BADUNG,ID- Pemerintah membutuhkan dana sekitar US$ 281 miliar atau sekitar Rp4.000,2 triliun, dalam upaya mencapai target pengurangan emisi dalam Nationally Detemined Contibution (NDC) hingga tahun 2030. Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam NDC pemerintah menargetkan penurunan emisi secara global mencapai 43,2% pada tahun yang sama. Upaya mencapai target yang dilakukan dengan strategi jangka panjang, dan memperhatikan ketahanan iklim. "Kami memiliki komitmen, tetapi telah mengintegrasikan dalam jangka panjang rendah karbon dan rencana pada 2050. Ini adalah visi bagi Indonesia untuk  mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat. " kata Sri Mulyani  dalam Southeast Asia Development Symposium (SEADS) 2023: Imaging A Net Zero Asean di Bali International Convention Center, di Nusa Dua, Badung, Bali, pada Kamis (30/03/2023). Untuk pembiayaan pemerintah tidak bisa melakukan sendiri, sehingga membutuhkan dunia usaha dan filantropi. Pemerintah sudah mengeluarkan dana sebesar Rp 313 triliun hingga tahun 2021 untuk kebutuhan investasi dalam upaya mengurangi emisi karbon," imbuh Sri Mulyani. (Yetede)

JAKARTA, ID-PT Freeport Indonesia (PTFI) mendapatkan rekomondasi persetujuan  ekspor konsentrat tembaga dari Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral (ESDM) hanya tiga bulan, atau sampai 10 Juni 2023. Pada Juni mendatang, pemerintah menerapkan larangan ekpor  mineral mentah dan olahan, sesuai amanat Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). "Kami telah mendapatkan rekomondasi ekspor  dari kementerian ESDM. Namun, dengan jangka waktu sampai dengan Juni 2023," kata Presiden Direktur PTFI Tony Wenas. kata Tony dalam rapat  dengar pendapat Komisi VII DPR di Jakarta, Senin (27/03). TTony menerangkan volume 2,3 juta ton tersebut sesuai  dengan rencana kerja  dan anggaran belanja (RKAB) perusahaan tahun 2023 yang telah disetujui oleh Kementerian ESDM pada akhir tahun lalu. Dengan rentan waktu ekpor yang pendek, dia mengeaskan pengiriman konsentrat tembaga ke luar negeri tidak akan jor-joran. Pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah terkait dampak yang ditimbulkan pasca berakhirnya izin ekspor di Juni nanti. (Yetede)

JAKARTA – Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) terpaksa berakrobat untuk meredam isu penolakan tim nasional Israel berlaga di Piala Dunia U-20. Induk organisasi sepak bola nasional itu berupaya melobi federasi sepak bola dunia (FIFA) agar terhindar dari sanksi. PSSI juga mendekati sejumlah tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan politikus di DPR.

 
Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, mengatakan PSSI telah bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membicarakan masalah itu. “Kami menjelaskan, posisi PSSI hanya sebagai penyelenggara,” katanya. Penjelasan serupa disampaikan kepada sejumlah anggota DPR, di antaranya Fraksi PKS. “Kami harap teman-teman DPR mengerti posisi kami bahwa kami berfokus memperjuangkan kemajuan sepak bola Indonesia.”

Penolakan terhadap timnas Israel di Piala Dunia U-20, kata Arya, bakal mengancam keberlangsungan sepak bola di Tanah Air. Indonesia berpotensi mendapat sanksi dari FIFA bila Israel dilarang bertanding dalam turnamen yang digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 itu.

“Jika sanksi dijatuhkan, FIFA tidak akan mengakui seluruh pertandingan sepak bola Indonesia, baik di tingkat domestik maupun internasional,” kata Arya, kemarin. Dengan demikian, kompetisi yang digelar PSSI tidak ada bedanya dengan pertandingan tarkam (pertandingan tingkat amatir antarkampung). Akibatnya, para pemain, pelatih, dan wasit akan menjadi korban. "Dan pasti perkembangan sepak bola Indonesia mengalami kemunduran.” (Yetede)

Selama pergelaran Indonesia International Furniture Expo (Ifex) yang berlangsung pada 9-12 Maret 2023, tercatat hadir 12.000 pembeli dari 115 negara. Sepuluh negara dengan jumlah transaksi terbanyak ialah Australia, India, Amerika Serikat, Perancis, China, Belanda, Singapura, Jepang, Malaysia, dan Spanyol. Demikian disampaikan Presiden Direktur Dyandra Promosindo Daswar Marpaung, Minggu (12/3/2023). (Yoga)

JAKARTA, ID - Partai Gerindra terbuka untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, asalkan capresnya tetap Prabowo Subianto. Meski demikian, duet Prabowo dan Ganjar hanya bisa terlaksana dengan persetujuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai mitra koalisi Gerindra dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo di sela-sela acara deklarasi dari relawan Prabowo Mania 08, di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/03/2023). “Saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut dengan Pak Prabowo dengan catatan Pak Prabowo calon presiden,” kata Hashim. Hashim menilai Prabowo lebih tepat maju sebagai capres karena lebih berpengalaman dalam kancah politik di Tanah Air. “Saya kira sudah tidak mungkin kalau Pak Prabowo calon wakil presiden. Pak Prabowo jauh lebih senior, 15 tahun lebih tua, pengalamannya berbeda ‘kan,” ujarnya. Namun, Hashim menambahkan bahwa wacana tersebut hanya bisa terlaksana dengan persetujuan PKB sebagai mitra koalisi Gerindra dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). “Kemungkinan itu terbuka kalau Pak Ganjar mau jadi. Akan tetapi, harus disetujui oleh PKB. ‘Kan begitu, harus disetujui PKB, kami terbuka,” tutur Hashim. (Yetede)

