Harapan industri otomotif untuk mendongkrak penjualan kendaraan bermotor di tengah pandemi Covid-19 dengan meminta pemerintah untuk membebaskan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kandas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menolak permintaan ini. “Kami tidak mempertimbangkan untuk memberikan keringanan pajak mobil baru seperti yang disampaikan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan industri otomotif,” kata Sri Mulyani saat memaparkan Realisasi APBN 2020 September, Senin (19/10).

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta Kemenkeu untuk membebaskan pajak atas mobil baru agar penjualan mobil meningkat. “Kami sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk relaksasi pajak mobil baru 0% sampai dengan bulan Desember 2020,” kata Agus.

Kemperin sebelumnya menyebut peran industri otomotif terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia 2019 mencapai 3,98% dari PDB. Tahun ini Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) memperkirakan penjualan mobil cuma 600.000 unit. Tapi hingga September, penjualannya baru realisasi 372.046 unit atau 62% .

Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengapresiasi sikap tegas Menkeu Sri Mulyani. Keputusan Menkeu tersebut sudah tepat.

“Pertimbangan pemberian insentif bagi sektoral tentu juga harus mempertimbangkan faktor keadilan. Karena tidak hanya sektor otomotif saja yang berdampak serta faktor dampak penggandanya bagi ekonomi secara umum,” kata Bawono kepada KONTAN, Senin (19/20).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengatakan ada baiknya pemerintah memberikan insentif pajak sesuai dengan kebutuhan pajak sektor usaha. Tak terkecuali bagi industri otomotif.

Diberlakukannya UU Cipta Kerja diyakini dapat menjadi katalis pendorong kinerja industri ritel modern. Pemulihan sektor tersebut pun diproyeksi bisa dimulai semester II/2021. Cosnsumer Behaviour Expert & Executive Director Retail Service Nielsen Indonesia Yongky Susilo mengatakan UU Ciptaker memberi kepastian bagi dunia usaha untuk berinvestasi sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja. PSBB DKI Jakarta Jilid II sejak akhir September dan berlanjut hingga Oktober menjadi pemicu utama penurunan penjualan ritel.

Sampai dengan akhir tahun, ritel skala supermarket akan tumbuh flat. Minimarket biasanya tumbuh di atas 20%, tetapi kuartal III/2020 tumbuh negatif. Sementara itu, segmen hypermarket performanya paling buruk dan masih akan berat sampai tahun depan. Head of Public Relation PT Matahari Putra Prima Tbk. ( MPPA ), perusahaan pemilik gerai Hypermart, Fernando Repi mengatakan kinerja segmen hypermarket memang cenderung mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir. Untuk itu, jelasnya, pengusaha segmen tersebut banyak yang mulai mengurangi lahan serta mengubah pola bisnisnya. Terlebih, preferensi konsumen makin bergeser kebelanja daring. 

Meski demikian, pandemi Covid-19 membuat pola bisnis harus kembali disesuaikan. Dia menjelaskan pandemi Covid-19 membuat pelaku usaha ritel mempercepat transformasi digital yang diperkirakan baru akan dilakukan 3 tahun mendatang. Terlepas dari digitalisasi, dia menyebutkan penjualan ritel secara nasional tetap bakal turun sampai 60% pada 2020. Selain langkah – langkah diatas, Fernando mengemukakan perusahaan terus menjajal berbagai opsi, seperti kolaborasi dengan lokapasar sampai kerjasama dengan pemasok dan penyedia jasa pengiriman barang. 

Rencana pemindahan izin impor gula dan garam industri dari Kementrian Perdagangan ke Kementrian Perindustrian serta diizinkannya importasi langsung oleh industri menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha.Di satu sisi pemindahan wewenang tersebut dapat menyederhanakan importasi untuk memenuhi kebutuhan pelaku industri serta menghilangkan rembesan gula dan garam industri ke pasar konsumsi. Di sisi lain, perubahan tata niaga tersebut dikhawatirkan justru akan menyulitkan pihak industri. 

Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia ( AIPGI ) menilai perpindahan wewenang penerbitan izin impor tersebut akan memperlancar pengadaan garam sebagai bahan baku, sehingga sektor manufaktur dapat lebih mudah membuat perencanaan produksi selama 12 bulan.Menurut dia, pemindahan wewenang tersebut juga dapat menggenjot produksi pabrikan, selain penyerapan garam lokal akan lebih lancar. Impor garam harus tetap dilakukan lantaran kualitas garam lokal belum dapat memenuhi standar pabrikan, seperti kebersihan dan kadang air pada garam lokal masih tinggi walaupun kadar NaCI garam lokal sudah memenuhi standar di atas 95%. Berdasarkan data Kemenperin, realisasi penyerapan garam lokal oleh sektor manufaktur hanya mencapai 1,04 juta ton. 

