Wakil Presiden Ma’ruf Amin mempertanyakan tentang berbagai masalah dalam penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, dan serapan anggaran yang rendah. Ma’ruf Amin menyampaikan hal itu saat memimpin rapat secara virtual dari kediaman resmi Wapres, Jakarta, Kamis (13/8/2020). Ma’ruf menilai, tingkat penularan di Indonesia masih tinggi dan penanganan pandemi maupun pelaksanaan protokol kesehatan belum optimal.

Untuk program PEN, dari pagu Rp 695,2 triliun, baru 21,8 persen atau Rp 151,25 triliun yang digunakan. Anggaran kesehatan Rp 87,55 triliun, baru terserap Rp 7,14 triliun atau 8,1 persen. Alokasi untuk dukungan UMKM dari pagu Rp 123,47 triliun, baru tersalurkan 26,3 persen atau Rp 32,5 triliun. Realisasi belanja keseluruhan kementerian/lembaga pada Januari-Agustus 2020 baru mencapai 48 persen. Dari 10 kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar, tiga kementerian, yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Kesehatan, mencatat penyerapan terendah yaitu masing-masing 34,3 persen, 41,5 persen dan 43,6 persen.

Direktur Hubungan Masyarakat dan Antarlembaga BPJK Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja mengatakan, sudah ada 9 juta nomor rekening pekerja yang terkumpul dari target total 15,7 juta kuota penerima subsidi gaji. “Total ada 600.000 perusahaan yang mendaftarkan pekerjaannya di BPJS Kesehatan yang sedang diminta data. Mereka berasal dari semua sektor, tanpa batasan dan tidak ada kuota perusahaan per wilayah,” kata Utoh saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohamad Faisal berpendapat, data yang dihimpun pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan seharusnya diverifikasi dan diprioritaskan untuk pekerja yang membutuhkan dan sektor yang memang terdampak pandemi. “Jika tak tepat sasaran, akhirnya diberikan ke orang berpenghasilan lebih. Dampaknya pada konsumsi juga tidak efektif. Masyarakat yang punya uang lebih memilih menabung jika dapat uang tambahan. Padahal, tujuannya adalah memperbanyak belanja, “ katanya.

Hasil riset lembaga konsultan dunia Pricewaterhouse Coopers (Pwc) bertajuk “PwC’s Global Consumer Insights 2020: Before and After Covid-19 Outbreak” pada Kamis, menunjukkan, sebanyak 63 persen responden konsumen Indonesia mengaku mengalami penurunan pendapatan akibat pengurangan upah ataupun pemutusan hubungan kerja. Di sisi lain, pengeluaran rumah tangga sebanyak 63 persen responden konsumen meningkat. Tren pengeluaran ini berkaitan dengan minat konsumsi masyarakat Indonesia.

Sebanyak 64 persen konsumen Indonesia menyatakan akan meningkatkan pengeluarannya. Sementara 36 persen responden akan mengurangi pengeluarannya. Responden meningkatkan pengeluarnnya untuk membeli barang dan jasa dari kategori produk kesehatan, kebutuhan sehari-hari, media dan hiburan, serta makanan dari restoran. Sebaliknya konsumen mengurangi belanja barang, seperti pakaian dan alas kaki, peralatan olaharaga, dan kegiatan diluar ruangan, serta produk kecantikan.

Retail and Consumer Leader PwC Indonesia Peter Hohtoulas menjelaskan, survei tersebut menunjukkan konsumen masih akan berbelanja hingga beberapa bulan ke depan. Peritel mesti memahami pola ini sehingga mampu menyediakan pilihan-pilhan produk yang sesuai bagi konsumen. “Ini dapat berpengaruh pada pertumbuhan konsumsi pada triwulan III-2020,” katanya.

