bergantung dari regulasi yang diracik pemerintah. Tanpa kewajiban produsen menyerap material lokal, maka akan sulit industri dalam negeri bersaing dengan produk impor.

Kawasan industri diperkirakan akan terus bangkit, meski dalam kondisi pandemi Covid-19. Pada 2020 pasar otomotif masih menguasai 34% kawasan industri di Jabodetabek, disusul oleh perusahaan makanan (food). Industri makanan juga terus bangkit dan hampir menguasai kawasan industri sebesar 22%. Sementara itu, penjualan lahan setiap kuartal 2020 hanya dikontribusikan oleh maksimal tujuh kawasan menandakan aktifitas yang masih lesu. Meski masih melemah, tetapi masih ada pembukaan lahan baru selama 2020 dengan total lahan seluas 153 hektare (ha). 

Pada 2021, kawasan industri akan menjadi sektor pertama yang bangkit, karena potensinya yang besar yang sewaktu-waktu bisa muncul saat ekonomi membaik. Hal tersebut ditopang oleh pertumbuhan yang berkaitan dengan IT dan teknologi. Semakin terbatasnya cadangan lahan kawasan industri di wilayah Jabodetabek, membuat pengembangan kawasan industri ke depan berpotensi meluas ke koridor timur Jabodetabek seperti Karawang, Purwakarta, dan selanjutnya ke Subang, sejalan dengan pembangunan fasilitas pendukung.

Para pelaku industri berharap permintaan dari perusahaan asing akan mulai pulih setelah dicabutnya pembatasan sosial skala besar (PSBB) di Jakarta dan distribusi vaksin Covid-19. Undang-undang Omnibus Law yang baru akan memberikan kemudahan bagi investor asing untuk mengembangkan usahanya di Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan permintaan industri baik untuk lahan industri maupun pergudangan.

Pada saat kinerja impor untuk kebutuhan industri masih lesu, pemasukan barang konsumsi dari luar negeri pada tahun ini diperkirakan melonjak. Upaya untuk mencapai target-target ambisius sektor perdagangan dalam negeri pun dinilai bakal sulit. Untuk diketahui, Kementrian Perdagangan mematok target cukup ambisius untuk sektor perdagangan dalam negeri tahun ini. Produk domestik bruto (PDB) perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan motor ditarget tumbuh 4,8%. Adapun, kontribusi produk lokal terhadap konsumsi domestik dipatok menjadi 94,3%.

Permasalahannya, kinerja industri domestik yang masih tertatih berbanding terbalik dengan agresivitas pemulihan ekonomi China. Basis manufaktur dunia tersebut menjadi satu-satunya negara dunia yang berhasil mencapai pertumbuhan positif 2,3% di tengah pandemi Covid-19 pada 2020. Terlebih, pertumbuhan Negeri Panda ditopang oleh investasi dan penguatan ekspor produk jadi. Dalam situasi daya beli yang belum pulih, konsumen akan cenderung memilih barang dengan harga termurah. Jika barang impor diperdagangkan dengan harga di bawah barang sejenis produksi lokal, terlebih dengan bea masuk (BM) yang dibebaskan, konsumen akan memilih produk asal negara lain.

Pengusaha menilai pemulihan industri masih akan berat tahun ini. Target pemerintah untuk menggeliatkan perdagangan dalam negeri guna mendorong pemulihan ekonomi pun dinilai terlalu ambisius. Potensi pemilihan industri dari sisi perdagangan dalam negeri cenderung memiliki ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan dengan perdagangan luar negeri. Ketidakpastian ini makin dirasakan dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada pembuka 2021.

Selain tugas berat menggenjot perdagangan dalam negeri, target kontribusi produk lokal terhadap total konsumsi rumah tangga terbilang kurang realistis. Terlebih jika melihat ketergantungan bahan baku impor pada industri makanan dan minuman (mamin) yang terbilang besar. Konsumen kerap dirugikan karena produk dalam negeri kalah bersaing dari sisi harga. 

