Meskipun QR code hadir menawarkan transaksi dengan lebih mudah, eksistensi uang elektronik berbasis kartu diyakini tetap ada. Oleh karena itu, perbankan berupaya mendorong transaksi lewat uang elektronik. Caranya, meningkatkan kemudahan top up e-money secara online melalui kerja sama dengan merchant-merchant online seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, dan LinkAja. QR code bukan dipandang sebagai sebuah ancaman, melainkan pelengkap layanan untuk nasabah dalam transaksi keuangan.

Viral komentar pedas pemilik Big Blue Taxi Service asal negeri jiran Malaysia atas rencana ekspansi Gojek ke negara itu, Twitter diramaikan oleh netizen yang memasang tagar UninstallGrab. Selain itu, jagad dunia maya juga diramaikan dengan tagar #boikotgrab dan #usirgrabdariindonesia. Ekonom Indef mengatakan diperlukan lobi antar pemerintah untuk membantu ekspansi Gojek ke negara  Asean, mengingat Gojek merupakan perusahaan asli karya anak bangsa. Anggota komisi I DPR menilai perlunya menciptakan iklim bisnis yang adil, sehingga memungkinkan Gojek bisa berkompetisi secara fair di Malaysia.

Prancis dan AS mencapai kesepakatan mengakhiri pertikaian pengenaan pajak perusahaan teknologi raksasa yang banyak berasal AS. Presiden Prancis mengatakan akan menghilangkan pajak 3% setelah kesepakatan internasional baru tentang perpajakan digital tercapai. Sementara, OECD sedang mengerjakan solusi multilateral untuk perpajakan digital. Tetapi hal itu tidak akan mencapai kesimpulan hingga tahun 2020.

Ceruk bisnis pembayaran digital di dalam negeri ternyata menggiurkan. WeChat Pay dan Alipay asal China yang sempat kucing-kucingan menawarkan layanan pembayaran dalam renminbi melalui teknologi berbasis quick response (QR). WeChat Pay dan Alipay menggandeng PT Alto Halo Network Digital (ADHI) untuk beroperasi di Indonesia. Dengan demikian, transaksi WeChat Pay dan Alipay di Indonesia menggunakan mata uang rupiah.

Namun itu belum cukup, BI juga mensyaratkan layanan pembayaran asing harus bekerja sama dengan bank umum BUKU 4 agar bisa beroperasi di Indonesia. Deputi Gubernur BI mengatakan, mereka akan diberikan waktu untuk menyesuaikan diri hingga Januari 2020 seiring dengan penerbitan Peraturan Dewan Gubernur BI 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code. Beberapa bank berniat bekerja sama, antara lain BCA, Bank CIMB Niaga. Sementara itu, WhatsApp juga menawarkan fitur dompet digital dengan menggandeng Bank Mandiri.

Tren aliran dana investasi skala besar kepada perusahaan rintisan diyakini kembali marak pada semester II/2019 setelah pada paruh pertama tahun ini mengalami penyusutan dibandingkan dengan tahun lalu. Nilai total investasi perusahaan rintisan di Asia Tenggara hampir menyentuh US$6 miliar sepanjang paruh pertama tahun ini, menurun 27% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai US$8,3 miliar. Sementara investasi yang terhimpun di Indonesia mencapai US$679 juta, anjlok dari semester I tahun lalu yang mencapai US$4 miliar. Diprediksi investasi akan meningkat pada paruh kedua tahun ini. Pasalnya, besaran investasi jumbo yang tengah dihimpun decacorn dan unicorn saat ini bakal dikucurkan pada semester II.