Ketua Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia ( AGRI ), Bemardi Dharmawan mengatakan, saat ini yang di impor adalah raw sugar yang akan di olah menjadi Gula Kristal Rafinasi kecuali sebagian kecil kebutuhan Gula spesifikasi khusus yang belum diproduksi dalam negeri

Andry menilai pengalihan wewenang izin Impor ini efektifitasnya tentu perlu dilihat dalam mekanisme pengawasan didalamnya. Untuk itu harus kembali dilihat apakah sudah mengakomodir kebutuhan industri atau ada celah untuk dijual kembali. Meskipun memang pada praktiknya akan dijual ke industri.   

Pemerintah membuka impor gula dan garam untuk kebutuhan industri. Impor kini harus dilakukan langsung oleh industri pengguna agar lebih menyederhanakan prosedur importasi gula dan garam industri.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Senin (5/10) menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo sudah setuju industri makanan yang membutuhkan garam dan gula untuk mengimpor langsung dengan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. “Jadi tidak ada lagi importir lain gula dan garam agar tidak ada permainan,”ujar Luhut dalam konfrensi pers daring seusai Sidang kabinet.

Total produksi garam di dalam negeri saat ini bisa mencapai 2,4 juta ton per tahun. Menurut Menteri Riset dan Teknologi/ Ketua Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro kebutuhan industri sekitar 2,9 juta ton pertahun. Industri pengguna garam dan gula impor diantaranya adalah industri makanan dan minuman, industri pulp and paper dan terbesar adalah untuk industri kaca.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menambahkan, Kementerian Perindustrian (Kemprin) akan menunjuk Sucofindo untuk melakukan verifikasi kebutuhan garam dan gula impor oleh industri, agar mendapatkan data objektif kebutuhan bahan baku impor. “Kami akan berikan sanksi tegas, bahan baku industri tidak boleh merembes ke pasar,”katanya.

Di sisi lain pemerintah berupaya meningkatkan kualitas NaCL garam produksi dalam negeri yang saat ini rata rata sekitar 86% menjadi di atas 97% agar bisa diterima oleh industri dalam negeri. Pemerintah akan membangun industri terpadu pengolahan garam petani agar bisa memasok kebutuhan industri.

Operator maskapai penerbangan nasional limbung. Selama pandemi, penumpang pesawat terbang sepi akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat. Tak pelak, tingkat keterisian penumpang alias load factor merosot tajam hingga di bawah 50%.

Di sisi lain, maskapai terjepit aneka biaya operasional yang besar, mulai dari biaya bahan bakar avtur, biaya sewa pesawat, biaya perawatan pesawat, biaya kebandaraan serta gaji karyawan. Itu pula gambaran yang sedang dialami para operator penerbangan nasional Lion Air Group, misalnya.

Lion Air Group memang menguasai lebih dari setengah pangsa pasar maskapai penerbangan domestik Indonesia. Selama Januari-Mei 2020, market share Lion Air Group berkisar 56%-59%.

PT AirAsia Indonesia Tbk (CMPP) juga menghadapi masalah keuangan serius. Dengan load factor hanya 40%-50%, kinerja keuangannya berdarah-darah. Semester I-2020, CMPP meraih pendapatan Rp 1,34 triliun, turun 55,18% year-on-year (yoy). Alhasil, maskapai asal Malaysia ini menanggung kerugian Rp 909,07 miliar hingga akhir Juni 2020.

Maskapai pelat merah, PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) menghadapi kondisi keuangan yang berat. Per semester I-2020, GIAA menderita rugi US$ 712,73 juta atau Rp 10,19 triliun. Celakanya, dana talangan pemerintah Rp 8,5 triliun yang dinantikan tak kunjung cair. Pencairan masih terus berproses hingga kini, ujar Direktur Utama GIAA, Irfan Setiaputra, kemarin.

Per 1 Juli 2020, Garuda memiliki saldo utang usaha dan pinjaman bank senilai US$ 2,2 miliar (Rp 31,9 triliun). Perinciannya, sebesar US$ 905 juta berasal dari utang jangka pendek, dan sisanya US$ 645 juta adalah utang tenor panjang.

Produksi atau output industri di China saat ini tengah mengalami percepatan paling tinggi dalam delapan bulan terakhir di bulan Agustus 2020. Sejalan hal tersebut, penjualan ritel tumbuh untuk pertama kalinya di tahun 2020.

Melansir artikel yang dimuat Reuters, Selasa (15/9) penurunan tahunan dalam investasi aset tetap (fixed-asset) selama periode Januari-Agustus juga berkurang berkat stimulus yang diperluas oleh Pemerintah.