Penetrasi impor produk tekstil ilegal yang turut menekan industri dalam negeri diperkirakan mencapai 30% sehingga perlu perhatian khusus dari pihak regulator. Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta mengatakan persentase tersebut termasuk impor borongan yang melewati pelabuhan besar dengan under invoice. 

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menambahkan pihaknya juga telah mengusulkan pengetatan pemberian izin pemohon impor dengan mewajibkan lampiran tagihan listrik dan BPJS sebagai upaya meminimalkan kecurangan. Jemmy menilai, respons pemerintah dalam menghadapi berbagai kendala di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sudah cukup baik. Di atas kertas, kinerja industri TPT memang positif jika berkaca pada surplus perdagangan per Januari— Oktober 2020 yang sebesar US$3,5 miliar.

Menurut para pelaku usaha, pembentukan perjanjian perdagangan harus dilakukan secara cermat dan memberikan dampak signi? kan terhadap perekonomian dengan indikator surplus neraca perdagangan yang lebih besar.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan Indonesia harus menjadi pemain utama dalam pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBL-BB) yang kini jadi tren dunia. Sebab Indonesia punya cadangan bijih nikel terbesar di dunia yang jadi bahan baku utama komponen baterai di kendaraan bermotor listrik.

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019, insentif fiskal yang sudah tersedia, antara lain pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar 0% bagi KBL yang mengikuti program pengembangan mobil listrik.

Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga banyak yang memberikan insentif. Di antaranya Pergub DKI Jakarta Nomor 3/2020 yang membebaskan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBL-BB) di wilayah DKI Jakarta.

“Ada juga Permendagri Nomor 975-698/2019 yang mengatur insentif BBN-KB sebesar 10% terhadap mobil listrik dan 2,5 persen untuk sepeda motor listrik di wilayah Pemprov Jawa Barat. Serta Perda Bali Nomor 9/2019 yang mengatur insentif BBN-KB sebesar 10% untuk kendaraan listrik di Bali,” papar Bamsoet.

Lonjakan permintaan sepeda pada 2020 seiring dengan meningkatnya minat masyarakat jadi momentum yang perlu dipertahankan industri dalam negeri untuk mengejar pertumbuhan pada tahun ini. 

Hingga saat ini, pabrikan lokal belum mampu memenuhi permintaan sepeda dari dalam negeri yang diyakini mencapai 8 juta unit pada 2020. Adapun, sekitar separuh dari permintaan tersebut dipenuhi oleh sepeda impor. Sepanjang 9 bulan 2020, volume sepeda impor mencapai 28.485,68 ton dengan nilai US$78,36 juta. Realisasi tersebut naik dari 2019 dengan volume sebanyak 25.075,01 ton dan senilai US$56,77 juta. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Sepeda dan Mainan (APSMI) Eko Wibowo mengatakan sejak pandemi Covid-19, permintaan untuk semua kelas sepeda melonjak. Alhasil, pada 2020, target penjualan sepeda telah terpenuhi hanya dalam waktu setengah tahun. 

“Kami melihat demand sejak awal kuartal IV/2020 sudah perlahan kembali ke kondisi pada kuartal I/2020, tetapi kami lihat antusias masyarakat masih cukup baik,” tutur Direktur PT Insera Sena William Gozali kepada Bisnis. Namun, dia mengakui tantangan tahun ini akan datang dari daya beli masyarakat yang masih tertekan. Prospek yang baik pada industri sepeda juga dinilai oleh perusahaan komponen PT Ganding Toolsindo. Presiden Direktur Ganding Toolsindo Wan Fauzi mengatakan saat ini pihaknya bahkan tengah menyiapkan produk baru. 

Pandangan berbeda diutarakan PT Roda Maju Bahagia (RMB) yang memproyeksikan permintaan sepeda pada tahun ini akan turun sekitar 20%—30% secara global. CEO RMB Hendra mengatakan meski dengan prediksi penurunan tersebut, pihaknya tetap yakin permintaan untuk produknya masih terjaga karena telah memiliki pasar sendiri. 