Industri manufaktur sektor makanan dan minuman menjadi salah satu dari sebagian kecil industri yang tidak mengalami kontraksi selama enam bulan pertama 2020. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada tanggal 5 Agustus 2020, industri makanan dan minuman masih tumbuh tipis 0,22% pada kuartal II 2020 dibandingkan kuartal II 2019. Pada kuartal I 2020 tumbuh sebesar 3,94% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selama enam bulan di tahun ini, industri manufaktur mayoritas mengalami koreksi di tengah pandemi korona yaitu industri tekstil dan pakaian jadi mengalami kontraksi sebesar 14,23% secara tahunan atau year-on-year (yoy) dikuartal II 2020.

Ketua Umum Gabungan Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman menilai, pertumbuhan industri makanan dan minuman selama Januari hingga Juni 2020 di topang oleh produk susu dan turunannya (dairy product), minyak goreng, dan lain-lain. “Produk makanan minuman seperti dairy product, makanan olahan, minyak goreng, dan makanan kaleng masih bagus konsumsinya di masa pandemi. Mungkin ini berkorelasi dengan meningkatnya tren memasak di rumah,” ujarnya.

Direktur STTP, Armin menilai, industri makanan merupakan sektor yang seharusnya memiliki ketahanan paling kuat pada kondisi krisis. Sebab keberadaannya terkait kebutuhan dasar manusia serta di dorong upaya strategi perusahaan untuk menggerek kinerja. Itulah sebabnya, penjualan STTP masih mampu tumbuh. “Kalau industri makanan dan minuman sampai terdampak, berarti sudah gawat krisisnya,” kata dia, kemarin.

PT Siantar Top Tbk (STTP), mencatatkan pertumbuhan penjualan neto sebesar 8,66% menjadi Rp 1,80 triliun per 30 Juni 2020. Produsen makanan ringan yang dikenal dengan produk camilan Mie Gemez ini mencatatkan penjualan neto Rp 1,65 triliun.

Penjualan serupa dialami PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO). Sepanjang semester I-2020, penjualan segmen makanan dan minuman Sido Muncul tumbuh double digit 16,29% (yoy) menjadi Rp 469,16 miliar. Direktur Keuangan PT Sido Muncul Tbk, Leonard menjelaskan, pertumbuhan penjualan makanan dan minuman seperti jahe, kopi jahe, dan vitamin C yang memang memiliki khasiat untuk kesehatan. Produk tersebut masuk kategori dalam pembukuan SIDO.

Menurut Leonard, produk-produk tersebut meningkat cukup tinggi lantaran minat masyarakat seiring mewabahnya Covid-19. Di samping itu, manajemen Sido Muncul menilai pertumbuhan nya dipicu dengan kehadiran produk baru yang mereka rilis. “Sampai Juni tahun ini, kami sudah meluncurkan 14 produk/varian baru,” ungkap Leonard kepada KONTAN, Senin (10/8).

Adhi menambahkan, selama semester kedua tahun ini prospek industri makanan dan minuman akan menjadi salah satu industri yang paling cepat merasakan efek positifnya, bergantung pada daya beli masyarakat yang dipengaruhi oleh realisasi belanja pemerintah, pencairan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN), serta stimulus seperti bantuan sosial tunai dan bantuan pemerintah untuk pengusaha UMKM. Hal ini lantaran industri makanan dan minuman berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Hingga tutup tahun nanti, Adhi memperkirakan industri makanan dan minuman bakal tumbuh di kisaran 1%-2% ketimbang tahun lalu.

Permintaan buah-buahan, baik pasar dalam negeri maupun ekspor meningkat selama pandemi Covid-19, Situasi ini membuka peluang untuk memacu produksi buah lokal. Namun, pengembangan buah membutuhkan model bisnis berbasis data agar peluang pasar itu bisa bisa dimanfaatkan lebih optimal.