JAKARTA, ID - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak berpotensi bubar karena internal koalisi masih solid dan kompak. Soliditas internal KIB ditandai dengan komunikasi Ketua Umum Partai Golkar, PAN, dan PPP masih terjalin intensif hingga saat ini. Hal ini ditegaskan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (08/03/2023). “KIB masih solid dan kompak. Komunikasi antara ketiga ketua umum sangat terjalin intensif,” kata Ace. Ace menepis kabar goyahnya KIB karena belum juga menetapkan nama capres-cawapres yang akan diusung. Menurut dia, KIB memiliki mekanisme tahapan dalam menentukan hal tersebut. Ia pun menjelaskan bahwa pembahasan terkait capres-cawapres KIB baru akan ditentukan pada waktu yang tepat. “Para ketua umum yang tergabung dalam KIB sudah menyepakati kapan waktu yang tepat kapan membahas figur capres maupun cawapres,” kata Ace. Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menepis kabar adanya tanda-tanda KIB berpotensi bubar. “Oh, enggak. Enggak pernah ada tanda-tanda bahwa KIB akan bubar. Enggak,” kata Mardiono kepada wartawan ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (07/03/2023). (Yetede)

JAKARTA – Pemerintah menemukan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan senilai Rp 300 triliun. Temuan itu di luar transaksi Rp 500 miliar dari rekening mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo, dan keluarganya yang telah dibekukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Saya dapat laporan terbaru tadi pagi," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. di Yogyakarta, Rabu, 8 Maret 2023. "Sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea-Cukai." Sebagai Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang, Mahfud melaporkan temuan itu kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa satu per satu pegawai Kementerian Keuangan yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang. (Yetede)

JAKARTA-Kasus harta jumbo dan pamer kemewahan pejabat Kementerian Keuangan membuat sorotan  publik melebar ke berbagai perkara, salah satunya mengenai banyaknya petinggi instansi tersebut yang merangkap jabatan sebagai komisaris badan usaha milik negara (BUMN) maupun anak usahanya, Dengan merangkap jabatan, para pejabat itu pun mendapat penerimaan tambahan. Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat, rangkap jabatan itu dilakukan oleh sedikitnya 39 pejabat Kementerian Keuangan, dari level wakil menteri hingga eselon II. Temuan itu didasari uji petik  terhadap 242 posisi Komisaris BUMN pada 2023. Tak hanya Kementerian Keuangan, rangkap jabatan juga dilakukan sejumlah pejabat di kementerian dan lembaga lain. Dari uji petik itu, Fitra menemukan ada total 95 jabatan pemerintah yang merangkap jabatan menjadi komisaris BUMN maupun anak usahanya. "Ada indikasi rangkap penghasilan karena mereka bersangkutan masih aktif menjabat secara struktural (di pemerintahan)," ujar anggota Tim Advokasi dan kampanye Seknas Fitra, Gulfino Guevaratto, kemarin. (Yetede)

SEMARANG, ID - Partai Amanat Nasional (PAN) mengisyaratkan nama Ganjar Pranowo dan Erick Thohir akan diusung sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024. Hal tersebut tersirat ketika Ketua Umum PAN Zulkifli  Hasan membacakan sebuah pantun pada akhir pidato sambutan Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu PAN di Semarang, Minggu (26/2/2023). “Izinkan saya mengakhiri pidato pada Rakornas PAN. Jalan-jalan ke Simpanglima, jangan lupa beli lumpia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erick sudah bersama, Insya Allah Indonesia tambah jaya,” kata Zulhas, sapaan akrab Ketua Umum PAN yang disambut tepuk tangan meriah dari ribuan kader yang menghadiri rakornas. Acara Rakornas PAN ini dibuka oleh Presiden Jokowi dan dihadiri Menteri Negara BUMN Erick Tohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka. Acara ini juga dihadiri sebanyak 1.4. (Yetede)

Pemerintah dari seluruh dunia berbondong-bondong memperkenalkan larangan produk plastik sekali pakai untuk melawan pencemaran. Pemerintah Zimbabwe, misalnya, melarang kemasan dan botol plastik berlaku pada 2010. Sedangkan pemerintah Antigua dan Barbuda, negara kepulauan di laut Karibia bagian timur, melarang produk sekali pakai untuk katering dan makananan bawa pulang (takeaway) pada 2016. Vanuatu juga menerbitkan juga menerbitkan larangan serupa untuk kemasan plastik sekali pakai pada 2018. Eropa melarang kapas colok, gagang balon, dan produk sekali pakai untuk katering serta kemasan makanan bawa pulang. Larangan itu turut mencakup produk turunan polistirena (polimer atau bahan plastik yang terbuat dari minyak bumi) pada 2021. Pemerintah Inggris juga mengikuti langkah Eropa dengan melarang pasokan piring dan alat makan plastik sekali pakai, gagang balon. gelas, serta kemasan polistirena ke seluruh restoran, kafe dan gerai makanan bawa pulang. (Yetede)