Lonjakan Purchasing Manager’s Index (PMI) ke level 46,9 poin pada Juli 2020 dinilai menjadi indikator yang baik. Namun, kinerja sektor manufaktur diperkirakan sulit untuk mencapai kondisi ideal sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

PMI Indonesia pada awal semester II/2020 mengindikasikan kondisi sektor manufaktur masih berkontraksi. Dengan kata lain, sektor manufaktur nasional telah berkontraksi atau terus berada di bawah level 50,0 poin selama 5 bulan berturut-turut sejak Maret 2020.

PMI merupakan indeks yang menggambarkan kondisi industri manufaktur dan tingkat optimisme industriawan pada masa tertentu. Sektor manufaktur sebuah wilayah menunjukkan sedang ekspansif jika angka PMI lebih dari level 50,0 poin, sedangkan sedang kontraktif jika di bawah level 50,0 poin.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, meskipun pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2020 diramalkan membaik, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2020 berada di zona merah. Selain itu, pendorongan sektor ekonomi tanpa memperhatikan protokol kesehatan akan kontraproduktif.

Shinta memberikan tiga saran kepada pemerintah untuk memulihkan sektor manufaktur secara bertahap, yaitu pemberian dan kemudahan insentif untuk pemulihan sisi supply, mempercepat belanja pemerintah untuk merangsang daya beli masyarakat, dan mempermudah perizinan ekspor dan impor bahan baku untuk merangsang sisi permintaan di pasar global.

Kamar Dagang Indonesia (Kadin) memandang pelonggaran protokol pembatasan sosial berskala besar (PSBB) merupakan kunci tren peningkatan PMI beberapa bulan terakhir.

Ketua Kadin Bidang Industri Johnny Darmawan menilai PMI nasional akan sulit menembus level 50,0 dalam waktu dekat. Pasalnya, tingkat produktivitas sektor manufaktur belum dapat kembali seperti prapandemi karena harus disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Oleh karena itu, pemangku kepentingan diminta untuk membantu merangsang sisi permintaan.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan pihaknya akan terus menjaga momentum peningkatan indeks PMI nasional agar bisa kembali menembus level 50,0, dan menilai salah satu sebab peningkatan angka PMI pada awal semester II/2020 adalah peningkatan penjualan industri otomotif dan makanan dan minuman di dalam dan luar negeri. 

Agus menilai perbaikan PMI Juli 2020 utamanya didorong oleh perlambatan penurunan pada hampir semua aspek survei seperti volume produksi, konsumsi bahan baku, biaya logistik, serapan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, penurunan perlambatan tersebut mengindikasikan sektor manufaktur nasional sudah menuju stabilisasi.

Agus meramalkan peningkatan PMI pada kuartal III/2020 akan bergantung pada sektor manufaktur yang utilitasnya dapat meningkat signifikan. Dengan kata lain, sektor-sektor manufaktur yang memiliki permintaan domestik tinggi seperti farmasi, alat kesehatan, dan makanan dan minuman.

Pemerintah akan mengoptimalkan realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional yang sudah ada setelah ekonomi tumbuh minus 5,32 persen pada triwulan II-2020. Kepala Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah akan menyalurkan sejumlah program stimulus untuk memperkuat daya beli masyarakat. “Program PEN yang dilaksanakan oleh Pemerintah cukup banyak, saling berkesinambungan, seperti bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan, dan penyaluran kredit di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” ujarnya melalui siaran pers, Kamis (6/8/2020).

