;
Tags

Sektor Riil

( 84 )

Tingkat Pengangguran Tinggi

KT1 26 Aug 2024 Tempo
INI adalah ironi dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia: di tengah angka pengangguran yang tinggi, perusahaan justru sulit mendapatkan pegawai baru. Riset Populix mendapati 46 persen perusahaan kesulitan mendapatkan calon karyawan. Data itu didapat dari survei terhadap 100 perusahaan, lebih dari 1.000 pencari kerja, dan analisis 1 juta data situs web pencari kerja KitaLulus pada Juni 2024. Hasil riset ini disampaikan pada Sabtu, 24 Agustus 2024. Padahal data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan ada 7,2 juta orang Indonesia yang menganggur per Februari 2024.

Angka itu, menurut Populix, menunjukkan banyak pencari kerja di Indonesia yang belum memiliki pengalaman, keterampilan, dan tingkat pendidikan yang dianggap cukup bagi pemberi kerja. Sebanyak 50 persen perusahaan menyebutkan keterampilan teknis pelamar tergolong rendah. Adapun 35 persen perusahaan menyebutkan keterampilan lunak atau soft skill pelamar belum cukup baik. Tingkat pendidikan pelamar juga tidak seperti yang diharapkan perusahaan.

Kepala Riset Sosial Populix Vivi Zabkie mengatakan analisis terhadap 1 juta data pelamar kerja dan permintaan tenaga kerja di KitaLulus menunjukkan makin tinggi tingkat pendidikan yang dibutuhkan perusahaan, makin besar pula kesenjangan dengan ketersediaan tenaga kerjanya. Hal yang sama juga berlaku pada kebutuhan akan pengalaman kerja. (Yetede)

Menakar Bukti Kasus Kekerasan Seksual Ketua KPU

KT1 25 May 2024 Tempo
KELOMPOK pemantau pemilu Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) mencatat sejumlah kasus kekerasan seksual di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Setidaknya 29 kasus kekerasan seksual diduga dilakukan pegawai KPU dalam kurun waktu 2017-2023. Direktur Eksekutif Netgrit Hadar Nafis Gumay mengatakan 29 kasus tersebut dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan telah diproses. “Jumlah tersebut diduga masih lebih banyak lagi,” ujar Hadar saat dihubungi pada Jumat, 24 Mei 2024.

Sebanyak 24 dari 29 kasus yang diproses oleh DKPP berujung pada pemecatan terlapor. Hadar mengatakan sanksi tegas DKPP terhadap tindakan asusila akan memberikan efek jera dan menjaga integritas KPU.Kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan KPU kembali muncul. Perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Den Haag, Belanda, berinisial CAT melaporkan Ketua KPU Hasyim As'yari. Ini bukan pertama kalinya Hasyim diduga tersandung kasus asusila. Dia pernah diadukan Mischa Hasnaeni Moein, yang dikenal sebagai wanita emas, pada 26 Januari 2023. Selain mengadukan Hasyim ke DKPP, Hasnaeni melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. (Yetede)

Kemendikbudristek Bakal Panggil Rektor

KT1 16 May 2024 Investor Daily
Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemedikbudristek) bakal memanggil rektor sejumlah perguruan tinggi negeri, terkait polemik mahalnya uang kuliah tunggal (UKT) yang di protes mahasiswa. Kami akan minta laporan kepada seluruh perguruan tingggi, bahkan kami minta perguruan tinggi untuk membuka kanal pelaporan," kata Plt Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, Tjitjik Sri Tjahandarie. Ia mengaku pihaknya menyadari adanya gelombang protes karena mahalnya UKT mahasiswa baru di sejumlah PTN. Namun, menurutnya penyesuaian  tersebut karena adanya PTN yang menambah kelompok UKT untuk menggaet mahasiswa dari kalangan mampu. Pihaknya, lanjut Tjitjik, selalu memberikan sosialisasi  kepada perguruan tinggi agar dalam penetapan UKT memerhatikan kondisi finansial mahasiswa, selain situasi di perguruan tinggi. Selain itu, dia juga menekankan pemerintah tidak menutup mata terkait aksi demo mahasiswa di sejumlah kampus buntut UKT mahal. (Yetede)

