Pandemi Covid-19 memukul ekonomi negara di dunia. Ekonomi negara Uni Eropa mengalami resesi karena tumbuh negatif dalam dua kuartal berturut-turut. Sebelumnya, Korea Selatan, Singapura, serta Hong Kong juga menyatakan resesi. Amerika Serikat (AS) mencatatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 32,9% kuartal II ini lebih dalam dari kuartal I yang minus 5%. Sedangkan Uni Eropa kuartal II negatif 11,9% lebih buruk dari kuartal I -3,2%. Memburuknya kondisi ekonomi negara-negara tersebut akan berefek bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Pasalnya, mereka merupakan mitra dagang utama Indonesia serta negara dengan peran investasi besar bagi kita.

Ekonom Institut Kajian Strategis Universitas Kebangsaan Eric Sugandi menilai, yakni: Satu, sektor perdagangan. Negara AS adalah negara tujuan ekspor kedua Indonesia dengan nilai US$ 8,59 miliar di semester I 2020, setelah China. Adapun Uni Eropa peringkat ketiga tujuan ekspor dengan nilai US$ 6,45 miliar. Dua, investasi asing langsung alias foreign direct investment. Jika ekonomi negara asal terganggu, investasi ke kita bisa terpukul. Tiga, pinjaman dari Bank di luar negeri yang akan melambat, sehingga menggangu pembiayaan investasi di Indonesia. Empat, investasi portofolio berkurang.

Ekonom Indef Bhima Yushistira melihat, kombinasi krisis ekonomi, kesehatan dan politik AS membuat pemulihan ekonomi negeri itu mengalami pola U shaped, alias tidak akan pulih dalam waktu cepat. “Efeknya ke penurunan tajam volume perdagangan global dan rendahnya harga komoditas karena demand lesu,” katanya. Bhima khawatir, jika program pemulihan ekonomi nasional realisasinya tak cepat maka pemulihan ekonomi kita akan berpola L shaped dan sulit balik ke 5%.

Berbeda dengan Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah masih optimis, resesi global tidak berdampak besar bagi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi kita tidak didominasi ekspor, tapi konsumsi lokal. Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Kamdani berharap, pemerintah bisa mendongkrak ekonomi paruh kedua ini agar tidak resesi. Yakni dengan mempercepat stimulus dunia usaha, terutam bantuan cash flow, dan modal kerja.

Para menteri keuangan (menkeu) dan gubernur bank sentral dari kelompok G-20 berjanji untuk terus menggunakan semua instrumen kebijakan yang tersedia guna memerangi pandemi virus corona Covid-19, dan meningkatkan ekonomi global. Mereka juga mengingatkan bahwa prospek ke depan masih jauh dari ketidapastian.

Sebagai informasi, hasil penghitungan Reuters menyebutkan, pandemi virus corona Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 14,14 juta orang dan merenggut 596.576 jiwa. Amerika Serikat (AS) tercatat sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia, yang menempati urutan teratas dalam hal daftar korban meninggal dunia. Penerapan aturan karantina atau lockdown yang bertujuan menghentikan penyebaran penyakit telah menyebabkan gangguan besar pada ekonomi global, dan menghantam keras negara-negara termiskin di dunia. Menurut pejabat keuangan dari kelompok G-20, sebanyak 42 dari 73 negara termiskin di dunia telah meminta pembekuan pembayaran utang bilateral resmi hingga akhir tahun ini, yang mana jumlah pembayaran yang ditangguhkan mencapai sekitar US$ 5,3 miliar

Hal itu juga mencerminkan kekhawatiran yang diajukan oleh Bank Dunia bahwa Tiongkok, anggota kelompok G-20 dan kreditor terbesar bagi negara-negara berkembang, belum berpartisipasi sepenuhnya. Oleh karenanya, para pejabat mendesak supaya semua kreditor bilateral resmi mengimplementasikan Inisiatif Penangguhan Layanan Utang atau Debt Service Suspension Initiative (DSSI) secara lengkap dan transparan.

Sementara itu, keputusan untuk memperpanjang pembekuan akan disampaikan setelah Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia menyelesaikan laporan tentang kebutuhan likuiditas negara-negara sebelum pertemuan pejabat keuangan G-20 berikutnya pada Oktober. Mereka juga sangat mendorong kreditor swasta untuk berpartisipasi dengan persyaratan yang sebanding, dan mengatakan akan mempertimbangkan untuk memperpanjang penghentian utang pada semester kedua 2020.