Direktur utama pasar komoditi nasional (paskomnas) Hartono Wignjopranoto menyatakan, pasar induk memerlukan data buah-buahan serta kebutuhan konsumen. Data ini penting bagi setiap pelaku dalam rantai pasok, termasuk petani dan pedagang pasar agar tercipta harga yang adil. Berdasarkan data yang dihimpun Paskomnas, fluktuasi harga buah-buahan tergolong tinggi yakni lebih dari 10 kali lipat. Harga mangga arummanis misalnya bergerak dikisaran Rp 2.500-Rp 30.000 per kg; melon dikisaran Rp 4.000-Rp 15.000 dan buah naga Rp 5.000-Rp 25.000 per kg. 

Ketua Komisi Tetap Holtikultura kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Karen Tambayong menyoroti nilai impor buah-buahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ekspornya. Tahun 2019, menurut BPS nilai impor buah-buahan Indonesia mencapai 1,48 miliar dollar AS, sementara ekspornya 323,5 juta dollar AS. Sepanjang Januari-Juni 2020, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyebutkan ekspor buah-buahan mencapai 430,4 juta dollar AS. Angka ini 23,21% lebih tinggi daripada periode yang sama tahun sebelumnya.

Bisnis waralaba bernama Raja Cendol yang Danu Sofwan kembangkan terancam kolaps setelah angka penjualan turun drastis. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota membuat usaha makanan dan minuman nyaris kolaps. Menurut Danu, waralaba yang dia geluti selama lima tahun terakhir sangat mengandalkan penjualan konvensional alias melalui gerai. PSBB pun membuat anjlok penjualan pada 800 outlet Raja Cendol, yang biasanya bisa mencetak omzet Rp 1,2 miliar sebulan. Danu pun mengerahkan karyawan dan mitra waralaba untuk menjajal penjualan secara online. Omzet Raja Cendol perlahan pulih. Terlebih berdagang di gerai online membuat usahanya kian efisien karena tak perlu membayar biaya sewa gedung. 

Hal serupa dilakukan Muhammad Rifky Saleh, pemilik Selawaktu Coffee, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Saat berjualan di gerai online, Rifky bahkan membuat inovasi baru, yaitu membuat kopi ukuran kemasan jumbo yang harganya lebih murah. Pengusaha kuliner lain yang berinovasi ialah Eka Sopian, pemilik gerai Ayam Penyet Si Jagur Bandung. Kini, Eka menjual produk ayam penyet beku yang siap digoreng. Dari inovasi tersebut, Eka bisa menyelamatkan perusahaannya. Marketing Manager Es Teler 77, Arlene Clarissa, mengatakan Es Teler 77 juga mengubah arah bisnisnya menjadi penyedia bahan makanan siap olah sejak akhir Maret lalu. Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia,?Adhi S. Lukman, mengatakan kinerja industri makanan dan minuman tidak akan terpuruk dalam jika pelaku usahanya mau berinovasi. Pemerintah, kata dia, hanya perlu menjamin kontinuitas pasokan bahan baku, seperti daging sapi dan gula pasir.

Pelaku bisnis waralaba Indonesia menahan ekspansi dan mengoreksi target pertumbuhan 2020 di tengah gangguan wabah COVID-19 yang menghambat pergerakan barang dan manusia di hampir seluruh dunia. Dari keseluruhan industri waralaba, sektor yang paling terdampak—baik dari sisi pasokan bahan baku maupun jumlah pengunjung—adalah segmen restoran. Para pengusaha pun mengurungkan niat mereka untuk ekspansi ke luar negeri hingga wabah COVID-19 reda. Bisnis waralaba mengalami penurunan omzet sekitar 50% dari awal 2020 akibat penurunan pengunjung seiring dengan berlanjutnya isu wabah COVID-19. Selain masalah sepinya pengunjung, kenaikan harga bahan baku juga menjadi kendala bagi industri warlaba khususnya sektor kuliner.

