Suntikan modal dari investor lokal maupun asing kepada perusahaan teknologi finansial (tekfin) dengan berbagai model bisnis baru di Tanah Air kian semarak. Berkembangnya investor di pasar keuangan dalam negeri yang akrab dengan platform digital, membuat perusahaan tekfin terus berinovasi untuk menjangkau segmen anyar. Peluang itu dimanfaatkan sejumlah pemodal besar untuk mengembangkan platform inovatif itu. PT Moduit Digital Indonesia (Moduit) yang mengembangkan platform pengelolaan kekayaan atau wealth management, misalnya dalam waktu dekat bakal mendapat suntikan pendanaan dari investor asal Singapura dan investor lokal yang terafiliasi dengan perusahaan rokok raksasa.

Mencermati pendanaan investor ke fintech, Bendahara Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amvesindo) sekaligus Co-founder & Managing Partner Gayo Capital Edward Ismawan Chamdani menyatakan lonjakan investor ritel dan investor pemula Tanah Air merupakan indikator paling mudah diamati oleh para investor, baik itu angel investor, modal ventura, maupun investor startup global. Gairah investor ritel yang akrab dengan teknologi membuat banyak perusahaan tekfin mengembangkan platform layanan investasi seperti reksa dana, saham, P2P lending, penerbit saham dan surat utang UMKM atau securities crowdfunding (SCF), aggregator instrumen investasi, hingga cryptocurrency.

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, jumlah merchant yang terhubung QR Code Indonesia Standard (QRIS) telah melampaui target perluasan QRIS yang dicanangkan BI bersama pelaku industri pada Februari 2021 yaitu sebanyak 12 juta. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan posisi akhir 2020 yang mencatat baru 5,8 juta merchant. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, penerapan pembayaran nirsentuh QRIS untuk transaksi pembayaran di berbagai sektor terbukti memberikan banyak manfaat, diantaranya mendorong efisiensi perekonomian, mempercepat keuangan inklusif.

Ia menjelaskan, pencapaian ini tak lepas dari dukungan dan sinergi berbagai pihak, khususnya pemerintah pusat dan daerah. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), dan seluruh elemen masyarakat, "Kolaborasi segitiga (triangle collaboration) antara BI, pemerintah, dan industri, baik ditingkat pusat maupun daerah, akan semakin diperkuat," tutur dia. Sementara itu, Ketua Umum ASPI Santoso Liem menyambut baik pencapaian tersebut sebagai  kontribusi industri sistem pembayaran untuk membantu aktivitas masyarakat di tengah pandemi.

Meskipun target merchant yang tersambung QRIS sebanyak 12 juta telah terpenuhi, namun Bank Indonesia, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, dan penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) tetap terus melakukan edukasi dan on-boarding merchant ke QRIS mengingat masih banyak sektor dan pedagang yang membutuhkan. Secara rinci berdasarkan data per 1 November 2021, Filianingsih menjabarkan, 12 juta merchant yang telah terhubung QRIS mencakup jumlah merchant usaha makro sebanyak 7,4 juta, usaha 3,1 juta, usaha menengah 920 ribu, usaha besar 445 ribu, dan katagori lainnya sebanyak123. (Yetede)

Penurunan bunga financial technology (fintech) sepertinya memberatkan para pelaku pinjaman online. Meski tak menolak, para pemain fintech itu menyatakan, salah satu dampak bunga turun adalah penurunan pinjaman ke masyarakat. CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Tambunan menjelaskan, penurunan bunga baka mempengaruhi peminjam dari kalangan yang tak tersentuh bank atau unbankable. Mereka tak lagi banyak mendapatlan utangan. Ilustrasinya, pinjaman hanya sebesar Rp 1 juta dengan tenor satu bulan. Biaya yang dikeluarkan platform untuk melayani pinjaman tersebut bisa mencapai Rp 100.000. Ini untuk biaya tanda tangan digital, biaya TI, biaya server, biaya maintenance dan administrasi.