Sementara itu, output industri tercatat tumbuh sebesar 5,6% di bulan Agustus 2020 secara year on year (yoy), tercepat dalam delapan bulan terakhir menurut Data Biro Statistik Nasional. Pencapaian itu praktis melampaui prediksi ekonom Reuters yang meramal kenaikan 5,1% di bulan Agustus 2020.

Penjualan ritel juga memutarbalikkan perkiraan analis dengan kenaikan 0,5% per tahun. Menghentikan penurunan selama tujuh bulan dan meningkatkan ekspektasi untuk pertumbuhan nol (zero growth). Di bulan Juli 2020, penjualan ritel memang turun tipis 1,1%. Tercatat penjualan mobil naik 11,8% pada Agustus 2020 secara tahunan. Sementara penjualan produk telekomunikasi melonjak 25,1%.

Di sisi lain, penurunan investasi aset tetap melambat. Hanya melorot 0,3% di periode Januari-Agustus ketimbang tahun sebelumnya. Walaupun begitu, penurunan ini lebih baik dari perkiraan sebesar 0,4% dan 1,6% pada bulan Juli 2020. Investasi aset tetap di sektor swasta, telah menyumbang 60% dari total investasi, turun tipis sebesar 2,8% pada Januari-Agustus. Penurunan itu jauh lebih rendah ketimbang penurunan 5,7% dalam tujuh bulan pertama 2020. Mayoritas ditopang oleh peningkatan investasi di sektor properti.

Kementerian Perindustrian mendata, sepanjang tahun 2019, nilai impor kebutuhan industry mencapai Rp 1.915 triliun. Nilai ini ditargetkan turun 15 persen menjadi Rp 1.628 triliun tahun 2020 dan turun 35 persen jadi Rp 1.245 triliun pada 2022.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, investasi yang dibutuhkan untuk mengejar target 35 persen substitusi impor mencapai Rp 197 triliun. Selain substitusi impor, produksi perlu digenjot dengan meningkatkan utilitas pabrik yang kini berkisar 53-54 persen. Target utilitas manufaktur tahun 2020 mencapai 60 persen dan akan didorong hingga 85 persen tahun 2022.

Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjadja Kamdani mengatakan, Indonesia membutuhkan upaya kongkrit untuk memanfaatkan kerja sama internasional yang ada sehingga menyokong arus investasi dan ekspor.

Terkait dengan ekspor impor, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyatakan, Indonesia tetap mewaspadai kinerja neraca perdagangan. “Surplus (neraca dagang) disebabkan oleh impor yang turun lebih dalam dibandingkan dengan ekspor,” ujarnya.

Badan Pusat Statistik mencatat, total ekspor sepanjang Januari-Juli 2020 mencapai 90,12 miliar dollar AS atau 6,21 persen lebih rendah ketimbang periode yang sama tahun 2019. Di sisi lain, total impor selama Januari-Juli 2020 mencapai 81,37 miliar dollar AS atau turun 17,17 persen dibandingkan Januari-Juli 2019.

Di tengah krisis pandemic COVID-19, produsen baja nasional PT Gunung Raja Paksi Tbk, (GRP) tetap gencar menembus pasar baja manca negara. Terbaru, anak perusahaan Gunung Steel Group tersebut melakukan ekspor structural steel atau struktur baja ke Vancouver, Kanada.

Menurut Komisaris PT GRP Tbk Kimin Tanoto, ekspor ke Kanada membuktikan bahwa PT GRP Tbk tidak berhenti mencari peluang bisnis di saat kondisi ekonomi yang sulit. Ketika pasar dalam negeri sedang lesu akibat tertundanya beberapa proyek infrastruktur dan pembangunan, produsen baja tersebut terus membidik pasar manca negara.

Ekspor ke Kanada dilakukan untuk menyuplai salah satu proyek pergudangan di kawasan Riverbend, dimana nilai proyeknya mencapai Rp 69 miliar atau setara dengan USD 4,7 juta. Penandatanganan proyek tersebut, dilatarbelakangi rasa percaya pelanggan yang mengakui kualitas produk PT GRP Tbk yang telah diakui oleh standard kualifikasi Canadian Welding Bureau atau CWB.

Perusahaan yang memiliki sekitar 6.000 karyawan tersebut juga sedang menjajaki peluang ekspor ke Malaysia dan Selandia Baru dalam waktu dekat. Presiden Komisaris PT GRP Tbk, Tony Taniwan juga mengatakan, bahwa ekspor ke Kanada membuktikan pengakuan pasar internasional terhadap kualitas baja produksi GRP.

Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun di industri baja, PT GRP Tbk memproduksi 2,8 juta ton baja berkualitas tinggi setiap tahun yang disertifikasi oleh organisasi sertifikasi lokal dan internasional. Saat ini, PT GRP Tbk menjadi salah satu perusahaan baja swasta terbesar di Indonesia.