Pemerintah Tidak Boleh Tutup Mata

KT1 15 May 2024 Investor Daily (H)
Kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi badan hukum (PTNBH) menuai polemik panas di masyarakat. Sejumlah kalangan menuduh PTNBH memicu terjadinya komersialisasi pendidikan di Tanah Air, terlihat pada lonjakan UKT yang memberatkan mahasiswa. Namun, di sisi lain PTNBH adalah solusi bagi kampus negeri untuk otonom mengelola keuangan sendiri ditengah keterbatasan dana besaran alokasi APBN untuk pendidikan tinggi. Dengan begini, kampus diharapkan dapat menjaga kualitas pendidikan untuk para mahasiswa. Pada titik ini, pemerintah jangan menutup mata dan mencari jalan tengah polemik kenaikan UKT. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah seperti menaikkan alokasi APBN untuk pendidikan tinggi yang masih rendah. Sebagai contoh, total anggaran pendidikan 2024 mencapai Rp 665 triliun, sedangkan alokasi untuk pendidikan tinggi hanya Rp 6,6 triliun. (Yetede)

RDF Rorotan Reduksi 30 Persen Sampah Jakarta

KT1 14 May 2024 Kompas
Pembangunan fasilitas pengolahan sampah refuse derived fuel atau RDF Plant Jakarta di Rorotan, Jakarta Utara, dimulai. Fasilitas ini akan mengolah 2.500 ton sampah per hari dan akan menghasilkan produk berupa RDF atau bahan bakar alternatif sebanyak 875 ton per hari. ”Jakarta harus memprioritaskan pengelolaan sampah dalam kota agar beban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang makin berkurang,” kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan RDF Plant Rorotan, Senin (13/5/2024). RDF Rorotan merupakan tempat pengolahan sampah terbesar kedua setelah Bantargebang.

Heru menyebutkan, fasilitas untuk memproduksi sampah menjadi bahan bakar alternatif RDF Plant di Rorotan ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia. RDF Plant Jakarta dibangun di atas tanah milik Pemprov DKI Jakarta seluas 7,87 hektar dengan anggaran Rp 1,208 triliun. Anggaran untuk membangun fasilitas kelas dunia ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov DKI Jakarta Tahun 2024. Pembangunan RDF Plant Jakarta ditargetkan selesai akhir 2024. Pada awal 2025, fasilitas itu diharapkan bisa beroperasi untuk menopang pengelolaan sampah dari hulu ke hilir di dalam Kota Jakarta. (Yetede)

AS Akan Kenakan Tarif baru Atas barang China

KT1 13 May 2024 Investor Daily (H)

Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana mengenakan tarif baru yang besar atas kendaraan listrik, semikonduktor, peralatan tenaga surya, dan pasokan medis yang di impor dari China. Pemerintahan Presiden Joe Biden kemungkinan mengumumkannya pada Selasa (14/05/2024). "Tarif kendaraan listrik khususnya bisa naik empat kali lipat, 25% yang berlaku saat ini menjadi 100%," kata seorang pejabat AS. Para pejabat AS di pemerintahan Partai Demokrat yang dipimpin Biden dilaporkan frustasi atas kelebihan kapasitas manufaktur kendaraan listrik dan produk lainnya dari China.

Mereka beranggapan hal itu mengancam lapangan kerja dan keamanan nasional AS. Negara-negara industri termasuk AS dan sekutunya di Eropa khawatir gelombang ekspor China yang berharga murah akan membebani manufaktur di dalam negeri masing-masing. Di pihak AS, ada kekhawatiran khusus bahwa produk energi ramah lingkungan  dari China akan melemahkan investasi besar-besaran  produk ramah iklim, yang didorong oleh AS melalui Undang-Undang Pengurangan Inflasi, yang telah diteken Biden sejak Agustus 2022. (Yetede)

Pedang Bermata Dua Tranformasi Digital

KT1 05 Feb 2024 Investor Daily (H)
Di banyak perusahaan, transformasi digital telah menjadi fokus strategi. Masa pandemi memaksa perusahaan mengadopsi digitalisasi. Tidak ada pilihan lain ketika itu. Namun, tren itu terus berlanjut bahkan setelah pandemi usai. Keinginan tetap relevan di era modern dan menarik pasar muda yang, seperti milenial dan generasi Z, menjadi alasan baru. Namun, transformasi digital  menciptakan dilema bagi pemimpin perusahaan. Seringkali hasil dari transformasi digital tidak langsung di depan mata. Malah, banyak perusahaan cenderung merugi saat memulai tranformasi ini. Tapi jika tidak dilakukan, sudah pasti  perusahaan tersebut akan mati, meski perlahan. Digitalisasi adalah keniscayaan. Ibarat pedang bermata dua, transformasi digital membawa banyak manfaat  tapi juga menebar ancaman. Industri seluler adalah saksinya. Peralihan dari layanan konvensional (voice dan sms) ke layanan internet  tidak bisa dicegah. Tapi itu justru menurunkan profitabilitas pemain di industri ini. (Yetede)