Presiden Bank Dunia David Malpass juga mengatakan kepada para pejabat G-20 pada Sabtu bahwa mereka harus “membuka pintu” untuk merundingkan pengurangan hutang keseluruhan untuk negara-negara termiskin. Selain itu, kegagalan sektor swasta berpartisipasi turut menjadi perhatian yang terus meningkat. Lembaga Keuangan Internasional atau Institute for International Finance pekan lalu, mengatakan anggotanya belum menerima permintaan formal untuk keringanan utang dari negara-negara yang memenuhi syarat untuk DSSI. Namun, para kreditor swasta belum menerima permintaan resmi dari negara-negara terkait penangguhan layanan utang di bawah inisiatif kelompok G-2. Demikian disampaikan Institute for International Finance (IIF) Rabu (15/7), selang beberapa hari sebelum pertemuan Sabtu.

Di sisi lain, para pejabat keuangan dari kelompok G-20 berjanji menyelesaikan perbedaan besar mengenai pajak perusahaan teknologi besar, dan mencapai solusi luas berbasis konsensus tentang perpajakan internasional tahun ini. Amerika Serikat telah terlibat pertikaian dengan Inggris, Prancis dan sekutu kunci lainnya, yang telah mengadopsi atau sedang mempertimbangkan pajak layanan digital sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan dari operasi lokal perusahaan teknologi besar. Sebagai informasi, pemerintahan Presiden Donald Trump pada bulan ini meningkatkan tekanan terhadap Prancis atas pajak layanan digital 3%. Mereka akan mengenakan bea tambahan 25% pada impor Prancis senilai US$ 1,3 miliar tetapi bakal menunda pelaksanaan langkah sementara pembicaraan berlanjut di Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Bank Dunia (World Bank) per 1 Juli 2020 menaikan status Indonesia dari lower middle income country menjadi upper middle income country. Kenaikan status tersebut diberikan Bank Dunia berdasarkan penilaian terhadap indicator terkini Indonesia. Berdasarkan hasil penilaian itu, Bank Dunia menyatakan pendapatan nasional bruto atau Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia tahun 2019 naik menjadi US$ 4050 dari sebelumnya US$ 3840.

Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan GNI per kapita dalam empat kategori. Pertama, low income dengan GNI perkapita kurang dari US$ 1.035, Kedua , lower middle income sebesar US$ 1036 hingga US$ 4045. Ketiga , upper middle income sebesar US$ 4046 hingga US$ 12.535. Keempat, high income atau negara kaya yakni lebih dari US$ 12.535. World Bank menggunakan klasifikasi tersebut sebagai salah satu factor untuk menentukan sebuah negara memenuhi syarat dalam menggunakan fasilitas dan produk Bank Dunia, termasuk harga pinjaman (loan pricing).

Perekonomian Asia masih sakit. Seluruh penentu kebijakan di negara-negara di kawasan masih berupaya keras menghentikan penyebaran dan pandemi COVID-19. Pandemi memang melumpuhkan hampir seluruh sektor perekonomian, baik jasa maupun perdagangan ekspor impor. Pandemi bahkan disebut-sebut menyeret perekonomian Asia ke arah krisis dan resesi. Direktur Asia Pasifik Dana Moneter Internasional (IMF), Changyong Rhee, mengatakan segenap penentu kebijakan perlu benar-benar menopang rumah tangga dan dunia usaha yang terpukul keras akibat larangan perjalanan, social distancing, dan tindakan-tindakan lain guna menghentikan pandemi. Secara keseluruhan, perekonomian global diprediksi bakal terkontraksi sampai tiga persen tahun ini, penurunan paling tajam sejak 'Great Depression' di era 1930-an. Sedangkan Asia, jelas Changyong, IMF memproyeksikan perekonomian Asia tahun ini tidak mengalami pertumbuhan sama sekali, alias zero growth. 

