Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Alamsyah mengatakan bahwa Ombudsman melakukan kajian sebelum maraknya kasus gagal bayar di industri keuangan. Hasilnya, lembaga itu menenggarai ada praktik yang tidak sesuai standar oleh sejumlah perusahaan keuangan. Maraknya kasus kejahatan di industri keuangan yang merugikan investor penyebabnya adalah lemahnya pengawasan. Penyelesaian permasalahan gagal bayar di industri keuangan, bukan hanya menjadi tanggung jawab Kejaksaan Agung. Perlu peran lembaga lain untuk melakukan pembenahan hingga ke akar karena masalahnya multidimensi.

Saat ini, terdapat sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor keuangan mengalami gagal bayar. Misalnya di sektor koperasi mulai dari Koperasi Hanson, Lima Garuda, Koperasi Pracico, dan Koperasi Sejahtera Bersama. Pada Sektor Investasi dan pengelolaan aset, terdapat Mahkota Investama, Emco Asset Management, Narada Asset Management, Victoria Manajemen Investasi, dan Indosterling Optima Investama. Sementara di sektor asuransi ada PT Asuransi Bumiputera (AJB), PT Asuransi Jiwasraya, Wanaartha Life, dan Kresna Life.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mengusut kasus terkait dengan jasa konsultasi bisnis Asuransi dan Reasuransi Oil dan Gas pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan menjerat mantan Direktur Utama Jasindo (2008-2013) Budi Tjahjono yang telah divonis 7 tahun penjara lantaran terbukti melakukan korupsi. KPK akan mentapkan tersangka baru dalam kasus ini.  Hanya saja, kebijakan di KPK, tersangka baru akan diumumkan setelah ditahan.

PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) siap bersinergi dengan sejumlah pihak untuk mengembangkan Takalar Integrated Industrial Park di Sulawesi Selatan. Direktur Utama Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Alif Abadi menjelaskan perseroan tengah mempelajari ulang pembangunan Takalar Integrated Industrial Park (TIIP). Kabupaten tatkalar dilewati oleh alur internasional yakni Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 2 dan lokasinya berdekatan dengan pelabuhan existing yakni hanya 25 km. TIIP merupakan Kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan dan berkonsep klaster dengan multiklaster yang di dukung oleh insfrastruktur Kawasan yang lengkap. 

Rencananya TIIP dibangun di lahan seluar 3.500 ha dengan perincian 2.600 ha untuk Kawasan industry, 100 ha Kawasan pelabuhan, 100 ha Kawasan perumahan dan komersial, serta 45 ha menjadi Kawasan golf. Di Kawasan industri, lahan 1.000 ha akan dijadikan bonded recycling nonferrous metals processing industry atau industry pengolahan logam bukan besi dan di kerjakan beberapa tahap. KBN menyebut sebanyak 50 perusahaan daur ulang asal China di bawah bendera CMRA siap begabung dengan investasi Rp.40 triliun. Saat ini, nilai asset KBN mencapai 2,36 triliun. Pada 2020, KBN berpotensi mendapatkan laba bersih Rp.117,81 miliar, naik dari pencapaian 2019 senilai Rp. 92,6 miliar

Tak hanya dinikmati oleh platfrom lokapasar, gelaran Hari Belanja Online Nasional (HARBOLNAS) juga menjadi momentum bagi perusahaan logistik untuk bersaing mendapatkan keuntungan. Hari Belanja Online Nasional (HARBOLNAS) selalu menjadi daya tarik bagi masyarakat, platform lokapasar, hingga perusahaan logistik. Adapun perusahaan logistik memiliki peran yang cukup krusial dalam pesta diskon tersebut. Tanpa disadari peran bisnis logistik yang dianggap sebagai komplementer, justru menjadi backbone dalam kegiatan ini.

Perusahaan jasa kurir Ninja Xpress mengandalkan protokol kesehatan hingga persiapan operasional saat menghadapi Harbolnas di tengah pandemi Covid-19. “Kami berupaya untuk meningkatkan kinerja logistik agar terus dapat mendapatkan layanan yang terbaik,” kata Country Head Ninja Xpress Ignatius Eric Saputra kepada Bisnis, Senin (16/11).

