JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan seabrek masalah dalam tata kelola penerbitan hak guna usaha (HGU) yang ditengarai terjadi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Masalah itu meliputi lemahnya pengawasan, penyimpangan prosedur dalam penerbitan, dan luas HGU yang belum terpetakan secara digital. "Akibatnya, banyak terjadi tumpang-tindih HGU dengan hak tanah  lainnya, hutan dan masyarakat," ujar Deputi Monitoring dan Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, saat ditemui Tempo pada Jumat, 6 Januari 2023. KPK, lewat Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) yang diinisiasikan sejak 2015, terus mengkaji pemetaan layanan pertanahan. Kajian terbaru Direktorat Monitoring KPK pada 2022 menemukan progres digitalisasi masih berjalan lambat. (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Pada konteks ketenagakerjaan, Perppu ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha untuk menjawab tantangan perkembangan dinamikaketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, bahwa substansi ketenagakerjaan yang diatur dalam Perppu pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya yakni UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “Penyempurnaan substansi ketenagakerjaan yang terkandung dalam Perppu 2/2022, sejatinya merupakan ikhtiar pemerintah dalam memberikan perlindungan adaptif bagi pekerja/buruh dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang semakin dinamis,” kata Menaker Ida Fauziyah, Rabu (4/1/2023). (Yetede)

Ahmad Aditya, pemuda keturunan suku Baduy, Kabupaten Lebak, Banten, masih mengingat ketika ia bekerja sebagai kapal penangkapan ikan berbendera Taiwan dan Cina, empat tahun lalu. Pria lajang berusia 25 tahun ini memang tak mendapat perlakuan kekerasan seperti ABK lainnya di kapal tempatnya bekerja. Tapi ia tak menerima bayaran periode 2018 dan 2019. "Gaji saya selama dua tahun senilai Rp71,4 juta tidak dibayar oleh perusahaan agensi di Indonesia," kata Aditya, Jumat, 10 Juni 2022. Saat itu, Aditya bekerja di kapal berbendera asing tersebut bersama 19 ABK lainnya. 

Diantara koleganya tersebut, ada yang sempat mendapat perlakuan kasar. Tapi perlakuan itu dianggap tak seberapa dibanding pelaut Indonesia lainnya yang bekerja di kapal berbendera asing. Yang harus kehilangan nyawa. Bedanya, Aditya dan ABK yang berlayar bersamanya tak mendapat gaji. Mereka harus berkali-kali mengadu ke Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang sekarang berganti nama menjadi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. "Sampai sekarang belum ditindak lanjuti," kata Aditya. (Yetede)

Pegiat buruh migran menilai masih ada sejumlah celah dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran. Misalnya, PP itu belum tegas mengatur perjanjian antar pemerintah (G to G) serta antar perusahaan (B to B) untuk melindungi anak buah kapal (ABK) Indonesia di luar negeri, "Mungkin perlu dipertegas lagi, seberapa dalam G to G dan B to B tersebut," kata Dewan Direksi Migrant Care, Anis Hidayah, Jumat 10 2022. Ia mengatakan harusnya pemerintah mendorong agar perjanjian antar pemerintah bukan sekedar pelengkap. Perjanjian antar-pemerintah tersebut semestinya menjadi pijakan utama dalam penempatan pelaut Indonesia di kapal asing. Anis juga menyoroti mekanisme pemantauan terhadap pelaut Indonesia ketika belum ataupun tengah kerja di kapal berbendera asing.  Pemantauan sebelum bekerja tersebut sangat penting karena pemerintah bisa mengukur sejak dini potensi perbudakan ketika  para ABK itu bekerja di kapal asing nantinya. (Yetede)

Menteri Pertanian  Syarul Yasin Limpon mendorong kemajuan industri alat mesin pertanian (alsintan) buatan dalam negeri dengan TKDN (Tingkat Komponen DalamNegeri) tinggi untuk dapat digunakan  pada industri pertanian nasional. Peran mekanisme pertanian  melalui alsintan telah  terbukti menjadikan sektor pertanian  nasional. Mentan mendorong  pengembangan industri alsinta dalam negeri dengan TKDN. "TKDN jangan 42%, tapi 3-5 tahun  bulan kedepan TKDN harus diatas. Saya mau lihat ini hasilnya kedepan. Ini komitmen dan upaya nyata kita semua industri alsintan  dalam negeri agar kita  tidak lagi  impor komponen alsintan," kata Mentan saat kunjungan kerja  ke PT Sharpindo  Dinamika Prima. Dirut PT Sharpindo  Dinamika Prima  Jusmin Suwoko mengapresiasi dukungan Kementan  yang menumbuhkan dan memprioritaskan alsintan buatan dalam negeri. (Yetede)