Bank Indonesia punya mimpi besar dengan meluncurkan QR Indonesian Standard (QRIS). Standarisasi kode QR sebagai alat pembayaran itu diharapkan ikut menyukseskan Gerakan Nasional Nontunai sekaligus meningkatkan inklusi keuangan. Hal ini didasari pada Gopay dan Ovo yang berhasil menjadikan uang elektronik yang disandingkan dengan teknologi kode QR menembus mal hinggal warung pecel ayam pinggir jalan. Peluncuran QRIS akan menguntungkan semua pihak, baik itu penerbit, acquirer, lembaga switching, dan lembaga service. QRIS akan menjadi satu sumber pendapatan baru bagi bank. Pasalnya, ia mengenakan biaya merchant discount rate (MDR) sebesar 0,7% kepada merchant atau penjual untuk transaksi regular, baik intrajaringan atau on us maupun lintas jaringan atau off us. Namun,  di sisi lain ada kekhawatiran bahwa MDR 0,7% justru menjadi halangan bagi pelaku UMKM untuk menjadikan kode QR sebagi opsi sistem pembayaran. Sebelumnya, transaksi berbasis kode QR melalui perusahaan teknologi, seperti Gopay tidak membebankan biaya apapun.

WhtasApp bergerak cepat masuk bisnis pembayaran digital di Indonesia. Nantinya, WhatsApp akan bekerja sama dengan dompet digital lokal karena adanya regulasi Bank Indonesia yang ketat. Model kerja sama dengan perusahaan dompet digital di Indonesia akan menjadi acuan bagi WhatsApp dalam mengembangkan layanannya di pasar negara berkembang lainnya. Namun, para pelaku usaha pemabyaran digital domestik masih malu-malu mengonfirmasi kerja sama ini.

Transportasi digital mensyaratkan perubahan model bisnis. Bukan sekedar mendigitalkan proses kegiatan. Perusahaan mapan berupaya tetap relevan dengan inovasi dan investasi. 

Di industri telekomunikasi, menurut Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Ririek Adriansyah isu terbesar yang dihadapi adalah perpindahan (shifting) bisnis legasi yang terdiri SMS dan suara menuju ke bisnis digital. Tantanganya kemudian seberapa cepat perusahaan mampu memonetisasi bisnis digital untuk mengompensasi penurunan pendapatan bisnis legasi. 

Sementara PT Astra International Tbk masuk ke ekonomi sistem digital melalui PT Astra Digital Internasional (ADI). ADI memperkenalkan 4 platform digital : Cari Parkir, Sejalan, Movic, dan marketplace Seva.id. 

Investasi di sektor digital pun ditempuh antara lain : PT Pegadaian, PT Blue Bird Tbk, PT Sri Rejeki Isman (Sritek) Tbk. Inoveasi dinilai menjadi kunci menghadapi perubahan akibat evolusi teknologi. Selain pelaku usaha pemerintah dinilai perlu mendorong inovasi antara lain melalui insentuf atas riset dan pengembangan. Namun menurut Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal, insentif perlu lebih fokus ke sektor yang berperan penting terhadap perekonomian.

Presiden Joko Widodo berjanji akan menempuh kebijakan penyetaraan level playing field bagi pelaku usaha konvensional maupun e-commerce (dagang-el), serta optimalisasi penerimaan perpajakan di era digital. Itu artinya pada tahun depan, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan baru untuk mengejawantahkan janji presiden tersebut. Kewajiban pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) berlaku sama, baik konvensional maupun dagang-el. Terkait digital ekonomi, pemerintah akan menerapkan pemajakan terhadap PPN. Misalnya, menerapkan PPN atas jasa atau barang tak berwujud yang berasal dari perusahaan over the top (OTT) global.

Bank Indonesia menetapkan biaya transaksi menggunakan kode respons cepat (Quick Response Code) Indonesa Standard atau QRIS yang dikenakan kepada penjual atau merchant discount rate (MDR) sebesar 0,7%, untuk pembayaran reguler transaksi on us maupun off us. Biaya tersebut dinilai lebih murah dibandingkan dengan MDR kartu debit off us sebesar 1%. Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan bahwa implementasi QRIS mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020, penetapan biaya MDR tersebut disepakati bersama oleh bank sentral dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Selain mengenakan tarif yang lebih murah untuk transaksi khusus. seperti pendidikan sebesar 0,6%, bahan bakar di SPBU 0,4%, bansos maupun donasi 0%.