Menurut Erick yang juga Menteri BUMN, pemerintah akan menyalurkan bantuan bagi pekerja yang terdampak pemutusan lapangan kerja melaui kartu prakerja. Program ini akan dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada September 2020. Sasarannya adalah 13,8 juta pekerja nonpegawai negeri sipil dan non-BUMN yang aktif dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja yang gaji dibawah Rp 5 juta per bulan, “Nilai bantuan Rp 600.000 per bulan selama empat bulan. Penyaluran akan diberikan per dua bulan ke rekening setiap pekerja,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengemukakan, pengembangan energi terbarukan bisa membantu pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Caranya adalah dengan menggalangkan program pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap berkapasitas 1.000 megawatt peak (MWp) terhadap 500.000 rumah tangga penerima subsidi listrik. Setiap rumah mendapat kapasitas terpasang hingga 2.000 watt peak. Program ini bisa di mulai pada 2021 untuk mendukung capaian target nasional PLTS atap sebesar 6.500 MWp pada 2025. “Program ini dapat menyerap tenaga kerja baru sebanyak 30.000 orang dan mampu menurunkan belanja subsidi listrik dalam jangka Panjang,” ujar Fabby.

Pandemi Covid-19 sebenarnya membawa peluang pada sektor tertentu yang pertumbuhannya tetap positif sepanjang triwulan II-2020, seperti sektor pertanian, informasi dan komunikasi, serta kesehatan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sektor ini tumbuh sebesar 16,24 persen , pertumbuhan sektor ini lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II-2019 yang sebesar 13,77 persen. Ekonom Bidang Pangan dan Energi senior Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah mengatakan, pertanian tampil sebagai salah satu sektor yang tidak terkontraksi. Pertanian tetap tumbuh karena merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat. Namun, lanjut Rusli, meski memainkan peran strategis, kesejahteraan petani masih tergerus. Hal ini terlihat dari sejumlah indicator, seperti nilai tukar petani (NTP) yang secara umum turun. Pada Januari 2020, NTP berada pada level 104,21 kemudian turun lagi menjadi 100,09 pada Juli 2020. “Ini tidak adil, harga komoditas mereka turun, tetapi kebutuhan meningkat. Padahal, inflasi sempat turun pada April-Juni 2020, tetapi Indeks Konsumsi Rumah Tangga petani meningkat. Ini menunjukkan, penurunan inflasi hanya dinikmati kelas menengah-atas, bukan petani,” ujarnya.

Kinerja industri pengolahan pada triwulan II-2020 tumbuh minus 6,19 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjadja Kamdani memperkirakan, pemulihan industri pengolahan memiliki prospek positif. Shinta memperkirakan, pada triwulan III-2020, industri di sektor primer dapat pulih dan bertahan, seperti makanan-minuman, obat-obatan, dan pengemasan. Sektor lainnya kemungkinan akan pulih pada triwulan IV-2020 atau triwulan I-2021.

Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi mengatakan, komoditas perkebunan menjadi salah satu penopang ekspor, baik sebelum maupun saat pandemi Covid-19 melanda. Namun, di tengah pandemi muncul tantangan, seperti proteksi terhadap pasar di negara tujuan ekspor. “Pelaku usaha dan industry nasional mesti memperkuat hubungan bisnis dengan importir karena mereka juga memiliki kepentingan untuk mempertahankan sumber pasokannya,” ujarnya.  

Industri desain produk di Indonesia berpeluang tumbuh di tengan pandemi Covid-19. Kementerian Perindustrian terus mendorong pengembangan daya saing industri kreatif ini. Saat ini berbagai produk dan desain produk nasional di sektor industri kreatif kian diminati di pasar global. Berdasarkan Global Industrial Design Market 2020 Research Report, nilai pasar global dari design produk industri cukup besar. 

Pada 2019, nilai pasarnya mencapai 45,38 miliar dollar AS dan akan menembus 65,41 miliar dollar AS pada 2026. Tingkat pertumbuhan produk industri ini diproyeksikan sebesar 5,3% pada 2021-2026.

Produsen makanan olahan beku siap saji menuai berkah kenaikan penjualan selama pandemi Covid-19. Selain itu, Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menciptakan kebiasaan baru di tengah masyarakat untuk memasak makanan olahan beku seperti nugget, daging olahan dan sejenisnya.

