Dunia usaha masih menghadapi tantangan pada sisa tahun ini, menyusul sejumlah data indikator ekonomi sektor riil yang cenderung melambat. Bank Indonesia (BI) dalam Survei Penjualan Eceran mencatat Indeks Penjualan Riil (IPR) berada pada level yang penuh kewaspadaan lantaran meningkatnya ekspektasi soal kenaikan inflasi. Pada saat yang sama, Indeks Penghasilan Saat Ini serta Indeks Ekspektasi Penghasilan terpantau masih lemah. Indeks Penghasilan Saat Ini pada Oktober 2023 tercatat 116,4 yang merupakan level terendah sepanjang 2023. Adapun, Indeks Ekspektasi Penghasilan terbilang stagnan, yakni berkutat di kisaran 135. Pada kuartal III/2023, pertumbuhan IPR tercatat hanya 1,4% (year-on-year/YoY), terendah sejak kuartal III/2021, sementara pada September 2023 secara bulanan pertumbuhan IPR tercatat -1,5%.  Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, mengatakan, dari sisi harga tekanan inflasi pada Desember tahun ini dan Maret tahun depan diperkirakan meningkat. Hal ini tecermin pada Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Desember 2023 dan Maret 2024 yang masing-masing 131,2 dan 133,0, lebih tinggi dibandingkan dengan IEH bulan sebelumnya masing-masing sebesar 119,9 dan 129,7. Di sisi lain, dunia bisnis di Tanah Air juga dihadapkan pada beberapa kendala yang menghambat ekspansi, mulai dari suku bunga acuan yang tinggi, hingga pelemahan nilai tukar rupiah yang membebani impor bahan baku dan bahan penolong. Dalam kaitan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah akan mengoptimalisasi seluruh paket insentif yang telah diluncurkan sehingga memberikan gairah bagi dunia usaha.

Salah satunya adalah pemanfaatan kredit usaha rakyat (KUR) yang memang belum maksimal, yakni hanya mencapai 67,3% dari target Rp297 triliun per Oktober 2023. Jika dicermati, insentif tersebut hanya menyasar sisi permintaan atau konsumsi dan berfokus pada masyarakat kelas bawah serta kelompok rentan. Sementara itu, dua kelompok masyarakat terkesan terabaikan karena luput dari radar insentif, yakni masyarakat kelas menengah yang mendominasi konsumsi nasional serta dunia usaha. Oleh karena itu, pelaku usaha pun meminta kepada pemerintah untuk me-racik skema stimulus atau insentif yang meringankan beban operasional. Sekjen Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira mengatakan insentif usaha untuk menekan biaya produksi yang terimbas pelemahan rupiah. Kalangan ekonom pun selaras dengan pengusaha, yang mengusulkan perlunya insentif khusus bagi pebisnis serta kelompok masyarakat kelas menengah. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan beban yang dipikul pebisnis amat berat di tengah ketatnya kebijakan fiskal dan moneter serta ketidakpastian ekonomi global. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menambahkan kebijakan pro-stabilitas seperti pada sikap moneter BI berupa kenaikan suku bunga acuan penting dilakukan.

JAKARTA,ID-Pemerintah terus berupaya menyelaraskan antara kebutuhan dunia usaha dengan kemampuan dari tenaga kerja. Tenaga kerja yang mumpuni akan memberikan efek positif terhadap laju industri hingga berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, dengan adanya kualitas pendidikan yang baik akan  akan menciptakan sumber daya manusia  yang produktif sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup. "Tenaga kerja terampil dengan produktivitas tinggi adalah salah satu kunci penggerak sektor potensial untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas," ucap Ida Fauziyah. Pembangunan SDM unggul dan tenaga kerja terampil bersinggungan erat dengan dunia pendidikan dan pelatihan. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah akan melakukan transparansi  harga obat agar tak ada lagi rumah sakit atau apotek yang mematok harga terlalu tinggi. Masyarakat pun dapat membeli obat dengan harga terbaik. "Obat tidak (diatur) langsung ke Menkes (Menteri kesehatan)  tapi BPOM. Nomor satu itu, obat Indonesia untuk yang generik harganya bagus dan aksesnya juga mudah. Justru yang mahal yang nongenerik," ungkap Menteri Kesehatan  RI Budi Gunadi Sadikin dalam diskusi Investor Daily Roundtable  (IDR). Menkes Budi memaparkan biang keladi mahalnya harga obat  nongenerik di Indonesia. "Banyak yang bilang oh mahalnya karena pajak. Memang mahalnya ternyata biaya marketing  dan promosi. Kita nanti akan bikin sistem harga obat-obatan agar transparan. Semoga mudah-mudahan masyarakat bisa melihat dan tahu dan akan ada public punishment terhadap rumah sakit yang menetapkan harga terlalu mahal," kata Menkes Budi. (Yetede)