Sementara itu, PT Global Jet Express atau J&T Express mampu mencatatkan pengiriman hingga 11 juta paket selama periode Harbolnas 11.11 yang berlangsung selama tiga hari, CEO J&T Express Robin Lo telah mengantisipasi adanya peningkatan di masa musim puncak. Di sisi lain, PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir atau JNE justru berani memberikan promosi gratis ongkos kirim (ongkir) saat Harbolnas 11.11. Adapun sejumlah inovasi dilakukan agar tetap menjadi pilihan konsumen.

Harbolnas diakui menjadi katalisator bagi industri logistik untuk bangkit di tengah pandemi Covid-19. Ketua DPP Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Express, Pod, dan Logistik (Asperindo) Mohamad Feriadi menuturkan seiring dijalankannya masa adaptasi kebiasaan baru (AKB) dan dibukanya sejumlah industri, aktivitas logistik bisnis ke bisnis (B2B) pun mulai mengalami peningkatan

Usaha menyudahi polemik yang mendera industri garam nasional seperti mengurai segumpalan benang kusut. Entah kapan dan bagaimana akan selesai, tidak jelas muaranya. Tarik ulur antara produsen (petambak) dan industri pengguna soal penyerapan garam, membuat persoalan yang membelit komoditas itu tak kunjung menemukan titik temu.

Bahkan, sejak Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah No. 9/2018 yang mengalihkan kewenangan rekomendasi impor garam industri ke Kementerian Perindustrian dari sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetap saja persoalan ‘pergaraman’ tak serta merta beres. Padahal, Indonesia seharusnya bisa terbebas dari impor garam, mengingat sebagian besar wilayahnya berupa lautan dan memiliki garis pantai terpanjang ke-2 di dunia.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih mengatakan setidaknya terdapat tiga persoalan utama yang mengakibatkan garam lokal sulit diserap oleh industri pengguna.

Pertama, mutu garam yang dihasilkan petani masih belum dapat mencapai kadar NaCl>97%. Kedua, garam lokal masih memiliki impuritas yang tinggi, produktivitas rendah, dan tidak terjamin kelancarannya. Ketiga, industri pengolahan garam refinery masih sangat terbatas.

Untuk itu, menurut Gati, dibutuhkan berbagai upaya guna pengembangan dan penguatan daya saing produk industri garam. Di antaranya dengan pengawasan SNI, pembangunan dan perluasan pabrik pengolahan garam, dan peningkatan kapasitas refinery garam, serta mendorong investasi industri hilir.

Dari kacamata petambak, minimnya dukungan pemerintah turut berkontribusi kenapa pemanfaatan garam lokal masih belum optimal. Mulai dari kebijakan impor garam, dukungan peningkatan daya saing, hingga anjloknya harga sehingga menyebabkan stok menumpuk, menjadi serentetan persoalan yang dihadapkan pada petambak. Seperti yang pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu, kesulitan mencari pabrikan pengguna garam sepanjang tahun ini membuat pemerintah daerah itu urung menambah investasi tambak garam dalam waktu dekat

Namun demikian, masalah kedua yang dihadapi petambak asal Sabu Raijua adalah lokasinya yang jauh yang berdampak pada penurunan harga jual. Untuk diketahui harga garam sempat mencapai puncaknya pada Juli 2017 di level Rp3.500 per kilogram. Namun, harganya terus turun ke level Rp2.600 per kilogram pada Januari—Mei 2018, dan terus tertekan ke level Rp350 per kilogram per Oktober—November 2020.

