Hongkong menghadapi resesi dan tak mungkin mencapai pertumbuhan ekonomi apa pun tahun ini, dipicu oleh gelombang demonstrasi yang berlangsung selama lima bulan. Menteri Keuangan Hong Kong Paul Chan mengatakan perkiraan awal produk domestik bruto (PDB) kuartal ketiga akan menunjukkan dua kuartal berturut-turut kontraksi, sebuah definisi teknis dari resesi. Pertumbuhan ekonomi antara nol dan satu persen, kendati pemerintah melakukan sutikan dana. Penghentian demonstrasi dipandang sebagai cara utama untuk memulihkan ekonomi. Sejumlah 255 juta dolar AS telah disiapkan untuk memulikan perekonomian dengan mendukung industri transportasi, pariwisata, dan ritel yang tetekan. Pada bulan Agustus lalu Hongkong telah mengucurkan 2,4 milyar dolar AS untuk menopang aktivitas bisnis yang terdampak demonstrasi, dana itupun dialokasikan untuk membantu warga kurang mampu. Aksi demonsrasi di hongkong telah terjadi sejak Juni 2019 dan belum ada tanda-tanda akan mereda. Pemicu utama demonstrasi adalah rancangan undang-undang ekstradisi yang dianggap sebagai ancaman independensi proses hukum peradilan disana. Namun setelah RUU tersebut diputuskan untuk ditarik September lalu, tuntutan meluas agar pemimpin Hong Kong Carrie Lam mengundurkan diri serta menyerukan agar otorias Hong Kong membebaskan para demonstran yang ditangkap lebih dari 2600 orang.

Perdana Menteri Boris Johnson mengirim surat yang tidak ditandatangani ke Uni Eropa, yang berisi permintaan penundaan keluarnya Inggris dari blok tersebut. Johnson sejatinya enggan menulis surat ke Brussels untuk meminta perpanjangan waktu Brexit setelah parlemen pada Sabtu lalu memaksanya menunda hengkangnya Inggris dari Uni Eropa pada 31 Oktober mendatang.

Surat ini bermula dari tidak berhasilnya parlemen Inggris meneken kesepakatan UU Brexit hengkang pada 31 Oktober mendatang. Parlemen Inggris pada Sabtu malam menggelar voting. Hasilnya, 322 anggota parlemen menyatakan mendukung amandemen penundaan dengan Uni eropa dan 302 suara menyatakan menolak. Surat tersebut berisikan permintaan tambahan batas waktu keluarnya Inggris dari Uni Eropa hingga 31 Januari. Banyak yang percaya bahwa keterlambatan Brexit tidak dapat diperpanjang hingga pertengahan 2020. Sebab, blok tersebut memerlukan sisa tahun ini untuk menyiapkan anggaran jangka panjangnya mulai 2021. Uni Eropa juga perlu tahu bagaimana hubungan Uni Eropa dengan Inggris secara finansial dan sebaliknya.

IMF warned global economic risks have risen as central bank reduce borrowing costs and that stronger oversight is needed to ease threats to an already shaky expansion. Policy makers urgently need to take action to tackle financial vulnerabilities that could exacerbate the next economic downturn.

Perekonomian global, dalam beberapa pekan terakhir, diprediksi dan diproyeksi terus melambat. OECD dalam proyeksi terbarunya memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi global sampai ke titik terendah dalam sepuluh tahun terakhir, dan menyatakan bahwa angka pertumbuhan kurang dari atau sama dengan tiga persen sebagai resesi. Sedikit berbeda IMF menilai perlambatan yang terjadi belum mengarah pada resesi. Perang dagang AS dan Cina jelas menjadi faktor utama pemicu ketidakpastian global, sehingga kegiatan ekonomi diwarnai oleh aksi tunggu akhir dari perang tersebut. Ada tiga kanal yang disarankan kepada pengaku kebijakan untuk menghadapi tantangan tersebut sebagaimana yang diungkap oleh Maria Fenech, analis kredit Calamatta Cushieri, perusahaan keuangan Malta. Kanal tersebut adalah mengakhiri perang dagang, melanjutkan kebijakan moneter yang efektif, dan diikuti dengan kebijakan fiskal sebagai penopang. Akan tetapi ketiga kanal tersebut tetap dibayangi dengan skeptisme.