PT Sierad Produce Tbk (SIPD) lewat anak usaha PT Belfoods Indonesia yang memproduksi nugget dengan merek Belfoods, menuai kenaikan penjualan selam pandemi. Menurut Direktur Utama SIPD Tony Wattemena mengatakan “Secara keseluruhan pasar baik dan tumbuh pesat saat PSBB karena tren memasak dirumah,” kepada KONTAN, Senin (3/8). Tony mengatakan, di saat awal pandemi permintaan frozen food melonjak cukup tajam di ritel modern. Hingga akhir kuartal semester I 2020, segmen penjualan makanan siap saji milik Sierad Produce tercatat tumbuh 9,9% year-on-year (yoy) menjadi Rp. 272,38 miliar. Kontribusi segmen tersebut mencapai 13% dari total pendapatan bersih SIPD di semester I 2020.

Berkah yang sama juga di rasakan PT Sorin Maharasa, produsen sosis, nugget, roulade dan berbagai makanan olahan sejenis lainnya dengan merek seperti Mini Pao, Willy, Mak Nyoss dan lainnya. Menurut Brand Manger PT Sorin Maharasa, Oman Abdur Rahman mengatakan, perusahaan mencatatkan pertumbuhan penjualan di kisaran 60% hingga 90% dibandingkan permintaan sebelum pandemi korona. Saat ini, produk Sorin Maharasa banyak menyasar segmen pasar tradisional dengn kontribusi sekitar 60% hingga 70% dari total penjualan. Hingga Juli tahun ini, Oman mencatat realisasi penjualan Sorin Maharasa sudah mencapai sekitar 80% dari total target di sepanjang tahun 2020.

Berbeda dengan yang di rasakan oleh PT Sentra Food Indonesia Tbk (FOOD), Penjualan nya sempat terhambat saat awal pandemi lantaran penutupan ritel modern dan hotel, restoran, dan kafe. Hingga semester pertama tahun ini, penjualan bersih FOOD tercatat turun 22% secara tahunan menjadi Rp. 47,59 miliar. Kontribusi penjualan didominasi oleh daging olahan 63% dan daging mentah 37%. Menurut Direktur Utama FOOD Agustus Sani Nugroho mengatakan “Namun dibandingkan awal pandemi, maka saat ini sudah ada peningkatan. Kami memproyeksikan penjualan di semester dua ini lebih baik dari semester pertama,” ujarnya kepada KONTAN, Senin (3/8).

Di samping itu,  PT Sentra Food Indonesia Tbk (FOOD), untuk mendorong penjualan daging olahan merambah pasar online. Keterbatasan ruang gerak masyarakat di pasar ritel bakal membuat saluran penjualan digital semakin marak, termasuk untuk penjualan produk makanan olahan. “Penjualan online semestinya dapat berkembang, Kami baru saja memulai lewat anak usaha, Kemfood,” ujar Agustus Sani Nugroho, Direktur Utama FOOD kepada KONTAN, Senin (3/8).

Industri tekstil nasional terancam mati suri pada paruh kedua tahun ini, mengingat masih membanjirnya tekstil dan produk tekstil impor di tengah tekanan pandemi Covid-19.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) mendata saat ini permintaan terhadap tekstil dan produk tekstil (TPT) sudah mulai bergerak. Namun, pergerakan tersebut hanya dinikmati oleh industri hilir TPT. 

Sekretaris Jenderal APSyFI Redma Wirawasta mengatakan berdasarkan data yang didapatkan asosiasi di lapangan, volume impor tekstil pada semester I/2020 belum berkurang secara signifikan. Menurut dia, oknum importir tekstil saat ini makin kreatif dalam memenuhi pasar tekstil nasional dengan produk impor. Pengawasan dan regulasi yang setengah hati dinilai menjadi penyebab utamanya.