Pemerintah harus mendorong industri waralaba dan juga ritel pada umumnya dengan stimulus dari sisi permintaan, yaitu menjaga daya beli masyarakat khususnya kelas menengah dan bawah. Upaya menjaga daya beli tidak hanya dengan bansos yang menyasar masyarakat bawah, tetapi juga terus mendorong penciptaan lapangan kerja dan menghindari terjadinya PHK.

Pelaku usaha minuman ringan meyakini pertumbuhan industri tersebut bakal negatif apabila rencana pengenaan cukai untuk minuman ringan berpemanis jadi diterapkan. Produksi pun diprediksi bakal tergerus lebih dalam ketimbang perkiraan pemerintah. Rencana pengenaan cukai untuk produk berpemanis demi menekan prevalensi penyakit akibat konsumsi gula berlebih di masyarakat. Pemerintah berencana akan menarik cukai tersebut saat produk keluar dari pabrik atau pelabuhan. Rencana pemerintah sendiri akan mengenakan tarif cukai untuk teh kemasan sebesar Rp1.500 per liter, sedangkan minuman karbonasi dan minuman ringan lainnya sebesar Rp2.500 per liter. Dari sisi kapasitas produksi, pemerintah memastikan produksi teh kemasan dan minuman karbonasi akan berkurang masing-masing 8,03%, sementara minuman ringan lainnya terkontraksi sekitar 8,09%.

Proyeksi Kemenkeu terkait volume produksi setelah pengenaan cukai juga meleset. Potensi kasar penurunan produksi jika cukai gula diterapkan lebih dari 8%. Penurunan tersebut disebabkan oleh mayoritas konsumen minuman ringan yang sensitif terhadap kenaikan harga. Sementara itu, pengenaan cukai tersebut dinilai akan menaikkan harga produk minuman ringan sekitar 30%—40%. Pengenaan cukai pada minuman dengan pemanis merupakan pukulan berat. Pasalnya, elastisitas pembelian minuman ringan cukup tinggi lantaran minuman ringan bukan merupakan produk primer. Pengenaan cukai minuman berpemanis juga justru akan menyerang perital eceran seperti warung maupun pengecer di jalan. Pengenaan cukai gula juga akan mengakibatkan pabrikan mengurangi produksi akibat permintaan yang menurun. Dengan kata lain, pajak penghasilan badan pabrikan juga akan berkurang.

Pemerintah belum dapat menunjukkan data tentang korelasi pengenaan cukai dan penurunan penyakit akibat konsumsi gula. Pengenaan cukai tersebut dapat menurunkan pendapatan pajak. Peran produk pangan olahan dalam diet konsumen hanya 30%, sedangkan sebagian besar merupakan konsumsi segar dan olahan rumah tangga. Oleh karena itu, alasan mengatasi penyakit akibat gula tidak tepat sasaran. Pemerintah harus lebih cermat dalam rencana pengenaan cukai minuman berpemanis. Pasalnya, harus ada batasan minuman apa saja yang perlu dikecualikan.

Apakah sudah menjadi nasib kita, komoditas pangan seperti jagung harus diimpor dari Amerika Serikat, mainan anak dari Jepang, produk seni populer dari Korea Selatan, dan barang kebutuhan rumah tangga dari China. Kini minuman teh harus diimpor dari Taiwan. Tak hanya di Indonesia, mereka berhasil menahklukan pasar dunia dengan teknologi digital. 

Antrian remaja di gerai-gerai minuman Taiwan disejumlah negara mudah terlihat. Di Indonesia fenomenanya mirip. Fenomena minuman Taiwan di Indonesia juga terlihat di platform digital. Dalam presentasi berjudul 2019 Year in Search Indonesia pencarian beberapa jenis minuman Taiwan (seperti : boba dan teh keju) melonjak luar biasa. Pencarian boba di Google melonjak 11,6 kali dibandingkan tahun sebelumnya dan melonjak 7,3 kali di platform Youtube. Sementara pencarian teh keju naik tujuh kali lipat.