“Bayangkan saja dari revenue-nya 100% tinggal 30%. Kenapa bisa fluktuatif? Sebelum 2017 harganya tidak segitu, tapi terus naik tinggi, terus turun jauh sekali. Itu kaitannya sama supply-demand,” ujar Direktur Utama Garam Achmad Ardianto kepada Bisnis, Senin (16/11). Menurut dia, keberadaan garam impor menjadi salah satu pemicu penurunan harga garam lokal, kendati memang garam impor masih lebih kompetitif karena kualitasnya. Sejauh ini garam impor masih mendominasi bahan baku garam yang digunakan hingga 80%. Adapun, preferensi ke garam impor tersebut disebabkan oleh tingkat kebersihan garam rakyat yang dinilai hanya akan menambah biaya produksi.

Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) sebelumnya menyatakan bahwa investasi di industri pengolahan garam masih prospektif lantaran pertumbuhan industri kimia mencapai 5%—8% per tahun dan industri mamin setidaknya tumbuh 5% per tahun.“Untuk menjadikan dia prospektif, pengadaan garam sebagai bahan baku diperlancar. Kalau lancar, industri yang menggunakan bahan baku akan tumbuh, dan investasinya akan tumbuh,” kata Ketua Umum AIPGI Toni Tanduk. Dia menilai pasokan bahan baku industri pengolah garam bisa berasal dari produk lokal maupun impor. Menurut dia, peran pemerintah daerah dalam produksi garam rakyat merupakan strategi yang bagus. Pasalnya, hal tersebut dinilai dapat memberikan ruang gerak bagi petani garam dan jaminan pada investor.

Sepanjang 2020, Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) telah tiga kali memangkas target pertumbuhan. Awal 2020, pertumbuhan industry AMDK ditetapkan 10%, namun direvisi menjadi 7-8%. Kemudian, Aspadin kembali mengoreksi target pertumbuhan menjadi 4-5% dan diturunkan lagi menjadi 1% pada kuartal IV-2020. Dia menegaskan, ekonomi nasional yang turun 5,32% kuartal II-2020 menjadi pemicu revisi target pertumbuhan untuk kali ketiga.

Dia mengungkapkan, saat ini, rata-rata utilitasi Industri AMDK sekitar 70%. Namun, pabrikan yang hanya memproduksi kemasan kecil utilitasisanya di bawah 70%, lantaran penjualan turun 40%. Dia berharap pembukaan kembali bioskop di beberapa kota dapat mendorong peningkatan aktivitas konsumsi.

Di sisi lain, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terdampak berat (hard-hit) pandemi Covid-19. Untuk itu, Kemenperin menyusun strategi percepatan pemulihan indutri TPT dan berusaha memacu agar industri ini tetap produktif di tengah hantaman pandemi Covid-19.

Sekretariat Jendral Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono menerangkan, TPT menjadi penghasil devisa yang cukup signifikan. Pada 2019, nilai ekspornya mencapai US$12,9 miliar, dengan penyerapan tenaga kerja 3,74 juta orang.

Kementerian Perindustrian memprediksi, nilai ekspor dari Kawasan Industri Morowali pada 2023 akan menembus US$ 11,6 miliar atau Rp 168,2 triliun. Dorongan ekspor itu akan disokong industri berbasis nikel dan produk turunannya, seperti Feronikel (FeNi), Stainless Steel Slab (SS), Hot Rolled Coil (HRC), dan Cold Rolled Coil (CRC).

Untuk produksi SS Slab seri 200 pada 2019 sebanyak 86.305 ton. Sedangkan produksi SS Slab Seri 300 di 2019 naik 19,9% menjadi 2.533.582 ton. Selanjutnya, produksi HRC pada 2019 meningkat 16,8%, produksi AP naik 50,5% dan produksi CRC menanjak 125,7% secara tahunan.

Saat ini, total tenaga kerja Indonesia di kawasan industri Morowali tercatat 40.000 orang. Adapun tenaga kerja asing (TKA) sebanyak 4.500 orang. “Tahun 2023, tenaga kerja Indonesia langsung akan mencapai 60.000 orang. Adapun tenaga kerja Indonesia yang langsung dan tidak langsung akan mencapai 100.000 orang,” kata Warsito kepada KONTAN, Minggu (1/11).