Industri tekstil pada paruh kedua 2020 akan mati suri. Dengan kata lain, utilitas pabrikan kain, benang, dan serat selama 6 bulan ke depan tidak akan bergerak dari posisi saat ini yang masih di bawah level 20%. Dia menjelaskan setidaknya ada tiga praktik yang kini digunakan oleh oknum importir untuk yang membuat angka impor pada paruh pertama 2020 tetap tinggi, yakni pelarian pos tarif, undervolume, dan impor borongan. 

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan telah menambah bea masuk pada 121 pos tarif delapan digit produk tekstil pada akhir Mei 2020. Dengan kata lain, produk yang dikenakan bea masuk sangat spesifik. 

Redma berujar pihaknya telah mengajukan agar penambahan bea masuk tersebut dikenakan pada pos tarif dengan empat digit. Artinya, cakupan produk yang mendapatkan bea masuk akan lebih luas.

Terpisah, Sekretaris Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Barat Kevin Hartanto mendata saat ini pabrikan tekstil yang masih berproduksi hanya memiliki utilitas sekitar 20%—30% akibat pasar domestik masih dipenuhi kain impor. 

Kevin menilai tugas utama pemerintah saat ini adalah menjaga pasar domestik TPT dari produk impor, pemerintah harus menyadari prioritas utama saat ini adalah insentif untk menjaga pasar, bukan insentif perpajakan. Pemangku kepentingan, imbuhnya, harus waspada dan mempercepat penerbitan safeguard produk dalam pos tarif 61 dan 62, mengingat pabrikan garmen di China saat ini mulai beroperasi. 

Nilai impor sembilan sektor industri mencapai Rp 1.616 triliun pada 2019. Jumlah ini mencapai 88% dari total impor manufaktur tahun lalu. Kesembilan sektor yang impornya tinggi adalah mesin sebesar Rp 308 triliun, industri kimia Rp 299 triliun, industri logam Rp 242 triliun, industri elektronika Rp 231 triliun, industri makanan Rp 140 triliun, industri peralatan listrik Rp 116 triliun, industri tekstil Rp 103 triliun, industri kendaraan bermotor Rp 96 triliun, dan industri barang logam Rp 81 triliun.

Seiring dengan itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berniat memangkas impor manufaktur hingga 35% pada 2022.   Kemenperin akan fokus ke impor sembilan sektor manufaktur itu, yang sebagian telah masuk Making Indonesia 4.0. Untuk mencapai target pengurangan impor, kementerian tersebut sedang menyusun peta jalan (roadmap). Strategi yang diterapkan salah satunya adalah peningkatan utilisasi seluruh sektor industri manufaktur. Selain itu, Kemenperin akan mengusulkan beberapa instrumen untuk mengurangi impor dalam jangka pendek dan menengah. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) saat ini rata-rata utilisasi sudah naik ke level 49%.  Dan akan berusaha sekuat tenaga memacu utilisasi pada akhir 2020 menjadi 60%. Kemudian, pada 2021, menjadi 75% dan pada 2022 menjadi 85%. Bila itu terjadi, akan menimbulkan multiplier effect dalam menyerap tenaga kerja yang terdampak PHK.

Di sisi lain, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, Indonesia perlu menambah perjanjian dagang untuk meningkatkan daya saing produk, sehingga ekspor bisa terkerek. Dia mencontohkan, ekspor crude palm oil (CPO) Indonesia ke Turki sempat mencapai nilai US$ 360 juta. Namun, dalam dua tahun, ekspor CPO turun menjadi US$ 5 juta, karena Turki membeli CPO dari Malaysia. Menurutnya dalam rangka meningkatkan daya saing, perlu mendorong pemanfaatan free trade agreement (FTA), seperti dalam IA CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement).

Belom lama ini, Presiden Joko Widodo mengungkapkan ada potensi relokasi pabrik-pabrik dari tiongkok yakni sebanyak 119 perusahaan. Salah satu perusahaan telah berkomitmen yaitu LG Chemical dengan nilai investasi US$ 9.8 miliar dan potensi penyerapan tenaga kerja mencapai 14.000 orang. Disisi lain, BKPM menyiapkan dukungannya dan menyodorkan kawasan industri di kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang Jawa Tengah.