Kurang Agresif Merangkul Pekerja Informal

KT1 22 Dec 2023 Tempo
Ombudsman Republik Indonesia menganggap upaya akuisisi kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan masih lemah. Asisten Muda Keasistenan Utama IV Ombudsman RI Ahmad Sobirin mengatakan BPJS Ketenagakerjaan gagal menjangkau potensi peserta dari sektor informal. Akibatnya, dalam setahun terakhir, jumlah anggota baru lembaga tersebut tak banyak bertambah. “Programnya tidak progresif dan lambat,” ujar Sobirin dalam paparan di gedung Ombudsman RI, Jakarta, kemarin. Sebagai program yang dimandatkan oleh negara, dia meneruskan, penetrasi kepesertaan Jamsostek jauh tertinggal dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan BPJS Kesehatan.

Berdasarkan catatan Ombudsman RI, jumlah peserta Jamsostek per Februari 2023 hanya 34,84 juta dari total 138,63 juta angkatan kerja di Indonesia. Namun, sampai awal Desember lalu, peserta Jamsostek hanya bertambah 3,5 juta orang menjadi 38,39 juta. Padahal BPJS Ketenagakerjaan sedang mengejar target 70 juta anggota pada 2026. Jumlah keanggotaan itu membuat jangkauan Jamsostek baru 27,69 persen dari total pekerja di Tanah Air. Bandingkan dengan keanggotaan JKN yang sudah menembus 262,74 juta atau 94,6 persen dari total penduduk. “Ada gap luar biasa meski sama-sama diwajibkan,” tutur Sobirin. (Yetede)

BPS: Remitensi Pekerja Migran Indonesia Turut Berperan Tekan Angka Kemiskinan

KT1 21 Dec 2023 Investor Daily (H)
JAKARTA,ID-Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan transfer uang yang dilakukan pekerja asing ke penerima di negara asalnya atau disebut remitensi berperan efektif mengurangi kemiskinan di negara asal terutama di wilayah kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan Bank Dunia mencatat upaya  remitensi warga negara Indonesia dalam 5 tahun terakhir ternyata meningkat dari yang tadinya 0,8%, meningkatnya sekitar 0,8 sampai 1,07% kepada PDB. "Remitensi ini mendorong pada peningkatan kesejahteraan penduduk terutama di wilayah kantong-kantong migran," ucap Amalia. Dia mengatakan rumah tangga yang menerima remitensi memiliki kemungkinan lebih kecil untuk  jatuh menjadi kelompok miskin dan lebih tahan terhadap guncangan ekonomi. (Yetede)

Martinus Hukom: Narkotik Membunuh Lebih Dahsyat dari Teroris

KT1 09 Dec 2023 Investor Daily (H)
JAKARTA,ID-Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Martinus Hukom menilai narkotika membunuh lebih dahsyat dari teroris karena dapat menyerang siapa saja. Untuk itu, dia akan terus berupaya  terus meningkatkan upaya pemberantasan narkotik, salah satunya dengan memutuskan mata rantai peredaran narkoba dengan memberhentikan suplai, serta menyadarkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan untuk mengecilkan atau mengurangi permintaan. "Kita tahu narkotik menyerang manusia, bahkan kalau saya bilang membunuh manusia lebih dahsyat dari teoris," kata Marthinus usai dilantik Presiden Jokowi sebagai Kepala BNN di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12/2023). Mathius Hukom sebelumnya merupakan Kepala Datasemen Khusus 88, ia menjabat sejak 1 Mei 2020. Menurutnya baik Densus maupun BNN memiliki tiga pendekatan  yakni pendekatan hukum, pendekatan pencegahan dan pendekatan rehabilitasi, namun dengan menggunakan dua patron yang bereda. (Yetede)