Menyebut perjudian sebagai “bermain peluang” dapat membangkitkan kesenangan, perasaan beruntung, dan keterlibatan kolektif. Pemaknaan yang terdengar menyenangkan ini mungkin menjadi alasan hampir 80 persen orang dewasa terlibat perjudian pada suatu waktu selama hidup mereka. Saya pernah bertanya kepada mahasiswa psikologi saya mengapa, menurut mereka, orang berjudi. Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapat uang, atau sekadar mencari sensasi.

Awalnya, alasan orang bermain judi memang demikian. Namun kini perjudian tidak lagi menjadi kegiatan sampingan untuk mencari kesenangan, melainkan sudah membuat manusia menjadi impulsif. Para psikolog tidak tahu pasti mengapa bisa demikian. Apa yang membuat orang terus bermain judi bahkan ketika hal itu tidak lagi menyenangkan? Mengapa tetap bertahan dengan permainan yang mereka tahu bahwa itu dirancang untuk membuat mereka kalah? Apakah beberapa orang hanya lebih sial atau tidak pintar menghitung peluang? (Yetede)

JAKARTA,ID-Generasi muda Indonesia berusia 19-34 tahun terjerat utang pinjaman online (pinjol) baik legal maupun ilegal. Ini terlihat pada pembengkakan pinjaman macet pinjol di segmen usia tersebut. Ironisnya, kenaikan kredit macet pinjol diduga berkolerasi dengan  maraknya judi onlie yang tahun lalu nilai transaksinya mencapai Rp69,6 triliun, berdasarkan data Pusat pelaporan  dan Analis Transaksi Keuangan (PPATK). Artinya, anak muda diduga memakai uang pinjol untuk berjudi online. Sejalan dengan itu, Otoritas Jasa keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI, dan lembaga pemerintah lainnya harus segera bertindak tegas memberantas ilegal dan judi online. Selain itu, peningkatan literasi dan inklusi keuangan perlu digenjot agar masyarakat, khusunya generasi muda sadar bahwa bahaya pinjol  ilegal dan judi online. Di sisi lain, generasi muda didorong untuk memilih intrusmen investasi legal jika ingin mendapatkan penghasilan tambahan, yakni saham. Namun, disaat yang sama, mereka perlu meningkatkan  literasi agar terhindar dari kerugian akibat volatilasi pasar sekaligus mendapat keuntungan optimal. (Yetede)

Kegiatan mencari tumbuhan liar sebagai kebutuhan pangan sekarang punya istilah kekinian: foraging. Sebelumnya, kegiatan ini lazim disebut "meramban", yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mencari daun-daunan muda untuk makanan kambing dan sebagainya. Namun Thobib Hasan Al Yamini, anggota Yayasan Generasi Biologi Indonesia (Genbinesia), lebih suka mempopulerkan istilah foraging. Istilah ini diketahui Thobib pada 2016 ketika ia bekerja di Malang. Di luar negeri, foraging sudah dikenal luas. Di Indonesia, ujar Thobib, praktik itu sudah dilakukan masyarakat perdesaan setiap hari. Misalnya, mengambil tanaman liar lamtoro atau petai cina. "Bahkan dari zaman dulu sebelum masyarakat mengenal istilah foraging," kata Thobib kepada Tempo, Selasa, 22 Agustus lalu.