Pemerintahan di semua negara Asia tentu saja sudah mengambil sejumlah langkah untuk memitigasi, dengan tetap mengutamakan dukungan langsung pada sektor Kesehatan, yang diperkuat dengan paket-paket stimulus demi menopang sektor-sektor perekonomian yang terimbas. Menurut Changyong, IMF memperkirakan kinerja perekonomian Asia masih lebih baik ketimbang kontraksi ekonomi di kawasan lain. IMF memperkirakan negara-negara dimaksud tak lain Singapura, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Hongkong. 
Cina, perekonomian dunia terbesar kedua, justru disebut IMF mampu menghindari resesi. Meskipun tahun ini hanya mencatat pertumbuhan 1,2 persen. India, perekonomian terbesar ketiga Asia, juga diproyeksikan mencatat pertumbuhan positif tahun ini, di kisaran 1,9 persen. Perekonomian Indonesia, diproyeksikan IMF, juga tetap berada di area positif. Meski hanya mengalami pertumbuhan sedikit di atas nol persen, namun belum sampai mengalami pertumbuhan negatif.

Cina tetap diproyeksikan menjadi pengatrol utama pemulihan ekonomi di kawasan. Muncul pula pandangan yang menyebutkan pemulihan kekuatan perekonomian Cina juga sangat bergantung pada pemulihan di kawasan lain dunia. Arah pertumbuhan ekonomi Asia selama beberapa tahun ke depan, pemulihan bisa saja terjadi dengan cepat seiring pulihnya kegiataan ekonomi dan sosial publik. Semua prediksi memunculkan sebuah konsensus;pemulihan perekonomian bakal sangat bergantung pada berapa lama pandemi virus bisa dihentikan.

Harga minyak mentah Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin (20/4) jatuh hingga US$ 11 per barel atau terendah dalam 22 tahun. Selain karena pasar kelimpahan pasokan, juga karena permintaan merosot di tengah wabah virus corona Covid-19.

Analis Rystad Bjornar Tonhaugen, mengatakan masalah riilnya adalah produksi terus bertambah sedangkan penggunaan di dunia semakin berkurang, sehingga yang merasakan dampaknya dari sisi harga adalah para produsen. Para investor lebih mencemaskan kondisi fasilitas-fasilitas penyimpanan minyak yang tidak mampu lagi menampung.

Sukrit Vijayakar, analis dari Trifecta Consultants mengatakan, kilang-kilang yang ada juga tidak cukup cepat mengolah minyak mentah itu menjadi produk-produk turunan.

Stephen Innes dari AxiCorp menambahkan, stok terus menumpuk karena tidak ada yang menginginkan pengiriman minyak. Sementara fasilitas penyimpanan di Cushing, AS terus terisi setiap menitnya. Pasar saham juga sebagian besar berada di level rendah, meskipun sebagian pemerintah mulai mempertimbangkan bagaimana dan kapan untuk melonggarkan karantina yang telah melumpuhkan ekonomi global.

Perdana Menteri (PM) Prancis Edouard Philippe melaporkan penurunan angka kematian setiap hari dan laju infeksi melambat, tetapi ia berkeras negaranya belum keluar dari krisis Kesehatan.

Bukti-bukti semakin menunjukkan bahwa langkah-langkah karantina dan jarak sosial telah memperlambat penyebaran virus tersebut.

Pandemi Covid-19 semakin menekan perekonomian dalam negeri. Bahkan, ekonomi Indonesia berpotensi besar memasuki resesi mulai periode kuartal II-2020 berdasarkan proyeksi Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri dalam dialog daringnya, Rabu (15/4). Tanda-tanda resesi terlihat dari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), efisiensi tenaga kerja maupun ketidak mampuan banyak perusahaan membayar utang bank maupun bunganya. Menurutnya Produk Domestik Bruto (PDB) akan jatuh ke level negative disebabkan aktivitas konsumsi yang menjadi penyumbang terbesar dalam tren melemah. Begitu pula dengan investasi, tengah turun dalam meski periode April-Juni merupakan momentum high season, Ramadan dan Idul Fitri yang biasanya membuat konsumsi rumah tangga paling tinggi.

Perekonomian global terus berada dalam situasi sulit selama vaksin Covid-19 belum ditemukan. Lalu saat anti virus sudah ada, aktivitas bisnis butuh waktu untuk recovery dari dampak pandemi. "Butuh enam bulan sampai satu tahun untuk konsolidasi dari tahap normal ketika vaksinnya ketemu," tambah dia. Meskipun demikian, Chatib melihat situasi ekonomi saat ini berbeda dengan krisis ekonomi 1998 yang diakibatkan situasi ekonomi domestik yang rapuh serta korupsi yang merajalela. Sementara saat ini, resesi dialami secara global akibat adanya pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengamini adanya potensi resesi Indonesia tahun ini. Perkiraannya, tekanan ekonomi paking berat terjadi di kuartal kedua, "Kalau kondisi berat cukup panjang atau bahkan resesi dua kuartal berturut-turut, GDP (gross domestic product) Indonesia bisa negatif. Tapi kami upayakan tidak terjadi," tandas Menkeu. Di kuartal ketiga nanti ekonomi diperkirakan tumbuh lebih baik di kisaran 1,5%-2,8% dalam skenario berat.

