Dunia usaha masih menghadapi tantangan pada sisa tahun ini, menyusul sejumlah data indikator ekonomi sektor riil yang cenderung melambat. Bank Indonesia (BI) dalam Survei Penjualan Eceran mencatat Indeks Penjualan Riil (IPR) berada pada level yang penuh kewaspadaan lantaran meningkatnya ekspektasi soal kenaikan inflasi. Pada saat yang sama, Indeks Penghasilan Saat Ini serta Indeks Ekspektasi Penghasilan terpantau masih lemah. Indeks Penghasilan Saat Ini pada Oktober 2023 tercatat 116,4 yang merupakan level terendah sepanjang 2023. Adapun, Indeks Ekspektasi Penghasilan terbilang stagnan, yakni berkutat di kisaran 135. Pada kuartal III/2023, pertumbuhan IPR tercatat hanya 1,4% (year-on-year/YoY), terendah sejak kuartal III/2021, sementara pada September 2023 secara bulanan pertumbuhan IPR tercatat -1,5%.  Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, mengatakan, dari sisi harga tekanan inflasi pada Desember tahun ini dan Maret tahun depan diperkirakan meningkat. Hal ini tecermin pada Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Desember 2023 dan Maret 2024 yang masing-masing 131,2 dan 133,0, lebih tinggi dibandingkan dengan IEH bulan sebelumnya masing-masing sebesar 119,9 dan 129,7. Di sisi lain, dunia bisnis di Tanah Air juga dihadapkan pada beberapa kendala yang menghambat ekspansi, mulai dari suku bunga acuan yang tinggi, hingga pelemahan nilai tukar rupiah yang membebani impor bahan baku dan bahan penolong. Dalam kaitan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah akan mengoptimalisasi seluruh paket insentif yang telah diluncurkan sehingga memberikan gairah bagi dunia usaha.

Salah satunya adalah pemanfaatan kredit usaha rakyat (KUR) yang memang belum maksimal, yakni hanya mencapai 67,3% dari target Rp297 triliun per Oktober 2023. Jika dicermati, insentif tersebut hanya menyasar sisi permintaan atau konsumsi dan berfokus pada masyarakat kelas bawah serta kelompok rentan. Sementara itu, dua kelompok masyarakat terkesan terabaikan karena luput dari radar insentif, yakni masyarakat kelas menengah yang mendominasi konsumsi nasional serta dunia usaha. Oleh karena itu, pelaku usaha pun meminta kepada pemerintah untuk me-racik skema stimulus atau insentif yang meringankan beban operasional. Sekjen Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira mengatakan insentif usaha untuk menekan biaya produksi yang terimbas pelemahan rupiah. Kalangan ekonom pun selaras dengan pengusaha, yang mengusulkan perlunya insentif khusus bagi pebisnis serta kelompok masyarakat kelas menengah. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan beban yang dipikul pebisnis amat berat di tengah ketatnya kebijakan fiskal dan moneter serta ketidakpastian ekonomi global. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menambahkan kebijakan pro-stabilitas seperti pada sikap moneter BI berupa kenaikan suku bunga acuan penting dilakukan.