Sebagai ahli botani, kegiatan pria berusia 31 tahun itu tak jauh-jauh dari tumbuhan. Saat hendak mengangkat potensi tumbuh-tumbuhan di daerah tempat kerjanya, Thobib pun menemukan istilah foraging yang merujuk pada kegiatan mencari tumbuhan di sekitar. Akhirnya, ia pun memperdalam ilmu foraging dan mulai mengenalkan tumbuhan liar berguna untuk kebutuhan pangan ke sekolah-sekolah hingga mengadakan lokakarya. Lewat Genbinesia, Thobib bersama rekan-rekannya di divisi botani membuat program dengan konsep foraging. Kegiatan bernama Botani Adventure ini telah terselenggara di beberapa daerah, seperti Mojokerto, Malang, dan Yogyakarta, sejak 2018. Di awal, kegiatan eksplorasi tumbuhan liar berguna ini diikuti sekitar 20 orang. Seiring dengan berjalannya waktu, minat masyarakat kian bertambah. Puncaknya, pada Maret 2019, ketika diadakan di Yogyakarta, ada 50 peserta yang ikut. Mereka datang dari berbagai latar, seperti siswa, mahasiswa, peneliti, dosen, pencinta alam, dan masyarakat umum. (Yetede)

JAKARTA,ID-Rencana Pemerintah Indonesia untuk memberlakukan larangan penjualan barang impor dengan harga dibawah US$ 100 atau setara Rp1,5 juga di situs perniagaan daring  (e-commerce), akan menimbulkan efek domino tidak hanya ke sektor usaha  UMKM, tapi juga penerimaan pajak, hingga potensi gugatan di organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO). Kebijakan yang tujuan awalnya untuk melindungi UMKM di dalam negeri, dikhawatirkan justru bisa menjadi bumerang karena membuka ruang importasi ilegal dan ancaman PHK massal. "Alih-alih melindung UMKM, kebijakan larangan impor dibawah US$ 100 justru akan memberikan multiplier effect (efek berganda). Di samping tak memiliki yurisprudensi di dunia internasional, kebijakan tersebut rentan telah membuka ruang importasi ilegal dari negara pengirim maupun kualitas produk tak tervalidasi," kata Ketua Asisoasi pengusaha Logistik E-Commerce (APLE) Sonny Harsono dalam keterangan resminya, Kamis, (24/8/2023). Sonny menambahkan, efek domino dari kebijakan tersebut juga memuat perekonomian Indonesia  yang tengah bangkit kembali terpuruk. (Yetede)

JAKARTA,ID-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sistem kerja hibrida perlu didorong untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek yang dalam sepekan terakhir masuk dalam katagori sangat buruk. Pemerintah pun tengah menggodok sejumlah regulasi yang diupayakan tuntas dalam seminggu, sebagai solusi konret jangka pendek dan menengah untuk mengatasi persoalan tersebut. "Jika diperlukan kita harus berani banyak mendorong kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home mungkin. Saya tidak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah (jam kerja) 7-5, 2-5, atau angka yang lain," kata Presiden Jokowi saat memulai rapat terbatas tentang polusi udara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/08/2023) Jokowi mengatakan, kualitas udara di Jabodetabek sangat buruk. Pada Sabtu (12/8), kualitas udara di DKI Jakarta berada diangka 156 atau masuk katagori tidak sehat. Menurut Jokowi, kemarau panjang hingga penggunaan sumber energi dari batu bara menjadi faktor penyebab buruknya kualitas udara di Jabodetabek. (Yetede)

JAKARTA,ID-Masyarakat harus waspada dan curiga setiap kali mendapat tawaran investasi yang menggiurkan. Makin tinggi keuntungan yang dijanjikan, makin besar pula resikonya. para penipu berkedok investasi akan melakukan berbagai  cara demi menaklukan korbannya, termasuk memsang 'wajah malaikat'. Masyarakat, terutama kalangan milenial Gen Z, juga jangan FOMO (fear of missing out) atau merasa takut tertinggal karena takut tidak berinvestasi pada instrumen tertentu seperti orang lain, padahal instrumen tersebut sangat berisiko, bahkan rawan penipuan. Sebaliknya, berinvestasilah dengan cara  STAR (smart thingking Action for best Result) atau bertindak dan berpikir cerdas demi mendapatkan hasil investasi terbaik. Sebagian masyarakat di Tanah Air masih rawan terjerumus ke dalam penipuan berkedok investasi, Sebab hingga kini, kesenjangan (gap) antara Indeks Literasi dan inklusi keuangan masih lebar. Indeks literasi keuangan baru mencapai 49,68%, padahal inklusi keuangan masih mencapai 85,10%. (Yetede)