Bank Mayapada Internasional Tbk menjalin kerja sama penyaluran kredit UMKM dengan menyelenggarakan fintech P2P Lending Modalku. Bertindak sebagai pemberi dana (lender), Bank Mayapada akan menyalurkan kredit senilai Rp 250 miliar. Perjanjian kerja sama dilaksanakan di kantor Bank Mayapada pada  Selasa (19/10). Kerja sama ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Mayapada Haryono Tjahjarjadi dan Co-Founder dan CEO Modalku Reynold. Haryono menyampaikan, kerjasama antara Bank Mayapada dengan Modalku menjadi salah satu langkah bank untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional  melalui akses permodalan. Utamanya masyarakat dari berbagai lini bisnis, lebih khusus kepada para pelaku UMKM yang menjadi tonggak perekonomian  Indonesia agar dapat membantu  percepatan pemulihan ekonomi nasional.

"Kami optimis kerja sama dengan Modalku dapat memberikan kontribusi pada para pelaku UMKM  mengingat beberapa tahun ini fintech menjadi model usaha yang memiliki keunggulan fleksibilitas, keamanan,dan efisien sehingga dapat saling melengkapi ekosistem keuangan di Indonesia." ungkap Haryono melalui keterangan tertulis, Jumat (22/10) Mengacu pada data Otoritas Jasa keuangan (OKJ), pertumbuhan kredit UMKM kembali berada di zona ekspansi  dengan pertumbuhan sebesar 1.93% secara year on year (yoy) per Juli dan tumbuh 2,7% (yoy) pada bulan Agustus. Sementara itu, Reynold menyatakan sebuah kehormatan pada Modalku dapat berkolaborasi dengan Bank Mayapada, "Kami melihat adanya kesamaan visi dengan Bank Mayapada untuk memperluas akses permodalan, sehingga menjadi kesempatan yang tepat bagi Modalku untuk bisa menjangkau lebih banyak UMKM serta berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan," kata dia. (yetede)

Masih maraknya bisnis pinjaman menggunakan platform digital yang tidak berizin atau ilegal, menjadi perhatian presiden Joko Widodo. Kepala Negara memberikan pengarahan agar regulator melakukan penataan dan moratium izin untuk teknologi finansial atau tekfin baru. Menteri Komunikasi dan Informatika Johhny G Plate mengatakan Presiden Jokowi memberikan arahan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penangguhan penerbitan izin layanan financial (fintech) yang baru. "Mengingat banyak sekali penyalahgunaan atas tindak pidana didalam ruangan pinjaman online, maka Bapak Presiden memberikan arahan yang sangat tegas tadi. Yang pertama, OJK akan melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru," ujarnya saat memberikan keterangan sesuai rapat membahas pinjaman online yang digelar di Istana Negara, Jumat (15/10).

Sejak 2018, pihaknya telah menutup atau melakukan pemutusan akses terhadap 4.874 konten pinjaman online ilegal yang tersebar di berbagai platform. ""Tahun 2021 saja, yang telah ditutup 1.856 yang tersebar di website,Google Play Store dan YouTube, Facebook dan Instragram, serta di file sharing," katanya. Setelah itu langkah yang tegas juga akan diambil oleh Kapolri khususnya terhadap tindak pidana terkait pinjol. "Kominfo akan memberikan ruang digitalnya, melakukan proses take down secara tegas dan cepat. Pada saat yang bersamaan, penegakan hukum oleh aparat  penegak hukum, dalam hal ini Kapolri akan mengambil langkah-langkah tegas atas semua pelaku tindak pindana  pinjol tidak terdaftar. Karena yang terdampak adalah masyarakat kecil, khususnya masyarakat dari sektor ultramikro  dan UMKM. Kami tidak akan membuka ruang dan kompromi untuk hal itu." katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan  OJK kembali menegaskan komitmen untuk memberantas pinjaman online ilegal. "OJK bersama dengan Polri, Kemenkominfo, Bank Indonesia , dan Kemenkop UKM telah membuat kesepakatan bersama untuk memberantas, meningkatkan efektivitas, dan pelayanan yang lebih baik bagi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK," katanya.Selain itu Wimboh mengatakan pihaknya juga akan terus melakukan moratorium atau menghentikan penerbitan  izin untuk fintech lending sejak sejak Februari 2020. Tata kelola pinjol terdaftar di OJK akan  terus ditingkatkan  agar dapat memberikan layanan lebih baik, bunga lebih murah, dan penagihan sesuai aturan. (yetede)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah memutus akses, atau memblokir (take down) sebanyak 4.873 konten/platform teknologi keuangan (Financial Technology Fintech) online yang tersebar diberbagai platform sejak tahun 2018 hingga 10 Oktober 2021.Kemkominfo Johnny G Plate menyampaikan, konten-konten fintech yang diputus aksesnya tersebut karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konten tersebar diberbagai platform, aplikasi,media sosial, dan layanan file sharing.