Permintaan barang konsumsi, khususnya produk makanan dan minuman olahan, diprediksi meningkat menjelang perayaan Natal dan tahun baru. Permintaan tersebut mendorong kenaikan impor sebesar 8-12 persen dibanding pada waktu reguler. Menurut Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Rahmat Hidayat, produk olahan yang permintaannya diperkirakan naik pada akhir tahun adalah air minum dalam kemasan, makanan ringan, roti, biskuit, sirop, cokelat, keju, dan susu. Kenaikan permintaan dalam negeri ini, ujar Rahmat, juga diikuti oleh kenaikan impor produk makanan dan minuman olahan.

Secara keseluruhan, Rahmat memprediksi kenaikan permintaan produk makanan dan minuman olahan sekitar 10-15 persen dibanding secara bulanan. Meski begitu , Rahmat memastikan kenaikan impor produk barang konsumsi ini tidak akan membebani produk dalam negeri. Pasalnya, produk dalam negeri masih mencukupi dan tak kalah bersaing dengan produk impor. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menuturkan, meski impor barang konsumsi diprediksi naik, pemerintah berkomitmen untuk menekan defisit neraca perdagangan. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian, Iskandar Simorangkir, menyatakan nilai triwulan ketiga justru mengalami kontraksi. Secara kumulatif, impor barang konsumsi hingga triwulan ketiga tahun ini turun -8,8 persen.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI), Andhi S. Lukman, mengatakan pertumbuhan industri makanan dan minuman tidak mencapai target 9 persen pada tahun ini. Salah satu penyebabnya adalah perlambatan konsumsi di masyarakat. Penurunan pendapatan membuat masyarakat kelompok menengah ke bawah lebih selektif dalam konsumsi. Meski pendapatan masyarakat menengah atas tidak terganggu, menurut Adhi, konsumsi kelompok masyarakat ini tidak akan bertambah dari kebiasaannya. Hal ini diperparah oleh promosi wisata luar negeri yang menawarkan biaya yang murah.

Wakil Ketua Umum GAPMMI Rahmat Hidayat menuturkan, selain perlambatan ekonomi, ada beberapa faktor lain yang turut membuat pergerakan industri terasa berat pada 2019. Salah satunya adalah keterbatasan bahan baku dari dalam negeri. Sebagian bahan baku industri mengandalkan impor, dari susu, gandum, garam, gula, hingga bahan penolong lainnya. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Abdul Rochim, menuturkan pertumbuhan industri makanan dan minuman secara kumulatif pada triwulan I-III sebesar 7,72 persen. Angka tersebut menurun dari capaian periode yang sama tahun lalu sebesar 9,74 persen. Rochim mencatat pertumbuhan industri pada triwulan III sudah mulai membaik, yaitu sekitar 8,33 persen. Lantaran pertumbuhan pada semester pertama yang kurang ia tak yakin pertumbuhan bisa sesuai dengan target 9 persen.

Jasa pesan antar makanan signifikan mendongkrak nilai ekonomi yang digerakan oleh transportasi daring di Asia Tenggara. Sesuai laporan e-Conomy SEA 2019 diperkirakan tahun ini nilai ekonominya ditaksir 13 miliar dolar AS atau naik 4 kali lipat dari tahun 2015 yang sekitar Rp 3 miliar dolar AS. 

Secara khusus di Indonesia, nilai ekonomi internet sektor ride hiiling mencapai sekitar 0,9 miliar dolar AS pada 2015 dan diperkirakan tumbuh 6,6 kali lipat jadi 6 miliar dolar AS tahun 2019. Tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) selama 2015 sd 2019 mencapai 57%. 

Jabodetabek menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi internet di Indonesia. Pengguna yang tinggal di area itu membelanjakan uang sekitar 555 dollar AS per kapita. Nilai itu lebih tinggi dibandingkan pengguna yang tinggal di kabupaten/kota di luar Jabodetabek yaitu sekitar 103 dolar AS per kapita.