Sebagaimana dikatakan Sanny Iskandar Ketua HKI, bila mengacu data pihaknya, hingga Juni 2020 jumlah investor yang sudah masuk ke dalam 17 kawasan industry sebanyak 50 perusahaan dengan total 139.31 hektare. Umumnya penyewa berasal dari Cina, Jepang, dan Korea. Sepanjang tahun 2019, dari 96 kawasan industry yang di kelola HKI ada 122 perusahaan yang masuk ke-23 kawasan industri atau seluas 506.3 ha. Jumlah itu meliputi 60 perusahaan PMA, yang menempati 387,96 ha. Kemudian, 62 perusahaan PMDN dengan menempat lahan seluas 118,34 ha.

Kejituan Kementerian Perdagangan dalam menggawangi strategi baru Export Seller Market Products bakal menjadi pertaruhan besar bagi pelaku industri di Indonesia yang tengah berjibaku memulihkan kinerja ekspor nonmigas. Otoritas perdagangan baru saja memperkenalkan terobosan jangka pendek memugar kinerja ekspor nonmigas yang babak belur di tengah pandemi Covid-19. 

Program yang dinamai Export Seller Market Products itu menitikberatkan pada pengapalan 10 komoditas ekspor nasional yang memiliki keunggulan komparatif dan tercatat menguasai pangsa pasar terbesar di dunia alias menjadi market leader pada 2019. Dengan demikian, siasat mengatrol ekspor nonmigas dalam beberapa tahun ke depan bakal lebih diprioritaskan pada kelompok barang yang telah memiliki kepastian permintaan di pasar global.

Bagaimanapun, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Kasan Muhri tak menampik 10 komoditas market leader tersebut masih rentan diadang sejumlah tantangan, karena produk-produk tersebut tak selamanya bisa dikendalikan Indonesia karena adanya pengaruh dari komoditas-komoditas substitusi yang diproduksi negara lain. Selain tantangan dari produk substitusi, Kasan mengaku permintaan atas 10 komoditas tersebut lebih banyak dikendalikan oleh negara pembeli seiring dengan makin bervariasinya pilihan. Guna mengimbangi berbagai tantangan tersebut, Kemendag bakal mengidentifikasi produk-produk unggulan di masing-masing negara tujuan ekspor yang berpotensi menjadi rival produk Indonesia, baik di pasar tradisional maupun potensial. 

Dari kaca mata pelaku industri, strategi Export Seller Market Products ditaksir hanya bisa efektif dalam 2—3 tahun ke depan, selagi kinerja ekspor produk manufaktur butuh waktu untuk kembali pulih seperti capaian prapandemi. Ketua Komite Tetap Bidang Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Handito Joewono berpendapat untuk mengoptimalkan strategi itu, Indonesia perlu membangun pusat logistik pengiriman. Sehubungan dengan itu, ungkapnya, Kadin telah mengusulkan Kota Batam sebagai hub ekspor karena posisi strategisnya di dekat Singapura.

Senada, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta W. Kamdani menyoroti isu diversifikasi produk dan negara tujuan ekspor. RI tidak bisa hanya bergantung pada beberapa jenis produk atau segelintir mitra dagang jika ingin kinerja ekspor secara keseluruhan tidak terganggu saat ada salah satu produk andalan yang mendapat hambatan dagang.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Perusahaan asal Taiwan, Meiloon Technology yang merupakan satu dari tujuh perusahaan asing yang berencana merelokasi pabrik ke ke Indonesia, resmi merelokasi pabrik di Suzhuo, Tiongkok, ke Subang, Jawa Barat, dengan nilai investasi US$ 90 juta. Peresmian relokasi ini ditandai dengan peletakan batu pertama (ground breaking) yang dilaksanakan Selasa (21/7). Meiloon akan menghasilkan produk berorientasi ekspor serta berkomitmen memprioritaskan bahan lokal asal Jawa Barat dan Subang serta berpotensi menyerap tenaga kerja lokal hingga 8.000 orang lebih.