"Kita harapkan, penegakan penegakan hukum di ruang digital seperti ini akan mendorong semakin semaraknya media digital kita lebih untuk mendukung pembangunan ekonomi serta menopang pertumbuhan keuangan nasional kita," ujar Menkominfo, dalam keynoth speech OJK Virtual Innovation Day 2021, Selasa (12/10). Direktur Jendral Aplikasi Informatika Kemkominfo Samuel Abrijani Pangerapan menyatakan, pemerintah telah banyak melakukan penindakan penutupan akses terhadap fintech dan entitas penawaran investasi tanpa izin tersebut.

Menkominfo menuturkan, Indonesia memiliki modal yang kuat untuk membangun ekonomi digital. Sebab, jumlah pengguna internetnya mencapai 202,6 juta orang pada Januari 2021. Selain itu, pengguna layanan digital Indonesia tumbuh 37% selama pandemi Covid-19, menurut Google, Temasek, Bain, & Company, tahun 2020. "Sektor jasa keuangan digital yang kehadirannya dapat kita rasakan bersama melalui berbagai layanan financial technology pun turut menunjukkan sektor ekonomi digital secara signifikan," imbuh Jhonny. (yetede)

Nilai pinjaman yang disalurkan oleh perusahaan financial technology peer-to-peer lending menunjukkan pertumbuhan yang baik ditengah pandemi Covid-19. Jumlah pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp86 triliun-Rp120 triliun. Perkembangan bisnis layanan keuangan berbasis teknologi peer-to-peer (P2P) diproyeksikan menjangkau semua lini, baik yang berbasis konvensional maupun syariah. Ketua Umum Asosiaso Fintech Syariah Indonesia (AFSI) Ronald Yusuf Wijaya mengatakan bahwa penyaluran pembiayaan  layanan tekfin P2P lending syariah hingga akhir tahun ini diperkirakan tumbuh di kisaran 70%-80%.

"Kita lihat (fintech) syariah terjadi lonjakan cukup dahsyat. Lihat data per Juli tahun ini sudah melebihi 2020. Kami melihat ada potensi lonjakan cukup tinggi pada tahun ini, mungkin 70%-80% pertumbuhannya dari 2020, katanya, Rabu (22/9). Ronald juga menuturkan saat ini jumlah pemain fintech syariah masih tergolong sedikit. Hingga saat ini, katanya, baru ada 16 fintech dari total 204 penyelenggara resmi, baik tercatat, terdaftar, maupun yang berizin. Masing-masing memiliki akad berbeda atau segmen tersendiri mulai dari UMKM dilevel mikro sampai menengah, hingga terkhusus properti.

Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Kuseryansyah, jumlah pemain fintech P2P lending yang menyusut karena regulator dan industri tengah berbenah menjadi lebih matang. Oleh sebab itu, AFPI terus mengingatkan para pemain untuk senantiasa menaati aturan main dari regulator, terutama terus memutakhirkan credit scoring yang dimiliki, menjaga tingkat kredit macet atau wanprestasi pengembalian pinjaman 90 hari tetap rendah. "Untuk bisa memenangkan persaingan, platform harus mampu menjaga kualitas, yang sejalan dengan upaya menjaga kepercayaan lender. Biar dipercaya, tentu harus handal dan meningkatkan expertise dalam penyaluran pinjaman." katanya. (yetede)