India dan Pakistan berencana mengaktifkan secara parsial “mesin” ekonomi negara, guna mengurangi beban ekonomi yang ditanggung warga. India telah menerapkan kebijakan pembatasan dengan adanya pandemi Covid-19, namun kebijakan tersebut telah menyebabkan hilangnya lapangan kerja bagi jutaan warga, terutama di sektor informal.

Perdana Menteri India Narendra Modi meminta kepada kabinet untuk membuat rencana pengaktifan sejumlah sektor terutama otomotif, tekstil, pertahanan dan elektronika.

Pemimpin Negara Bagian Haryana Manohar Lal Khattar, menuturkan perusahaan dapat memulai seperempat operasi sembari menjaga penutupan wilayah dan jarak sosial dengan membagi negara menjadi tiga zona guna membedakan wilayah mana yang paling banyak terdampak Covid-19.

Dua Menteri Pakistan secara anonim mengungkap bahwa Pakistan masih mempertimbangkan apakah akan memperpanjang kebijakan pembatasan setelah 15 April. Di dalam pertemuan yang digelar oleh Perdana Menteri Imran Khan dan pihak aparat, menyatakan kekhawatiran terbesar sekarang adalah orang mati kelaparan. Perdana Menteri menyusun rencana bertahap untuk membuka beberapa sektor industri dengan tetap mematuhi langkah-langkah keselamatan.

Dunia membutuhkan solidaritas global untuk keluar dari jerat pandemi virus corona (COVID-19). Itulah yang kini diupayakan negara-negara anggota G-20 dalam merumuskan respons ekonomi terpadu. Lima hari setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) digelar secara virtual pada 26 Maret, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral anggota G-20 secara khusus membahas krisis karena pandemi, yang menekankan pentingnya kerja sama antara bank sentral dan kekuatan fiskal global. Para menkeu dan gubernur bank sentral sepakat menyusun peta jalan atau roadmap berdasarkan empat komitmen yang mereka sepakati, yaitu:

1. Merumuskan rencana aksi terpadu respons pandemic COVID-19 untuk menyelamatkan ekonomi global
2. Mengatasi risiko kerentanan utang di negara-negara berpenghasilan rendah
3. Bekerja sama dengan Lembaga keuangan internasional dalam memberi bantuan kepada negara berkembang
4. Bersama Financial Stability Board (FSB) mengkoordinasikan pengawasan terhadap langkah yang diambil negara-negara anggota.

Bloomberg melansir, para menteri perdagangan G-20 juga mengadakan pertemuan guna menjaga ekosistem perdagangan dan investasi yang bebas, adil, tidak diskriminatif, transparan, dapat diprediksi dan stabil, serta menjaga pasar tetap terbuka. Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia Mari Elka Pangestu meminta negara-negara menurunkan, bahkan menghapus tarif pada produk yang terkait dengan Covid-19, termasuk makanan dan barang-barang pokok lain.

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dalam pidatonya mengatakan pemulihan ekonomi tahun depan akan bergantung pada bagaimana dunia mengelola risiko dan level kepastian karena pandemi, dan mendukung rencana aksi G-20 untuk memperkuat kapasitas system keuangan, menstabilkan ekonomi dunia, dan membuka jalan menuju pemulihan. Georgieva menyampaikan penguatan sumber daya IMF untuk mendukung pemulihan global juga telah mendapat dukungan dari Lembaga Keuangan Internasional, yaitu:

1. Adanya fasilitas kredit US$160 miliar dari Bank Dunia untuk negara anggota G-20 selama 15 bulan mendatang
2. Dana Moneter Internasional (IMF) baru saja menggandakan kapasitas pinjaman menjadi US$ 1 triliun untuk beberapa tahun ke depan.