Keluarga-keluarga terkaya di dunia mengkhawatirkan perang dagang AS-China, Brexit, populisme, dan perubahan iklim. Dalam sebuah survei oleh UBS Bank dan Campden Wealth Research, 42% keluarga kaya meningkatkan tumpukan uang mereka. Total uang tunai mencapai 7,6% dari total investasi. Lebih dari separuh responden meyakini resesi akan dimulai tahun depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah mewaspadai resesi yang saat ini terjadi di sejumlah negara, termasuk mengantisipasi dampak kepada ekonomi Indonesia. Dari sisi fiskal, kata dia pemerintah mengamati pelemahan ekonomi global yang terjadi di sejumlah negara, termasuk sektor yang kemungkinan memberikan pengaruh kepada ekonomi dalam negeri. Sektor ekonomi tersebut, lanjut dia, diantaranya dari sisi eksternal seperti ekspor Indonesia ke sejumlah negara. Selain itu, pemerintah juga mewaspadai tekanan kepada negara yang mengalami kemerosotan eknomi dan perkembangan resesinya. Presiden Jokowi juga berpesan unuk kementerian yang berkaitan dengan ekonomi untuk menginventarisasi regulasi-regulasi yang menghambat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi agar meminimalisasi dampak resesi global kepada perekonomian Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, perekonomian Indonesia perlu menyiapkan "payung" untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi global yang telah mengalami perlambatan dan kemungkinan terjadi resesi yang semakin besar. Jalan yang dinilai paling cepat dan menjadi kunci untuk menghadapi perlambatan ekonomi global adalah investasi. " Kalau hujannya besar, kita nggak kehujanan. Syukur ngga ada hujan ngga ada gerimis. Tapi, angka-angka menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi global sudah mengalami perlambatan dan kemungkinan resesi akan semakin besar," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas mebahas antisipasi perkembangan perekonomian dunia di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/9). Kepala Negara mencontohkan depresiasi mata uang yuan Tiongkok dan peso Filipina sudah terjadi akibat perlambatan ekonomi global. Presiden berharap, pertumbuhan ekonomi Indonesia terhindar dari resesi yang potensinya semakin besar ini. Jokowi meminta seluruh kementerian yang berkaitan dengan ekonomi, menginvetarisir regulasi-regulasi yang menghambat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Menurutnya berdasarkan informasi dari investor-investor yang ditemui dan catatan yang disampaikan oleh Bank Dunia ada masalah internal di Indonesia sendiri. Presiden mencontohkan pada dua bulan yang lalu ada 33 perusahaan di Tiongkok keluar dan 23 memilih di Vietnam dan 10 lainnya pergi ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja.

Sinyal sistem deteksi dini (early warning system) menunjukkan bahwa di banyak negara mulai dibayang-bayangi adanya kelesuan ekonomi global. Disinyalir perang dagang Tiongkok vs Amerika Serikat merupakan pangkal utama yang menyeret timbulnya gejala penyakit resesi ekonomi ini. Efeknya, beberapa negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif (negative growth). Konedisi demikian menimpa Jerman, Inggris, Italia, dan beberapa negara Amerika Latin seperti Argentina, Meksiko dan Brasil. Belakangan juga menimpa beberapa negara Asia, seperti Singapura dan Thailand. Singapura merupakan contoh negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Hal ini dikhawatirkan berimbas menjadi efek domino (contagion effect) bagi kawasan. Bila berkaca pada Indonesia saat ini, ternyata masih relatif bagus, walaupun economic growth Indonesia tidak beranjak dari angka 5% sejak 2014. Padahal tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 rata-rata mencapai 6% per tahun. Oleh karena itu asumsi RAPBN 2020 pun masih berkisar 5%. Tumpuan dan harapan besar ada pada RAPBN 2020 yang dapat mengatasi berbagai tantangan global. Selain itu, gejala resesi di Indonesia per Juli 2019 mengalami defisit US$ 63,5 juta atas transaksi neraca perdagangan yang menandakan bahwa impor yang lebih besar daripada ekspor. Selain itu, Bank Indonesia juga mencatat, defisit transaksi berjalan kuartal-II 2019 sebesar US$ 8,4 miliar. Angka ini menyentuh angka batas atas CAD yang diproyeksikan hanya pada level 2,5-3% dari PDB 2019. Seperti dilaporkan BI, tingginya CAD ini sebenarnya merupakan akibat antara lain karena perilaku musiman repatriasi dividen, pembayaran utang luar negeri, dan kondisi perekonomian global. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi. Sebenarnya faktor vital dari indikator resesi ekonomi adalah utang luar negeri yang terus bertambah. Walaupun kemampuan membayar cukup bagus, namun jika tidak direm dapta menyebabkan akumulasi berbagai gejala penyakit kelesuan ekonomi terkait.

Prancis dan AS mencapai kesepakatan mengakhiri pertikaian pengenaan pajak perusahaan teknologi raksasa yang banyak berasal AS. Presiden Prancis mengatakan akan menghilangkan pajak 3% setelah kesepakatan internasional baru tentang perpajakan digital tercapai. Sementara, OECD sedang mengerjakan solusi multilateral untuk perpajakan digital. Tetapi hal itu tidak akan mencapai kesimpulan hingga tahun 2020.

Profesor keuangan di Universitas Peking, Michael Pettis, memperingatkan utang besar yang membebani perekonomian Tiongkok. Pemerintah China harus cepat melakukan reformasi ekonomi domestik karena masalah utang ini sangat serius, seperti bom waktu. Kendati memberi lampu kuning, ia yakin China bisa meredam krisis ini.