Nilai pinjaman yang disalurkan oleh perusahaan financial technology peer-to-peer lending menunjukkan pertumbuhan yang baik ditengah pandemi Covid-19. Jumlah pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp86 triliun-Rp120 triliun. Perkembangan bisnis layanan keuangan berbasis teknologi peer-to-peer (P2P) diproyeksikan menjangkau semua lini, baik yang berbasis konvensional maupun syariah. Ketua Umum Asosiaso Fintech Syariah Indonesia (AFSI) Ronald Yusuf Wijaya mengatakan bahwa penyaluran pembiayaan  layanan tekfin P2P lending syariah hingga akhir tahun ini diperkirakan tumbuh di kisaran 70%-80%.

"Kita lihat (fintech) syariah terjadi lonjakan cukup dahsyat. Lihat data per Juli tahun ini sudah melebihi 2020. Kami melihat ada potensi lonjakan cukup tinggi pada tahun ini, mungkin 70%-80% pertumbuhannya dari 2020, katanya, Rabu (22/9). Ronald juga menuturkan saat ini jumlah pemain fintech syariah masih tergolong sedikit. Hingga saat ini, katanya, baru ada 16 fintech dari total 204 penyelenggara resmi, baik tercatat, terdaftar, maupun yang berizin. Masing-masing memiliki akad berbeda atau segmen tersendiri mulai dari UMKM dilevel mikro sampai menengah, hingga terkhusus properti.

Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Kuseryansyah, jumlah pemain fintech P2P lending yang menyusut karena regulator dan industri tengah berbenah menjadi lebih matang. Oleh sebab itu, AFPI terus mengingatkan para pemain untuk senantiasa menaati aturan main dari regulator, terutama terus memutakhirkan credit scoring yang dimiliki, menjaga tingkat kredit macet atau wanprestasi pengembalian pinjaman 90 hari tetap rendah. "Untuk bisa memenangkan persaingan, platform harus mampu menjaga kualitas, yang sejalan dengan upaya menjaga kepercayaan lender. Biar dipercaya, tentu harus handal dan meningkatkan expertise dalam penyaluran pinjaman." katanya. (yetede)

Startup teknologi finansial (fintech) urun dana atau crowdfunding Bizhare mencatat, nilai investasi melonjak 21 kali lipat atau 2.000% dalam dua bulan. Jumlah investor juga meningkat 364%.

CEO Bizhare Heinrich Vincent mengatakan, lonjakan nilai investasi terjadi selama Mei - Juli. Total investasi fintech urun dana ini Rp 50,6 miliar.

Sejak awal tahun hingga Agustus, jumlah investor aktif melonjak 364%. Sedangkan jumlah investor terdaftar tumbuh 166%. Hingga saat ini, total ada 61.122 investor terdaftar di Bizhare. "Ini membuktikan, saat pandemi corona, minat masyarakat berinvestasi sangat tinggi," kata Vincent saat konferensi pers virtual, Rabu (22/9).

SoftBank Ventures Asia (SBVA) memimpin pendanaan Seri A US$ 30 juta atau sekitar Rp 443,2 miliar kepada OY! Indonesia. Anak usaha Telkom, MDI Ventures berpartisipasi dalam investasi terhadap startup teknologi finansial (fintech) ini.

OY! Indonesia bergerak di bidang sistem pembayaran (money movement). Startup ini mengakomodasi seluruh kegiatan transaksi keuangan bagi individu dan pelaku bisnis di Indonesia.

Selama dua tahun perjalanan bisnis, fintech itu didukung investor terdahulu yakni Temasek dan Alternate Ventures. Dengan adanya tambahan modal, OY! Indonesia berencana ekspansi dan memperkuat infrastruktur layanan keuangan di Tanah Air.

Kami saat ini menikmati pertumbuhan yang luar biasa dengan total valuasi lebih dari US$ 100 juta atau setara Rp 1,4 triliun. Ini menempatkan kami sebagai startup yang sukses menyandang predikat Centaur.