Dewan Eksekutif IMF juga menyepakati reformasi Catastrophe Containment and Relief Trust (CCRT) yang membebaskan utang negara-negara miskin untuk memfokuskan anggaran tersebut pada penanganan krisis. Sementara itu, Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman menyarankan IMF untuk memperluas jaringan swap line atau pengaturan mata uang timbal balik sementara antarbank sentral, dan menekankan perlunya fleksibilitas bagi negara-negara anggota untuk terlibat dalam pengaturan pertukaran bilateral. Menurutnya, lembaga keuangan internasional harus mengembangan metode yang inovatif untuk memenuhi persyaratan pembiayaan terkait COVID-19 mengingat ruang kebijakan sangat terbatas di sebagian besar negara.

Dunia membutuhkan solidaritas global untuk keluar dari jerat pandemi virus corona (COVID-19). Itulah yang kini diupayakan negara-negara anggota G-20 dalam merumuskan respons ekonomi terpadu. Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral anggota G-20 mengadakan pertemuan pada 31 Maret secara khusus membahas krisis karena pandemi, yang menekankan pentingnya kerja sama antara bank sentral dan kekuatan fiskal global. Pada saat yang sama, Bank Dunia menyatakan kesiapannya mengerahkan US$160 miliar selama 15 bulan ke depan untuk mendukung negara-negara anggota menghadapi pandemi ini. Para pemimpin juga menyepakati peta jalan untuk mengimplementasikan komitmen yang dibuat pada KTT G-20. Roadmap akan memuat empat komitmen inti. Pertama, merumuskan rencana aksi bersama yang juga menguraikan respons individu dan kolektif yang telah diambil, termasuk langkah jangka menengah untuk menyelamatkan ekonomi global. Kedua, mengatasi risiko kerentanan utang di negara-negara berpenghasilan rendah, juga memfokuskan upaya penanganan pandemi. Ketiga, bekerja dengan organisasi internasional untuk memberikan bantuan keuangan kepada negara berkembang. Keempat, bekerja dengan Dewan Stabilitas Keuangan untuk mengoor­dinasikan langkah-langkah pengaturan dan peng­awasan yang dilaku­kan negara-negara dalam menanggapi pandemi ini. 

Sehari sebelum pertemuan otoritas fiskal dan moneter itu, para menteri perdagangan G-20 juga mengadakan pertemuan serupa yang memastikan pasokan global terjamin, tidak ada kenaikan harga yang tidak adil, termasuk melarang restriksi ekspor untuk memenuhi kebutuhan seluruh negara. Demi menjaga rantai pasok tetap berjalan, jaringan logistik melalui udara , laut, dan darat, akan digalakkan. Bank Dunia bahkan meminta negara-negara untuk tidak melakukan pembatasan ekspor peralatan medis, makanan, atau barang kebutuhan pokok lain.

IMF juga memberikan dukungan pada rencana aksi G-20 untuk memperkuat kapasitas sistem keuangan, menstabilkan ekonomi dunia, dan membuka jalan menuju pemulihan. IMF menjanjikan perluasan akses pada fasilitas darurat IMF untuk setidaknya 85 negara yang kini menggantungkan nasib keuangan pada dana itu. Upaya IMF dalam mengurangi utang negara-negara berpenghasilan rendah salah satunya telah menyepakati reformasi Catastrophe Containment and Relief Trust (CCRT) yang membebaskan utang negara-negara miskin untuk memfokuskan anggaran tersebut pada penanganan krisis. Sejumlah negara anggota G-20 disebutkan berkontribusi secara keuangan pada pembebasan utang program CCRT tersebut.

Pemerintah di seluruh dunia ditantang meningkatkan stimulus fiskal guna membendung dampak ekonomi dari penyebaran wabah virus corona setelah sebelumnya sejumlah bank sentral mengendurkan kebijakan moneter. Desakan itu muncul setelah Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengingatkan pentingnya stimulus fiskal saat risiko penurunan terjadi, seperti penyebaran wabah yang kian luas dan pertumbuhan global yang lebih rendah dari proyeksi. Dalam kajian sementara berjudul Coronavirus: The world economy at risk, OECD menyatakan kebijakan yang terkoordinasi di antara seluruh ekonomi diperlukan untuk memastikan penyediaan layanan kesehatan di seluruh dunia dan menyediakan stimulus paling efektif untuk ekonomi global. Argumen yang mendukung tindakan fiskal adalah kemampuannya untuk menopang permintaan yang tidak diwadahi oleh pelonggaran moneter. Pemangkasan suku bunga dipandang kurang efektif saat produksi dan investasi cenderung melemah karena permintaan turun. Pada kondisi itu, stimulus fiskal dinilai lebih jitu mengerek permintaan.