Bahlil menegaskan, ada beberapa perusahaan lain yang berencana merelokasi pabrik ke Indonesia. Pertama, PT Sagami Indonesia asal Jepang dengan nilai investasi US$ 50 juta, dengan alasan biaya pabrik dan tenaga kerja di Indonesia lebih kompetitif dari Tiongkok yang diperkirakan menyerap tenaga kerja hingga 6.500 orang, dengan lokasi investasi di Sumatera Utara dan menargetkan memulai produksi Januari 2021. Kedua, PT CDS Asia asal Amerika Serikat (AS), dengan investasi US$ 14 juta. Perusahaan ini merelokasi pabrik dari Xiamen Tiongkok, karena tarif bea masuk produk dari Indonesia ke AS 0%, dibandingkan tarif BM 25% dari Tiongkok ke AS. CDS Asia diperkirakan menyerap tenaga kerja hingga 3.500 dan fasilitas pabrik ada di Kawasan Industri Wijaya Kusuma Jawa Tengah. Ketiga, PT LG Elctronic Indonesia asal Korea Selatan dengan investasi hingga US$ 378 juta, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja mencapai 6.010 orang. Keempat, PT Panasonic Manufacturing Indonesia asal Jepang yang berencana merelokasi pabrik US$ 30 juta dolar, dengan serapan tenaga kerja 1.940 orang. Selanjutnya, PT Denso Indonesia senilai US$ 138 juta, dengan penyerapan tenaga kerja lokal mencapai 1.050 orang, dan PT Kenda Rubber Indonesia asal Taiwan dengan total investasi US$ 150 juta dan serapan tenaga kerja 3.000 orang.

Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan 12.500 hektare (ha) lahan kawasan industri terpadu (KIT) yang akan ditawarkan kepada investor. Lahan yang ditawarkan tersebut masuk dalam 27 kawasan industri baru yang akan dikembangkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024. Menurut Dirjen KPAII, pihaknya tengah memetakan kawasan industri yang dikelola badan usaha milik negara (BUMN) agar siap menampung relokasi pabrik dari Tiongkok, termasuk KIT Batang yang lahannya dikelola PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Head of Industrial and Logistics Services Colliers International Indonesia (Colliers) Rivan Munansa mengatakan para pengembang properti yang bermain di bisnis kawasan industri berpeluang mengambil untung (cuan) dari relokasi pabrik sejumlah pemanufaktur global ke Indonesia.

Presiden Joko Widodo saat meninjau kawasan industri Batang, Jawa Tengah, baru-baru ini, menyatakan bahwa Indonesia harus menjadi tujuan relokasi perusahaan asing terutama perusahaan asal Tiongkok. Presiden mengatakan, terdapat tujuh perusahaan asing yang sudah memastikan ingin merelokasi pabriknya ke Indonesia dan ada 17 perusahaan lainnya yang menyatakan komitmen.

Direktur Pengelolaan Modal dan Investasi PT Intiland Development Tbk, Archied Noto Pradono, tahun ini, pihaknya memiliki tambahan cadangan lahan di kawasan industri Batang, Jawa Tengah. Intiland melihat peluang cukup potensial di bisnis kawasan industri. Saat ini, Intiland menggarap Ngoro Industrial Park, Jawa Timur seluas 500 ha.

Rivan menambahkan, Pada kuartal pertama 2020, hanya 56 hektare (ha) lahan industri yang terjual, mewakili 16% dari total penjualan pada 2019. Namun ia meyakini bahwa prospek kedepannya masih baik, beberapa sektor yang bisa menunjang adalah sektor industri dan logistik terkait barang konsumsi, e-commerce dan pusat data.