Pembayaran perumahan informal masih tertinggal dalam target realisasi pembiayaan bersubsidi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perlu langkah nyata dalam bentuk kebijakan, instrumen, dan alokasi, guna mewujudkan kebijakan publik ekosistem pembiayaan mikro perumahan bagi MBR informal. Ketua Majelis Tinggi The HUD Institute Andrinof A. Chaniago, mengungkapkan bahwa untuk meluaskan kapasitas dan akses  pembiayaan rumah bagi MBR nonformal, penting disegerakan langkah nyata. "Tentu dengan tetap mencari kesamaan pandangan  antar pemangku kepentingan. Pemerintah bisa memfasilitasi, memudahkan lembaga dan sumber dana non-APBN/APBD dari masyarakat, partisipasi dan kolaborasi dunia/industri, dan sumber lainnya hingga  tercipta kewirausahaan sosial guna membangun pembiayaan perumahan bagi MBR non formal yang berkelanjutan," kata Andrinof, Jumat (31/3). (Yetede)

Pengembang Properti Winner Nusantara Jaya Tbk (WINR) akan menggelar penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) saham dengan target dana Rp 210 miliar. Dalam aksi korporasi ini, perseroan berencana melepas 1,5 miliar saham dengan harga penawaran berkisar Rp100-140 per saham. Bersama penawaran umum ini, perseroan juga menerbitkan waran seri I sebanyak-banyaknya 1,3 miliar waran atau 34,8% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Harga pelaksanaan sebesar Rp250, sehingga nilai seluruhnya adalah Rp325 miliar yang dapat dilakukan selama masa berlakunya waran yaitu selama tiga tahun dimana pelaksanaanya terhitung enam bulan sejak diterbitkannya waran, yaitu dimulainya sejak tanggal 19 Oktober 2022-18 April 2025.

Dalam pencapaian program substitusi impor, realisasi impor industri aneka mengalami penurunan 17% pada 2021. Diantara tiga subsektor industri aneka, substitusi impor  untuk komoditas industri alat olahraga mencapai 37% atau senilai Rp 75,8 miliar. Adapun hal tersebut memenuhi  target dari 22% sebesar Rp 94,3 miliar dari nilai impor acuan tahun 2019 sebesar Rp 120,8 miliar. Direktur Jendral Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita mengungkapkan, angka tersebut cukup menggembirakan. Adapun capaian program substitusi  impor industri alat olah raga berasal dari produksi bola dan shuttlecocks. Dirjen IKMA menegaskan, pihaknya terus berupaya menerapkan beragam langkah strategis agar substitusi impor industri aneka terus meningkat dan mencapai target setiap tahun. (Yetede)

Dalam pencapaian program substitusi impor, realisasi impor industri aneka mengalami penurunan 17% pada 2021. Diantara tiga subsektor industri aneka, substitusi impor  untuk komoditas industri alat olahraga mencapai 37% atau senilai Rp 75,8 miliar. Adapun hal tersebut memenuhi  target dari 22% sebesar Rp 94,3 miliar dari nilai impor acuan tahun 2019 sebesar Rp 120,8 miliar. Direktur Jendral Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita mengungkapkan, angka tersebut cukup menggembirakan. Adapun capaian program substitusi  impor industri alat olah raga berasal dari produksi bola dan shuttlecocks. Dirjen IKMA menegaskan, pihaknya terus berupaya menerapkan beragam langkah strategis agar substitusi impor industri aneka terus meningkat dan mencapai target setiap tahun. (Yetede)

Tahun bakal berganti, Pandemi masih setia. Apa makna penting dua tahun pandemi Covid-19? Dunia berulang kali didera pandemi dan resesi. Tidak melulu muram, pandemi dan resesi juga menyingkap berkah. Ketika pandemi menerjang semua negara-negara kaya dan miskin, eksportir pangan dan importir pangan didera kepanikan. Karantina, lockdown, dan kebijakan sejenis membuat arus barang dan jasa terhambat. Indeks harga pangan merayap tinggi, bukan kebetulan dua tahun ini FAO dan PBB kosisten mengangkat tema baru: sistem pangan. Intinya mengajak berefleksi: bagaimana sistem pangan menjadi lebih baik, lebih sehat, berkelanjutan, dan berkeadilan. Secara garis besar, sebanyak 7,8 miliar penghuni Bumi saat ini bertumpu pada dua sistem pangan: jejaring pangan petani dan rantai pangan industri. Sistem pangan dunia rapuh dan tidak adil. Rapuh karena pangan dunia kian seragam. Dari 3.000 spisies tumbuhan pangan, hanya 16 yang dibudidayakan, yang patennya dikuasai segelintir korporasi multinasional. (Yetede)