Pada perkembangan lain, pelaku industri sepeda dalam negeri kembali menagih janji perbaikan iklim usaha yang lebih bersahabat pada industriawan.  Ketua Umum Asosiasi Industri Persepedaan Indonesia (AIPI) Rudiyono mengatakan pada tahun lalu kondisi industri sepeda sudah cukup baik di mana ada peningkatan produksi dan permintaan. Bahkan, asosiasi mencatat penjualan sudah menembus dua kali lipat dari 2019 yang sekitar 2—2,5 juta unit.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian Taufik Bawazier mengatakan pihaknya akan berusaha untuk meningkatkan pangsa sepeda lokal pada 2021. Sudah ada dua langkah yang disiapkan. Pertama, mendorong adanya industri komponen sepeda di dalam negeri. Rencananya, pemerintah akan menyubstitusi beberapa komponen sepeda yang diimpor, seperti rantai, gigi, stang, handlebar, sadel, ban, peralatan rem, dan komponen wheel. Kedua, Kemenperin akan meningkatkan kapasitas produksi industri sepeda nasional.

Sejumlah negara produsen otomotif di Asean terus memutar otak demi menyelamatkan industri tersebut dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19.  Indonesia boleh saja meniru langkah pemerintah Malaysia yang memberikan insentif pembelian mobil baru guna merangsang kembali pasar otomotif. Langkah Malaysia itu terbilang jitu karena berdasarkan data Asean Automotive Federation (AAF), negeri jiran mampu menjaga denyut penjualan otomotif di tengah pandemi. AAF mencatat, penjualan mobil baru di Malaysia sepanjang Januari – Oktober 2020 mencapai 398.159 unit atau turun 19,9% secara tahunan. Adapun, Indonesia mencatatkan 421.089 unit dengan penurunan hingga 50,5%. Selain penurunan yang lebih rendah, raihan penjualan Malaysia pada periode tersebut juga hanya terpaut 22.930 unit dari Indonesia. Padahal, sepanjang 2019, Indonesia mampu menjaga jarak persaingan penjualan di kisaran angka 500.000-an unit. 

Pemerintah Malaysia menerapkan pembebasan pajak untuk pembelian mobil baru sejak 15 Juni 2020, atau setelah pandemi Covid-19 menggilas kinerja penjualan industri otomotif mereka pada Maret, April, dan Mei. Tercatat pada tiga bulan tersebut penjualan mobil di Malaysia rontok sebesar 58,9% pada Maret, bulan April anjlok 99,7%, dan Mei turun hingga 61,6%. Namun, kondisi itu berubah setelah para konsumen kendaraan di Negeri Jiran menikmati pembebasan pajak 100% untuk model rakitan lokal dan 50% bagi produk impor. Asosiasi Otomotif Malaysia (MAA) melaporkan bahwa pembebasan pajak, potongan harga, dan permintaan yang tertunda dari konsumen berhasil mendongkrak kinerja industri otomotif. Tercatat, pada Juni, ada 44.695 unit kendaraan terjual dan pada Juli menjadi 55.552 unit. Alhasil, penjualan pada Juni meningkat 5% secara tahunan, dan 13,2% untuk Juli. MAA menyatakan peningkatan itu terjadi di tengah perekonomian negara yang melambat. 

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat bahwa hingga November 2020, volume penjualan kendaraan roda empat atau lebih belum mendekati capaian tahun lalu. Secara tahunan (yoy), volume penjualan ritel sepanjang November tahun ini terkoreksi 39,9% dan wholesales anjlok 41% dibandingkan dengan tahun lalu. Sementara secara kumulatif penjualan wholesales sepanjang Januari—November ini mencapai 474.910 unit atau minus 49,8% dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama tahun lalu, yakni sebanyak 845.245 unit

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier mengatakan bahwa instrumen pajak yang mengarah pada konsumen menjadi penting untuk menggeliatkan kembali industri otomotif. Dia menjelaskan, pemangkasan pajak pembelian mobil baru yang lebih mengarah ke konsumen diyakini mampu mendongkrak daya beli, sehingga penjualan otomotif pulih lebih cepat. Secara simultan hal ini juga membantu manufaktur otomotif untuk bertumbuh. Taufiek juga menyebutkan bahwa industri otomotif memiliki multiplier effect yang luas, mulai dari penyerapan tenaga kerja yang besar hingga memberdayakan pelaku usaha di sektor lainnya. Sedikitnya ada 1,5 juta tenaga kerja yang terserap di industri otomotif. 

Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi menyebutkan akan ada sejumlah dampak yang hinggap di industri otomotif apabila relaksasi pajak mobil baru tidak diberikan. Nangoi mengatakan bahwa asosiasi terus mencoba bernegosiasi agar relaksasi dalam bentuk PPnBM dapat diberikan. 

Pelaku industri industri tekstil nasional optimistis dapat kembali ke posisi prapandemi pada 2021 seiring dengan terbitnya sejumlah kebijakan yang mendukung. Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Wirawasta mengatakan arah kebijakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah jelas, yakni mengurangi impor. Selain itu, optimisme tersebut juga didorong oleh safeguard garmen yang diharapkan segera terbit pada kuartal I/2021. 

Adapun, Kemenperin meramalkan pertumbuhan industri tekstil pada 2020 anjlok hingga 5,41%. Untuk tahun ini, industri tekstil diperkirakan baru akan tumbuh 0,93%. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mendata volume produksi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) pada awal pandemi Covid-19 anjlok 85% menjadi 1 juta ton. Adapun, utilisasi rata-rata pabrikan terjerumus menjadi 5,05%. Alhasil, pabrikan harus melepas 80,01% tenaga kerja atau sebanyak 2,15 juta tenaga kerja pada pekan kedua April 2020. Berdasarkan catatan API, nilai surplus neraca dagang TPT nasional secara konsisten menurun sejak 2016. Namun demikian, surplus neraca dagang TPT mulai tumbuh lagi pada 2019 dan diramalkan akan terus berlanjut pada 2020.

PT Lunaria Annua Teknologi atau Koinworks membidik pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) daring untuk menggandakan jumlah peminjam dana. CEO & Co-Founder Koinworks, Benedicto Haryono mengatakan tingginya pertumbuhan transaksi daring menjadi potensi bagi bisnis pelaku UMKM. Pertumbuhan transaksi daring pun masih terjaga kendati ekonomi terkontrasi akibat pandemi Covid-19

Digitalisasi terbukti memberikan ketahanan bisnis bagi pelaku UMKM di tengah krisis. Dia menyebut jumlah pelaku UMKM pada profil peminjam berkontribusi sebesar 70% dengan 172.000 pelaku UMKM kendati secara volume dana pinjaman baru menyumbang 15% terhadap total. Ben optimistis pembiayaan segmen UMKM masih prospektif pada 2021. Alasannya, terdapat potensi penambahan konsumsi yang mendorong kebutuhan barang baku dan dana segar. 

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga November 2020, industri teknologi finansial (tekfin) menyalurkan pinjaman Rp146,25 triliun atau tumbuh 79,45% secara tahun berjalan

Gubernur Kalimantan Selatan telah menetapkan kebijakan 13 program prioritas yang salah satunya mewujudkan daerah industri, perdagangan dan jasa dengan strategi meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Mahyuni MT, menyatakan, pihaknya membreakdown kebijakan kepala daerah itu dengan beberapa langkah.

“Bersama SKPD terkait menyiapkan pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mekar Putih di Kotabaru, Sudah ada studi kelayakan, jadi di sana terdiri kawasan industri, kepelabuhanan, wisata, perikanan,” paparnya.

Pihaknya juga menyiapkan kajian hilirisasi industri dan rantai pasok bahan baku industri Kalimantan Selatan. Mendorong investasi hilirisasi industri besi baja, hilirisasi industri batubara (methanol), hilirisasi industri CPO, hilirisasi industri karet dan lainnya. Memfasilitasi pembangunan sentra sentra industri yang mendorong peningkatan daya saing produk pelaku usaha industri mikro, kecil dan menengah.