Saat ini tercatat ada 11 tenant di PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang menjadi penyokong pesatnya pertumbuhan kawasan industri Morowali. Terdapat tiga klaster utama. Pertama, klaster baja nirkarat dengan kapasitas 3 juta ton per tahun (mtpa). Kedua, klaster baja karbon dengan kapasitas 3,5 mtpa. Ketiga, klaster komponen baterai dengan kapasitas 110 ktpa Ni.

Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim menyatakan, kinerja industri baja pada triwulan III-2020 menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dia berharap tren itu berlanjut pada triwulan IV-2020 hingga 2021, salah satunya karena perbaikan kinerja sektor konstruksi.

Kinerja sektor industri pengolahan nasional pada triwulan III-2020, menurut data Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI-BI), terindikasi membaik meski masih berada dalam fase kontraksi. PMI-BI triwulan III-2020 tercatat 44,91 persen atau naik dibandingkan dengan triwulan II-2020 yang 28,55 persen meski masih di bawah indeks triwulan III-2019 yang tercatat 52,04 persen.

Menurut Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Trisasongko Widianto, kebutuhan baja konstruksi tahun 2021 mencapai 1,04 juta ton. Guna memenuhi kebutuhan itu, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 149,81 triliun.

Sepanjang tahun 2020, Kementerian PUPR mengubah angka kebutuhan baja, semula 848.711 ton (sebelum pandemi Covid-19) menjadi 511.331 ton. Penurunan itu salah satunya karena realokasi anggaran tahun 2020 dari Rp 120,21 triliun menjadi Rp 75,63 triliun.

Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR Nicodemus Daud menyatakan, pihaknya tengah menghitung kebutuhan baja berdasarkan zona atau letak geografis. Perhitungan ini mengaitkan antara kebutuhan dan pasokan baja yang ada di suatu wilayah. Keseimbangan permintaan dan suplai menjadi salah satu perhatian.

Direktur Operasi III PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Gunadi menyebutkan, terdapat 93 proyek yang berlangsung sepanjang 2020 dengan kebutuhan baja sekitar 170.620 ton.

SVP Strategic Planning, Engineering and Technology PT PP (Persero) Tbk Budi Suanda memperkirakan, potensi pasar besi/baja nasional sepanjang 2020-2024 pada kisaran Rp 135 triliun-Rp 175 triliun. Dari jumlah itu, kebutuhan PT PP mencapai 590.000 ton. Kementerian Perindustrian memperkirakan kapasitas terpakai industri baja nasional baru sekitar 40 persen.

Harapan industri otomotif untuk mendongkrak penjualan kendaraan bermotor di tengah pandemi Covid-19 dengan meminta pemerintah untuk membebaskan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kandas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menolak permintaan ini. “Kami tidak mempertimbangkan untuk memberikan keringanan pajak mobil baru seperti yang disampaikan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan industri otomotif,” kata Sri Mulyani saat memaparkan Realisasi APBN 2020 September, Senin (19/10).

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta Kemenkeu untuk membebaskan pajak atas mobil baru agar penjualan mobil meningkat. “Kami sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk relaksasi pajak mobil baru 0% sampai dengan bulan Desember 2020,” kata Agus.

Kemperin sebelumnya menyebut peran industri otomotif terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia 2019 mencapai 3,98% dari PDB. Tahun ini Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) memperkirakan penjualan mobil cuma 600.000 unit. Tapi hingga September, penjualannya baru realisasi 372.046 unit atau 62% .

Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengapresiasi sikap tegas Menkeu Sri Mulyani. Keputusan Menkeu tersebut sudah tepat.

“Pertimbangan pemberian insentif bagi sektoral tentu juga harus mempertimbangkan faktor keadilan. Karena tidak hanya sektor otomotif saja yang berdampak serta faktor dampak penggandanya bagi ekonomi secara umum,” kata Bawono kepada KONTAN, Senin (19/20).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengatakan ada baiknya pemerintah memberikan insentif pajak sesuai dengan kebutuhan pajak sektor usaha. Tak terkecuali bagi industri otomotif.